Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan prinsip kemanusiaan universal dan dialog merupakan solusi mengatasi persoalan pengungsi di Papua.

Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Kementerian HAM Munafrizal Manan menekankan yang dibutuhkan Papua bukan keberanian untuk saling membunuh, tetapi keberanian untuk saling berdialog di antara para pihak berkonflik.

"Banyak kasus konflik di dunia mengajarkan tidak ada penyelesaian konflik atau resolusi konflik tanpa kesediaan berdialog," sebut Munafrizal, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Adapun Kementerian HAM berkomitmen untuk terlibat secara intensif dalam upaya rekonsiliasi dan perdamaian di tanah Papua.

Selain itu, Kementerian HAM memandang persoalan pengungsi di sejumlah titik di Papua menjadi keprihatinan mendalam. Salah satu titik tempat pengungsi terdapat di Maybrat, Papua Barat Daya.

Maka dari itu, dalam rangka penanganan pengungsi di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, Kementerian HAM menggelar dialog dengan Wakil Gubernur Papua Barat Daya dan Wakil Bupati Maybrat serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sorong, Papua Barat, Rabu (23/4).

Munafrizal menegaskan siklus penderitaan di tanah Papua harus segera diakhiri. Disebutkan bahwa perasaan aman, adil, sejahtera, dan bahagia warga Papua akan dapat terwujud dengan semangat kemanusiaan universal dan perdamaian abadi.

Menyangkut penanganan pengungsi, dia memaparkan sejumlah langkah terukur diperlukan. Dalam jangka pendek harus dipastikan kebutuhan hidup dasar dan hak-hak asasi para pengungsi di Papua dipenuhi oleh negara.

Kemudian untuk jangka menengah, tambahnya, perlu upaya dan persiapan agar para pengungsi dapat kembali ke tempat tinggal asalnya dengan aman dan dapat menjalani kehidupan normal dengan damai.

"Pada akhirnya pengentasan persoalan pengungsi di Papua mensyaratkan spiral kekerasan harus dihentikan agar tercipta kehidupan aman dan damai di tanah Papua," tuturnya.

Hingga kini, sebanyak 1.048 kepala keluarga (KK) yang mengungsi dari Distrik Aifat Selatan dan Distrik Aifat Timur Raya telah pulang kembali. Sebelumnya, pascakonflik sosial terakhir tahun2022, terdapat 1.220 KK yang menjadi pengungsi.

Dia pun mengapresiasi penanganan pengungsi yang selama ini dikerjakan Pemerintah Kabupaten Maybrat sehingga sebagian besar pengungsi dapat kembali ke kampung halaman mereka masing-masing.

Munafrizal mengajak semua pihak agar menghargai hak hidup manusia dengan menghentikan segala tindak kekerasan di tanah Papua.

"Anak-anak Papua berhak memperoleh masa depan kehidupan lebih baik. Sungguh tega dan tidak adil membuat masa depan mereka terombang-ambing dan tak menentu akibat konflik yang tidak berakhir," kata Munafrizal menambahkan.

Dalam dialog itu, kedua belah pihak juga membahas seputar pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) berkaitan dengan hak anak atas makanan bergizi.

Staf Khusus Menteri HAM Bidang Isu Strategis Fajrimei Gofar menuturkan perlu ada perlakuan khusus dalam pelaksanaan MBG di Papua Barat Daya.

"Karena kondisi Papua Barat Daya ini memang secara geografis terdiri dari pulau-pulau kecil dan masyarakatnya tidak terkonsentrasi di satu wilayah sehingga perlu upaya khusus dalam mengimplementasikan program MBG," kata Fajrimei.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Presiden Prabowo Subianto mengutus Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk mewakili Indonesia menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Roma, Italia, pada 26 April 2025.

Selain itu, juga ada sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang bakal ikut serta.

"Di antara tokoh-tokoh yang diutus oleh Bapak Presiden Prabowo mewakili bangsa dan negara Indonesia adalah yang pertama Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo," kata Mensesneg Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (23/4).

Prabowo juga mengutus Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Menteri HAM Natalius Pigai, dan eks Ketua Panitia Kedatangan Paus ke Indonesia, Ignasius Jonan. Utusan dikirim karena Presiden berhalangan hadir ke Roma.

