Jakarta -

Eksplorasi mineral perlu digenjot karena masih banyak potensi yang belum dimanfaatkan. Namun, eksplorasi memiliki banyak tantangan di antaranya rasio suksesnya yang rendah.

Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) Hendra Sinadia mengatakan, untuk mendorong eksplorasi dibutuhkan dukungan dari pemerintah seperti pemberian kepastian hukum hingga kemudahan perizinan.

"Nyawa dari pertambangan itu ada di eksplorasi. Tanpa eksplorasi, nggak ada pertambangan. Nah, sementara masih cukup banyak cadangan kita yang belum dimanfaatkan untuk mendorong investasi masuk di eksplorasi," katanya dalam Indonesia Investment Talk Series di Jakarta, Senin (19/5/2025). Indonesia Investment Talk Series diselenggarakan oleh detikcom dan disponsori oleh PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).

"Karena eksplorasi itu bisnis yang sangat beresiko, global sukses rasionya pun itu rata-rata hanya 5%. Indonesia katanya lebih rendah, rata-rata 3%. Nah, faktor-faktor regulasi juga salah satu jadi indikator untuk melihat bahwa Indonesia ini ternyata agak menantang untuk masuk eksplorasi," sambung Hendra.

Hendra menyebut Indonesia menjadi salah satu negara yang paling bagus prospek geologinya di dunia. Oleh karena itu ia mendorong pemerintah memperbaiki aspek kebijakan demi menggenjot eksplorasi yang memiliki sukses rasio kecil.

Jika regulasi mendukung maka investasi yang masuk akan semakin banyak. Komoditasnya pun akan semakin beragam, tidak terpusat hanya pada nikel saja.

"Pesan buat pemerintah adalah segera mungkin kita harus dorong eksplorasi. Karena itu investasi akan banyak masuk kalau regulasi kita mendukung. Kalau eksplorasi kita hidup, cadangan kita akan banyak sehingga orang akan dengan mudah akan masuk ke berbagai fasilitas pengolahan pemurnian. Bukan hanya di nikel, tapi juga di bauksit, mangan dan lain-lain," bebernya.

Ia menambahkan, salah satu tantangan yang membuat investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia adalah aturan divestasi. Dalam hal ini pemerintah Indonesia tergolong ketat, yakni mewajibkan perusahaan asing melepas sahamnya ke pemerintah dalam periode waktu tertentu.

Meski berdampak positif bagi bangsa namun aturan itu berpotensi memberatkan langkah investor. Hendra menilai pemerintah sebenarnya bisa mengambil benefit selain dari kepemilikan saham, misalnya dari pajak dari kegiatan berusaha, pembukaan lapangan kerja hingga pemberian nilai tambah ke negara.

"Karena di aturan divestasi kita ini sangat ketat ya. Jadi, menurut undang-undang, perusahaan setelah 10 tahun beroperasi itu secara bertahap harus melepaskan atau mendivestasikan saham asing. Sehingga nanti di tahun ke-15 kalau nggak salah ya, itu udah mayoritas milik nasional," tutup Hendra.

(acd/acd)

JAKARTA - Penerbitan Perpres No 5/2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan dinilai sebagai langkah positif pemerintah dalam memperbaiki tata kelola industri kelapa sawit dengan tetap memperhatikan aturan yang sudah ada. Selain itu, pemerintah diharapkan membuat satu peta kehutanan yang bisa menjadi dasar pembuatan kebijakan secara nasional.

Tanpa satu peta nasional, regulasi ini justru berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum yang ujungnya akan mengganggu iklim investasi . ?Kalau bicara tata kelola, ya memang harus dibenahi. Tapi jangan keluar dari aturan main yang sudah ada. Kita sudah punya UU Perkebunan, UU Kehutanan, dan regulasi lain. Kalau perpres ini mau menertibkan kawasan hutan, artinya kalau kawasan hutan, yang diharapkan adalah kawasan hutan yang memang sudah mempunyai kepastian hukum,? kata Pakar Hukum Kehutanan Dr Sadino dalam FGD bertajuk Kajian Perpres No 5/2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan: Menuju Tata Kelola Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Universitas Pancasila, Jakarta Selatan, Rabu (7/5/2025).

Menurut dosen Universitas Al Azhar Indonesia ini, tata kelola kebun sawit dan kawasan hutan yang tidak dibarengi dengan kepastian hukum justru dapat menimbulkan keraguan di kalangan pelaku usaha dan menghambat investasi. Ia menyoroti bahwa salah satu akar persoalan utama adalah ketidaksinkronan data antar lembaga pemerintah.

?Hari ini, Kehutanan punya peta sendiri, ATR/BPN punya peta sendiri, Pertambangan, hingga Pertahanan juga punya peta masing-masing. Ini kan membingungkan. Yang mana yang jadi dasar untuk negara?? tegasnya.

Sadino menekankan perlunya satu peta nasional sebagai referensi utama kebijakan lintas sektor. Tanpa satu peta yang disepakati bersama, akan terus terjadi tumpang tindih kewenangan dan ketidakpastian hukum, terutama terkait status kawasan hutan dan hak atas tanah.

