Jakarta -

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyebut ada 4 WNI di Amerika Serikat (AS) yang ditangkap oleh otoritas AS di tengah semakin ketatnya penindakan terhadap imigran. Satu di antaranya telah dideportasi.

"Seorang WNI di San Fransicso sudah dideportasi," ujar Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kemlu RI Judha Nugraha usai taklimat media di Jakarta, dilansir Antara, Kamis (6/3/2025).

Sementara, tiga WNI yang bermasalah lainnya terdiri dari dua WNI di Atlanta, Georgia, dan seorang WNI di New York. Ketiganya masih menjalani proses hukum di lokasi masing-masing.

Judha menambahkan, dua WNI di Atlanta tersebut akan menjalani sidang mereka pada 12 Maret mendatang.

Lebih lanjut, Judha menjelaskan bahwa apabila seorang WNI mendapat hukuman deportasi, namanya akan dimasukkan ke dalam daftar 'subject of interest' oleh imigrasi RI. Sehingga mereka akan diteliti lebih lanjut apabila hendak mengajukan paspor baru atau izin melintas ke luar RI.

Diketahui, sebagaimana data yang diterima perwakilan RI di AS per 24 November 2024, ada 4.276 WNI yang tercatat dalam daftar 'final order of removal' dinas imigrasi dan bea cukai AS (ICE). Sehingga mereka berpotensi dideportasi dari AS.

Judha menjelaskan bahwa WNI yang ada dalam daftar ICE tersebut diketahui tak memiliki dokumen lengkap untuk tinggal di AS. Namun, mereka tidak ditangkap maupun ditahan dan diharuskan melapor secara rutin ke kantor ICE.

Mengakui semakin kerasnya penindakan terhadap imigran di Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump, Judha mengimbau supaya WNI di AS memahami hak-hak hukum mereka apabila mereka ditahan.

Hak-hak tersebut di antaranya adalah hak mendapat akses kekonsuleran dan menghubungi perwakilan RI, hak mendapat pendampingan pengacara, dan hak tidak menyampaikan pernyataan apapun apabila tidak didampingi pengacara.

(azh/azh)

Bangkok -

Thailand melakukan deportasi terhadap 40 warga Uighur ke China. Deportasi itu dilakukan meski ada peringatan dari kelompok hak asasi manusia bahwa warga Uighur dapat menghadapi kemungkinan penyiksaan dan bahkan kematian di China.

Dilansir BBC dan Reuters, Minggu (2/3/2025), kelompok tersebut diperkirakan telah diterbangkan kembali ke wilayah Xinjiang di China pada Kamis (27/2) setelah ditahan selama 10 tahun di sebuah pusat penahanan Bangkok.

China telah dituduh melakukan kejahatan kemanusiaan dan kemungkinan genosida terhadap penduduk Uighur dan kelompok etnis Muslim lainnya di wilayah barat laut Xinjiang. Beijing telah membantah semua tuduhan tersebut.

Ini adalah pertama kalinya Thailand mendeportasi warga Uighur sejak 2015. Deportasi tersebut awalnya dilakukan secara rahasia setelah kekhawatiran serius disampaikan oleh Amerika Serikat (AS) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Media Thailand melaporkan beberapa truk, termasuk dengan jendela yang ditutupi plastik hitam, meninggalkan pusat penahanan imigrasi utama Bangkok pada Kamis pagi waktu setempat. Beberapa jam kemudian, situs pelacak penerbangan Flightrader24 menunjukkan penerbangan tak terjadwal China Southern Airlines meninggalkan Bangkok dan akhirnya tiba di Xinjiang.

Pemerintah Thailand kemudian mengatakan telah memutuskan untuk mengirim 40 warga Uighur kembali ke China. Thailand mengatakan menahan orang lebih dari satu dekade adalah hal yang tidak dapat dibenarkan.

Thailand juga menyebut tidak ada negara ketiga yang mau untuk menerima mereka. Turki, yang telah memberikan suaka kepada warga Uighur di masa lalu, juga tidak menerima.

Delapan warga Uighur masih berada di Thailand, termasuk lima orang yang menjalani hukuman penjara atas kejahatan yang mereka lakukan saat ditahan. Pemerintah Thailand juga mengatakan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra telah diberi jaminan bahwa warga Uighur akan dirawat jika dikembalikan ke China selama kunjungannya baru-baru ini ke negara itu.

"Di negara mana pun di dunia, tindakan harus mematuhi prinsip hukum, proses internasional, dan hak asasi manusia," kata Shinawatra.

