JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pemuda Pancasila Arif Rahman menegaskan pihaknya menghormati proses hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Ketua Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno.

Hanya saja, Arif meminta agar penegakan hukum dilakukan secara benar tanpa menyangkut aspek politis.

"Yang penting kan aspek hukumnya, ya jangan lebih kuat aspek politisnya. Kan kita bicara hukum. Pasti kita hormati proses hukum yang berlaku lah," ujar Arif saat dihubungi Kompas.com, Rabu (5/2/2025) malam.

Arif mengatakan, Pemuda Pancasila sama sekali tidak tahu dan tak mengerti mengenai kasus yang menyeret Japto.

Apalagi, kata dia, Japto juga bukan pejabat atau penyelenggara negara.

Meski demikian, Arif menyebut pihaknya pun ingin mengetahui sebenarnya apa yang terjadi terhadap ketua umum mereka.

"Kita juga sedang coba pengen tahu, apa sih masalahnya. Kan enggak tahu," imbuhnya.

Sebelumnya, KPK menyita 11 unit mobil, uang, dokumen, dan barang bukti elektronik dari penggeledahan rumah Japto Soerjosoemarno (JS).

"11 kendaraan bermotor roda empat (mobil), uang rupiah dan valas, dokumen, dan BBE (barang bukti elektronik)," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya, Rabu (5/2/2025).

KPK sebelumnya melakukan penggeledahan rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno (JS) yang berlokasi di Jakarta Selatan pada Selasa (4/2/2025) malam.

Penggeledahan tersebut terkait kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari (RW).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pemuda Pancasila Arif Rahman akhirnya angkat bicara perihal penggeledahan rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Arif menyebut tidak ada kaitannya antara kasus yang diproses KPK dengan Japto.

Sebab, Japto pun bukan penyelenggara negara.

"Kita tidak tahu masalahnya gitu kan. Ya tidak mengerti prosesnya, kan proses 2017. Dan kalau kita kaitkan ke ketum kan, Pak Japto kan bukan penyelenggara negara atau pejabat negara," ujar Arif saat dihubungi Kompas.com, Rabu (5/2/2024) malam.

Arif mengatakan, pada intinya, Pemuda Pancasila menghormati proses yang dilakukan oleh KPK.

Dia pun meminta agar semua pihak menghormati dan mengedepankan asas praduga tak bersalah.

"Yang penting kan aspek hukumnya ya jangan lebih kuat aspek politisnya. Kan kita bicara hukum kan. Pasti kita hormati proses hukum yang berlaku lah," tuturnya.

"(Pemuda Pancasila) tidak tahu, bahwa ini ada masalah seperti ini. Kita tidak mengerti, tidak tahu," tegasnya.

Sebelumnya, KPK menyita 11 unit mobil, uang, dokumen, dan barang bukti elektronik dari penggeledahan rumah Japto Soerjosoemarno (JS).

"11 kendaraan bermotor roda empat (mobil), uang rupiah dan valas, dokumen, dan BBE (barang bukti elektronik)," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya, Rabu (5/2/2025).

KPK sebelumnya melakukan penggeledahan rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno (JS) yang berlokasi di Jakarta Selatan pada Selasa (5/2/2025) malam.

Penggeledahan tersebut terkait kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari (RW).

"Benar ada kegiatan penggeledahan perkara tersangka RW (Kukar) di rumah Saudara JS di Jalan Benda Ujung Nomor 8 RT 10/01, Ciganjur, Jagakarsa, Jaksel," kata Tessa dalam keterangannya, Rabu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rumah Ketua Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno di Jalan Benda Ujung Nomor 8, Jagakarsa, Jakarta Selatan digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (5/2/2025) malam.

Pengamatan Kompas.com di lokasi pada Rabu (5/2/2025) sekitar pukul 14.27 WIB, tak tampak penjagaan khusus di rumah Japto.

Hanya terlihat empat pria berpakaian sipil di pos penjagaan dekat gerbang rumah.

Adapun dari tampak depan, rumah Japto memiliki lebar sekitar 50 meter. Terdapat dua gerbang dengan lebar 3 meter dan tinggi sekitar 1,5 meter di sisi depan.

Terdapat patung Gupala setinggi 1 meter di masing-masing gerbang itu.

Di balik gerbang besar tersebut, terlihat sebuah jalan beraspal yang menghubungkan ke bagian dalam rumah. Tampak dua mobil berwarna hitam terparkir di jalan itu.

Sementara, di kanan dan kiri jalan terdapat taman yang terhampar memanjang.

Beberapa orang tampak lalu lalang di sekitar taman. Beberapa lagi tengah menyapu dan membersihkan taman.

Kompas.com sudah berupaya untuk meminta keterangan dari para penjaga rumah Japto. Salah satu dari mereka membenarkan bahwa rumah itu merupakan kediaman Japto.