Pras menyampaikan pemerintah kini tengah mengatur waktu keberangkatan utusan RI tersebut. Ia menyebut mereka kemungkinan bertolak ke Vatikan pada Kamis (24/4) atau selambat-lambatnya Jumat (25/4).

Paus Fransiskus meninggal dunia di Vatikan, Roma, Senin (21/4) dalam usia 88 tahun. Vatikan mengumumkan bahwa Paus meninggal karena serangan stroke dan gagal jantung.

Menurut jadwal, pemakaman Paus Fransiskus digelar pada Sabtu pukul 10.00 waktu setempat. Dia akan dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore, Roma. Saat ini, jasad Paus disemayamkan di kapel Santa Marta.

Pemimpin-pemimpin negara dunia mengenang Paus sebagai sosok yang senantiasa berpihak pada kemanusiaan dan penuh dengan kerendahan hati.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencananya untuk mengevakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia. Prabowo mengatakan evakuasi bisa dilakukan dengan syarat semua pihak terkait menyetujuinya.

"Syaratnya adalah semua pihak harus menyetujui hal ini, kedua mereka (warga Gaza) di sini hanya sementara sampai pulih sehat kembali dan pada saat mereka pulih dan sehat kembali, kondisi Gaza sudah memungkinkan mereka harus kembali ke daerah mereka asal," ucapnya dalam keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (9/4/2025) dini hari, dikutip daridetikNews, Jumat (11/4/2025).

Keputusan Prabowo untuk mengevakuasi warga Gaza pun menimbulkan polemik. Salah satunya dari Pakar Hukum Internasional dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM), Fajri Matahati Muhammadin, SH, LL M, Ph D.

Fajri merespons bahwa rencana persis Prabowo sebenarnya belum diketahui rinciannya. Apakah itu hanya untuk bantuan medis dan bagaimana proses pengembalian warga Gaza setelah dari Indonesia.

"Maksudnya, sepaham saya ada 1.000 yang mau dibawa ke Indonesia untuk sementara mendapatkan penanganan medis. Sementara, artinya akan dikembalikan lagi (bukan permanen)," ucapnya kepada detikEdu, saat dihubungi Jumat (11/4/2025).

"Tapi, saya belum tahu: warga Palestina yang diungsikan ini maksudnya diambil dari luar atau dalam Gaza atau bagaimana, lalu berapa lama, dan bagaimana arrangement pengembaliannya (bagaimana, ke mana, dll.)," imbuhnya.

Berpotensi Menjadi Masalah Besar

Fajri menilai, rencana Prabowo sebenarnya ada baiknya, tapi lebih banyak buruknya. Terutama keterkaitan dengan isu lain, seperti Tarif Trump hingga menyoal penjajahan itu sendiri.

"Menurut saya rencana ini ada baiknya dan ada (banyak) buruknya. Baiknya, betul rakyat Palestina banyak sekali yang membutuhkan bantuan medis (tidak cuma 1.000). Andai Indonesia bisa memberi bantuan bagi lebih banyak, tentu akan lebih baik," ujarnya.

"Mungkin juga, kalau benar ini terkait dengan tawar-tawaran dengan Trump soal tarif, bisa jadi membantu menegosiasikan masalah tarif," tambahnya.

Ia menyebut, keburukan dari rencana ini yakni terkait dengan rencana zionis dan Trump. Rencana yang dimaksud adalah mengosongkan Gaza dan meminta negara-negara lain (termasuk Indonesia) untuk menampung warga Palestina.

Jika itu terjadi, menurutnya, akan semakin memberi ruang untuk para zionis sepenuhnya memiliki tanah tersebut. Dalam hal ini, Indonesia sudah pernah membuat statement menolak untuk mendukung rencana tersebut.

"Tapi kok langkah ini seperti satu langkah dari mendukung kebijakan Trump dan zionis tersebut. Nah, sekali lagi saya kurang tahu bagaimana arrangement untuk pengembaliannya 1.000 warga Palestina ini nanti," kata Dosen di Departemen Hukum Internasional tersebut.

"Maka ini akan jadi potensi masalah besar, misalnya nanti pemulangannya dipersulit lalu ditunda, lalu jangan-jangan malah ditambah lagi warga Palestina yang disuruh kita evakuasi 'sementara'," lanjutnya.

Potensi masalahnya, imbuh Fajri, yakni karena pemulangan ke Palestina wajib bekerja sama dengan zionis. Untuk membuat 'evakuasi sementara' menjadi 'evakuasi tetap' saat pemulangan, berpotensi dipersulit dan diulur-ulur.