?Contoh konkret, ada HGB yang dikeluarkan oleh ATR/BPN, tapi tidak diakui oleh Kementerian Kehutanan karena lahannya masuk dalam kawasan hutan versi mereka. Padahal, HGB itu produk negara juga. Ini kan kontradiktif,? ungkapnya.

Sadino mengingatkan jika peraturan terus berubah tanpa menyelesaikan akar persoalan, maka ketidakpastian hukum itu berdampak besar pada minat investasi dan semangat investasi, termasuk ekspansi usaha. ?Pelaku usaha kelelahan menghadapi pemeriksaan dan perubahan aturan yang terus menerus. Mereka akhirnya enggan untuk ekspansi karena tidak yakin lahannya aman secara hukum,? jelasnya.

Dia juga mengungkap bahwa data milik Kementerian Kehutanan menunjukkan 31,8 juta hektare kawasan hutan yang sudah tidak berhutan, namun belum dimanfaatkan secara produktif. Di sisi lain, hanya 3,3 juta hektare lahan sawit yang masuk kawasan hutan menjadi sorotan.

"Singapura luasnya berapa? Kita punya 31,8 juta hektare lahan nganggur (kawasan hutan tak berhutan) tapi tidak dipakai. Padahal kita butuh lapangan kerja, butuh investasi. Kenapa tidak dimanfaatkan saja secara legal dan benar?" tegasnya.

Terkait satgas yang menangani masalah ini, Sadino memberikan catatan penting agar tidak hanya mengandalkan data dari satu sektor saja. "Satgas harus bekerja dengan pendekatan lintas sektoral. Jangan hanya pakai data kehutanan yang banyak salahnya. Kalau ada surat hak atas tanah, ya keluarkan saja dari kawasan hutan. Itu lebih adil bagi rakyat," tegasnya.

Kepala Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Pancasila Prof Dr Agus Surono menilai Perpres No 5/2025 sebenarnya bisa membawa semangat percepatan penyelesaian persoalan kawasan hutan. Hanya saja, di sisi lain perpres tersebut juga memunculkan sejumlah kekhawatiran yang berpotensi pengabaian prinsip-prinsip keadilan ekologis dan sosial yang telah ditegaskan dalam konstitusi, UU Cipta Kerja, putusan Mahkamah Konstitusi No 45/2011, serta UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Agus mengharapkan pemerintah mempelajari dampak pelaksanaan perpres tersebut terhadap hak-hak masyarakat di sekitar hutan, kepastian hukum atas status kawasan hutan, perlindungan fungsi ekologis hutan, hingga potensi legalisasi pelanggaran kehutanan yang terjadi di masa lalu. ?Lahan yang dijadikan kawasan hutan diharapkan benar-benar clear melalui pengukuhan yang tepat, demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat sekitar serta menjaga keberlanjutan ekosistem hutan Indonesia," katanya.

Proses pengukuhan berdasarkan pasal 15 UU Kehutanan harus melalui proses 4 tahap, yakni penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan.

Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR (Aspekpir) Indonesia, Setiyono, menyampaikan kekhawatiran petani sawit rakyat terhadap implementasi Perpres No 5/2025. Aturan tersebut justru menimbulkan keresahan, khususnya di kalangan petani yang telah lama memiliki sertifikat resmi atas lahannya.

?Kami ini petani sawit, dulunya bagian dari program PIR Transmigrasi, dan lahan kami sudah bersertifikat sejak puluhan tahun. Tapi tiba-tiba dinyatakan sebagai kawasan hutan. Tentu kami sangat terkejut dan khawatir,? ungkap Setiyono.

Dia berharap pemerintah dapat menjadikan aturan perundangan diatas sebagai momentum penyelesaian yang adil bagi petani. Menurutnya, regulasi seharusnya menjadi sarana untuk memperkuat kesejahteraan rakyat, bukan sebaliknya.

Koordinator I Jampidsus Kejaksaan Agung, Ardito Muwardi menjelaskan, Satgas PKH dibentuk dalam situasi mendesak oleh pemerintah. Menurutnya, pembentukan Satgas PKH juga berkaitan dengan kebutuhan negara akan pemasukan untuk mendukung pembangunan nasional.

Ardito menilai penting bagi Satgas PKH untuk terus membuka ruang dialog dan memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan. ?Prinsip dasarnya adalah demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun tentu langkah ini harus dibarengi dengan penyelesaian tumpang tindih produk hukum yang selama ini menimbulkan ketidakpastian,? jelasnya.

Dia mengungkapkan yang menjadi fokus penertiban saat ini lebih pada perusahaan yang melanggar. Per 24 April 2025, Satgas PKH telah memverifikasi total lahan seluas 620 ribu hektare. Sebanyak 399.000 hektare telah diproses, dan sekitar 221.000 hektare telah diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara pada tahap pertama. Untuk tahap kedua, pihaknya berencana menyerahkan lahan tambahan seluas 216.000 hektare kepada PT Agrinas, serta penguasaan kembali oleh negara atas lahan seluas 75.000 hektare.

