BEKASI - Adhel Setiawan, Wali Murid asal Babelan, Kabupaten Bekasi melaporkan program Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi ke Komnas Hak Asasi Manusia (HAM). Laporan itu ia layangkan karena menganggap program Siswa nakal di Barak Militer diduga melanggar HAM.

"Nah, ini menurut saya selaku orang tua, saya merasa ini melanggar hak anak, hak asasi manusia sebagai anak yang dijadikan sebagai objek," kata Adhel saat ditemui di kediamannya di Babelan, kabupaten Bekasi, Senin (12/5/2025).

Adhel menegaskan, setiap anak yang lahir di muka bumi ini milik bakat dan minat yang berbeda. Maka tidak semua anak harus dipukul rata untuk bisa mengikuti program di barak militer.



Sejauh ini dirinya bahkan tak mengetahui kurikulum, metode pembinaan dan tenaga pendidik yang barak militer. Maka dari itu, dirinya menyoroti jaminan setelah sang anak selesai menjalani pembinaan.

"Padahal nggak ada satupun jaminan bahwa dengan dimasukkan ke barak, perilaku anak itu akan menjadi baik setelah keluar dari barak," tuturnya.

Sekadar informasi, Adhel melaporkan program Dedi Mulyadi ke Komnas HAM pada Kamis, 8 Mei 2024. Adhel melapor didampingi oleh LBH Pendidikan Indonesia.

Jakarta -

Sejumlah terpidana kabur dari Lapas Kutacane, Aceh. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, mengatakan dirinya masih mendalami penyebab kaburnya para napi dari lapas.

"Kita ingin tahu apakah betul masalah makanan yang menjadi penyebab atau masalah yang lain sebagai dampak daripada perilaku petugas dalam layanan," kata Agus di Kementerian Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (11/3/2025).

Agus mengatakan ada informasi para napi kabur usai menuntut kualitas jatah makanan ditingkatkan. Namun, informasi itu masih didalami lebih lanjut.

"Nah, inilah yang mau dicek apakah karena perilaku petugas. Karena yang sementara berkembangan kan karena makan nih, minta jatah makannya sama dengan yang dari KPK. Memang kan ada beberapa klasifikasi di sini, ada yang Rp 18 ribu per hari, ada yang Rp 20 ribu, ada yang Rp 22 ribu," ujarnya.

Agus mengatakan Imipas terus bekerja sama dengan pihak terkait untuk menuntaskan masalah yang terjadi. Dia meminta napi yang kabur segera menyerahkan diri.

"Ini mudah-mudahan bisa segera kita imbau untuk segera menyerahkan diri daripada nanti kena masalah lain," ucapnya.

Diketahui, aksi pelarian para napi itu terjadi pada Senin (10/3) sekitar pukul 18.20 WIB. Mereka kabur ke arah penjual takjil yang berjualan di depan lapas.

Kaburnya napi tersebut sempat viral di media sosial. Dalam video yang beredar, terlihat para napi kabur dengan cara melompat pagar dan berlari ke arah jalan raya.

Beberapa napi yang kabur tidak mengenakan baju hanya memakai celana. Mereka lari ke arah warga yang sedang berada di lokasi.

(ial/haf)

Badan Narkotika Nasional (BNN) meminta masyarakat untuk melapor ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) jika ada anggota keluarga yang terjerat penyalahgunaan narkoba.

Kepala BNN Komjen Marthinus Hukom menjamin proses hukum tidak akan dilakukan bagi masyarakat yang melapor secara sukarela.

"Kami jamin dan pastikan bahwa mereka yang melapor diri dengan sukarela tidak akan diproses hukum. Saya ulangi lagi, bagi mereka yang melapor sukarela, bahwa ada keluarganya menggunakan atau ketergantungan narkoba, mereka tidak diproses hukum," kata Marthinus di Kantor BNN, Jakarta, Senin (3/3).

Ia mengatakan pelaporan ke IPWL dilakukan agar anggota keluarga yang terjerat narkoba bisa segera direhabilitasi.

"Agar dengan kerelaan melaporkan diri ke IPWL atau institusi penerima wajib lapor terdekat untuk mendapatkan perawatan rehabilitasi," ujar dia.

Pada kesempatan yang sama, Menko Polkam Budi Gunawan meminta para orang tua tidak ragu meminta bantuan jika mengetahui anak terjerat narkoba.