Beijing mengatakan 40 imigran ilegal China dipulangkan dari Thailand. Tetapi, China menolak mengonfirmasi bahwa kelompok tersebut adalah warga Uighur.

"Pemulangan tersebut dilakukan sesuai dengan hukum China dan Thailand, hukum internasional, dan praktik internasional," kata kementerian luar negeri.

Media pemerintah China mengatakan kelompok tersebut telah 'disihir' oleh organisasi kriminal dan terdampar di Thailand setelah meninggalkan China tersebut secara ilegal.

AS pun merespons langkah Thailand. Kedutaan Besar AS di Bangkok mengeluarkan peringatan keamanan bagi warga negara AS di Thailand sehari setelah deportasi rahasia 40 warga Uighur ke China.

"Deportasi serupa telah memicu serangan balasan yang brutal di masa lalu," demikian peringatan keamanan yang diunggah di situs web kedutaan.

Para diplomat dan analis keamanan mengatakan langkah Thailand melakukan deportasi 100 warga Uighur ke China pada bulan Juli 2015 telah menyebabkan pengeboman mematikan sebulan kemudian di sebuah kuil di Bangkok yang menewaskan 20 orang dalam serangan terburuk di Thailand.

Pihak berwenang Thailand saat itu menyimpulkan serangan itu terkait dengan tindakan keras mereka terhadap jaringan perdagangan manusia, tanpa secara khusus menghubungkan kelompok itu dengan orang Uighur. Dua orang etnis Uighur ditangkap terkait dengan insiden itu dan persidangan mereka terus berlanjut meski mengalami penundaan berulang kali.

Kedutaan Besar Jepang di Thailand juga mengirim email peringatan kepada warganya setelah deportasi itu.

"Ini bukan perubahan dalam penilaian risiko tentang Thailand," demikian isi email tersebut.

(haf/haf)

Beijing (ANTARA) - Mantan menteri luar negeri Hassan Wirajuda menyebut perwakilan Indonesia di luar negeri setidaknya dapat menyediakan hak hukum sebagai bentuk perlindungan minimal Warga Negara Indonesia (WNI) yang mengalami masalah ketika berada di luar negeri.

"Perwakilan RI yang berada di negara asing, harus memastikan jaminan hak-hak hukum WNI yang mengalami masalah tidak dikurangi, misalnya memberikan pendampingan penerjemah atau kalau disidang di pengadilan maka Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) menyewakan pengacara, itu hal yang lebih mudah dan bisa rutin dilakukan," kata Hassan Wirajuda kepada Antara di Beijing pada Rabu (19/2).

Kementerian Luar Negeri RI mencatat penyelesaian 60.122 kasus yang melibatkan WNI di luar negeri atau setara dengan 89 persen dari 67.297 kasus yang ditangani pada 2024.

"Memang tergantung penerapan sistem hukum di negara tempat kejadian juga, bila penerapan hukumnya berjalan baik, misalnya Singapura maka akan mengurangi masalah WNI di sana tapi bisa juga pemerintah Indonesia membuat perjanjian dengan Malaysia misalnya untuk mengatasi masalah pekerja migran," tambah Hassan.

Namun, hal terutama, menurut Hassan adalah kebijakan perlindungan warga harus diberikan tempat yang penting dalam diplomasi. Hal itu sudah dilakukan dengan memasukkan perlindungan warga negara ke dalam Undang-undang Hubungan Luar Negeri tahun 1999.

"Memang pada awalnya tantangan Kementerian Luar Negeri adalah bagaimana mengubah sikap mental, atau corporate culture kedutaan yang bisa responsif, dapat melindungi WNI di luar negeri yang mengalami kesulitan dengan pelayanan yang cepat, mudah, ramah dan murah," ungkap Hassan.

Hal tersebut tidak mudah karena sesungguhnya masalah perlindungan WNI, jelas Hassan, adalah limbah dari masalah di hulu yang tidak terselesaikan dengan baik.

"Sekarang sudah banyak kemajuan, daya respon yang cepat dari perwakilan, dari diplomat kita dan juga di pemerintah pusat, tapi pola masalah WNI yang mengalami kesulitan juga berubah. Kalau dulu ada di level pekerja migran atau pekerja rumah tangga yang tidak tahu hak dan kewajiban, sekarang didukung dengan kecanggihan teknologi," jelas Hassan.