"Dan kita ketahui zionis punya track record kuat bermain-main begini, apalagi punya dukungan dari Trump," imbuhnya.

Alih-alih merencanakan evakuasi 1.000 warga Palestina, Fajri menyebut lebih baik mengirim lebih banyak dokter dan tenaga medis Indonesia untuk membantu korban-korban di Palestina.

"Pikir saya, daripada kita menegosiasikan membawa 1.000 orang Palestina ke Indonesia untuk mengobati mereka di Indonesia, jauh lebih baik membawa 1.000 dokter dan tenaga medis Indonesia ke Palestina untuk mengobati mereka di sana," katanya.

Khawatir dengan Manipulasi Diplomasi

Menyoal rencana ini, lebih jauh, Fajri menjelaskan bahwa pengusiran paksa warga Palestina merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (Crime Against Humanity). Itu juga sekaligus kejahatan perang (War Crime) yang sudah terjadi selama berpuluh tahun.

Maka dari itu, terkait rencana evakuasi ini, ia khawatir dengan kemungkinan adanya manipulasi diplomasi.

"Zahirnya, langkah Pak Prabowo ini sekilas kelihatan bukan seperti mendukung kejahatan tersebut. Tapi saya khawatir dengan segala manipulasi diplomasi seperti ini, langkah ini akan 'termainkan' untuk turut mendukung kejahatan tersebut," tuturnya.

Secara umum, ketika ditanya apakah langkah Presiden Prabowo sudah tepat dalam merespons situasi di Gaza, ia menilai salah langkah.

"Salah langkah sekali kalau menurut saya," tutur Fajri.

(faz/pal)

Kebumen, Kompas.com — Suasana Ramadhan di Rutan Polres Kebumen pada Selasa (4/3/2025) terasa hangat meskipun berada di balik jeruji besi.

Sebanyak 31 tahanan yang beragama Islam berkumpul bersama aparat kepolisian untuk berbuka puasa, menciptakan momen yang tidak biasa di mana tahanan dan petugas makan bersama dalam sel tahanan.

Kasat Tahti Polres Kebumen, Iptu Tantowi, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mendekatkan pihak kepolisian dengan para tahanan, serta menyampaikan pesan moral dan kemanusiaan.

“Ramadhan adalah waktu yang tepat untuk berbagi, bukan hanya berbagi makanan, tetapi juga berbagi kebahagiaan dan kedamaian, termasuk dengan saudara-saudara kita yang sedang menjalani proses hukum,” ujarnya dalam keterangan resmi pada Rabu (5/3/2025).

Acara dimulai dengan tausiah singkat yang menyentuh hati, mengajak semua yang hadir untuk saling menghormati dan memaafkan.

Suasana khidmat tercipta saat doa bersama dilantunkan, membawa ketenangan meskipun dalam keterbatasan.

Setelah doa, semua menikmati hidangan sederhana yang telah disiapkan, tanpa ada sekat antara petugas dan tahanan.

Percakapan ringan mengalir, menciptakan suasana kekeluargaan yang jarang terjadi.

“Ini menjadi momen penting untuk membangun hubungan yang lebih humanis antara polisi dan masyarakat. Kami ingin menumbuhkan empati dan solidaritas, khususnya di bulan Ramadhan yang penuh berkah ini,” tambah Iptu Tantowi.

Bagi para tahanan, kegiatan ini merupakan pengingat akan makna kehidupan dan kesempatan untuk introspeksi diri.

Melalui tausiah dan pesan Kamtibmas yang disampaikan, mereka diajak untuk mengambil hikmah dari kasus hukum yang tengah dihadapi.

“Kami berharap, setelah bebas nanti, mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kami juga mengajak mereka menjaga komunikasi baik antar sesama penghuni rutan dan petugas, sehingga tercipta suasana harmonis,” jelasnya.

Iptu Tantowi menekankan bahwa tradisi buka bersama ini bukan sekadar rutinitas.

Ada pesan mendalam yang ingin disampaikan oleh Polres Kebumen:nilai kebersamaan, kasih sayang, dan saling memahami.

“Meskipun mereka berada dalam tahanan, mereka tetap manusia yang layak mendapatkan perhatian dan rasa hormat. Ramadhan mengajarkan kita untuk peduli pada sesama, tanpa memandang status,” ungkap salah satu petugas yang terlibat.

