Jakarta -

Rompi oranye khas tahanan KPK 'membalut' tubuh Hasto Kristiyanto usai dirinya menjalani pemeriksaan. Borgol pun mengalungi erat tangan Sekretaris Jenderal PDIP itu.

Hasto resmi menjadi tahanan KPK pada Rabu (18/10/2023). Penahanan ini terkait dengan dugaan suap dan upaya perintangan penyidikan dalam kasus buronan Harun Masiku.

Sebagaimana dilansir detikNews (baca selengkapnya di sini), Hasto digiring oleh petugas KPK didampingi tim pengacaranya. Dia tersenyum sambil mengepalkan tangan saat melangkah menuju ruang konferensi pers.

"Saya sudah siap lahir batin (jika langsung ditahan)," jawab Hasto saat ditanyai kesiapannya jika langsung ditahan KPK oleh wartawan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/2) siang.

Hasto ditahan setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka. Dia akan menjalani penahanan di Rutan KPK untuk 20 hari pertama.

"Sejak awal saya katakan bahwa sebagai Sekjen PDIP saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apa pun bagi Indonesia Raya kita," ucap Hasto saat akan dimasukkan ke dalam mobil tahanan.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ditahan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap kepada komisioner KPU terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang melibatkan Harun Masiku, serta perintangan penyidikan. (Foto: Ari Saputra/detikcom)

Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan duduk perkara kasus Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait perintangan penyidikan suap buron Harun Masiku. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku melarikan diri.

"Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan KPK kepada para pihak, Saudara HK memerintahkan Nur Hasan, penjaga rumah aspirasi Jl. Sutan Syahrir No 12 A yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Saudara HK untuk menelpon Harun Masiku supaya merendam HP-nya dalam air dan segera melarikan diri. Atas perbuatan tersebut, menyebabkan Harun Masiku tidak dapat ditangkap dan melarikan diri sampai dengan saat ini," tutur Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (20/2/20215), mengutip dari detikNews (baca selengkapnya di sini).

Selain itu, Hasto juga diduga meminta salah satu ajudan untuk merendam ponselnya sebelum diperiksa oleh KPK pada Juni 2024. Dalam telepon genggam tersebut diduga ada hal berkaitan dengan kasus Harun Masiku.

"Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, saudara HK memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan HP (handphone) yang dalam penguasaan saudara Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK. Di mana terdapat substansi yang berkaitan dengan pelarian tersangka HM yang perkaranya saat ini sedang ditangani KPK," ujarnya.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengenakan rompi tahanan dengan tangan terborgol. (Foto: Ari Saputra/detikcom)

Sekadar diketahui, kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada tahun 2020. Saat itu, KPK menetapkan beberapa tersangka, termasuk Wahyu Setiawan, mantan Komisioner KPU RI, Agustiani Tio, orang kepercayaan Wahyu, dan Saeful, seorang pihak swasta. Harun Masiku, calon legislatif PDIP pada Pemilu 2019, juga ditetapkan sebagai tersangka.

Wahyu, Agustiani, dan Saeful telah menjalani proses hukum dan divonis bersalah. Wahyu terbukti menerima suap sekitar Rp 600 juta untuk mengupayakan Harun Masiku menjadi anggota DPR melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW). Ketiganya kini telah bebas, sementara Harun Masiku masih buron.

Pada akhir tahun 2024, KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka. Selain Hasto, KPK juga menetapkan seorang pengacara bernama Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka dalam kasus ini.

(gbr/bbn)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto membantah pernyataan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto soal status tersangka yang ditetapkan KPK merupakan kriminalisasi hukum dan ada unsur kepentingan politik kekuasaan.

Setyo mengatakan, penetapan tersangka terhadap Hasto merupakan bentuk penegakan hukum.

"Yang dilakukan oleh KPK adalah penegakan hukum," kata Setyo, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (18/2/2025).

Secara terpisah, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menegaskan tak ada unsur kriminalisasi dan politisasi dalam kasus suap proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR dan perintangan penyidikan yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Fitroh mengatakan, proses kasus Hasto murni berdasarkan fakta hukum.

"Saya tegaskan kembali bahwa proses perkara murni berdasarkan fakta hukum dan sama sekali tidak ada unsur kriminalisasi apalagi politisasi," kata Fitroh.