Hassan mengungkapkan saat ini masalah penanganan WNI meluas ke penipuan dan perjudian daring misalnya di wilayah negara Kamboja dan Myanmar. Kementerian Luar Negeri pernah berhasil memulangkan WNI yang dipekerjakan di sana dengan satu pesawat sewaan, tapi ternyata dari Indonesia sudah siap tiga pesawat sewaan yang membawa WNI untuk bekerja di kawasan perjudian daring tersebut, bahkan termasuk orang-orang yang dipulangkan Kemlu sebelumnya.

Selain itu ada juga pekerja di kapal-kapal penangkap ikan yang beroperasi di laut lepas dan berada di luar yurisdiksi negara apapun sehingga sulit terdeteksi padahal mereka masih di bawah umur dan tidak mengerti kontrak kerja dari majikannya.

"Ini jadi tantangan juga karena sesungguhnya solusi utama adalah ke dalam negeri, meski saya katakan tidak mudah. Seperti Myanmar, pemerintahnya dalam krisis, operasional judi daring ada di tengah hutan, siapa yang bisa jangkau? Tapi ini sebagai bentuk tekanan terus kepada pemerintahnya karena kalau merasa berdaulat terhadap wilayah itu jangan sampai ada bentuk-bentuk pelanggaran HAM atau kejahatan kemanusiaan," tegas Hassan.

Dari 67.297 kasus yang ditangani perwakilan RI di luar negeri, sebanyak 55.984 kasus umum yang didominasi kasus penyalahgunaan visa, izin tinggal, maupun dokumen perjalanan lain (57,6 persen), kasus ketenagakerjaan (23.3 persen), dan kasus WNI meninggal dunia (7,5 persen).

Sementara, 4.138 kasus lainnya yang diselesaikan sepanjang tahun 2024 tergolong kasus khusus, yang didominasi oleh kasus kedaruratan seperti bencana alam, konflik bersenjata, penyanderaan, dan kecelakaan transportasi (79,6 persen), serta kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sebanyak 15,1 persen.

Jumlah kasus pada 2024 itu meningkat signifikan sebesar 26 persen dibanding 2023.

Pada 2024 juga diketahui 137 WNI berhasil lolos dari hukuman mati di luar negeri selama 2024. Meski demikian, masih ada 157 WNI yang masih diperjuangkan untuk bebas dari hukuman mati saat ini. Selain itu tercatat 75 WNI mendapat pengurangan hukuman dan 62 lainnya dapat langsung menghirup udara bebas.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Bayu Prasetyo
Copyright © ANTARA 2025

Beijing (ANTARA) - China akan meningkatkan kerja sama hukum dengan negara lain untuk memberantas judi online dan penipuan telekomunikasi.

Mengenai serangkaian penipuan telekomunikasi lintas perbatasan baru-baru ini dan kasus-kasus kejahatan lainnya di sepanjang perbatasan Thailand-Myanmar, China sangat menaruh perhatian dan melakukan upaya gigih dalam meminta negara-negara terkait untuk bersama-sama mencari solusi melalui konsultasi, kata Lin dalam konferensi pers rutin sebagai jawaban atas pertanyaan terkait.

"China menyambut baik langkah-langkah tegas dari negara terkait. Kami siap bekerja sama dengan Thailand dan negara-negara lain guna meningkatkan kerja sama penegakan hukum, menindak judi online dan penipuan telekomunikasi, melindungi keselamatan warga negara China di luar negeri dan hak-hak serta kepentingan mereka yang sah, serta menjaga pertukaran lintas perbatasan yang normal antara China dan negara-negara terkait," ujar jubir tersebut.

Pewarta: Xinhua
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan saat ini masih ada sekitar 300 terpidana mati yang belum dieksekusi. Dia menyebut pelaksanaan eksekusi mati mengalami sejumlah kendala, terlebih jika terpidana hukuman mati merupakan Warga Negara Asing (WNA).

Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra berbicara tentang pertimbangan hubungan antara negara. Termasuk mengikuti instruksi presiden terkait pidana mati.

"Memang kalau eksekusi mati itu kan terkait juga dengan hubungan dengan banyak negara ya. Dan karena itu juga tentu kita harus mendengar apa pertimbangan dan arahan presiden terhadap pelaksanaan pidana mati itu," kata Yusri menjawab pertanyaan wartawan di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

Dia membenarkan Kejaksaan adalah instansi yang berwenang melaksanakan eksekusi. Namun pada terpidana eksekusi mati, kata Yusril, terdapat sejumlah hal yang harus dipertimbangkan.