Di balik jeruji, hangatnya Ramadhan terasa lebih dekat.

Senyum para tahanan dan petugas yang saling bertegur sapa menjadi bukti bahwa nilai-nilai kemanusiaan tetap hidup, bahkan di tempat yang penuh keterbatasan.

KOMPAS.com - Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Hal inilah yang menjadi dasar bagi Dompet Dhuafa untuk memberdayakan para penghuni lapas di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Pondok Bambu, Jakarta Timur, melalui program Bina Santri Lapas (BSL) Lembaga Pelayan Masyarakat (LPM).

Program Bina Santri Lapas LPM merupakan wujud dari implementasi dana zakat yang diberikan oleh para muzakki. Lewat program ini, Dompet Dhuafa berupaya memberikan kontribusi empati kepada warga binaan.

Mereka dibekali dengan pelatihan mental spiritual, kemandirian, pembinaan kepribadian, hingga motivasi hidup yang lebih baik.

Sebelumnya, Dompet Dhuafa telah menjalin kerja sama dengan Rutan Kelas I Pondok Bambu pada Februari 2025. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dengan pihak ketiga untuk 2025, sekaligus pembukaan program rehabilitasi pemasyarakatan bagi warga binaan di rutan tersebut.

Direktur Mitra Pelaksanaan Program Bidang Sosial, Kemanusiaan, dan Dakwah Dompet Dhuafa, Ahmad Shonhaji, menyampaikan bahwa program Bina Santri Lapas LPM hadir untuk memberikan pembinaan dalam hal kepribadian dan kemandirian.

"Dompet Dhuafa berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat, termasuk warga binaan pemasyarakatan. Program Bina Santri Lapas hadir untuk memberikan penguatan spiritual serta membimbing mereka agar menjadi pribadi yang lebih baik," ujarnya dalam keterangan pers, Jumat (28/2/2025).

Apresiasi dari Rutan Kelas I Pondok Bambu

Kepala Rutan Kelas I Pondok Bambu, Nebi Viarleni mengapresiasi kerja sama semua pihak yang terlibat dalam memberikan pelayanan terbaik bagi warga binaan.

"Saya berharap kita dapat terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik. Tujuan dari pemasyarakatan bukan hanya hukuman, tetapi juga memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk memperbaiki diri, belajar, dan berkembang," ucapnya.

Selain di Rutan Kelas I Pondok Bambu, program Bina Santri Lapas LPM yang dijalankan Dompet Dhuafa juga telah hadir di 11 lembaga pemasyarakatan lainnya.

Pada 2024, lebih dari 1.087 orang menjadi santri binaan yang mendapatkan manfaat dari program tersebut.

Program Bina Santri Lapas LPM sudah berjalan sejak 2005 dan akan terus berlanjut dengan mengajak kolaborasi berbagai lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

Atas dedikasinya, program tersebut mendapatkan apresiasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh Novianto Sulastono mengusulkan agar dicari Pulau di Indonesia untuk menampung pengungsi Rohingya.

Imigrasi mengusulkan beberapa solusi terkait permasalahan pengungsi Rohingya di Indonesia.

"Solusi lainnya adalah penempatan ke negara ketiga dan pemulangan sukarela. Atau bisa juga mungkin dicarikan suatu pulau untuk bisa menampung mereka," kata Novianto dalam RDP dengan Komisi XIII DPR RI, Senin (24/2).

Novianto menjelaskan di Aceh, ada empat camp pengungsi Rohingya. Tersebar di Lhokseumawe, Aceh Timur, Mina Raya dan Kulee dengan total pengungsi 576 orang. Ia berpendapat pengungsi Rohingya masuk ke Aceh karena merupakan salah satu wilayah terdekat.

"Kemudian yang lain, dukungan kemanusiaan Aceh yang memiliki sejarah solidaritas dengan pengungsi Rohingya sejak Januari 2009. Masyarakat Aceh yang ramah, mereka memberikan bantuan kepada para pengungsi," katanya.

Ia mengatakan beberapa waktu lalu terjadi demonstrasi dari mahasiswa dan LSM terhadap keberadaan pengungsi Rohingya.