Terkait pemanggilan kedua Hasto, Fitroh mengatakan, mestinya tak perlu ada imbauan dari Pimpinan KPK.

Sebab, ia yakin, Hasto dan kuasa hukumnya memahami perbedaan gugatan praperadilan dan proses penyidikan.

"Seharusnya tidak perlu imbauan karena mereka pasti sudah paham praperadilan tidak menghentikan proses penyidikan," ujarnya.

Senada dengan Fitroh, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, penetapan Hasto sebagai tersangka sesuai dengan aturan dan fakta hukum yang dibuktikan alat-alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dan lainnya.

"Berdasarkan bukti elektronik, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan bukti lain yang diperoleh oleh aparat penegak hukum, jadi bukan berdasarkan adanya kepentingan politik atau kriminalisasi," kata Johanis, saat dihubungi Kompas.com, Senin.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto akhirnya angkat bicara setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan obstruction of justice eks kader PDI-P, Harun Masiku.

Hasto menyatakan, kasus yang menimpanya ini merupakan bentuk kriminalisasi hukum.

"Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya," ujar Hasto, dalam jumpa pers di kantor PDI-P, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Hasto mengatakan, apa yang menimpanya itu tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan.

Jakarta -

KPK memeriksa mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Ronny Franky Sompie. Ronny diperiksa dalam perkara yang menjerat Harun Masiku, yang diduga melibatkan Sekjen PDIP Hasto.

"Betul, saksi atas nama Ronny F. Sompie telah hadir hari ini," kata Jubir KPK Tessa Mahardhika dalam keterangannya, Jumat (3/1/2025).

Tessa mengatakan Ronny diperiksa terkait perkara dengan tersangka Harun Masiku (HM), Hasto Kristiyanto (HK) dan Donny Tri Istiqomah (DTI). Namun belum dirincikan materi apa yang didalami oleh KPK kepada Ronny.

"Dimintai keterangan di perkara tersangka HM, HK, dan DTI," ucapnya.

"KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan TPK terkait suap penetapan anggota DPR RI periode 2019-2024 dan perintangan penyidikannya, dengan Tersangka HK," lanjutnya.

Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK. Ronny tiba di gedung KPK sekitar pukul 09.57 WIB. Dia terlihat mengenakan kemeja putih dan celana hitam.

Ronny tiba ditemani oleh sejumlah kuasa hukumnya. Setelah itu, Ronny memasuki ruang pemeriksaan KPK.

Saat tiba, Ronny hanya bicara singkat. Ronny mengatakan dipanggil KPK dengan kapasitasnya sebagai saksi.

"(Dipanggil sebagai) Saksi saksi," kata Ronny.

Hasto Jadi Tersangka

Adapun KPK telah resmi mengumumkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka. Dia dijerat sebagai tersangka kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) terhadap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/12/2024).

Setyo menyebutkan Hasto berupaya agar Harun Masiku menjadi anggota DPR lewat PAW. Dia mengatakan Hasto meminta MA memberi fatwa dan mengusahakan agar caleg yang harusnya masuk ke DPR lewat PAW, Riezky Aprilia, mau diganti dengan Harun Masiku.

"Bahkan surat undangan pelantikan Riezky ditahan oleh HK (Hasto Kristiyanto)," ujar Setyo.

Selain menjadi tersangka kasus suap, Hasto menjadi tersangka kasus perintangan penyidikan. Hasto diduga menyuruh merendam ponselnya dan ponsel Harun Masiku, serta menyuruh Harun Masiku kabur. Hingga kini Harun Masiku masih jadi buron.

(ial/dek)

Jakarta -

KPK memanggil mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Ronny Franky Sompie. Ronny dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi terkait perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku, dengan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Pantauan detikcom di lokasi, Jumat (3/1/2025), Ronny tiba sekitar pukul 09.57 WIB. Dia terlihat mengenakan kemeja putih dan celana hitam.

Ronny tiba ditemani oleh sejumlah kuasa hukumnya. Setelah itu, Ronny memasuki ruang pemeriksaan KPK.

Saat tiba, Ronny hanya bicara singkat. Ronny mengatakan dipanggil KPK dengan kapasitasnya sebagai saksi.

"(Dipanggil sebagai) Saksi saksi," kata Ronny.

Ketika ditanya apakah Ronny dipanggil menjadi saksi untuk tersangka Hasto, dirinya meminta tunggu nanti saja. "Ya nanti aja nanti," ucapnya.

