JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sedang melakukan sinkronisasi data dengan Sekretariat Negara dan Kementerian Hukum terkait pembatasan usia anak bermain media sosial.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan, pembahasan regulasi perlindungan anak dalam ruang digital masih berproses.

"Pembatasan usia ya, doakan saja ini sedang sinkronisasi (data) dengan Setneg dan Kementerian Hukum. Prosesnya sekarang sedang sinkronisasi," jelas Meutya saat ditemui di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2025).

Meutya juga menanggapi terkait permintaan Meta, perusahaan induk Facebook dan Instagram, yang mendesak transparansi dalam penyusunan regulasi pembatasan media sosial.

Ia menegaskan bahwa Meta selalu diundang dalam setiap proses perumusan regulasi terkait penggunaan medsos untuk anak-anak tersebut.

"Diundang kok. Mereka (Meta) diundang, semuanya kita diundang, dari yang lain-lain juga kita undang," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Kak Seto menyoroti pentingnya menentukan usia ideal bagi anak untuk bersosial media.

"Ada berbagai usulan, mulai dari usia 13, 15, 17, hingga 18 tahun. Tapi ini tergantung sistem budaya dan adat istiadat yang berbeda di setiap wilayah Indonesia," ujar Kak Seto.

"Tapi memang tadi cukup kompleks pembahasannya, karena ini juga tergantung dari sistem budaya, adat istiadat, tentu agak berbeda anak di Indonesia Timur dengan mungkin Indonesia Barat dan sebagainya," tambahnya.

Sementara itu, peneliti Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) Anindito Aditomo menegaskan soal perlunya batas usia yang jelas untuk akses platform digital.

"Meski anak memiliki hak mengakses informasi, hak tersebut harus diseimbangkan dengan keamanan mereka di ruang digital," ujar Anindito.

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan pemerintah akan memperbaiki regulasi pinjaman online (pinjol). Yusril mengatakan hal itu dilakukan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang memerintahkan pemerintah memperbaiki aturan pinjol.

Hal itu disampaikan Yusril setelah memimpin rapat koordinasi tingkat menteri tentang pinjaman online di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (21/1/2025). Menurut Yusril, aturan mengenai pinjaman online sudah ada, tetapi masih perlu harmonisasi.

"Sebenarnya sudah ada sekarang ini, cuman perlu sinkronisasi dan pengaturan lebih detail di dalam bentuk sebuah peraturan pemerintah," katanya.

Yusril mengatakan pemerintah bakal memberi perlindungan kepada masyarakat agar tidak terjerat pinjaman online ilegal. Dia mengatakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebenarnya telah menerbitkan izin 97 lembaga keuangan untuk pinjaman online sehingga lembaga di luar daftar OJK itu masuk ke dalam pinjaman online ilegal.

"Di luar itu adalah tidak sah, tidak berizin, ilegal dan karena itu aparat penegak hukum kepolisian dapat mengambil satu tindakan hukum yang tegas terhadap mereka lebih-lebih yang merugikan masyarakat kecil dan pemerintah sangat concern untuk memberikan perlindungan terhadap rakyat kita yang menjadi sasaran perlakuan sewenang-wenang atas penagihan pinjaman online yang dilakukan secara ilegal," ucapnya.

Yusril mengatakan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) turut terlibat mengawasi pinjaman online. Dia mengatakan Komdigi telah melakukan pemblokiran terhadap situs pinjol ilegal.

"Tadi Kementerian Komdigi juga hadir dalam rapat dan melaporkan bahwa kementerian tersebut juga sudah mengambil satu langkah hukum dan langkah preventif, memblokir web dari perusahaan-perusahaan pinjaman online yang tidak berizin," ucapnya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang ikut dalam rapat, mengatakan pihaknya akan terlibat dalam perbaikan regulasi pinjaman online. Tito mengatakan Kemendagri meminta pemda melakukan sosialisasi agar warga tidak terjerat pinjaman online ilegal.

"Tentu kita akan juga ikut masuk ke dalam substansi pada waktu penyusunan regulasi atau evaluasi regulasi, terutama yang berkaitan dengan tugas-tugas Kemendagri, di antaranya juga masalah sosialisasi pencegahan, yang melibatkan pemda-pemda, desa-desa, supaya masyarakat bisa memilih pinjaman online yang sah," kata Tito.

Tito kemudian mengatakan salah satu yang akan diperketat ialah penggunaan data pribadi yang bersumber dari nomor induk kependudukan (NIK). Dia menyebut Kemendagri telah membuat sistem yang ketat untuk mengamankan data NIK, namun kebocoran bisa terjadi lewat user seperti aplikasi pinjol. Diketahui, pengguna pinjol biasanya diminta menyertakan NIK saat mendaftar.

"Perlindungan data pribadi itu menjadi salah satu amanat dari tuntutan itu, kami melihat dalam sistemnya, itu basis yang paling utama digunakan adalah datanya Dukcapil Kemendagri, NIK. Nah, ini kita selama ini menggunakan standardisasi sistem security yang cukup kuat, tapi kebocoran biasanya di usernya yang kerja sama," katanya.

Simak juga Video 'Tak Ajukan PK, Pemerintah Terima Putusan MA soal Pinjol':

[Gambas:Video 20detik]

Dia mengatakan aplikasi pinjol harus memenuhi standar perlindungan data pribadi. Dia menyebutkan user data NIK yang tak mematuhi aturan akan diberi sanksi.