"Beda halnya dengan hukuman mati, hukuman mati itu kan orangnya ditembak, ya selesai, mati ya. Tapi persoalannya karena ini menyangkut negara-negara lain, pertimbangan kemanusiaan dan lain-lain," jelas Yusril

"Orang mengajukan grasi dan lain-lain kepada presiden, akibatnya banyak sekali pelaksanaan hukuman mati itu yang tertunda pelaksanaannya," ucapnya.

Meski begitu, eks Ketum PBB itu mengaku bisa memaklumi pernyataan Jaksa Agung itu. Dia memastikan, pihaknya terus berkoordinasi kepada Kejaksaan perihal itu.

"Saya dapat memaklumi apa yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung itu. Karena itu kami tetap berkoordinasi satu sama lain dan menyampaikan kepada presiden, apa pertimbangan presiden, apakah perlu dieksekusi atau mau dibagaimanakan. Pada akhirnya itu adalah arahannya dari Pak Presiden sendiri," terangnya.

Yusril kembali memastikan koordinasi akan terus terjalin dengan Kejaksaan. Terlebih mengenai kasus pemulangan terpidana mati kembali ke negara asalnya.

"Selama ini juga kami terus melakukan koordinasi termasuk dengan Kejaksaan Agung sendiri, mengingat agak beda dengan orang yang dipidana sumur hidup misalnya, itu sudah dieksekusi oleh Kejaksaan Agung dan tugas selanjutnya adalah pada Kementerian Hukum kalau sekarang," ungkapnya.

"Tapi kalau pidana mati itu ada eksekusi yang masih menggantung. Nah karena itu sebelum proses pemindahan narapidana itu terjadi, saya juga mengirimkan surat kepada Jaksa Agung, menyatakan bahwa pemerintah atas juga persetujuan dan arahan Bapak Presiden, itu akan memindahkan yang bersangkutan ke negaranya dan karena itu tidak dilakukan eksekusi terhadap narapidana yang dijatuhi hukuman mati ini, surat-suratnya itu ada saya sampaikan kepada Kejaksaan Agung," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Jaksa Agung ST Burhanuddin menjelaskan kebanyakan terpidana mati merupakan warga asing dengan kasus narkoba. Di antaranya berasal dari Eropa, Amerika, dan paling banyak Nigeria.

Proses hukum tersebut harus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri karena mempertimbangkan hubungan dengan negara lain. "Kita pernah beberapa kali bicara waktu itu masih menteri luar negerinya ibu (Retno Marsudi), 'Kami masih berusaha untuk menjadi anggota ini, anggota ini, tolong jangan dulu nanti kami akan diserangnya nanti'," kata dia.

Burhanuddin menuturkan pemerintah juga mempertimbangkan nasib WNI jadi terpidana mati di luar negeri. Menurutnya, ada perhitungan-perhitungan yang sampai saat ini belum menemukan titik terang.

"Begitu selesai kami coba minta keringanan, karena kalau kayak China. Saya bilang, China bagaimana kalau kami eksekusi. Kebetulan di sana eksekusi mati masih berjalan. Apa jawabnya bu menteri pada waktu itu? 'Pak kalau orang China dieksekusi di sini, orang kita di sana akan dieksekusinya'," ungkapnya.

"Jadi memang sangat-sangat saya bilang capek-capek kita udah nuntut hukuman mati nggak bisa dilaksanakan. Itu mungkin problematika kita," sambung dia.

Simak Video: Anggota Komisi III Ungkap 200 Lebih Terpidana Mati Belum Dieksekusi

(ond/isa)

Jakarta -

Kedubes China mengapresiasi langkah bersih-bersih yang dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Mereka mengganti petugas yang terbukti melakukan pungli di Bandara Soekarno Hatta.

Dalam sebuah utas di X, tersebar pernyataan dari Kedutaan Besar China terkait pungli ini. Tak hanya itu, dalam surat tersebut juga disertakan puluhan petugas imigrasi yang melakukan pungli disertai keterangan jumlah punglinya.

Kedutaan Besar (Kedubes) China di Republik Indonesia, terkait hal ini, menyampaikan salam hormat kepada Kementerian Luar Negeri (Kemlu) yang telah menjembatani penyelesaian permasalahan ini. Kedubes China mengaku telah berkoordinasi dengan Imigrasi.

