Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi ikut aktif menjadi jubir Presiden. PKB menilai sudah seharusnya Mensesneg aktif menyampaikan pesan-pesan yang perlu diketahui masyarakat dari Istana.

"Suatu yang positif.Menseneg memang seharusnya lebih aktif menyampaikan apa yang seharusnya publik ketahui dari dalam Istana, menyampaikan pesan-pesan Pemerintah kepada masyarakat, juga ini bagian dalam membantu kinerja Presidential Communication Office (PCO)," ujar Ketua DPP PKB Daniel Johan lewat pesan singkat kepada detikcom, Kamis (17/4/2025).

Daniel berharap Prasetyo bisa menyampaikan pesan-pesan Pemerintah kepada masyarakat seterang-terangnya. Sehingga citra pemerintah menjadi baik di mata masyarakat.

"Saya rasa Pak Prasetyo yang selama ini mendampingi presiden sehari-hari menjadi tepat ikut aktif menjadi jubir," jelas Daniel.

Menurut Daniel, penting bagi jubir Presiden untuk memahami substansi yang perlu disampaikan kepada masyarakat secara tepat agar masyarakat paham, bukan malah membuat masyarakat jadi riuh dan antipati. Sehingga kemampuan memahami psikologi massa juga menjadi penting dikuasai oleh jubir Presiden.

"Tentu Presiden punya pertimbangan tersendiri untuk menunjuk Prasetyo Hadi (Menseneg) untuk lebih aktif sebagai jubir," lanjutnya.

Sebelumnya, Prasetyo Hadi buka suara soal penunjukannya sebagai jubir Presiden. Ia mengatakan dirinya diminta Prabowo turut aktif melakukan komunikasi ke publik.

"Siapa? Nggak, nggak perlu dilantik (soal jadi jubir Presiden), kita semua diharapkan menjadi juru bicara, ya, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif," kata Prasetyo kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).

Prasetyo menegaskan kerjanya sebagai jubir tidak menghilangkan peran Kantor Komunikasi Presiden (PCO) yang diawaki Hasan Nasbi. Dia menegaskan hanya membantu melakukan komunikasi ke publik ihwal kepresidenan.

Simak juga Video: Prabowo Akui Komunikasi Kabinetnya Kurang: Tanggung Jawab Saya

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjawab isu menjadi juru bicara (jubir) Presiden Prabowo Subianto. Prasetyo mengatakan dirinya sebagai Mensesneg diminta Prabowo turut aktif melakukan komunikasi ke publik.

"Siapa? Nggak, nggak perlu dilantik (soal jadi jubir Presiden), kita semua diharapkan menjadi juru bicara, ya, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif," kata Prasetyo kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).

Prasetyo menegaskan kerjanya sebagai jubir tidak menghilangkan peran Kantor Komunikasi Presiden (PCO) yang diawaki Hasan Nasbi. Dia menegaskan hanya membantu melakukan komunikasi ke publik ihwal kepresidenan.

"Nggak ada, semua bareng. PCO tetap, nah kita tetap diminta membantu, gitu," kata Prasetyo.

Prasetyo menegaskan permintaan ini tidak berkaitan dengan evaluasi komunikasi terhadap PCO. Dia mengatakan pihaknya hanya memperbaiki jika masih ada kekurangan dalam kerja-kerja PCO.

"Nggak juga, ndak-lah, ini hanya untuk memperkuat. Karena itu kan kewajiban kita, kalau kemudian dianggap ada yang kurang itulah, makanya kita perbaiki, kita pemerintah memperbaiki," kata Prasetyo.

"Bapak Presiden sendiri kan secara terbuka menyampaikan kalau ada kekurangan ya kita sadari, akan kita perbaiki," imbuhnya.

Simak juga Video: Prabowo Akui Komunikasi Kabinetnya Kurang: Tanggung Jawab Saya

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Koordinator (Menko) bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra merespons ide Presiden Prabowo Subianto akan memaafkan koruptor jika mengembalikan uang hasil korupsi. Yusril mengatakan hal itu bisa diberikan dengan amnesti dan abolisi.

"Bahwa rencana Presiden akan, kalaulah orang yang diduga melakukan korupsi, itu dengan sukarela mengembalikan harta atau uang negara yang mereka korup. Atau mereka sudah dipidana dengan sukarela menyerahkan lebih daripada apa yang sudah diputuskan," kata Yusril kepada wartawan di Kemenko Kumham Imipas di Jakarta Selatan, Jumat (20/12/2024).

"Misalnya juga diserahkan, maka Presiden mengatakan akan dimaafkan. Nah bahasa Pak Presiden begitu. Kalau bahasa hukumnya ya akan masuk dalam daftar orang yang diberikan amnesti dan diberikan abolisi," tambahnya.