Kalau kita terus jadi price taker, maka sebesar apa pun produksi kita, nilainya akan tetap dikendalikan pihak lain...,

Jakarta (ANTARA) - Peneliti dari Universitas Indonesia Eugenia Mardanugraha menilai, industri sawit mampu memperkuat ekonomi nasional sehingga diperlukan kepastian hukum untuk menjaga keberlanjutan usaha dan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia.

"Ketidakpastian hukum yang terjadi pada sektor sawit mengganggu keberlanjutan industri ini secara keseluruhan," kata Eugenia dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Menurut dia, industri kelapa sawit sepanjang tahun 2024 mencatatkan nilai ekspor mencapai 20 miliar dolar AS sehingga menjadi komoditas non-migas dengan kontribusi devisa terbesar bagi perekonomian Indonesia.

Namun di balik capaian ekspor tersebut, pelaku usaha menilai masih ada tantangan yang harus segera diselesaikan yang berkaitan dengan persoalan kepastian hukum dan ketidakjelasan regulasi pemerintah.

Kepastian hukum dan kestabilan aturan diperlukan untuk arah dan masa depan industri sawit jangka panjang.

Eugenia menilai kondisi ini berbahaya bagi petani kecil yang hanya memiliki lahan sawit seluas 1- 5 hektare dan bergantung sepenuhnya pada hasil kebun mereka untuk hidup.

Petani kecil tidak punya banyak pilihan seperti pengusaha besar, sehingga jika industri sawit terpuruk, mereka adalah pihak pertama yang akan terdampak paling besar akibat krisis tersebut.

Ketidakpastian regulasi dikhawatirkan menghadirkan ekspektasi negatif yang menyebabkan pelaku usaha ragu melakukan investasi, menunda peremajaan tanaman, atau membiarkan lahan sawit menjadi tidak produktif.

Dia mengusulkan agar regulator membenahi tata kelola sektor sawit, dengan regulasi konsisten, adil, dan berpihak pada keberlanjutan agar melindungi jutaan petani sawit di seluruh Indonesia.

Data Kementerian Pertanian mencatat 73,83 persen dari nilai ekspor pertanian Indonesia berasal dari komoditas kelapa sawit, jauh melampaui kontribusi komoditas lain seperti kopi, karet, dan lainnya.

Menurut data Badan Pusat Statistik, ekspor minyak sawit Indonesia sepanjang tahun 2024 mencapai 21,60 juta ton dengan total nilai sebesar 20 miliar dolar Amerika Serikat bagi negara.

Meski Indonesia menjadi produsen sawit terbesar dunia dengan produksi 46,8 juta ton crude palm oil (CPO), kendali harga internasional tetap berada di tangan Malaysia dan Rotterdam sehingga Indonesia hanya menjadi price taker.

"Kalau kita terus jadi price taker, maka sebesar apa pun produksi kita, nilainya akan tetap dikendalikan pihak lain. Ini saatnya Indonesia naik kelas, bukan cuma produsen, tapi juga pemain utama dalam rantai nilai global sawit,” kata Eugenia.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Pakar hukum kehutanan Dr. Sadino menekankan pentingnya penertiban kawasan hutan yang mengedepankan kepastian hukum, keadilan, serta penggunaan data yang akurat. Ia menyoroti pentingnya perlindungan terhadap Hak Guna Usaha (HGU) yang sah dalam proses penataan kawasan hutan, terutama yang berkaitan dengan lahan perkebunan sawit.

Sadino menyatakan bahwa HGU yang telah ditetapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tidak bisa dibatalkan secara sepihak tanpa putusan pengadilan.

"HGU merupakan keputusan resmi menteri, dan tidak bisa dievaluasi atau dibatalkan setelah lebih dari empat tahun kecuali ada putusan pengadilan, sesuai asas presumption iustae causa," kata Sadino dalam keterangannya, Senin (28/4).

Asas tersebut mengacu pada prinsip hukum bahwa setiap keputusan negara dianggap sah hingga ada pembatalan melalui proses peradilan yang berkekuatan hukum tetap. Sebelumnya, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan bahwa dirinya mendapat mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan penataan dan pemetaan pertanahan secara menyeluruh. Nusron menyebut proses ini harus dilakukan dengan prinsip pemerataan, keadilan, dan keberlanjutan ekonomi.

Dalam Surat Edaran Sekjen ATR/BPN Nomor 9/SE.HT.01/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024, disebutkan bahwa terdapat 126 perusahaan di Riau yang telah mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP) namun belum memiliki HGU. Nusron meminta agar dilakukan identifikasi terhadap posisi lahan tersebut, apakah berada di dalam atau di luar kawasan hutan.

"Harus dipilah mana HGU yang terbit lebih dulu dari peta kawasan hutan, dan mana yang setelahnya. Dalam kerja sama dengan Kementerian Kehutanan, HGU yang lebih dulu terbit akan diakui," ujar Nusron.