"Orang tua memiliki peran yang sangat penting untuk mencegah putra-putrinya mencoba menggunakan narkoba atau korban pengguna narkoba, oleh karenanya jangan ragu ragu meminta bantuan kita, khususnya BNN, jika anak ternyata putra-putri kita ada yang terindikasi menggunakan narkoba," ujarnya.

Jakarta -

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Parlindungan, mengungkapkan kenakalan warga negara asing di Bali, termasuk turis dari Rusia dan Ukraina. Tidak sedikit yang membuat tindak pidana.

Parlindungan mengatakan WNA dari Rusia dan Ukraina itu menetap di Bali karena tidak bisa pulang karena perang antara dua negara tersebut.

"Setelah perang Rusia dan Ukraina, akhirnya banyak orang-orang Rusia dan Ukraina yang stranded (telantar) di Bali, Pimpinan. Yang ini kadang-kadang menimbulkan persoalan dan terjadi perilaku-perilaku yang menimbulkan pidana, di masyarakat Bali," kata Parlindungan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XIII DPR RI, Selasa (25/2/2025).

Selain kenakalan turis-turis Rusia dan Ukraina, Bali juga harus menghadapi investasi fiktif yang dilakukan oleh WNA. Imigrasi mengatasi dengan melakukan sejumlah operasi penertiban.

"Sudah melakukan operasi penertiban terkait persoalan tersebut dan banyak ditemukan dan di-screenshot ini kami tampilkan, banyak ditemukan pelanggaran oleh orang asing utamanya terkait investasi atau investor fiktif," kata dia.

Dia mencontohkan investasi WNA di Bali harus senilai Rp 10 miliar. Namun, ada sejumlah pihak WNA yang melakukan investasi di Bali dengan nilai yang masih diragukan.

"Jadi sedianya investasi harus orang asing itu nilainya harus Rp 10 M ke atas. Dengan kerja sama yang dilakukan oleh Dirwardaskim dan arahan Bapak Plt Dirjen, dengan BKPM kami mendapatkan banyak data-data orang asing yang melakukan bisnis di Bali yang nilai investasinya masih diragukan," kata dia.

Ya, Bali kebanjiran turis Rusia usai pandemi Covid-19. Pada 2024 lebih dari 120.000 orang Rusia mengunjungi Indonesia. Selain itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata turis asing yang meninggalkan Indonesia pada Juli 2023 menginap selama 8,24 hari. Catatan lain soal turis Rusia adalah mereka paling lama tinggal saat berkunjung, yakni mencapai 46 hari.

Sayangnya, turis-turis Rusia itu banyak yang bikin ulah. Mereka melanggar norma adat, menerobos aturan lalu lintas, hingga melakukan tindak pidana. Gubernur Bali I Wayan Koster sempat mengusulkan pada 2023 pencabutan layanan visa yang diterbitkan saat kedatangan (Visa on Arrival) bagi warga negara Rusia.

Salah satu persoalan yang sempat mencuat lainnya adalah munculnya tanda lokasi New Moscow pada peta Google Maps di daerah Canggu. Di Google Maps, nama baru itu tertera dalam bahasa Rusia, "New Москва". Rupanya, Canggu menjadi salah satu jujugan WNA Rusia untuk tinggal.

Banyak dari mereka yang memutuskan untuk tinggal lebih lama, membeli properti, atau membuka usaha di daerah ini. Itu membuat populasi warga Rusia di Canggu meningkat pesat. Di satu sisi, keberadaan wisman Rusia membawa dampak positif dan cuan bagi pariwisata warlok. Villa dan penginapan yang tak pernah sepi, lapangan usaha pariwisata yang kian meningkat, dan usaha restoran yang menjanjikan.

Namun, di balik dampak positif tersebut timbul keresahan bagi warga lokal, tak terkecuali Billy. Ia menyebut wisman Rusia sudah mulai membuka usaha dan membentuk komunitas tersendiri. Faktanya, terdapat 'kampung Rusia' kompleks penginapan yang diisi oleh mayoritas WNA asal Rusia Parq Ubud di Gianyar. Penginapan itu ditutup oleh pemerintah pada 20 Januari.

(fem/fem)

Setelah lebih dari dua dekade dan 37 kali menjalani operasi, Chusnul Chotimah (55) masih belum pulih dari semua derita fisik yang didapat dari ledakan serangan bom Bali. Aksi teror pada tahun 2002 itu menewaskan 202 orang.