Akan tetapi, Kompas.com tidak bisa meminta keterangan lebih lanjut sebab diusir oleh para penjaga rumah tersebut.

Tetangga di dekat rumah Japto juga enggan berkomentar terkait keseharian Japto bersama para tetangga.

Sebelumnya, KPK menggeledah rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno (JS) pada Selasa (5/2/2025) malam.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, penggeledahan tersebut terkait kasus gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari (RW).

"Benar, ada kegiatan penggeledahan perkara tersangka RW (Kukar) di rumah saudara JS di Jalan Benda Ujung Nomor 8 RT 10/01, Ciganjur, Jagakarsa, Jaksel," kata Tessa, dalam keterangannya, Rabu (5/2/2025).

"Dasar geledahnya sama. Menggunakan Sprindik Gratifikasi RW," sambung dia.

Namun, KPK masih merahasiakan peran Japto dalam kasus korupsi Rita Widyasari.

Dari penggeledahan tersebut, KPK menyita 11 unit mobil, uang, dokumen, dan barang bukti elektronik.

"11 Ranmor roda 4 (mobil), uang rupiah dan valas, dokumen, dan BBE (barang bukti elektronik)," ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP), Japto Soerjosoemarno, di Jakarta Selatan digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa (4/2/2025) malam.

KPK menjelaskan, penggeledahan ini berkaitan dengan kasus korupsi yang melibatkan mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari (RW).

"Benar ada kegiatan penggeledahan perkara tersangka RW (Kukar) di rumah saudara JS di Jalan Benda Ujung no.8 RT.10/01, Ciganjur, Jagakarsa, Jaksel," ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, dalam keterangannya pada Rabu (5/2/2025).

KPK menyita 11 unit mobil, uang, dokumen, dan barang bukti elektronik dari penggeledahan rumah Japto.

"11 kendaraan bermotor roda 4 (mobil), uang rupiah dan valas, dokumen, dan BBE (barang bukti elektronik)," kata Tessa.

Lantas, siapa Japto dan kenapa dia terlibat dalam kasus ini?

Japto dilahirkan di Solo pada 16 Desember 1949. Dia lahir dari pasangan Mayor Jenderal (Purn.) Ir. KPH (Kanjeng Pangeran Haryo) Soetarjo Soerjosoemarno dan Dolly Zegerius.

Ayahnya merupakan keturunan bangsawan Mangkunegaran, sekaligus cucu dari Mangkunegoro V. Sementara ibunya adalah warga Belanda yang pernah menjadi atlet nasional Indonesia di cabang bridge.

Selain itu, Japto juga memiliki hubungan keluarga dengan aktris senior Indonesia, K.R.Ay (Kanjeng Raden Ayu) Marini Burhan.

Ia mulai menjabat sebagai Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila sejak Musyawarah Agung Pemuda Pancasila III di Cibubur pada tahun 1981.

Kepemimpinannya terus berlanjut setelah kembali dikukuhkan dalam Musyawarah Agung Pemuda Pancasila VIII tahun 2009 di Asrama Haji, Pondok Gede, untuk masa jabatan hingga 2014.

Pada Musyawarah Besar X Pemuda Pancasila tahun 2019, Japto kembali terpilih secara aklamasi dan dipercaya memimpin organisasi tersebut selama lima tahun berikutnya.

Kasus korupsi Bupati Kutai Kartanegara

KPK belum mengungkap apa kaitan Japto pada kasus korupsi Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

Terkait kasus korupsinya, KPK menyebut Rita mendapatkan jatah 3,3 sampai 5 juta dollar Amerika Serikat (AS) untuk setiap metrik ton tambang batubara.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, jatah tersebut merupakan nilai gratifikasi yang diduga diterima Rita dari perusahaan tambang.

“Bisa dibayangkan karena perusahaan itu bisa jutaan metrik ton menghasilkan hasil eksplorasinya. Nah, dikalikan itu,” kata Asep

Asep menuturkan, uang tersebut kemudian mengalir ke sejumlah orang yang saat ini tengah didalami penyidik.

Jenderal polisi bintang satu itu menyatakan, dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Rita, KPK akan menelusuri kemanapun aliran uang hasil korupsi.

Karena itu, KPK menggelar upaya paksa berupa penggeledahan di sejumlah tempat dan menyita barang-barang bernilai ekonomis.

Termasuk dalam hal ini adalah memeriksa pengusaha tambang sekaligus Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Provinsi Kalimantan Timur, Said Amin (SA).

"Jadi, beberapa orang yang sudah dipanggil termasuk saudara SA yang kemarin dipanggil dan beberapa lagi yang nanti kita akan panggil yang terkait dengan perkara metrik ton tersebut,” tutur Asep.