Sadino mendukung pendekatan tersebut dan menegaskan bahwa sesuai UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kawasan hutan yang memiliki kepastian hukum adalah yang telah melalui tahapan pengukuhan hingga penetapan.

Ia mengingatkan agar Satgas Penertiban Kawasan Hutan bekerja berdasarkan Perpres Nomor 5 Tahun 2025 serta mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku, agar tidak menimbulkan konflik hukum berkepanjangan.

Terkait klaim kawasan hutan yang tumpang tindih dengan lahan HGU, Sadino menegaskan bahwa hak-hak pihak ketiga harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum penetapan kawasan dilakukan. Jika tidak, maka penetapan tersebut dapat dianggap cacat hukum dan digugat.

Dia merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 34/PUU-2011 yang mewajibkan pemerintah untuk melakukan enclave atau pengeluaran kawasan terhadap hak-hak masyarakat seperti HGU, SHM, dan HGB yang terdampak klaim kawasan hutan.

"Jika lahan HGU disita atau disegel, negara wajib memberikan kompensasi. HGU adalah hak konstitusional yang tidak bisa diambil begitu saja," tegasnya.

Sadino juga mengingatkan agar proses penertiban tidak mengganggu industri kelapa sawit nasional. Ia menilai verifikasi status lahan harus mempertimbangkan hukum pada saat perolehan, termasuk aspek lokasi (locus) dan waktu (tempus).

"Meskipun diklaim sebagai kawasan hutan, jika ada penguasaan oleh pihak lain seperti hak adat, tetap ada kewajiban ganti rugi," tambahnya.

Sadino mendorong agar data yang digunakan dalam penertiban benar-benar valid dan mencakup perizinan dari daerah, bukan hanya mengacu pada data Kementerian Kehutanan.

"Status kawasan harus dilihat secara cermat. Apakah masih berupa penunjukan, penataan batas, atau sudah ditetapkan secara hukum, sesuai Putusan MK Nomor 45/PUU-IX/2011," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sepanjang 2024, industri kelapa sawit mencatatkan nilai ekspor mencapai 20 miliar dolar AS atau sekitar Rp 337 triliun. Hal itu menjadikannya komoditas nonmigas dengan kontribusi devisa terbesar dan menjadi tulang punggung perekonomian bagi Indonesia.

Namun, di balik capaian tersebut, para pelaku usaha menilai masih banyak tantangan yang harus diselesaikan, terutama terkait kepastian hukum dan regulasi. Peneliti Universitas Indonesia (UI) Dr Eugenia Mardanugraha khawatir, ketidakpastian hukum yang terjadi pada sektor sawit dapat mengganggu keberlanjutan industri tersebut secara keseluruhan.

Dia menganggap, inkonsistensi peraturan dan lemahnya kepastian hukum membentuk ekspektasi negatif di kalangan pelaku usaha, yang pada akhirnya menentukan arah industri sawit nasional. "Pelaku usaha, bisa saja berhenti menanam dan mengolah sawit. Menggantinya ke tanaman lain, bahkan mengganti dengan bisnis lain. Bagi pengusaha sawit Itu bisa dilakukan mereka dengan mudah," ujar Eugenia dalam keterangan pers di Jakarta, Ahad (27/4/2025).

Menurut Eugenia, kondisi itu sangat berbahaya bagi petani kecil yang hanya memiliki lahan satu sampai lime hektare. "Petani kecil tidak punya pilihan seperti itu. Kalau sawit terpuruk, mereka yang paling terdampak. Hal ini tidak boleh dibiarkan terjadi," jelasnya.

Ketidakpastian dan tumpang tindih peraturan bisa menciptakan ekspektasi negatif di kalangan pelaku usaha. Hal itu kemudian memengaruhi keputusan mereka apakah akan menghentikan usaha, menunda peremajaan tanaman, atau bahkan membiarkan lahannya tidak ditanami. "Ekspektasi ini sangat berpengaruh pada arah industri sawit. Petani-petani kecil ikut terombang-ambing dalam ketidakpastian," ucap Eugenia.

Dia pun berharap, pemerintah dapat segera membuat tata kelola pada sektor sawit dengan lebih baik. Regulasi yang lebih konsisten, adil, dan berpihak pada keberlanjutan sangat dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman bagi para pelaku usaha. Langkah itu sekaligus melindungi keberlangsungan jutaan petani sawit rakyat di seluruh Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) akan melakukan percepatan untuk persidangan gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Juru Bicara MK sekaligus Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengatakan, percepatan ini dilakukan sebagai upaya menciptakan kepastian hukum dalam Pilkada.

"Karena memang ini untuk demi kepastian hukum juga. Demi melancarkan jalannya pemerintahan, supaya pemerintahan kita juga tidak terhambat," kata Enny saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (25/4/2025).

Enny mengatakan, percepatan ini juga merupakan prinsip persidangan untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

Dia mengatakan, prinsip speedy trial ini juga diharapkan tidak mengganggu program-program kepala daerah yang terpilih nanti.