Chusnul yang penuh dengan sisa luka bakar itu kini khawatir kehilangan akses terhadap pengobatan yang dapat menyelamatkan nyawanya setelah Presiden RI Prabowo Subianto mengeluarkan inpres efisiensi atau pemotongan anggaran diduga untuk mendanai janji-janji pemilunya seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Mengutip dari Reuters, langkah itu diduga dapat mengganggu layanan publik di negara terluas Asia Tenggara, dan menghambat pertumbuhan ekonominya.

Saat Chusnul melanjutkan masa pemulihannya yang menyakitkan dan berjuang untuk tetap membuka kedai makanan ringannya di Sidoarjo, Jawa Timur, dia bergantung pada dana dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)  untuk pengobatan dan bantuan psikiatris.

"Saya menghubungi Bu Susi, Wakil Ketua LPSK [Susilaningtias], dan bertanya, 'Bu Susi, apakah benar ada pemotongan anggaran ke LPSK dari pemerintah?' Dia bilang iya. Saya tanya, apa pengaruhnya terhadap bantuan medis para korban? Dia bilang, 'Sepertinya bantuanmu tidak aman'," kenang Chusnul mengutip dari Reuters, Sabtu (22/2).

Ketua LPSK Achmadi mengatakan lembaganya mendukung pemotongan anggaran yang dilakukan Prabowo, namun tetap akan mengakomodasi hak-hak saksi dan korban sambil melakukan upaya untuk menjadi lebih efisien.

Dia memaparkan anggaran LPSK dipangkas lebih dari setengahnya jadi sekitar Rp108 miliar.

Sementara itu, pemerintahan Prabowo beberapa waktu lalu menegaskan efisiensi anggaran hanya berlaku untuk pengeluaran yang tidak diperlukan, bukan untuk layanan publik yang diperlukan.

Kritik atas efisiensi atau pemotongan anggaran yang diduga bermasalah itu pun menjadi salah satu tuntutan dalam aksi maraton dan serentak bertajuk 'Indonesia Gelap ' di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk dekat Istana Kepresidenan, selama sepekan terakhir.

Chusnul yang kini menanggung hidup dari kedai makanannya mengaku akan sulit bila bantuan bagi dirinya kena potong imbas efisiensi anggaran.

Dia bukan hanya harus membayar tagihan medisnya sendiri imbas bom Bali, tetapi juga biaya pengobatan mahal putranya yang menderita kelainan pembekuan darah nan langka.

Korban selamat bom Bali lainnya mengatakan mereka telah mengirim surat ke DPR dan Prabowo untuk menuntut LPSK dikecualikan dari pemotongan tersebut.

"Saya bisa mencari uang dengan bekerja, saya akan berjuang untuk makan dan sekolah untuk anak-anak saya, tapi pengobatan saya tidak mungkin bisa berjalan tanpa bantuan LPSK," kata Chusnul. "Saya tidak akan lagi menjalani kehidupan normal.

Jakarta -

Kementerian HAM terkena efisiensi anggaran Rp 60 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp 174 miliar. Menteri HAM Natalius Pigai menjamin tidak ada pegawai yang terkena potongan gaji imbas efisiensi tersebut.

"Anggaran Rp 174 miliar total efisiensi adalah 60 miliar kami dapat Rp 60 miliar dan setelah efisiensi anggaran yang ada di kantor saat ini Rp 113 miliar," kata Pigai dalam paparannya saat rapat bersama Komisi XIII DPR RI, di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Pigai menegaskan tak ada gaji pegawai yang dipotong usai terkena efisiensi anggaran. Dia juga mengatakan tidak melakukan efisiensi di unit pusat data dan informasi HAM.

"Tapi yang jelas gaji satu pun kami tidak potong karena itu penting kemudian kami juga tidak lakukan efisiensi di pusat data dan informasi HAM karena memang nggak ada anggarannya karena ini unit baru," kata dia.

"Pusat pengembangan SDM HAM juga unit baru tidak ada anggaran," tambahnya.

Diketahui, Prabowo meminta kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah mengurangi kegiatan seremonial hingga perjalanan dinas. Arahan Prabowo itu tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken pada 22 Januari 2025. Ada tujuh poin instruksi Prabowo dalam rangka efisiensi anggaran itu.