Diketahui, Ronnny Franky Sompie dicopot oleh mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly. Franky dicopot buntut kekeliruan data informasi mengenai kembalinya Harun Masiku ke Indonesia.

Pencopotan tersebut dilakukan di tengah polemik terkait keberadaan Harun Masiku. Ronny diketahui menjadi orang pertama yang mengonfirmasi kepulangan Harun Masiku ke Indonesia.

Pada 22 Januari, Ronny menyebut Harun telah berada di Jakarta sejak 7 Januari 2020. Sementara pada 16 Januari, Yasonna Laoly mengatakan bahwa Harun masih berada di luar negeri.

Terkait simpang-siur informasi tersebut, Ronny mengatakan terdapat delay time yang disebabkan adanya gangguan perangkat IT di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, sehingga terjadi keterlambatan mengenai informasi kepulangan kader PDIP itu ke Tanah Air.

Hasto Jadi Tersangka

Hasto menyandang status tersangka untuk 2 perkara yang saling bertalian di KPK yaitu kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku serta kasus perintangan penyidikan dalam upaya KPK menangkap Harun Masiku (HM) yang telah berstatus buron. Pertama, Hasto dijerat sebagai tersangka kasus suap berdasarkan Sprindik nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024. Kedua, Hasto dijerat sebagai tersangka merintangi penyidikan berdasarkan Sprindik nomor Sprin.Dik/152/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024.

Peran Hasto di Kasus Suap

Adapun peran-peran krusial Hasto dalam dua kasus tersebut, sebagai berikut:

Peran pertama penyuapan Hasto di kasus PAW Harun Masiku dimulai saat Hasto memindahkan posisi Harun Masiku di dapil pemilihan. Posisi Harun dipindahkan Hasto ke dapil 1 Sumsel pada Pileg 2019.

"Perbuatan saudara HK (Hasto Kristiyanto) bersama-sama saudara HM (Harun Masiku) dan kawan-kawan dalam memberikan suap kepada Wahyu Setiawan dan Agus Setiani. Yang pertama, HK menempatkan HM pada dapil 1 Sumsel padahal HM berasal dari Sulawesi Selatan tepatnya dari Toraja," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/2/2024).

Dalam proses pemilihan legislatif tahun 2019, Harun Masiku mendapatkan suara sebanyak 5.878 suara. Angka itu jauh di bawah caleg PDIP lainnya bernama Rizky Aprilia yang mendapatkan suara 44.402. Di momen itu, Rizky harusnya meraih kursi DPR menggantikan caleg PDIP Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.

Setyo mengatakan Hasto secara aktif melakukan upaya menggagalkan Rizky sebagai caleg DPR terpilih. Dia membuat sejumlah langkah agar posisi Nazarudin bisa digantikan oleh Harun Masiku.

Selain itu, Hasto juga diketahui sempat menemui Wahyu Setiawan pada Agustus 2019. Wahyu diketahui menjabat sebagai Komisioner KPU saat itu dan telah ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dalam PAW Harun Masiku.

"Bahkan pada tanggal 31 Agustus 2019, saudara HK menemui Wahyu Setiawan untuk dan meminta memenuhi dua usulan yang diajukan oleh saudara HK," ujar Setyo.

Hasto mengajukan dua nama kepada Wahyu. Ada nama Harun Masiku dan Maria Lestari. KPK juga mengembangkan temuan bukti petunjuk berupa uang. Dari pengembangan tersebut, diketahui perencanaan hingga penyerahan uang untuk suap ini semuanya diatur oleh Hasto.

Sementara terkait peran Hasto di perintangan kasus Harun Masiku bermula saat KPK akan menangkap Harun Masiku dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar 8 Januari 2020. Namun, upaya itu gagal karena Harun berhasil melarikan diri hingga kini masih buron. KPK menemukan adanya temuan bukti peran Hasto dalam merintangi upaya KPK menangkap Harun.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan Hasto diketahui meminta pegawainya untuk menelepon Harun Masiku pada saat KPK melakukan OTT pada Januari 2020 silam. Saat itu, Hasto memerintahkan Harun merendam ponselnya dan segera melarikan diri.

"Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan oleh KPK, Saudara HK (Hasto Kristiyanto, red) memerintahkan salah satu pegawainya di Jl. Sutan Sjahrir yang biasa digunakan sebagai kantor, untuk menelepon kepada HM (Harun Masiku, red) dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri," kata Setyo.