Yusril mengatakan selain amnesti dan abolisi, juga ada opsi permohonan grasi individual. Sedangkan amnesti dan abolisi bisa diberikan untuk semua orang.

"Bisa juga kalau grasi itu individual. Si A dipidana, dia harus mohon grasi. Tapi kalau amnesti abolisi, itu Presiden mengatakan semua orang. Seperti Gus Dur dulu, semua orang yang terlibat dalam gerakan bersenjata, Gerakan Aceh Merdeka, diabolisi, diamnesti, nggak disebutin namanya," ucapnya.

Dia mengatakan keputusan amnesti dan abolisi akan diturunkan melalui Keppres. Apabila koruptor mengembalikan hartanya, maka dinyatakan diabolisi.

"Kalau misalnya, nanti keputusan, amnesti dan abolisi itu pakai Kepres. Jadi Kepres mengatakan, misalnya ya, 1 Agustus tahun 2025, barang siapa yang terlibat korupsi ini, mengembalikan hartanya, dinyatakan diabolisi. Nanti nama-namanya kita yang susun berdasarkan data yang kita miliki," ucapnya.

"Jadi ya, kalau bahasa Pak Prabowo ya, mengatakan ya, akan dimaafkan. Tentu prosesnya adalah pemberian amnesti dan abolisi," sambung dia.

Lihat juga Video 'Iran Ajukan Permohonan Pemindahan Napi, Yusril Lapor ke Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Letnan Jendral TNI (Purn) AM Putranto menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Minggu (20/10/2024). Sosok asal Jember ini sebelumnya merupakan Asisten Khusus Matra Darat Bidang Alutsista Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf.

Anto Mukti Putranto juga merupakan seorang pengusaha, politikus, dan tokoh militer Indonesia yang telah menempuh jalur karir yang panjang dan berkesan dalam berbagai bidang. Berikut adalah profil singkat dan detail tentang latar belakang, karir, dan peranannya dalam era pemerintahan baru.

Latar Belakang

AM Putranto lahir di Jember, Jawa Timur, pada 26 Februari 1964. Ia menempuh pendidikan di tingkat SLTP pada tahun 1976, kemudian melanjutkan ke SLTA pada tahun 1983. Setelah itu, ia menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada tahun 1996.

Pendidikan Militer

AM Putranto mengikuti berbagai program pendidikan militer yang sangat mumpuni, antara lain:

• Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) (1987)
• Akademi Militer Sussarcab Infanteri (1987)
• Latihan Dasar Para (1988)
• Jump Master (1990)
• Kursus Lanjutan Perwira (Suslapa I/Infanteri) (1993)
• Pendidikan Lanjutan Perwira Infanteri (Diklapa II/Infanteri) (1997)
• Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) (2000)
• Kursus Komandan Batalyon Infanteri (SUSDANYONIF) (2000)
• Kursus Komandan Distrik Militer (SUSDANDIM) (2004)
• Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (Sesko TNI) (2011)
• Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)

Karier Militer

AM Putranto memulai karier militernya setelah lulus dari Akademi Militer (Akmil) pada tahun 1987. Ia menjalani berbagai penugasan strategis di korps tempur Infanteri TNI AD, termasuk dalam posisi-posisi berikut:

• Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara 18/Trisula Divisi Infanteri-2/Kostrad
• Komandan Resimen Taruna (Danmentar) Akademi Militer
• Komandan Korem 061/Surya Kencana Kodam III/Siliwangi
• Paban VI/Bina Organisasi Staf Perencanaan dan Anggaran TNI AD
• Paban II/Manajemen Staf Perencanaan dan Anggaran TNI AD
• Komandan Pusat Misi Pasukan Perdamaian TNI
• Panglima Divisi Infanteri I/Kostrad
• Panglima Kodam II/Sriwijaya
• Komandan Komando Pendidikan dan Latihan TNI AD (Kodiklat TNI AD)

Selain itu, AM Putranto memiliki pengalaman bertugas di luar negeri, termasuk kunjungan ke Joint Readiness Training Center (JRTC) di Fort Polk, Louisiana, Amerika Serikat, pada tahun 1997, dan berpartisipasi dalam Misi Perdamaian PBB di Lebanon pada 2007-2008.

Karier Sipil

Setelah pensiun dari militer, AM Putranto memulai kariernya di sektor sipil. Pada tahun 2022, ia diangkat sebagai Asisten Khusus Menteri Pertahanan untuk Matra Darat Bidang Alutsista. Pada Oktober 2024, ia diberi kepercayaan oleh Presiden Prabowo untuk menjadi Kepala Staf Kepresidenan.