Novianto menilai demonstrasi terjadi karena kekhawatiran terhadap kedatangan pengungsi. Ia mengatakan masyarakat Aceh resah karena para beberapa pengungsi yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

"Kedua, adanya misinformasi yang diterima. Terdapat indikasi bahwa koordinasi telah menyebarkan misinformasi dan ujaran kebencian terhadap pengungsi Rohingya, sehingga memperburuk sentimen negatif kalangan masyarakat Aceh," katanya.

Ia mengatakan permasalahan pengungsi Rohingya di Aceh memerlukan kebijakan yang lebih tegas lagi.

Novianto menjelaskan penanganan pengungsi dari luar negeri memang sudah ada pedoman dalam Perpres 125 tahun 2016.

"Namun kiranya perlu dipertegas lagi siapa berbuat apa, dan apa yang harus dilakukan. Serta yang terpenting juga kami melihat disini anggaran masih belum jelas untuk penanganan pengungsi. Untuk itu mohon bisa menjadi perhatian," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imigrasi) Agus Andrianto mengungkapkan bahwa pemerintah telah melakukan transfer narapidana ke luar negeri sebanyak tiga kali sepanjang 2024.

Pemindahan dilakukan terhadap narapidana asal Australia, Filipina, dan Perancis setelah Indonesia menjalin kesepakatan dengan negara-negara tersebut.

“Tahun 2024 telah dilaksanakan tiga kali practical agreement dengan pemerintah Australia, Filipina, dan Perancis,” ujar Agus dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Rabu (19/2/2025).

Dari tiga kali kesepakatan tersebut, kata Agus, terdapat tujuh narapidana berstatus warga negara asing (WNA) yang dipindahkan ke negeri asalnya.

“Lima narapidana Australia, satu narapidana asal Filipina, dan satu narapidana asal Perancis,” jelas Agus.

Adapun lima orang yang dipulangkan ke Australia itu adalah narapidana kasus “Bali Nine”. Mereka dipindahkan pada 16 Desember 2024.

Sedangkan satu orang yang dipulangkan ke Filipina adalah terpidana mati kasus narkoba Mary Jane Veloso.

Agus menegaskan bahwa kesepakatan pemulangan narapidana berstatus WNA ini dilakukan atas dasar kemanusiaan.

Di samping itu, kerja sama ini juga bertujuan untuk menjaga hubungan Indonesia dengan negara-negara sahabat.

“Upaya ini dilakukan berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dan hal ini penting untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara sahabat, serta berdasarkan asas resiprokal di antara kedua negara,” kata Agus. “

Selain itu, hal ini juga demi kepentingan Indonesia melindungi warga negara Indonesia yang menjadi tahanan di luar negeri,” pungkasnya.

Vatikan -

Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan pentingnya membentuk jati diri anak. Megawati mengungkit Indonesia yang mempunyai Pancasila sebagai modal penting pembentukan jati diri anak-anak.

Megawati menyampaikan pesan ini saat berbicara sebagai panelis di World Leaders Summit on Children's Rights yang membahas hak-hak anak di Vatikan, Senin (3/2/2025). Megawati menyebut anak-anak harus mempunyai nilai-nilai toleransi hingga gotong royong.

"Di tengah berbagai persoalan di atas, salah satu modal penting dalam membentuk jati diri anak-anak kita adalah dengan menanamkan nilai-nilai toleransi, rasa hormat, saling sayang menyayangi dan gotong royong. Di Indonesia, nilai-nilai tersebut bersumber dari ideologi Pancasila dan sudah menjadi ideologi negara," kata Megawati.

Megawati menyebut Pancasila digali oleh Presiden pertama Sukarno. Megawati menyebut Pancasila merupakan persembahan bagi Indonesia serta dunia untuk terbebas dari penjajahan.

"Pancasila, ideologi negara kami, adalah dasar, falsafah, pandangan hidup, the way of life, dan cita-cita tata dunia baru yang damai, setara, dan berkeadilan. Pancasila digali oleh Bung Karno, Proklamator, Presiden Pertama RI, dan Bapak Bangsa kami sebagai persembahan bagi Indonesia dan juga sebenarnya untuk dunia agar terbebas dari imperialisme dan kolonialisme, seperti yang pernah beliau sebutkan saat menyampaikan suatu pidato yang penting di PBB pada tanggal 30 September 1966 yang dikenal dengan 'To Build The World A New'," kata Megawati.