"Tahun lalu, dengan bantuan dari Departemen Konsuler Kementerian yang terhormat, Kedutaan Besar Tiongkok telah menjaga kontak dan koordinasi erat dengan Kantor Imigrasi Bandara Internasional Jakarta, dan telah menyelesaikan setidaknya 44 kasus pemerasan, dengan jumlah total sekitar Rp 32.750.000 dikembalikan kepada lebih dari 60 warga negara Tiongkok," tulis Kedubes China dalam suratnya kepada Kemlu.

Kedubes China menyebut pihaknya melampirkan daftar kejadian pungli antara Februari 2024 hingga Januari 2025. Kedutaan Besar berharap ke depan Imigrasi memasang tanda-tanda seperti 'Tidak Ada Tip', 'Silakan Laporkan Jika Ada Pemerasan' dalam bahasa Tiongkok, Indonesia, dan Inggris di pos pemeriksaan imigrasi.

"Dan perintah tidak memberikan tip dapat dikeluarkan kepada agen perjalanan Tiongkok, sehingga mereka tidak menyarankan para pelancong Tiongkok untuk menyuap petugas Imigrasi," tulis Kedubes China. Kedubes China juga menyertakan nomor hotline pengaduan untuk warganya yang merasa dipungli.

Berikut utas viral di X:

[Gambas:Twitter]

Bedol desa di Imigrasi Bandara Soekarno Hatta

Sebelumnya, beredar informasi perihal 'bedol desa' pejabat Imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta buntut pungutan liar terhadap warga negara asing (WNA) asal China. Informasinya, sekitar 30 pejabat setingkat kabid, kasubbid, kasi, dan petugas lapangan diperiksa.

Masih dari informasi yang beredar, pencopotan dan pemeriksaan ini karena adanya informasi dari Kedubes China soal data-data warganya yang dipungli selama 2024 hingga Januari 2025.

"Kalau yang itu (TikToker China buat video pungli) itu benar (hoax). Ini case (kasus) berbeda, data yang berbeda. Setelah kami terima semua datanya, langsung kami tarik semua (petugas) yang (nama-namanya) ada di data (Kedubes China) dari penugasan di Soetta, kami ganti," kata Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto, ketika dimintai konfirmasi detikcom, Sabtu (1/2/2025).

Untuk diketahui sebelumnya, ada WNA China yang mengaku dipungli saat mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, 16 Januari 2025. Namun terkonfirmasi bahwa soal video TikTok yang dibuat oleh WN China itu palsu alias hoax.

WN China tersebut juga telah ditangkap pihak Imigrasi dan dideportasi. WN China itu pun telah mengakui kesalahannya.

Kembali ke Menteri Agus, dia memastikan semua petugas Imigrasi Bandara Soetta yang namanya ada dalam data Kedubes China diperiksa. "Dan saat ini mereka sedang dalam proses pemeriksaan internal," sambung Menteri Agus.

Dia menekankan perombakan menyeluruh terhadap pejabat Imigrasi Bandara Internasional Soetta diperlukan untuk menjaga integritas dan kualitas pelayanan. Menteri Agus memastikan oknum imigrasi yang melakukan praktik pungli dijatuhi sanksi sesuai derajat pelanggaran.

"Untuk menjaga integritas dan pelayanan, kami langsung menarik dan memeriksa petugas yang diduga terlibat. Tindakan tegas juga akan kami lakukan jika mereka terbukti melakukan kesalahan," ungkapnya.

(msl/fem)

JAKARTA - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) mencopot sejumlah pejabat Imigrasi Bandara Soekarno Hatta (Soetta). Pencopotan tersebut buntut adanya dugaan pemerasan terhadap WNA China.

Pencopotan tersebut disampaikan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. Menurut Agus, setelah mereka dicopot akan dilakukan pemeriksaan. "Sudah kami ganti dan mereka kami periksa internal," kata Agus, Sabtu (1/2/2025).

Agus menjelaskan, tindakan tersebut diambil setelah pihaknya menindaklanjuti informasi dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu) terkait adanya dugaan pemerasan. Menurutnya, meski sudah disebutkan ada pengembalian, mereka akan tetap diproses dengan aturan yang berlaku. "Akan kita beri sanksi sesuai kadar pertanggung jawaban," ujarnya.

Diketahui, dugaan pemerasan tersebut mencuat usai surat dari Kedutaan Besar (Kedubes) China yang menyampaikan pujiannya kepada Kementerian Luar Negeri (Kemlu) terkait penanganan pemerasan.

Dalam surat yang sudah beredar di media sosial itu, disebutkan telah terjadi pemerasan terhadap WNA China di Bandara Soetta yang dalam surat tersebut disebut sebagai Jakarta International Airport.