"Kami akan memberikan warning supaya menggunakan standardisasi data, sistem data yang sudah standar ISO 27000, kalau seandainya terjadi kebocoran ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 yang nah ini ada sanksinya bagi yang membocorkan data pribadi, termasuk penyelenggara online yang menggunakan data pribadi kliennya untuk yang lain itu yang dipermasalahkan selama ini," ujarnya.

Tito mengatakan pihaknya akan meninjau ulang kerja sama dengan berbagai lembaga yang terbukti lalai dan membocorkan data NIK. Dia mengatakan gugatan terhadap pemerintah terkait pinjol itu salah satunya dipicu data pengguna aplikasi pinjol malah digunakan oleh pihak aplikasi untuk hal lain.

"Jadi ada yang penyelenggara pinjol yang menggunakan data yang masuk ke dia, itu digunakan untuk penyelenggara lain, itu yang menjadi keberatan dan diputuskan oleh Mahkamah Agung, oleh karena itulah nanti kami dengan kerja sama dengan pengguna jasa termasuk keuangan. Dalam kerja sama kami akan perkuat, kalau terjadi kebocoran, maka kami akan putus hubungan, dan dia kena sanksi hukum dan tadi saya sampaikan sebenarnya sanksinya bisa administrasi juga denda, dan bisa pidana ini domainnya penegak hukum," jelasnya.

Sebagai informasi, gugatan terhadap pemerintah ini diajukan oleh 19 pemohon ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2021. Perkara itu bernomor 689/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst.

Termohon dalam perkara ini ialah Presiden RI sebagai tergugat I, Wapres sebagai tergugat II, Ketua DPR sebagai tergugat III, Menkominfo (sekarang Menkomdigi) sebagai tergugat IV dan Ketua Dewan Komisioner OJK selaku tergugat V.

Pada intinya, para pemohon meminta pengadilan menyatakan para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Pemohon meminta para tergugat membuat peraturan yang menjamin perlindungan hukum hak asasi manusia bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat.

PN Jakpus dan Pengadilan Tinggi Jakarta menolak gugatan itu. Pemohon pun mengajukan kasasi ke MA.

Hasilnya, MA mengabulkan gugatan mereka pada April 2024. Putusan perkara kasasi nomor 1206 K/Pdt/2024 itu diketok oleh majelis kasasi yang diketuai Takdir Rahmadi dengan anggota Pri Pambudi Teguh dan Lucas Prakoso. Pada intinya, MA memerintahkan para tergugat untuk membuat peraturan yang menjamin perlindungan pengguna pinjol.

Berdasarkan situs SIPP PN Jakpus, Ketua DPR dan Ketua Dewan Komisioner OJK telah mengajukan PK atas putusan itu. Memori PK diterima pengadilan pada Januari 2025.

Simak juga Video 'Tak Ajukan PK, Pemerintah Terima Putusan MA soal Pinjol':

[Gambas:Video 20detik]

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Adapun penggunaan media sosial Instagram mencatatkan angka tertinggi dengan 86.203 konten, diikuti oleh Facebook dengan 45.449 konten, dan TikTok dengan 23.595 konten

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital RI (Komdigi) memutus akses dan menurunkan 180.954 konten media sosial yang bermuatan radikalisme, intoleransi, dan ekstremisme selama 2024.

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan konten-konten tersebut terafiliasi dengan berbagai jaringan teroris, seperti Islamic State Iraq and Syria (ISIS), Jamaah Asharut Daulah (JAD), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Jamaah Asharut Tauhid (JAT).

"Didominasi oleh propaganda jaringan teror yang terafiliasi dengan ISIS, HTI, JAT, dan JAD," kata Eddy dalam pernyataan pers akhir tahun 2024 di Jakarta, Senin.

Adapun penggunaan media sosial Instagram mencatatkan angka tertinggi dengan 86.203 konten, diikuti oleh Facebook dengan 45.449 konten, dan TikTok dengan 23.595 konten.

Selain itu, juga terdapat X/twitter dengan 9.535 konten, WhatsApp dengan 8.506 konten, Telegram dengan 4.751 konten, dan media online sebanyak 3 konten.

Eddy mengungkapkan penggunaan Telegram banyak dimanfaatkan oleh kelompok ekstremis dan teroris untuk menyebarkan propaganda.

Hal ini mengingat platform tersebut memungkinkan pembuatan grup dengan jumlah anggota yang tidak terbatas.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Komunikasi Digital termasuk oleh Telegramnya dalam konteks pendatang dihukum, kami bisa masuk ke Telegram," jelasnya.

Menurutnya, pemantauan konten di platform tersebut menjadi penting karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyatakan bahwa perencanaan perbuatan jahat sudah dapat dipidana.

BNPT juga melakukan pemetaan daerah rawan radikalisme dan terorisme. Kendati demikian, pihaknya belum dapat mengumumkan ihwal tersebut lantaran masih bersifat rahasia.

"Namun ini karena sifatnya rahasia, belum bisa diumumkan ya. Ini untuk kami sendiri untuk melakukan langkah-langkah pencegahan ya. Kami punya data-datanya di mana-mana daerah yang dianggap rawan," pungkas dia.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024