"Terdiri dari lima sila, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, Peri Kemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Pancasila tumbuh sebagai dasar pendidikan kemanusiaan bagi anak-anak kita dan tentu juga dapat dipergunakan untuk diajarkan kepada anak anak," imbuhnya.

Di forum tersebut, sekali lagi Megawati menyinggung pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan kepribadian bangsa. Megawati yakin manusia yang memegang dan menerapkan Pancasila dapat menjadi pemimpin bangsa.

"Kami percaya bahwa menanamkan nilai-nilai Pancasila akan sangat penting di dalam membentuk kepribadian dan jati diri suatu bangsa. Mereka pasti akan menjadi pemimpin masa depan yang akan mengarungi dunia yang kompleks dan majemuk dengan berpegang teguh pada nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan, dan keadilan," kata Megawati.

(gbr/haf)

JALUR GAZA - Pejabat Hamas memperingatkan Israel bahwa penundaan pengiriman bantuan di Jalur Gaza dapat memengaruhi jadwal pertukaran tahanan.

?Penundaan dan kegagalan pendudukan Israel mematuhi aspek kemanusiaan dari perjanjian gencatan senjata, dengan tidak mengizinkan masuknya bahan bakar, tenda, karavan, dan peralatan berat, akan memengaruhi pelaksanaan perjanjian,? tegas seorang pejabat Hamas.

Sumber Hamas lainnya, yang mendapat informasi tentang negosiasi tersebut, mengatakan gerakan tersebut telah meminta para mediator ?untuk mewajibkan pendudukan (Israel) melaksanakan perjanjian dan tidak menciptakan? krisis lebih lanjut.

?Faksi-faksi perlawanan kecewa dengan penundaan dan kegagalan pendudukan (Israel) untuk mematuhi penerapan protokol aspek kemanusiaan,? tegas sumber tersebut.

Sumber itu menyatakan, ?Kami berharap para mediator dan penjamin kesepakatan gencatan senjata akan melakukan yang terbaik untuk memastikan Israel melaksanakan ketentuan kesepakatan dan memperkenalkan materi-materi ini.?

Sumber tersebut juga memperingatkan penundaan apa pun selanjutnya akan menyebabkan penundaan pembebasan tawanan Israel dari Gaza.

Kedua sumber tersebut menunjukkan menurut perjanjian tersebut, ?Israel harus mengizinkan masuknya bantuan dan pasokan kemanusiaan pada pekan pertama gencatan senjata.?

Lampiran protokol kemanusiaan tersebut memperjelas, ?200.000 tenda berperalatan lengkap, 60.000 karavan (rumah mobil) harus dibawa masuk, serta bahan bakar dan material dalam jumlah yang cukup untuk memulihkan fungsi rumah sakit, mengoperasikan toko roti dan stasiun air, serta membawa peralatan berat untuk membuka jalan dan melakukan perbaikan.?

Tim negosiasi Hamas yang tiba di Kairo pada Senin malam bertemu pada Rabu sore dengan pejabat intelijen Mesir di Kairo.

Mereka membahas mekanisme untuk melaksanakan ketentuan kesepakatan dan pengaturan pertukaran tahanan yang akan datang yang dijadwalkan hari ini (Kamis), dan Sabtu,? dengan mencatat pertemuan ini ?membuka jalan untuk memulai fase kedua? negosiasi antara Hamas dan Israel.

Dalam konteks yang sama, Hamas menunjukkan penduduk Jalur Gaza utara menderita bencana kemanusiaan besar akibat penghancuran besar-besaran rumah dan infrastruktur oleh tentara pendudukan Israel.

Ditambahkannya, realitas kemanusiaan di Gaza utara mengharuskan negara-negara Arab dan Islam serta masyarakat internasional memikul tanggung jawab mereka dengan menekan pendudukan Israel agar mempercepat laju pengiriman tenda dan rumah sementara, serta mengintensifkan masuknya bantuan dan pertolongan.

Gerakan tersebut mencatat upaya yang dilakukan untuk melindungi warga Palestina yang mengungsi dan mengirimkan tenda masih jauh dari yang dibutuhkan, mengingat luasnya kerusakan dan bencana kemanusiaan yang disebabkan Israel.

Jakarta -

Wamenlu RI Arrmanatha Ch. Nasir menyampaikan strategi penanggulangan terorisme saat menghadiri sidang debat terbuka DK PBB. Wamenlu juga memberikan dukungannya kepada Afrika dalam penanggulangan terorisme yang menjadi ancaman global.