Masih dalam surat yang sama, disebutkan telah diselesaikan 44 kasus dan telah ada pengembalian uang lebih dari Rp32 juta kepada 60 warga Cina.

"Terlampir adalah daftar kasus pemerasan antara bulan Februari 2024 hingga Januari 2025," tulis surat yang dimaksud dalam bahasa Inggris.

Jakarta -

Wamenlu RI Arrmanatha Ch. Nasir menyampaikan strategi penanggulangan terorisme saat menghadiri sidang debat terbuka DK PBB. Wamenlu juga memberikan dukungannya kepada Afrika dalam penanggulangan terorisme yang menjadi ancaman global.

"Terorisme terus menjadi ancaman global yang berdampak pada situasi keamanan dan menghambat pembangunan, termasuk di Afrika", ujar Wamenlu RI pada Sidang Terbuka di Dewan Keamanan PBB, dalan keterangannya, Kamis (23/1/2025).

Sidang DK PBB digelar pada (21/1) yang membahas mengenai penanggulangan terorisme di Afrika. Wamenlu menyampaikan upaya pemerintah Indonesia menangani terorisme, seperti mengedepankan prinsip 'national ownership' dan strategi 'soft approach' yang sejalan dengan Piagam PBB dan hukum internasional.

"Pengalaman Indonesia juga menunjukkan pentingnya mengatasi akar permasalahan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan", ujarnya.

Selain itu, salah satu faktor yang mendorong berkembangnya terorisme di era modern adalah akibat tingginya kesadaran masyarakat terhadap ketidakadilan dan kemanusiaan. Wamenlu lalu menyampaikan upaya mengatasi akar permasalahan terorisme di berbagai tingkatan, dari mulai tingkat nasional hingga tingkat global.

Di tingkat nasional, ia menyampaikan perlunya upaya mengedepankan dialog, toleransi, dan nilai-nilai moderasi. Ia juga menekankan pentingnya kebijakan terkait literasi digital, penyuluhan, serta kemampuan critical thinking untuk melindungi masyarakat dari ideologi berbahaya.

"Kebijakan nasional juga harus mencakup upaya menanggulangi aspek pendanaan dari terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan", ujar Arrmanatha.

Kemudian di tingkat kawasan, Wamenlu menegaskan perlunya mengedepankan mekanisme regional dalam upaya penanggulangan terorisme. Arrmanatha juga menyampaikan komitmen untuk mendukung inisiatif terkait di negara-negara Uni Afrika, diantaranya Nouackhott Process dan Accra Initiative.

Dukungan Indonesia kepada negara-negara Afrika selama ini dilakukan melalui program pembangunan kapasitas dalam kerangka Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation (JCLEC). "Dukungan ini mencerminkan komitmen Indonesia sebagai mitra Afrika yang dapat diandalkan", ujarnya.

Pada tingkat global, ia menyampaikan perlunya pertukaran informasi dan praktik terbaik (best practices) untuk meningkatkan upaya penanggulangan terorisme diantara aparat penegak hukum.

"Terorisme tidak mengenal batas. Oleh karena itu, kerja sama di tingkat global menjadi sangat penting," ujar Wamenlu RI.

Ia juga mengajak masyarakat internasional untuk mendukung Afrika dalam mengembangkan solusi untuk mengatasi masalah keamanannya sendiri, termasuk mencegah terorisme dan kejahatan terorganisir lintas negara.

Mengakhiri pernyataannya, Wamenlu RI menekankan pentingnya implementasi efektif Agenda 2063 Uni Afrika untuk mendukung transformasi Afrika menjadi kekuatan global di masa depan.

"Reformasi Dewan Keamanan PBB untuk memastikan representasi yang adil bagi Afrika merupakan langkah krusial dalam meningkatkan partisipasi Afrika di panggung global," ujarnya.

Diketahui, sidang debat terbuka DK PBB dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Aljazair, Ahmed Attaf. Selaku Presiden DK PBB bulan Januari, Aljazair menempatkan isu penanggulangan terorisme sebagai salah satu isu prioritasnya.

Pertemuan kali ini turut dihadiri oleh 10 (sepuluh) negara pada tingkat Menteri dan Wakil Menteri, antara lain Sierra Leone, Somalia, Panama, Rwanda, Angola dan Sudan Selatan.

Partisipasi Indonesia dalam Sidang Debat Terbuka DK PBB kali ini mencerminkan kesiapan Indonesia untuk berbagi pengalaman dalam bidang penanggulangan terorisme.

