JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskan eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

SYL divonis 12 tahun penjara dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).

"Pada tanggal 25 Maret lalu, KPK melakukan eksekusi pidana badan terhadap terpidana SYL di Sukamiskin, di mana terpidana dijatuhi hukuman 12 tahun penjara, denda Rp500 juta, uang pengganti sebesar Rp44 miliar dan Rp30 ribu Dollar Amerika Serikat (AS)," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (14/5/2025).

Budi mengatakan, saat ini KPK masih menerima beberapa pembayaran sebagian dari denda ataupun uang pengganti pada perkara tersebut.

"Adapun beberapa barang lainnya yang belum dilakukan perampasan atau belum bisa dilakukan perampasan oleh KPK karena masih dibutuhkan dalam proses penanganan perkara lainnya, yaitu TPPU," ujar dia.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat hukuman SYL dari 10 tahun menjadi 12 tahun penjara dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Kementan.

Putusan ini mengubah hukuman pidana badan dan pidana uang pengganti yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst tertanggal 11 Juli 2024.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yasin Limpo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun,” kata Ketua Majelis Hakim Artha Theresia dalam sidang di Pengadilan Tinggi Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Selain pidana badan, Majelis Hakim Tinggi juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp500 juta subsider 4 bulan kurungan kepada SYL.

Tidak hanya itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga mengubah hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti menjadi Rp44.269.777.204 ditambah 30.000 dollar AS.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskan eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

SYL divonis 12 tahun penjara dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).

"Pada tanggal 25 Maret lalu, KPK melakukan eksekusi pidana badan terhadap terpidana SYL di Sukamiskin, di mana terpidana dijatuhi hukuman 12 tahun penjara, denda Rp500 juta, uang pengganti sebesar Rp44 miliar dan Rp30 ribu Dollar Amerika Serikat (AS)," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (14/5/2025).

Budi mengatakan, saat ini KPK masih menerima beberapa pembayaran sebagian dari denda ataupun uang pengganti pada perkara tersebut.

"Adapun beberapa barang lainnya yang belum dilakukan perampasan atau belum bisa dilakukan perampasan oleh KPK karena masih dibutuhkan dalam proses penanganan perkara lainnya, yaitu TPPU," ujar dia.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat hukuman SYL dari 10 tahun menjadi 12 tahun penjara dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Kementan.

Putusan ini mengubah hukuman pidana badan dan pidana uang pengganti yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst tertanggal 11 Juli 2024.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yasin Limpo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun,” kata Ketua Majelis Hakim Artha Theresia dalam sidang di Pengadilan Tinggi Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Selain pidana badan, Majelis Hakim Tinggi juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp500 juta subsider 4 bulan kurungan kepada SYL.

Tidak hanya itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga mengubah hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti menjadi Rp44.269.777.204 ditambah 30.000 dollar AS.

Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Detasemen Khusus (Densus 88) Anti Teror Mabes Polri sepakat akan memperkuat kerja sama dengan melakukan pembinaan terhadap 2.285 mantan narapidana terorisme (Napiter) dan 8.140 mantan Jamaah Islamiyah (JI).

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan pembinaan tersebut di antaranya meliputi bimbingan dan pendampingan pemerintah terhadap para napiter dalam memperkuat sektor pertanian melalui pembentukan brigade swasembada pangan.

"Kita akan bina karena mereka adalah saudara-saudara kita juga. Jadi nanti dari BPPSDMP yang akan melakukan pendampingan," ujar Amran dalam keterangannya, Jumat (3/1/2025).

Hal ini disampaikannya saat menggelar perjanjian kerja sama di Kantor Pusat Kementan, Kamis (2/1/2025).

Amran mengatakan sektor pertanian merupakan sektor yang paling berpotensi dalam memperkuat ekonomi bangsa. Pertanian juga menjadi ujung tombak dalam membuka lapangan kerja. Karena itu, ribuan napiter dan juga napi-napi lain dapat didorong menjadi tenaga produktif dalam mewujudkan swasembada pangan.

"Sebelumnya kita kerja sama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan sekarang bersama Densus. Jadi ini kolaborasi yang sangat baik untuk Indonesia agar bisa mempercepat swasembada," jelasnya.

Sementara itu Kepala Densus 88 Anti Teror Mabes Polri Irjen Polisi, Sentot Prasetyo mengatakan pembinaan polisi terhadap terdakwa terorisme terus dilakukan dari waktu ke waktu. Untuk itu, pihaknya juga membagi zona Klaster napi dari klaster merah, kuning dan hijau.