"Terorisme terus menjadi ancaman global yang berdampak pada situasi keamanan dan menghambat pembangunan, termasuk di Afrika", ujar Wamenlu RI pada Sidang Terbuka di Dewan Keamanan PBB, dalan keterangannya, Kamis (23/1/2025).

Sidang DK PBB digelar pada (21/1) yang membahas mengenai penanggulangan terorisme di Afrika. Wamenlu menyampaikan upaya pemerintah Indonesia menangani terorisme, seperti mengedepankan prinsip 'national ownership' dan strategi 'soft approach' yang sejalan dengan Piagam PBB dan hukum internasional.

"Pengalaman Indonesia juga menunjukkan pentingnya mengatasi akar permasalahan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan", ujarnya.

Selain itu, salah satu faktor yang mendorong berkembangnya terorisme di era modern adalah akibat tingginya kesadaran masyarakat terhadap ketidakadilan dan kemanusiaan. Wamenlu lalu menyampaikan upaya mengatasi akar permasalahan terorisme di berbagai tingkatan, dari mulai tingkat nasional hingga tingkat global.

Di tingkat nasional, ia menyampaikan perlunya upaya mengedepankan dialog, toleransi, dan nilai-nilai moderasi. Ia juga menekankan pentingnya kebijakan terkait literasi digital, penyuluhan, serta kemampuan critical thinking untuk melindungi masyarakat dari ideologi berbahaya.

"Kebijakan nasional juga harus mencakup upaya menanggulangi aspek pendanaan dari terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan", ujar Arrmanatha.

Kemudian di tingkat kawasan, Wamenlu menegaskan perlunya mengedepankan mekanisme regional dalam upaya penanggulangan terorisme. Arrmanatha juga menyampaikan komitmen untuk mendukung inisiatif terkait di negara-negara Uni Afrika, diantaranya Nouackhott Process dan Accra Initiative.

Dukungan Indonesia kepada negara-negara Afrika selama ini dilakukan melalui program pembangunan kapasitas dalam kerangka Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation (JCLEC). "Dukungan ini mencerminkan komitmen Indonesia sebagai mitra Afrika yang dapat diandalkan", ujarnya.

Pada tingkat global, ia menyampaikan perlunya pertukaran informasi dan praktik terbaik (best practices) untuk meningkatkan upaya penanggulangan terorisme diantara aparat penegak hukum.

"Terorisme tidak mengenal batas. Oleh karena itu, kerja sama di tingkat global menjadi sangat penting," ujar Wamenlu RI.

Ia juga mengajak masyarakat internasional untuk mendukung Afrika dalam mengembangkan solusi untuk mengatasi masalah keamanannya sendiri, termasuk mencegah terorisme dan kejahatan terorganisir lintas negara.

Mengakhiri pernyataannya, Wamenlu RI menekankan pentingnya implementasi efektif Agenda 2063 Uni Afrika untuk mendukung transformasi Afrika menjadi kekuatan global di masa depan.

"Reformasi Dewan Keamanan PBB untuk memastikan representasi yang adil bagi Afrika merupakan langkah krusial dalam meningkatkan partisipasi Afrika di panggung global," ujarnya.

Diketahui, sidang debat terbuka DK PBB dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Aljazair, Ahmed Attaf. Selaku Presiden DK PBB bulan Januari, Aljazair menempatkan isu penanggulangan terorisme sebagai salah satu isu prioritasnya.

Pertemuan kali ini turut dihadiri oleh 10 (sepuluh) negara pada tingkat Menteri dan Wakil Menteri, antara lain Sierra Leone, Somalia, Panama, Rwanda, Angola dan Sudan Selatan.

Partisipasi Indonesia dalam Sidang Debat Terbuka DK PBB kali ini mencerminkan kesiapan Indonesia untuk berbagi pengalaman dalam bidang penanggulangan terorisme.

(yld/isa)

Libya saat ini dipimpin oleh dua pemerintahan yang saling bersaing — satu di Tripoli yang diakui PBB dan dipimpin oleh Abdul Hamid Dbeibah, serta satu lagi di Benghazi yang dipimpin oleh Osama Hammad.