(yld/isa)

Jakarta -

Predator seks Reynhard Sinaga yang sedang menjalani masa hukumannya di penjara Inggris dilaporkan menjadi target serangan oleh sesama narapidana. Kementerian Koordinator (Kemenko) Hukum, HAM Imigrasi, dan Pemasyarakatan menugaskan deputi untuk menggali informasi terkait kasus Reynhard.

"Sementara kami masih mempelajari masalah ini, mengumpulkan banyak informasi tentang kasus ini walaupun sudah banyak juga informasi yang kami peroleh. Dan karena itu kami menugaskan salah satu deputi di Kemenko untuk berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Luar Negeri akan menghubungi perwakilan Kedutaan Besar di London," kata Menko Kumham Imipas Yusril dalam jumpa pers di Kemenko Kumham Imipas, Jakarta Selatan, Jumat (20/12/2024).

"Untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya termasuk juga upaya-upaya apa yang telah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan di London dalam memberikan perlindungan terhadap warga negara kita yang dipidana di Inggris ini," sambungnya.

Kedua, Yusril juga menugasi Direktorat Pembinaan Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk berkomunikasi dengan keluarga Reynhard. Pemerintah ingin mengetahui bagaimana sikap keluarga mengenai masalah Reynhard Sinaga di Lapas Inggris.

"Yang kedua juga kami menugasi dari Direktorat Bapas kita di sini untuk juga berkomunikasi dengan keluarga dari Reynhard Sinaga. Kita ingin tahu sebenarnya bagaimana sikap keluarganya terhadap kasus yang menimpa salah satu keluarga mereka. Yang sekarang menjadi fokus pemberitaan yang sangat besar di Inggris dan juga menciptakan banyak perhatian di Indonesia," tuturnya.

Yusril menyampaikan pemerintah belum memiliki sikap terkait kasus Reynhard. Dia mengatakan bahwa KBRI London juga telah berkomunikasi dengan Reynhard.

"Jadi pemerintah belum mempunyai sikap apa-apa tapi pemerintah mempelajari kasus ini, memantau kasus ini. Dan kemudian juga akan berkomunikasi dengan pihak keluarganya karena kami harus mendengar keinginan dari keluarganya terhadap kasus ini," ucapnya.

"Mungkin juga Kedutaan kita di London ada kontak langsung dengan Reynhard Sinaga dan kami belum tahu apa pembicaraannya tapi kami juga ingin mendengar sisi lain dari keluarganya sehingga pemerintah suatu saat nanti bisa mengambil satu kesimpulan atau satu sikap terhadap persoalan ini," tutupnya.

Reynhard Sinaga, predator seks yang sedang menjalani masa hukumannya di penjara Inggris, menjadi target serangan sesama narapidana. Pelaku disebut muak dengan tindak kejahatan yang dilakukan pria yang masih berstatus warga negara Indonesia (WNI) tersebut.

Reynhard yang kini berusia 41 tahun, seperti dilansir media lokal Inggris, The Sun dan The Standard, Selasa (17/12), nyaris mengalami luka serius dalam serangan yang terjadi di dalam penjara HMP Wakefield di Inggris pada Juli lalu.

Tindak penyerangan terhadap Reynhard itu diduga telah direncanakan sebelumnya oleh sesama narapidana di dalam penjara tersebut.

(lir/lir)

Jakarta -

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyampaikan perubahan predikat PBB untuk masalah HAM di Indonesia. Predikat PBB yang awalnya negatif, kini menjadi netral.

Menurut keterangan dan Kementerian HAM, Pigai menyebut predikat itu berubah dari negatif ke netral menyusul kebijakan pemerintah memulangkan terpidana mati Mary Jane ke Filipina dan kelompok Bali Nine ke Australia. Predikat PBB itu muncul dalam pertemuan tahunan di Jenewa akhir November 2024.

"Berdasarkan laporan pertemuan PBB pada poin 13 yang disampaikan kepada Indonesia ada beberapa hal yang menggembirakan salah satunya terkait kemajuan yang dicapai terkait pembatalan vonis hukuman mati dan pemulangan terpidana mati ke negara asalnya," kata Natalius Pigai dalam keterangan tertulis, Rabu (18/12/2025).

Pigai mengatakan delegasi Indonesia yang dipimpin Kementerian HAM melalui Plt Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM dan didampingi oleh pejabat Kementerian Luar Negeri mendapat apresiasi terkait kasus Mary Jane. Dia mengatakan perbaikan predikat ini merupakan kemajuan dan prestasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Jika sebelumnya Indonesia dirujuk Negatif kini menjadi negara yang dirujuk 'Netral'. Ini suatu kemajuan sekaligus prestasi yang ditorehkan oleh pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto dalam waktu 60 hari," ujar Pigai.