KPK juga mengungkapkan Hasto memerintahkan pegawainya untuk menenggelamkan HP saat akan diperiksa sebagai saksi kasus Harun Masiku pada Juni 2024. Tujuannya, kata Setyo, agar HP tersebut tidak ditemukan KPK.

Setyo juga menyebut Hasto mengumpulkan beberapa saksi perkara Harun Masiku agar tidak memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Hasto disebut meminta para saksi tidak memberikan keterangan yang memojokkan dirinya.

"Saudara HK mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara HM dan mengarahkan memberikan doktrin, memberikan penekanan, agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak melebar dan tidak memberikan keterangan yang memojokkan kepada yang bersangkutan," ujar Setyo.

KPK saat ini juga akan mendalami lagi kemungkinan OTT penangkapan Harun Masiku pada 8 Januari 2020 itu telah bocor dan diketahui Hasto.

"Tadi masalah OTT segala macam karena prosesnya harus flashback lagi kepada kegiatan di 2019, nanti semuanya akan kita coba telusuri kembali. Hal-hal apa yang berkaitan apakah ada informasi atau mungkin dugaan-dugaan atau mereka hanya dapat selintingan saja," jelas Setyo.

Simak juga Video 'Jokowi-PDIP Memanas Lagi Setelah Hasto Sindir Ambisi 3 Periode':

[Gambas:Video 20detik]

(ial/fas)

Jakarta -

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto buka suara setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terhadap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pergantian antarwaktu Harun Masiku. Hasto mengatakan warga negara yang taat hukum.

"Seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PDIP adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum," tutur Hasto dalam keterangan video yang diterima, Kamis (26/12/024).

Hasto mengatakan PDIP adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Hasto juga menyinggung soal kritik yang disampaikannya terkait demokrasi harus ditegakkan.

"PIDP adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan," katanya.

"Saya sudah memahami berbagai risiko-risiko yang akan saya hadapi," imbuhnya.

KPK sebelumnya telah menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka. Hasto diduga terlibat dalam suap terhadap eks Komisioner KPU Wahya Setiawan dalam upaya pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku.

Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/12), menyebutkan Hasto berupaya agar Harun Masiku menjadi anggota DPR lewat PAW. Dia mengatakan Hasto meminta MA memberi fatwa dan mengusahakan agar caleg yang harusnya masuk ke DPR lewat PAW, Riezky Aprilia, mau diganti dengan Harun Masiku.

"Bahkan surat undangan pelantikan Riezky ditahan oleh HK (Hasto Kristiyanto)," ujar Setyo.

Simak Video 'Hasto Singgung Ambisi Kekuasaan, Intimidasi hingga 3 Periode':

[Gambas:Video 20detik]

(lir/lir)

Jakarta -

KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus dugaan suap terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. PDIP memastikan akan menyiapkan bantuan hukum untuk membela Hasto.

"Tim hukum Partai tentu dipersiapkan untuk membela Mas Hasto," kata Ketua DPP PDIP Said Abdullah kepada wartawan, Selasa (24/12/2024).

Said mengatakan, sebagai warga negara, Hasto memiliki hak hukum. PDIP masih menunggu arahan Ketum Megawati Soekarnoputri.

"Bagaimana langkah langkah hukum ke depan, hal itu sepenuhnya menjadi hak Mas Hasto. Selebihnya tentu kami menunggu arahan dari Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, terkhusus sikap partai ke depan adalah prerogatif Ibu Ketum dan kami berharap agar publik berpegang pada azas praduga tak bersalah," tuturnya.

Penetapan tersangka Hasto itu termuat dalam surat perintah penyidikan bernomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024. Hasto dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 UU Tipikor.

KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan dalam upaya penangkapan Harun Masiku. Penetapan tersangka itu berdasarkan surat perintah penyidikan nomor Sprin.Dik/152/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024.

KPK juga telah secara resmi mengumumkan penetapan tersangka Hasto Kristiyanto (HK) dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku. Ketua KPK Setyo Budiyanto menjabarkan peran krusial Hasto dalam skandal suap tersebut.

"Perbuatan saudara HK bersama-sama saudara HM dan kawan-kawan dalam memberikan suap kepada Wahyu Setiawan dan Agus Setiani. Yang pertama, HK menempatkan HM pada dapil 1 Sumsel padahal HM berasal dari Sulawesi Selatan tepatnya dari Toraja," kata Setyo.