Beirut (ANTARA) - Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia di Libya (NIHRL) menyeru para pihak yang terlibat konflik di Al Ajaylat, sekitar 100 kilometer sebelah barat Tripoli, untuk membuka koridor kemanusiaan yang aman, mengizinkan tim ambulans dan Palang Merah mengevakuasi warga serta memberikan bantuan kepada korban di zona perang.

“Berdasarkan laporan tentang pertempuran yang kembali terjadi antara Brigade Infanteri ke-103, yang dikenal sebagai Al-Salam, dengan kelompok bersenjata lain dari Al Ajaylat, organisasi hak asasi manusia (HAM) nasional Libya menuntut agar pihak-pihak yang berkonflik membuka koridor aman, mengizinkan tim ambulans dan Palang Merah untuk mengevakuasi warga sipil yang terjebak di zona konflik,” demikian bunyi pernyataan tersebut.

Pertempuran dilaporkan masih berlangsung di kawasan Ras Yusuf, Al-Jadida, dan Jinan Attia.

Organisasi HAM itu juga mengimbau seluruh warga dan penduduk di sekitar zona konflik untuk membatasi pergerakan, selalu berhati-hati, dan tetap di rumah, menjauhi jendela serta dinding luar bangunan, hingga situasi stabil.

Libya saat ini dipimpin oleh dua pemerintahan yang saling bersaing — satu di Tripoli yang diakui PBB dan dipimpin oleh Abdul Hamid Dbeibah, serta satu lagi di Benghazi yang dipimpin oleh Osama Hammad.

Libya mengalami konflik berkepanjangan setelah pemimpinnya, Muammar Gaddafi, digulingkan dan dibunuh pada tahun 2011.

Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi kebuntuan antara otoritas di Tripoli di bagian barat dan otoritas di timur, yang didukung oleh Tentara Nasional Libya di bawah komando Marsekal Khalifa Haftar.

Pada tahun 2021, Forum Dialog Politik Libya yang disponsori PBB di Jenewa memilih otoritas eksekutif transisi untuk menjalankan negara hingga pemilihan umum, yang dijadwalkan pada Desember 2021 namun pesta demokrasi itu tidak pernah terlaksana.

Sumber: Sputnik-OANA

Penerjemah: Primayanti
Editor: Muhammad Yusuf
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengatakan kegiatan sosial membutuhkan kepastian hukum. Hal itu untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, kredibilitas, keberlangsungan kegiatan, perlindungan hukum dan manfaat yang lebih luas.

"Budaya gotong-royong dan musyawarah menjadi fondasi kepedulian terhadap sesama dan merupakan bagian integral dalam kehidupan masyarakat Indonesia," kata Rerie, sapaan akrab Lestari, dalam keterangannya, Kamis (12/12/2024).

Hal ini ia sampaikan dalam sambutannya pada diskusi daring bertema Mewadahi Kedermawanan Sosial (Filantropi) dalam Bingkai Hukum, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (11/12) kemarin.

Pada November lalu, ujar Lestari, Charities Aid Foundation (CAF) mempublikasikan laporan tahunan tentang World Giving Index 2024 atau indeks kedermawanan dunia. Dalam publikasi tersebut, untuk ketujuh kalinya secara beruntun Indonesia dinobatkan sebagai negara paling dermawan.

Berdasarkan survei terhadap 145.000 responden di 142 negara itu, Indonesia mencapai skor Indeks Kedermawanan Dunia sebesar 74 poin, melampaui Kenya (63 poin) dan Singapura (61 poin). Menurut Rerie indeks kedermawanan sosial yang tinggi melekat dengan konteks sosial budaya suatu negara.

"Permasalahan muncul, pelaksanaan sejumlah bentuk kepedulian sosial itu kerap terbentur belum adanya peraturan yang mengakomodasinya," imbuhnya.

Berhadapan dengan berbagai tantangan itu, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, filantropi memerlukan bingkai hukum yang tepat untuk mewujudkan kepedulian sosial masyarakat.

Sebagai informasi, diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoetri. S.H., L.LM (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Laode Taufik (Pelaksana Tugas Direktur Potensi dan Sumber Daya Sosial, Kementerian Sosial), Hamid Abidin (Koordinator Aliansi Filantropi untuk Akuntabilitas), dan Sita Supomo (Direktur Eksekutif Indonesia untuk Kemanusiaan / IKA) sebagai narasumber.

Hadir pula Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum (Pakar Hukum Tata Negara Universitas Pasundan) sebagai penanggap.

(anl/ega)