"Jadi kita juga harus menyelenggarakan itu sebagai hukum acara di PHPU, sehingga ini kami segerakan," ucapnya.

Enny menjelaskan, saat ini ada tujuh sengketa PHPU Pilkada yang dimohonkan setelah pemungutan suara ulang (PSU) dan rekapitulasi ulang digelar.

Tujuh daerah tersebut adalah Kabupaten Siak, Barito Utara, Talaud, Taliabu, Banggai, Puncak Jaya, dan Buru.

Enny mengatakan, ketujuh sengketa ini baru saja menjalankan sidang pendahuluan dan akan dilanjutkan dengan mendengarkan jawaban termohon dan pihak terkait.

Dia mengatakan, MK belum bisa memberikan kesimpulan apapun dalam sidang pendahuluan.

"Jadi tunggulah kita besok selesai mendengarkan dari termohon, kemudian pihak terkait, dan Bawaslu. Itu yang bisa kami sampaikan setelah itu ke RPH. Baru RPH yang memutus, jadi tidak hanya panel yang memutus nanti," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) akan melakukan percepatan untuk persidangan gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Juru Bicara MK sekaligus Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengatakan, percepatan ini dilakukan sebagai upaya menciptakan kepastian hukum dalam Pilkada.

"Karena memang ini untuk demi kepastian hukum juga. Demi melancarkan jalannya pemerintahan, supaya pemerintahan kita juga tidak terhambat," kata Enny saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (25/4/2025).

Enny mengatakan, percepatan ini juga merupakan prinsip persidangan untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

Dia mengatakan, prinsip speedy trial ini juga diharapkan tidak mengganggu program-program kepala daerah yang terpilih nanti.

"Jadi kita juga harus menyelenggarakan itu sebagai hukum acara di PHPU, sehingga ini kami segerakan," ucapnya.

Enny menjelaskan, saat ini ada tujuh sengketa PHPU Pilkada yang dimohonkan setelah pemungutan suara ulang (PSU) dan rekapitulasi ulang digelar.

Tujuh daerah tersebut adalah Kabupaten Siak, Barito Utara, Talaud, Taliabu, Banggai, Puncak Jaya, dan Buru.

Enny mengatakan, ketujuh sengketa ini baru saja menjalankan sidang pendahuluan dan akan dilanjutkan dengan mendengarkan jawaban termohon dan pihak terkait.

Dia mengatakan, MK belum bisa memberikan kesimpulan apapun dalam sidang pendahuluan.

"Jadi tunggulah kita besok selesai mendengarkan dari termohon, kemudian pihak terkait, dan Bawaslu. Itu yang bisa kami sampaikan setelah itu ke RPH. Baru RPH yang memutus, jadi tidak hanya panel yang memutus nanti," ucapnya.

Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil disebut siap menjalani tes DNA buntut terseret isu perselingkuhan hingga memiliki anak.

Kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar Butar, mengatakan tes DNA siap dilakukan jika hal itu menjadi kesepakatan kedua pihak, Ridwan Kamil dan perempuan berinisial LM.

"Jika kedua belah pihak dari Pak Ridwan Kamil dan LM meminta atau menjalankan tes DNA sepakat tanpa perintah pengadilan," kata Muslim seperti diberitakan detikcom pada Sabtu (5/4).

"Saya tegaskan kalau sepakat tanpa perintah pengadilan, maka Ridwan Kamil siap melakukan tes DNA kapan pun dibutuhkan dengan mengajukan permohonan ke DVI Mabes Polri," lanjutnya.

Menurutnya, proses tes DNA biasanya dilakukan atas perintah pengadilan ataupun penyidik selama proses penyelidikan berlangsung. Namun, ia menegaskan Ridwan Kamil siap menjalani tes DNA secara pribadi.

"Tes DNA bukan sekedar tuntutan sepihak, melainkan harus berdasarkan perintah Pengadilan dalam gugatan perdata atau dalam proses penyidikan permintaan penyidik. Kami siap mengikuti prosedur hukum yang sah untuk memastikan kejelasan dan kepastian hukum dalam kasus ini," katanya.

Ia kembali menegaskan isu perselingkuhan yang beredar antara Ridwan Kamil dan wanita LM tidak benar. Muslim menyebut klaim tersebut sebagai fitnah yang keji.

"Oleh karena itu, kami menegaskan bahwa segala bentuk tuduhan yang beredar saat ini harus disikapi dalam konteks koridor hukum bukan hanya sekedar opini publik yang bisa menyesatkan," katanya.

Isu perselingkuhan Ridwan Kamil dengan seorang perempuan viral di media sosial beberapa waktu lalu. Perempuan itu diisukan memiliki anak hasil hubungan dengan Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil membantah isu itu dan menyebut hal itu fitnah bermotif ekonomi.

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa hukum terjadi pada Selasa (18/3), dan berikut lima berita pilihan yang dapat dibaca kembali oleh Anda, yakni mulai dari olah TKP penembakan tiga polisi di Way Kanan hingga kenaikan pangkat untuk tiga polisi tersebut.