Pada salah satu poin, Prabowo menginstruksikan adanya efisiensi anggaran belanja negara tahun 2025 sebesar Rp 306 triliun. Anggaran itu terdiri atas anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

(ial/maa)

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta Francine Widjojo kembali mendesak pencabutan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 730 Tahun 2024 tentang Tarif Air Minum, karena dinilai cacat hukum.

"Tidak lelah-lelahnya kami menjelaskan kembali bahwa air bersih dan air minum merupakan dua komoditas berbeda dan tidak bisa dikenakan tarif yang sama," kata Francine di Jakarta, Jumat.

Francine menilai bahwa dalam kenaikan tarif air bersih yang didasari oleh Kepgub 730/2024 tentang air minum cacat hukum.

Ia menuturkan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang menyebut bahwa air minum merupakan air yang siap untuk diminum dan memenuhi syarat kesehatan tertentu.

"Pj Gubernur (Teguh Setyabudi) pasti mengetahui kalau PAM Jaya belum sepenuhnya menyalurkan air minum, melainkan air bersih. Oleh karena itu, kenaikan tarif air bersih PAM Jaya menggunakan Kepgub 730/2024 bertentangan dengan peraturan yang berlaku," ujar anggota DPRD dari Fraksi PSI itu.

Francine kembali menegaskan, Kepgub 730/2024 memiliki cacat hukum dalam penerbitannya. Selain itu, kenaikan tarif hingga 71,3 persen dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat.

Oleh karena itu, dia menekankan perlunya pencabutan Kepgub yang memicu kenaikan tarif air bersih dari Rp12.550/m3 ke Rp21.500/m3 tersebut.

"Saya menerima aduan masyarakat penghuni apartemen yang memprotes alasan PAM Jaya bahwa kenaikan tarif air dikarenakan selama 17 tahun tidak pernah naik," katanya.

Sedangkan para penghuni apartemen dan kondominium, kata dia, justru dirugikan karena selama 17 tahun kelebihan membayar akibat kesalahan klasifikasi pelanggan.

"Seharusnya tarif dasar kelompok K II untuk hunian, namun dikenakan tarif penuh kelompok K III yang setara dengan tarif air minum di hotel dan mal," ujarnya.

Dia juga mempertanyakan mengapa Kepgub 730/2024 yang terbit pada tahun 2024 tidak menjadikan UMP tahun 2024 sebagai acuan untuk menentukan batas atas tarif air minum.

"Seharusnya, tarif air minum yang dikenakan tidak boleh lebih dari Rp20.269/m3," katanya.

Senada dengan Francine, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) P3RSI, Adjit Lauhatta, menyebut kenaikan tarif air bersih oleh PAM Jaya sarat akan persoalan hukum, masalah dasar hitung, dan asas keadilan sosial.

Sebelumnya, Direktur Utama Perumda PAM Jaya Arief Nasrudin mengatakan, penyesuaian tarif air telah mengacu pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 730 tahun 2024 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya.

Selain terus melakukan pembangunan infrastruktur jaringan perpipaan, Arief mengatakan, kebijakan ini juga merupakan bagian dari upaya PAM Jaya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan air minum pada 2030.

Tidak hanya itu, kombinasi penerapan teknologi inovatif, disiplin operasional, hingga kerja sama sinergis juga dilakukan demi terwujudnya 100 persen cakupan air minum bagi seluruh warga Jakarta. Penerapan tarif baru merupakan upaya untuk mewujudkan pemenuhan air minum secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat Jakarta.

“PAM Jaya berkomitmen memberikan layanan yang lebih baik, sekaligus mendukung program pemerintah dalam memenuhi kebutuhan air minum masyarakat Jakarta secara menyeluruh," katanya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi buka suara soal sikap pemerintah mengenai rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang jadi buah bibir di tengah masyarakat.

Prasetyo mengatakan urusan jadi atau tidaknya PPN naik jadi 12% masih dihitung oleh pemerintah. Termasuk soal potensi pengunduran kenaikan PPN.

"Tunggu tanggal mainnya juga itu. Lagi dihitung, lagi dihitung," ungkap Prasetyo di Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024)

Perlu diketahui kenaikan PPN 12% merupakan amanat Undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Kebijakan ini berlaku mulai 1 Januari 2025.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan sempat menyebut pemerintah akan menunda kenaikan PPN jadi 12% alias tidak jadi berlaku mulai 1 Januari 2025.