Dia mengatakan Indonesia pernah berada pada titik terendah dalam penilaian PBB. Dia mengatakan perbaikan predikat ini merupakan salah satu pelaksanaan Asta Cita.

"Pada tahun 2015 Indonesia berada pada titik terendah dan terburuk di dunia dengan kategori Unfair trial di dunia," kata Pigai.

Dia menyebut Asta Cita memuat penguatan HAM. Dia mengatakan Kementerian HAM bakal terus melakukan perbaikan melalui kebijakan progresif terkait sektor bisnis dan HAM, terutama sektor kelapa sawit, pengelolaan tambang, bisnis yang melibatkan korporasi besar yang berpotensi mengabaikan hak-hak masyarakat adat, hak sosial, nilai budaya, ekonomi, partisipasi masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.

"Bahwa ada penilaian ini kita apresiasi tapi tidak untuk berpuas diri. Karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan secara bertahap," ucapnya.

(aik/aik)

Jakarta -

Otoritas Singapura menghukum gantung seorang pria Singapura-Iran berusia 35 tahun atas kasus perdagangan narkoba. Ini merupakan eksekusi mati keempat dalam waktu kurang dari sebulan, meskipun Teheran telah meminta agar hukuman mati itu "ditinjau ulang".

Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan kelompok-kelompok hak asasi manusia mengatakan hukuman mati tidak memiliki efek jera yang terbukti, dan telah menyerukan agar hukuman itu dihapuskan. Namun, para pejabat Singapura bersikeras bahwa hukuman mati telah membantu menjadikan negara itu salah satu negara teraman di Asia.

Dilansir kantor berita AFP, Jumat (29/11/2024), Masoud Rahimi Mehrzad, warga negara Singapura yang lahir di negara-kota itu dari seorang ibu warga Singapura dan ayah warga Iran, dihukum mati pada tahun 2013 atas kasus perdagangan narkoba.

Upaya banding terhadap hukuman dan vonisnya, serta petisi grasi dari presiden, telah ditolak. Setelah diberi tahu tentang hukuman gantungnya yang akan dilaksanakan, Masoud mengajukan banding pada menit-menit terakhir untuk menunda eksekusinya. Namun ditolak oleh Pengadilan Banding pada hari Kamis (28/11).

Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran Abbas Araghchi, yang menyebutnya sebagai "warga negara Iran", juga telah mengimbau Menlu Singapura Vivian Balakrishnan pada hari Kamis, untuk membatalkan eksekusi mati tersebut.

"Araghchi menyatakan rasa hormat Iran terhadap kerangka hukum Singapura, tetapi mengimbau otoritas Singapura untuk mempertimbangkan kembali eksekusi Masoud Rahimi, dengan menekankan pertimbangan kemanusiaan," kata Kementerian Luar Negeri Iran di dalam postingan di media sosial X.

Namun, Biro Narkotika Pusat Singapura (CNB) mengumumkan "hukuman mati yang dijatuhkan kepada Masoud Rahimi bin Mehrzad... dilaksanakan pada tanggal 29 November 2024".

"Masoud... dihukum karena memiliki untuk tujuan perdagangan, tidak kurang dari 31,14 gram (1,1 ons) diamorfin, atau heroin murni," kata CNB.

Berdasarkan undang-undang narkoba yang ketat di negara kota tersebut, hukuman mati berlaku untuk jumlah berapa pun di atas ambang batas 15 gram untuk heroin.

Ditambahkan pula bahwa "hukuman mati hanya dijatuhkan untuk kejahatan paling serius, seperti perdagangan narkoba dalam jumlah besar yang menyebabkan bahaya yang sangat serius".

Eksekusi mati terhadapnya merupakan yang keempat dalam tiga minggu di Singapura.

Sebelumnya, Rosman Abdullah, 55 tahun, dihukum gantung pada 22 November dan dua pria -- seorang warga negara Malaysia berusia 39 tahun dan seorang warga negara Singapura berusia 53 tahun -- dihukum gantung pada 15 November, semuanya karena pelanggaran narkoba.

Sepanjang tahun ini, telah ada sembilan eksekusi mati oleh otoritas Singapura -- delapan karena perdagangan narkoba dan satu karena pembunuhan.

(ita/ita)