1. Mabes Polri: Polda Lampung olah TKP lokasi penembakan tiga polisi

Mabes Polri mengatakan bahwa saat ini Polda Lampung tengah menyelidiki kasus penembakan tiga polisi di Kabupaten Way Kanan, dengan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

“Personel Polda Lampung masih melakukan penyelidikan berupa olah TKP dan (memberikan) dukungan terhadap Polres Way Kanan,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan di Jakarta, Selasa (18/3).

Selengkapnya baca di sini.

2. Kapolri naikkan pangkat 3 personel yang gugur saat gerebek sabung ayam

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menaikkan pangkat tiga personel kepolisian yang gugur saat bertugas melakukan penggerebekan judi sabung ayam di Kabupaten Way Kanan, Lampung, Senin (17/3).

"Bapak Kapolri memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada setiap anggota Polri, dan khususnya dengan peristiwa tersebut, terhadap tiga personel diberikan kenaikan pangkat luar biasa anumerta," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta, Selasa (18/3).

Selengkapnya baca di sini.

3. Pengamat: Kepastian hukum perlu untuk tingkatkan kepercayaan pasar

Pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho menilai kepastian hukum yang jelas dan tata kelola pemerintahan yang berbasis kompetensi diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan pasar terhadap ekonomi Indonesia.

Menurut dia, kejatuhan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) saat ini bukan sekadar reaksi terhadap belanja negara yang agresif, tetapi juga akibat melemahnya budaya teknokrasi dan ketidakpastian hukum.

Selengkapnya baca di sini.

4. Kompolnas minta penegakan hukum maksimal untuk penembakan tiga polisi

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta adanya penegakan hukum maksimal dalam penanganan kasus penembakan tiga personel kepolisian hingga gugur saat bertugas menggerebek judi sabung ayam di Lampung, Senin (17/3).

“Kami minta supaya ada penegakan hukum yang maksimal. Ada sanksi yang maksimal. Biarkan mekanisme dan prosesnya berjalan,” kata Komisioner Kompolnas Choirul Anam ketika dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (18/3).

Selengkapnya baca di sini.

5. Danrem 043/Gatam tegaskan proses hukum dilakukan sesuai aturan

Danrem 043/Garuda Hitam (Gatam) Brigjen TNI Rikas Hidayatullah menegaskan bahwa proses hukum akan dilakukan sesuai aturan apabila terdapat indikasi dan pelanggaran dalam peristiwa tiga polisi yang gugur di Way Kanan.

"Jika ada indikasi atau bukti pelanggaran, proses hukum akan dilakukan sesuai aturan yang berlaku," kata Danrem Rikas Hidayatullah, di Bandarlampung, Lampung, Selasa (18/3).

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Pasar membutuhkan bukti nyata bahwa pemerintah serius dalam membangun tata kelola yang bersih dan profesional

Jakarta (ANTARA) - Pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho menilai kepastian hukum yang jelas dan tata kelola pemerintahan yang berbasis kompetensi diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan pasar terhadap ekonomi Indonesia.

Menurutnya, kejatuhan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) saat ini bukan sekadar reaksi terhadap belanja negara yang agresif, tetapi juga akibat melemahnya budaya teknokrasi dan ketidakpastian hukum.

"Pasar membutuhkan bukti nyata bahwa pemerintah serius dalam membangun tata kelola yang bersih dan profesional," kata Hardjuno dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Oleh karenanya, dia berpendapat pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset bisa menjadi salah satu langkah paling cepat untuk mengembalikan kepercayaan, bukan hanya bagi investor, tapi juga bagi masyarakat luas.

Ia menilai UU tersebut bukan sekadar instrumen hukum, tetapi sinyal bagi pasar bahwa Pemerintah serius melawan korupsi dan membangun kembali budaya teknokrasi.

Menurut Hardjuno, hal tersebut penting terutama setelah adanya kasus dugaan korupsi besar di PT Pertamina yang memperburuk sentimen pasar terhadap tata kelola negara, yang dianggap semakin rentan terhadap kepentingan kelompok tertentu.

Apabila aset koruptor bisa langsung disita dan dikembalikan ke negara, sambung dia, maka negara memiliki lebih banyak ruang fiskal tanpa harus terus-menerus mencari utang atau mengorbankan sektor strategis lainnya.

Sejauh ini, Hardjuno mengatakan penegakan hukum terhadap korupsi masih menghadapi banyak kendala, termasuk proses hukum yang panjang dan sulitnya penyitaan aset.

Tanpa perangkat hukum yang efektif, dirinya menuturkan akan banyak aset hasil korupsi yang tetap dinikmati oleh para pelaku meskipun mereka telah dijatuhi hukuman.

"Akibatnya, masyarakat melihat perang melawan korupsi lebih sebagai alat politik ketimbang upaya fundamental dalam memperbaiki sistem," ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa mengembalikan kredibilitas teknokrasi dalam pemerintahan bukan sekadar soal penggantian pejabat, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat memiliki akuntabilitas yang kuat.