"Merah artinya mereka yang masih memegang ideologi kekerasan dan hijau mereka yang sudah kembali menjadi masyarakat pancasila. Dan kebetulan dari kegiatan pelatihan ini kita sudah menghasilkan panen di Lampung, Banten Jawa Barat dan Jawa Timur secara umum kami juga didukung oleh dinas dinas pertanian di Provinsi," katanya.

Sentot menambahkan, target swasembada harus bisa dioptimalkan melalui dukungan semua pihak termasuk mereka yang berasal dari kalangan narapidana terorisme. Langkah ini penting mengingat pertanian juga menjadi kunci bagi kekuatan ekonomi bangsa.

"Oleh karena itu kami berharap mendapat dukungan penuh dari jajaran Kementan dan barangkali bisa lebih meluas lagi apa yang kita lakukan ini sehingga bermanfaat untuk kepentingan masyarakat khususnya para napiter," pungkasnya.

Video: Kata Polisi soal Densus 88 Tangkap 4 Terduga Teroris di Majalengka

Video: Kata Polisi soal Densus 88 Tangkap 4 Terduga Teroris di Majalengka

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di tengah kebahagiaan menyambut cucu pertama menyempatkan diri untuk melayat ke kediaman Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Ngawi, Jawa Timur bersama Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono.

Amran dan Sudaryono bersama-sama memberikan penghormatan kepada Sadiran Bau Kuntjoro, ayahanda dari Prasetyo Hadi yang berpulang pada Senin (16/12).

Biasanya, Amran dan Sudaryono kerap berbagi tugas dalam kunjungan-kunjungan kerja ke berbagai daerah. Namun kali ini, keduanya sama-sama berempati terhadap Prasetyo Hadi dan menunjukkan kedekatan antarpejabat dengan kedatangan langsung ke Ngawi.

Kehadiran Amran dan Sudaryono di Ngawi sekaligus menjadi bentuk penghormatan atas jasa dan dedikasi dari mendiang Sadiran Bau Kuntjoro kepada Indonesia. Saat itu, Amran menyampaikan harapan agar Prasetyo Hadi beserta keluarga diberikan ketabahan.

"Saya bersama Pak Wamen bersama berangkat karena duka ini juga menjadi bagian dari kita semua. Semoga almarhum ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan," ujar Amran.

Wamentan Sudaryono menambahkan, kedatangannya bersama Amran ke kediaman Prasetyo Hadi di Ngawi merupakan wujud dukungan moral.

"Kita datang untuk mendoakan almarhum dan memberikan dukungan moral kepada keluarga besar Pak Mensesneg di momen ini," katanya.

Rombongan Amran dan Sudaryono bertolak ke Ngawi pada Selasa (17/12) pagi, langsung menuju rumah duka. Usai memberikan penghormatan, Amran pun kembali ke Jakarta untuk memenuhi agenda lain sesuai jadwal, memperlihatkan komitmen menjaga keseimbangan antara tugas kedinasan dengan nilai kemanusiaan.

TANAH LAUT, iNews Depok.id - Kementerian Pertanian (Kementan) terus mengintensifkan berbagai upaya untuk mencapai target swasembada pangan nasional pada 2027, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa pencapaian swasembada pangan bukan hanya tugas pemerintah, melainkan membutuhkan partisipasi aktif dari semua pihak termasuk sumber daya manusia (SDM) pertanian, khususnya petani.

"Kita harus bekerja keras dan berkolaborasi untuk mewujudkan swasembada pangan secepat mungkin, karena ini merupakan kunci ketahanan pangan nasional," ujar Amran dalam keterangan tertulisnya, Kamis (5/12/2024).

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk fokus mendukung swasembada pangan melalui pencetakan SDM pertanian yang adaptif terhadap teknologi.

Mendukung hal di atas, Kepala SMK-PP Negeri Banjarbaru, Yudi Astoni, meninjau dan memantau lahan Brigade Pangan, program unggulan yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian di Kabupaten Tanah Laut.

Program ini dirancang melalui kolaborasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas).

Kolaborasi tersebut melibatkan sumber daya manusia dari Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang tengah menjalani program reintegrasi sosial di sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di wilayah Kalimantan Selatan.

Nantinya, warga binaan ini akan tergabung dalam Brigade Pangan untuk menggarap lahan pertanian seluas 100 hektare. Program ini bertujuan memberikan pelatihan sekaligus memberdayakan warga binaan agar siap kembali ke masyarakat dengan keterampilan baru.