Riwayat Jabatan

AM Putranto menempati berbagai jabatan strategis sepanjang karier militernya, yang membawanya dari posisi awal di batalyon hingga jabatan tinggi sebagai Letnan Jenderal. Berikut adalah perjalanan kariernya dalam berbagai pangkat:

Letnan Dua s/d Letnan Satu:

• Danton 3/B Yonif Linud 612/Modang (1986)
• Dankima Yonif Linud 612/Modang (1990)
• Dankipan A Yonif Linud 612/Modang (1992)

Kapten:

• Pasi 4/Log Yonif Linud 612/Modang (1994)
• Pasi 3/Pers Yonif Linud 612/Modang (1995)
• Pasi Ops Kodim 0905/Balikpapan (1996)
• Gumil Gol VI/Septik Pusdikif (1997)

Mayor:

• Kasi Dok/Turjuk Linud Pussenif (1998)
• Pamen Pussenif (Dik Seskoad)
• Ps. Danyonif Linud 433/Julu Siri (2000)
• Dansatgas Yonif Mekanis TNI Kongo (2000)
• Danyonif Linud 433/Julu Siri (2001)

Letnan Kolonel:

• Pabandya Ops Sops Kostrad (2002)
• Dandim 1422/Maros (2004)
• Dandim 1408/BS Makassar (2005)
• Kasbrigif Linud 3/Tri Budi Sakti (2006)
• Waaster Kaskostrad (2008)

Kolonel:

• Danbrigif Linud 18/Trisula (2009)
• Danmentar Akmil (2011)
• Danrem 061/Surya Kencana (2012)
• Paban VI/Binorg Srenad (2012)

Brigadir Jenderal:

• Dan PMPP TNI (2013-2016)

Mayor Jenderal:

• Pangdivif 1/Kostrad (2016-2017)
• Pangdam II/Sriwijaya (2017-2018)

Letnan Jenderal:

• Dankodiklatad (2018-2022)

Jabatan-jabatan tersebut menunjukkan pengalamannya yang luas, mulai dari komando pasukan lapangan hingga peran strategis dalam pelatihan dan pembinaan pasukan.

Penghargaan

AM Putranto telah menerima berbagai penghargaan atas dedikasinya dalam dunia militer dan kontribusi di bidang otomotif. Salah satu penghargaan penting yang diterimanya adalah IMI Sumatera Selatan Awards 2018 dari Ikatan Motor Indonesia (IMI), yang mengakui kontribusinya dalam dunia off-road dan pengembangan infrastruktur balap mobil di Palembang.

Di bidang militer, beberapa penghargaan bergengsi yang diterimanya meliputi:

• Bintang Dharma (10 September 2019)
• Bintang Yudha Dharma Pratama
• Bintang Kartika Eka Paksi Pratama
• Bintang Bhayangkara Pratama (2021)
• Bintang Yudha Dharma Nararya
• Bintang Kartika Eka Paksi Nararya
• Satyalancana Dharma Bantala
• Satyalancana Kesetiaan 24 Tahun
• Satyalancana Kesetiaan 16 Tahun
• Satyalancana Kesetiaan 8 Tahun
• Satyalancana Raksaka Dharma
• Satyalancana Dwidya Sistha
• Satyalancana Santi Dharma
• Medali United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL)
• Military Valour Medal - Lebanon

Penghargaan ini menunjukkan komitmen AM Putranto dalam pengabdiannya di TNI serta perannya dalam misi perdamaian internasional dan prestasi di dunia otomotif.

Peran sebagai Kepala Staf Kepresidenan

Sebagai Kepala Staf Kepresidenan, AM Putranto bertanggung jawab untuk memberikan dukungan strategis dan operasional kepada Presiden Prabowo Subianto. Perannya mencakup koordinasi kebijakan pemerintah di berbagai sektor guna memastikan pelaksanaan program-program prioritas nasional berjalan efektif dan sesuai tujuan.

Dengan latar belakang militer yang kuat dan pengalaman di bidang kebijakan publik, AM Putranto diharapkan dapat membantu pemerintahan Prabowo dalam menghadapi tantangan strategis dan mewujudkan visi pemerintah dalam periode kepemimpinan ini.

Artikel ini ditulis oleh Angely Rahma, peserta Magang Bersertifikat Kampus Merdeka di detikcom.

Video KSP Targetkan 5 Ribu Mobil Maung di 100 Hari Prabowo Menjabat

Video KSP Targetkan 5 Ribu Mobil Maung di 100 Hari Prabowo Menjabat