Jika pejabat strategis dipilih bukan karena kompetensi, maka dia menyebutkan setiap kebijakan yang diambil cenderung bermasalah dalam implementasi.

"Kalau sistem seperti ini terus berjalan, IHSG akan terus bergejolak karena pasar melihat negara ini semakin sulit diprediksi. Lebih jauh dampaknya bahkan bisa pada investasi jangka panjang dan stabilitas nilai tukar rupiah," ujar Hardjuno menambahkan.

Maka dari itu, dirinya menekankan bahwa saat ini yang dibutuhkan bukan sekadar menenangkan pasar dengan wacana atau janji politik, namun harus ada langkah konkret yang menunjukkan bahwa negara ini bisa dikelola dengan baik.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Pihak perusahaan merespons aksi organisasi masyarakat (ormas) preman di kawasan industri. Kehadiran ormas preman di kawasan industri dinilai mengganggu hingga bisa menggagalkan investasi ratusan triliun rupiah.

Direktur Legal, Hubungan Eksternal, dan Ekonomi Sirkular PT Chandra Asri Pacific Tbk Edi Rivai mengatakan, isu tersebut memang menjadi perhatian pengusaha. Menurutnya Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memiliki grup yang fokus terhadap isu tersebut.

"Yang beredar kemarin mungkin di tempat lain, bukan di Chandra Asri. Dan Kadin sendiri sudah terbentuk semacam grup mengenai kawasan industri, bagaimana menangani masalah ormas dan LSM," ujar Edi dalam diskusi dengan Forum Wartawan Industri (Forwin) di Jakarta, Jumat (14/3/2025).

"Pada intinya yang kami harapkan adalah kepastian hukum, kepastian berusaha sehingga kegiatan tidak terganggu," sambung Edi.

Edi mengatakan, pihak perusahaan sebenarnya berkomitmen berkontribusi pada lingkungan sekitar, salah satunya dalam hal penyerapan tenaga kerja lokal.

Ia pun berharap kerja sama dengan pihak berwenang dipererat demi menjamin kelangsungan usaha dan menjaga iklim investasi di Indonesia.

"Saya rasa ini pentingnya koordinasi dengan pihak keamanan, kemudian kepolisian dan sebagainya untuk menertibkan ini, sehingga kami bekerja secara fokus tidak terhalang dengan hal seperti ini, dan investor tetap ingin masuk Indonesia," tutur Edi.

Sementara itu, Kementerian Perindustrian menilai industri kimia merupakan salah satu sektor yang strategis dan berperan penting terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karenanya, industri kimia menjadi bagian dari sektor yang mendapat prioritas pengembangan sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pengembangan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

"Pada tahun 2024, kelompok sektor industri kimia, farmasi dan obat tradisional mampu tumbuh sebesar 5,86 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,03 persen," kata Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Taufiek Bawazier pada acara tersebut.

Selama ini produksi industri kimia memenuhi kebutuhan bahan baku bagi sektor manufakturnya lainnya seperti industri plastik dan industri tekstil. Maka itu pentingnya demand bahan baku kimia ini perlu diisi dari produksi dalam negeri untuk memberi dampak positif seperti peningkatan value added dan penyerapan tenaga kerja.

Selain itu, industri kimia juga memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan devisa. Pada tahun 2024, capaian nilai ekspornya menembus US$ 17,39 miliar. Berikutnya, realisasi investasi industri kimia sepanjang tahun 2024 menyentuh angka Rp 65,76 triliun.

"Untuk mendorong investasi di sektor ini, Kemenperin melaksanakan program kebijakan fasilitasi investasi industri petrokimia seperti di Teluk Bintuni, Tanjung Enim, dan Kutai Timur," ujar Taufik.

(ily/hns)

JAKARTA - Pemerintah diminta memberikan kepastian hukum terhadap para pelaku industri kelapa sawit yang sudah menyelesaikan kewajibannya pada Pasal 110A Undang-undang (UU) Cipta Kerja dengan segera mengeluarkan surat izin pelepasan kawasan hutan. Selanjutnya, pengajuan izin Hak Guna Usaha (HGU) diminta untuk dipercepat melalui penyederhanaan prosedur.

Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Eugenia Mardanugraha mengungkapkan kepastian hukum sangat penting untuk menjaga iklim investasi termasuk di sektor sawit. ?Karena bagaimanapun sektor sawit memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional. Kepastian hukum sangat penting,? kata Eugenia, Kamis (13/3/2025).

Karena itu, dia mendukung para pelaku sawit yang sudah menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan pasal 110A UU Cipta Kerja untuk memperjuangkan dalam mendapatkan surat izin pelepasan hutannya. Menurut Eugenia, keberadaan Perpres No 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan tidak menggugurkan UU Cipta Kerja karena status UU lebih tinggi.

Adapun, ketentuan dalam Pasal 110A dan Pasal 110B UU Cipta Kerja, yakni mengizinkan kebun sawit yang berada di dalam kawasan hutan sebelum berlakunya undang-undang ini untuk melakukan kegiatan usaha dengan memenuhi persyaratan dan memberikan sanksi berupa denda administratif kepada perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan.