Luhut mengatakan penerapan PPN 12% harus diiringi dengan stimulus untuk masyarakat yang ekonominya sulit dan kelas menangah.

"Ya hampir pasti diundur, biar dulu jalan tadi yang ini. (Menunggu kebijakan stimulus?) Ya kira-kira begitulah," kata Luhut ditemui usai mencoblos Pilkada Jakarta di TPS 004, Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024).

Namun, berbeda dengan Luhut, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan belum ada pembahasan soal penundaan kenaikan PPN.

"Belum. Belum, belum dibahas," ujar Airlangga ketika dikonfirmasi langsung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2024).

Ketika dikonfirmasi lebih lanjut apakah akan ada rapat khusus dengan Presiden Prabowo Subianto membahas masalah kenaikan PPN 12%, Airlangga juga mengatakan sejauh ini memang belum ada agenda tersebut. "Belum dibahas," jawabnya singkat.

(hal/rrd)

Jakarta -

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi buka suara soal sikap pemerintah mengenai rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang jadi buah bibir di tengah masyarakat.

Prasetyo mengatakan urusan jadi atau tidaknya PPN naik jadi 12% masih dihitung oleh pemerintah. Termasuk soal potensi pengunduran kenaikan PPN.

"Tunggu tanggal mainnya juga itu. Lagi dihitung, lagi dihitung," ungkap Prasetyo di Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024)

Perlu diketahui kenaikan PPN 12% merupakan amanat Undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Kebijakan ini berlaku mulai 1 Januari 2025.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan sempat menyebut pemerintah akan menunda kenaikan PPN jadi 12% alias tidak jadi berlaku mulai 1 Januari 2025.

Luhut mengatakan penerapan PPN 12% harus diiringi dengan stimulus untuk masyarakat yang ekonominya sulit dan kelas menangah.

"Ya hampir pasti diundur, biar dulu jalan tadi yang ini. (Menunggu kebijakan stimulus?) Ya kira-kira begitulah," kata Luhut ditemui usai mencoblos Pilkada Jakarta di TPS 004, Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024).

Namun, berbeda dengan Luhut, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan belum ada pembahasan soal penundaan kenaikan PPN.

"Belum. Belum, belum dibahas," ujar Airlangga ketika dikonfirmasi langsung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2024).

Ketika dikonfirmasi lebih lanjut apakah akan ada rapat khusus dengan Presiden Prabowo Subianto membahas masalah kenaikan PPN 12%, Airlangga juga mengatakan sejauh ini memang belum ada agenda tersebut. "Belum dibahas," jawabnya singkat.

Simak juga Video 'Luhut Sebut Pajak 12% Diundur':

[Gambas:Video 20detik]

(hal/rrd)

Jakarta -

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar Soedeson Tandra mengatakan pihaknya akan mendalami dua hal ketika uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper) calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK. Golkar akan mendalami persoalan etika dan hukum.

"Kami dari Golkar itu, 2 hal penting yang akan kami gali satu di bidang di ranah etika, dan yang kedua di ranah hukum," kata Tandra kepada wartawan, Kamis (14/11/2024).

Tandra mengatakan hubungan antara etika dan hukum akan saling berkaitan. Ia menyebut dua unsur tersebut saling melengkapi.

"Kalau hubungan antara etika dan hukum itu begini, di mana etika itu lautan, hukum itu kapalnya. Ya kan sehingga kapal itu tidak bisa berlayar, kalau tidak ada laut. Kan begitu kan," kata Tandra.

Ia mengatakan bakal mempertimbangkan latar belakang dari capim dan cadewas. Tandra tak ingin kejadian pemimpin KPK justru menjadi tersangka korupsi terjadi lagi.

"Nah apa maksudnya saya begitu, kita akan gali latar belakang dari calon-calon baik itu calon pimpinannya, komisioner, maupun Dewasnya. Dari segi etikanya semuanya harus beres," kata Tandra.

"Baru kemudian kita melangkah lebih jauh ke arah yang persoalan teknis. Kita tidak ingin terulang, di masa periode yang lalu jangan sampai pimpinan KPK kena masalah kan," imbuhnya.