Dari hasil peninjauan, diketahui bahwa lahan yang digunakan merupakan milik rakyat yang telah diserahkan kepada pemerintah untuk dikelola secara bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat, generasi milenial, dan warga binaan.

Di kesempatan ini Kepala SMK-PP Negeri Banjarbaru, Yudi Astoni menyampaikan bahwa Kementan siap mendukung upaya optimalisasi lahan, sejumlah langkah strategis telah direncanakan, termasuk pendalaman irigasi, pencetakan sawah baru, serta penggunaan alat-alat pertanian lokal.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan memberikan arahan agar pendampingan dan pelatihan intensif diberikan kepada WBP. Pendekatan ini dinilai penting untuk memastikan para warga binaan mampu mengelola lahan secara produktif, meskipun beberapa di antara mereka sudah memiliki pengalaman di bidang pertanian.

Awal persiapan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, melalui Divisi Pemasyarakatan, akan melakukan asesmen terhadap 17 Lapas pada minggu kedua Desember 2024. Asesmen ini bertujuan memilih 100 warga binaan untuk bergabung dalam Brigade Pangan.

Hadir di kesempatan ini, Penjabat (Pj.) Bupati Tanah Laut, Syamsir Rahman menyampaikan bahwa akan mengagendakan penanaman perdana, yang direncanakan pada minggu kedua Januari 2025.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, yang menyampaikan dukungannya terhadap program ini. Ia menilai bahwa keterlibatan lintas sektor, termasuk lembaga pendidikan, dapat memperkuat keberhasilan program Brigade Pangan dalam meningkatkan ketahanan pangan sekaligus memberdayakan masyarakat.

Editor : Mahfud

Pupuk yang palsu maupun pupuk yang spesifikasinya kurang itu semua merugikan petani. Kami minta mulai hari ini ditindaklanjut (proses hukum)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memproses hukum empat perusahaan penyedia pupuk palsu dan 23 perusahaan pupuk yang tak sesuai standar karena merugikan petani hingga Rp3,2 triliun, sekaligus menghambat terwujudnya swasembada pangan.

Mentan Amran di Jakarta, Selasa menjelaskan, perusahaan pupuk palsu dan tak sesuai standar tersebut didapatkan karena pihaknya telah menerima laporan, serta segera melakukan uji laboratorium yang membuktikan bahwa perusahaan itu hanya menggunakan Nitrogen, Phosphorus, dan Potassium (NPK) yang di bawah 1 persen. Padahal minimal penggunaan NPK pada pupuk yakni 15 persen.

"Pupuk yang palsu maupun pupuk yang spesifikasinya kurang itu semua merugikan petani. Kami minta mulai hari ini ditindaklanjut (proses hukum)," kata dia.

Selain memproses hukum perusahaan-perusahaan itu, dikatakan Mentan, dirinya juga melabelkan daftar hitam (blacklist) kepada para pemilik perusahaan. Walaupun membuat perusahaan baru, pihaknya tidak akan menerima kerja sama sebagai vendor di Kementerian Pertanian.

Menteri Amran menjelaskan, angka kerugian itu dihitung berdasarkan biaya rata-rata pengelolaan lahan yang dikeluarkan oleh petani di Indonesia yakni sebesar Rp19 juta per hektare.

Sehingga apabila diakumulasikan dari pupuk palsu dan pupuk dengan spesifikasi rendah, total kerugian masing-masing mencapai Rp600 miliar dan Rp3,2 triliun.

"Karena petani mengeluarkan biaya untuk pembibitan, pupuk, pengelolaan tanah, dan seterusnya. Itu kurang lebih per hektare Rp19 juta," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, dirinya juga sudah menonaktifkan 11 pegawai di Kementerian Pertanian yang terdiri dari eselon II dan III, serta pegawai yang memproses pengadaan pupuk tersebut.

"Bila perlu kami kirim ke penegak hukum," katanya.

Menteri Amran menegaskan tindakan yang dilakukannya bertujuan untuk mewujudkan Astacita dari Presiden Prabowo yakni untuk menyukseskan swasembada pangan kurang dari empat tahun.

Presiden RI Prabowo Subianto meyakini Indonesia bisa mewujudkan swasembada pangan atau kemandirian dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakatnya paling lambat empat hingga lima tahun ke depan.

Keyakinan itu, kata Prabowo, muncul usai berdiskusi dengan para pakar terkait. Oleh karena itu, swasembada pangan harus diwujudkan guna cegah ketergantungan pada bahan pangan negara-negara lain.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024