Lebih jauh, Eugenia menyoroti tentang pengurusan HGU lahan sawit yang terkesan berbelit-belit sehingga memerlukan waktu lama untuk mendapatkannya. Dia meminta agar kawasan hutan yang sudah berubah fungsi menjadi sawit secara legal, izin HGU-nya diteruskan dan tidak ditutup lahan sawitnya.

Namun, untuk pembukaan lahan sawit baru, Eugenia sepakat jika prosesnya dibuat sulit. ?Kan pemerintah harus merapikan dulu izin-izinnya (lahan sawit yang sudah ada), kalau pembukaan baru pemberian izinnya lama, nggak apa-apa,? ungkap anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ini. Karena jika ditutup, dampaknya akan mengganggu produksi kelapa sawit secara nasional.

Data Kementerian Keuangan menyebut nilai kapasitas produksi nasional industri kelapa sawit 2023 diperkirakan sebesar Rp729 triliun. Adapun, kontribusi industri sawit ke APBN 2023 mencapai sekitar Rp 88 triliun dengan rincian penerimaan dari sektor pajak Rp 50,2 triliun, PNBP Rp 32,4 triliun, dan Bea Keluar Rp 6,1 triliun. Sektor sawit di Indonesia saat ini telah melibatkan 2,4 juta petani swadaya dan 16 juta tenaga kerja.

Dia meminta agar regulasi sawit dibuat seragam seluruh Indonesia. Karena itu, pemerintah pusat harus turun tangan untuk memastikan jangan sampai ada perbedaan aturan sawit di masing-masing provinsi. Hal ini penting untuk menjaga kepastian hukum di industri sawit.

Lebih jauh, Eugenia sepakat terhadap upaya pemerintah dalam menertibkan lahan sawit di kawasan hutan. Syaratnya, penertiban lahan sawit di kawasan hutan sebaiknya dilakukan dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan kegiatan ekonomi di kebun sawit tersebut.

Dia memberikan contoh penertiban ribuan hektare lahan sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah oleh Tim Satgas Garuda Penertiban Kawasan Hutan karena dianggap ilegal. Dia meminta pemerintah tidak hanya menyita dan menyegel kebun sawit tersebut, namun harus tetap mempertahankan kegiatan ekonomi dan keamanan kebun sawit tersebut tetap terjaga baik. ?Jangan sampai setelah disegel ditinggalkan sehingga terjadi penjarahan buah sawit misalnya. Harus tetap dijaga sehingga tidak merugikan kegiatan sawit di sana,? jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga harus menjamin pengambilalihan lahan sawit harus disertai dengan pengelolaan bisnis yang profesional. Karena itu, pemerintah harus benar-benar mempersiapkan perusahaan yang sudah terbiasa mengelola bisnis sawit.

Karena pengelolaan bisnis sawit tidak sederhana, yang membutuhkan keahlian khusus. Perusahaan sawit biasanya memiliki kebun sekaligus lengkap dengan pabrik pengolahannya yang berada di sekitar lahan sawitnya.

?Jadi bukan hanya buah sawitnya saja yang diperas jadi minyak sawit, ada cangkangnya ada batangnya semua bisa jadi duit istilahnya. Jadi jangan sekadar menyita kebun sawit untuk negara tetapi yang penting juga sitaan-sitaan ini harus bisa dikelola secara profesional,? tandasnya.

Sehingga pemerintah diminta tidak sembarangan dalam menunjuk perusahaan yang ditugaskan untuk mengelola kebun sawit hasil sitaan negara. Dia mewanti-wanti kebijakan pemerintah ini harus benar-benar memperhatikan nasib masyarakat yang bekerja di sektor sawit. ?Jangan sampai masyarakat jadi korban. Kalau misalkan pabrik itu tutup (karena tidak dikelola baik) dan kemudian menjadi lahan yang mangkrak, nah itu yang disayangkan. Kalau sampai para pekerja di-PHK gara-gara ini kan jadi masalah bagi negara juga,? jelasnya.

Terkait implementasi Perpres No 5 tahun 2025, Eugenia sepakat agar pemerintah membuat satu peta hasil penetapan kawasan hutan yang telah dikukuhkan/ditetapkan. ?Usulan satu peta itu dari dulu sudah banyak pakar pakar bilang, harus satu peta. Tapi tidak pernah dibuat,? ungkapnya. Pengukuhan kawasan hutan merupakan proses penting dalam menetapkan status legal dan legitimate suatu wilayah sebagai kawasan hutan.

Seperti diketahui, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 36 Tahun 2025 yang berisi 436 perusahaan yang lahan sawitnya masuk dalam kawasan hutan. Daftar 436 korporasi tersebut menjadi rujukan bagi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan untuk bekerja. Satgas ini merupakan lembaga yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto lewat Perpres No 5 Tahun 2025 dengan diketuai menteri pertahanan.