Lihat Video: DPR Terima Surat Presiden soal Capim dan Dewas KPK 2024-2029

[Gambas:Video 20detik]

(dwr/taa)

JAKARTA - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mendapatkan kenaikan pangkat kehormatan dari Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) menjadi Jenderal Polisi Kehormatan (Horn). Upacara kenaikan pangkat kehormatan itu akan dilaksanakan hari ini.

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan upacara kenaikan pangkat kehormatan digelar sekaligus pelepasan Agus Andrianto sebagai Wakapolri.

"Besok ada acara pelepasan Pak Wakapolri yang lama, Pak Agus Andrianto kebetulan beliau mendapatkan jabatan Menteri. Kebetulan beliau dapat penghargaan jenderal (kehormatan)," kata Sandi kepada wartawan di Mabes Polri, Selasa (12/11/2024).

Kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi diberikan Presiden Prabowo Subianto berdasarkan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 106/POLRI/ TAHUN 2024 tentang Kenaikan Pangkat Kehormatan Dalam Golongan Perwira Tinggi.

Pangkat itu, kata Sandi, diberikan Prabowo kepada Agus atas dedikasinya selama menjabat di instansi kepolisian.

"Karena beliau berdedikasi di kepolisian dengan karya-karya beliau, kehormataan jadi menteri," katanya.

Jakarta -

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memperkenalkan diri kepada anggota Komisi XIII DPR RI dalam rapat kerja perdana. Pigai mengatakan dulunya ia adalah seorang juru parkir.

Hal itu disampaikan oleh Pigai kepada pimpinan dan anggota Komisi XIII DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat. Pigai menyebut dia bukan sosok yang sering membaca.

"Bapak pimpinan dan para anggota yang saya hormati, saya mungkin tidak terlalu banyak membaca ya, bahan-bahan yang disediakan oleh kami ya, karena saya sendiri berasal dari tukang parkir Pak dulu di Depnakertrans, Transmigrasi, Kalibata, itu. Saya tukang parkir, juru parkir," ujar Pigai dalam rapat Kamis (31/10/2024).

Pigai menyebutkan setelah itu ia menjadi karyawan honorer hingga mendaftar CPNS. Ia mengatakan sempat menjadi staf khusus jabatan struktural hingga akhirnya kini menjadi Menteri HAM Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto.

"Setelah itu jadi honor, sesudah honor jadi CPNS, CPNS jadi PNS jadi staf antar-antar surat fotokopi. Jadi staf khusus, dapat jabatan struktural fungsional. Jadi pimpinan Komnas HAM, sekarang menteri," sambungnya.

Lantaran hal itu, ia menilai memiliki pengalaman untuk memimpin Kementerian HAM. Dikatakan pengalaman itu sebagai modal untuk melangkah ke depan.

"Oleh karena itu, penataan organisasi kelembagaan saya sudah pasti punya pengalaman," pungkasnya.

Selain itu, Natalius mengatakan dirinya saat ini mendapatkan anugerah sebagai menteri. Menurutnya, hal itu suatu yang jarang terjadi bagi seorang aktivis jalanan.

"Hari ini juga saya mendapatkan anugerah sebagai Menteri, sesuatu yang tidak mungkin bagi seorang aktivis jalanan. Hari ini juga DPR RI mengangkat citra dan nama hak asasi manusia di seantero Republik Indonesia," kata Pigai.

Pigai menyebut ketika menjadi pimpinan Komnas HAM, dia hanya tiga kali dipanggil DPR RI. Ia mengapresiasi langkah cepat pimpinan Komisi XIII DPR RI terkait ucapannya soal permintaan anggaran Rp 20 Triliun.

"Oleh karena itu ketika ada pernyataan saya disambut langsung oleh pimpinan Bapak Willy Aditya dan Bapak Andreas Hugo Pareira sebagai pimpinan, saya hormat. Mewakili semua aktivis hak asasi manusia, saya menghormati dengan tulus, dengan hati yang mulia," ungkap Pigai.

Pigai mengatakan namanya sudah terkenal seantero republik sebagai sosok yang memperjuangkan HAM. Ia menyebut kini dikenal sebagai sosok yang memiliki visi sebagai Menteri HAM.

"Bapak Pimpinan dan para anggota yang terhormat, nama saya sudah terkenal seantero republik. Tapi hari ini saya dikenal karena saya punya vision, saya punya mission, bukan karena saya merusak. Oleh karena itu nama saya Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia," imbuhnya.

(dwr/maa)