Dalam proses pemilihan legislative tahun 2019, Harun Masiku mendapatkan suara sebanyak 5.878 suara. Angka itu jauh di bawah caleg PDIP lainnya bernama Rizky Aprilia yang mendapatkan suara 44.402. Di momen itu, Rizky seharusnya meraih kursi DPR menggantikan caleg PDIP Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.

Setyo mengatakan Hasto secara aktif melakukan upaya menggagalkan Rizky sebagai caleg DPR terpilih. Dia membuat sejumlah langkah agar posisi Nazarudin bisa digantikan oleh Harun Masiku.

"Saudara HK secara paralel mengupayakan agar saudari Rizky mau mengundurkan diri agar diganti dengan saudara HM. Namun upaya terdebut ditolak oleh saudara Rizky Aprilia," jelas Setyo.

Hasto dijerat pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 UU Tipikor. Hasto juga dijerat sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan.

(amw/dnu)

Jakarta -

Ketua KPK Nawawi Pomolango berbicara terkait kebocoran anggaran negara. Nawawi menyinggung adanya menteri yang mengeluhkan anggaran kecil sehingga tidak dapat bekerja.

Hal itu disampaikan Nawawi dalam acara Penyerahan Sertifikat SMAP, Penganugerahan Insan Antigratifikasi, dan Seminar Nasional Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024). Nawawi mulanya mengatakan pihaknya melakukan pengawasan terhadap kementerian dan lembaga terkait pemberian anggaran negara.

Nawawi lantas menceritakan adanya lembaga yang meminta tambahan anggaran kepada DPR. Dia mengatakan permintaan tambahan anggaran itu dilakukan dengan alasan lembaga tersebut tidak akan bisa menggaji para pegawainya.

"Ada satu lembaga itu mengeluhkan bahwa anggaran yang dia peroleh itu kalau tidak keliru Komnas HAM, jadi Komnas HAM itu ada dua, Komnas HAM dan Komnas Perempuan Anak itu total anggarannya itu hanya sekitar Rp 34 atau Rp 33 miliar," kata Nawawi.

"Itu berkeluh kesah, katanya 'kalau tidak dinaikkan ini anggaran kami ini, ini bisa-bisa pada bulan Juni tahun depan, kami nggak bisa bayar gaji pegawai itu. Tolonglah dipenuhi soal permintaan tambahan anggaran ini', sampai seperti itu," sambungnya.

Nawawi mengatakan saat itu DPR tidak menyetujui penambahan anggaran tersebut. Namun, kata Nawawi, tak lama kemudian terdapat pula Menteri HAM yang meminta tambahan anggaran.

"Begitu ada Menteri HAM yang diangkat mintanya bukan lagi itu, tadi yang Rp 33 miliar saja minta ditambah tidak disetujui oleh DPR, ada menteri datang minta Rp 20 triliun untuk soal HAM, kadang-kadang kita agak unik," ujarnya.

Diketahui, Menteri HAM Natalius Pigai pernah meminta tambahan anggaran Rp 20 triliun untuk kebutuhan HAM. Tambahan anggaran itu diminta oleh Pigai tepat setelah dirinya dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.

Lebih lanjut, Nawawi juga menyinggung adanya menteri lain yang mengeluhkan anggaran kecil, sehingga tidak bisa bekerja. Dia lantas mempertanyakan alasan dibentuknya Kementerian tersebut.

"Barusan ini ada seorang Menko mengeluhkan katanya bisa apa saya dengan Rp 9 miliar ini dalam satu tahun bisa apa yang saya kerjakan gitu, kalau misalnya seharusnya tidak bisa bekerja dengan Rp 9 miliar kenapa juga dibentuk Kementerian Lembaga dimaksud," ungkap dia.

Sebagai informasi, Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, pernah meminta penambahan anggaran Rp 325 miliar kepada DPR. Saat itu, Yusril mengaku bingung bagaimana bekerja satu tahun dengan anggaran Rp 9 miliar.

"Memang agak unik di dalam kaitannya dengan kebijakan ini bersinggungan langsung dengan kebijakan juga dari pemerintah mengenai soal ini," jelasnya.

"Soal kebocoran anggaran ini kami sepakat, KPK terus melakukan upaya-upaya, ikhtiar bagaimana kemudian bisa itu terlibat," sambungnya.

Selain itu, Nawawi juga menyoroti terkait program makan siang gratis. Nawawi menuturkan program tersebut akan menjadi bahan kajian KPK.

"Ada juga satu kebijakan yang sekarang ditampilkan oleh pemerintah baru sekarang, misalnya makan siang gratis. Nah itu kemungkinan akan menjadi salah satu bahan kajian yang bisa dilakukan oleh KPK," tuturnya.

(amw/isa)

JAKARTA - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri , tersangka kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) tak hadir pemeriksaan polisi di Bareskrim Polri, Kamis (28/11/2024). Tim kuasa hukum Firli, Ian Iskandar menyebutkan kliennya telah memiliki agenda kegiatan rutin yakni pengajian.

?Perlu kami jelaskan bahwa kenapa panggilan hari ini beliau (Firli Bahuri) tidak hadir, ya saat yang bersamaan setiap Kamis di rumah beliau ada pengajian rutin,? ujar Ian di Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2024).

Pengajian rutin itu dilakukan bersama anak yatim. Kebetulan keponakan Firli meninggal dunia sehingga dilakukan pengajian 7 hari. ?Jadi saat bersamaan ada kegiatan yang tidak bisa dia tinggalkan,? ucapnya.

Direskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengungkapkan ketidakhadiran Firli dalam pemeriksaan telah dikonfirmasi kuasa hukumnya, Ian Iskandar.

Dia tidak menjelaskan secara rinci alasan Firli Bahuri tidak hadir dalam pemeriksaan. Penyidik akan melakukan langkah-langkah lanjutan terkait hal tersebut.

"Selanjutnya, tim penyidik akan melakukan konsolidasi terkait hal ini untuk menentukan langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka penyidikan," katanya.

Karena dicekal ke luar negeri, dia tidak bisa melakukan perjalanan keagamaan, salah satunya umrah.

Jakarta (ANTARA) - Kuasa hukum mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Ian Iskandar, mengatakan bahwa penyidik kepolisian tidak akan menjemput paksa kliennya.

Dalam konferensi pers di sebuah hotel kawasan Jakarta Selatan, Kamis, Ian Iskandar menjelaskan bahwa penyidik hanya bisa melakukan penahanan ketika telah memenuhi dua syarat, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.

Adapun Firli, kata dia, tidak memenuhi syarat subjektif, yaitu kekhawatiran dari aparat penegak hukum bahwa tersangka akan melarikan diri.

"Apakah Pak Firli mau melarikan diri? Tidak. Apakah Pak Firli akan menghilangkan barang bukti? Tentu tidak. Apakah Pak Firli akan melakukan kembali perbuatannya? Tentu tidak. Syarat subjektif ini sudah kami sampaikan kepada penyidik, dan mereka sudah memahami bahwa hal tersebut tidak akan pernah dilakukan oleh Pak Firli," ucapnya.

Kuasa hukum Firli mengemukakan bahwa penyidik memiliki penilaian tersendiri terhadap posisi Firli terkait dengan upaya penahanan.

Diungkapkan pula bahwa sejak Firli ditetapkan sebagai tersangka, kliennya alami kerugian secara materiel maupun imateriel.

"Secara materiel, dia dirugikan. Imateriel juga. Nama baik beliau tercemar. Ada beban pada anak dan istrinya. Misalnya, karena dicekal ke luar negeri, dia tidak bisa melakukan perjalanan keagamaan, salah satunya umrah," kata dia.

Selama dibatasi ruang geraknya, kata dia, Firli banyak menghabiskan waktu dengan melakukan kegiatan olahraga dan keagamaan.

"Dia dari dahulu memang punya aktivitas menjadi pembina rumah yatim piatu di dekat rumah beliau. Jadi, aktivitas beliau seperti itu," ucapnya.

Sebelumnya, Firli tersandung kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Firli disangkakan melanggar ketentuan Pasal 12e atau Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 KUHP.

Firli juga dijerat dengan Pasal 36 pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK berisi tentang larangan anggota KPK bertemu langsung dengan tersangka atau pihak yang berhubungan dengan perkara tindak pidana korupsi.

Hukumannya terdapat dalam Pasal 36 jo. Pasal 65 UU KPK, yaitu setiap anggota KPK yang melanggar ketentuan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024