JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan, wibawa lembaga negara diserang setelah rombongan Komnas HAM Papua ditembaki kelompok kriminal (KKB) bersenjata di di Teluk Bintuni, Papua Barat, Minggu (27/4/2025).

Padahal, Komnas HAM Papua tengah tengah membantu pencarian Kasat Reskrim Polres Bintuni, Iptu Tomi Marbun, yang hilang di Sungai Rawara, Distrik Moskona.

"Serangan KKB tersebut bukan hanya serangan terhadap individu, namun juga terhadap wibawa negara," kata TB Hasanuddin lewat keterangan tertulisnya, Selasa (29/4/2025).

"Kita tidak boleh membiarkan ini berulang. Perlindungan terhadap petugas negara, termasuk Komnas HAM, adalah prioritas," sambungnya menegaskan.

Menurutnya, aksi penembakan oleh KKB di Teluk Bintuni sudah mengganggu kerja lembaga negara dan tak boleh lagi ditoleransi.

Tegasnya, penembakan terhadap rombongan Komnas HAM Papua tersebut telah mengancam nyawa dan wibawa negara.

"Ini jelas tindakan brutal yang mengancam kerja lembaga negara. Pemerintah harus bertindak tegas," kata TB Hasanuddin.

Sudah Dievakuasi

Diketahui, Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey bersama rombongan ditembak oleh KKB.

Penembakan terjadi saat melakukan pencarian terhadap Kasat Reskrim Polres Bintuni, Iptu Tomi Marbun, yang hilang di Sungai Rawara, Distrik Moskona, Teluk Bintuni, Papua Barat.

Menurut Frits, sebagai Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, dirinya dilibatkan dalam tim untuk mencari Iptu Tomi Marbun yang hilang selama empat bulan itu.

Pasca penembakan, Frits dan tim langsung dievakuasi ke lokasi yang aman, yakni di Distrik Moskona.

Komnas HAM Menyayangkan

Komnas HAM sendiri menyayangkan peristiwa penembakan jajarannya yang diduga dilakukan KKB di Teluk Bintuni, Papua Barat, Minggu (27/4/2025).

"Kami tentu menyayangkan peristiwa itu terjadi," ucap Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM Anis Hidayah dilansir dari Antara, Senin (28/4/2025).

Anis mengatakan, Komnas HAM telah berkoordinasi dengan Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey yang menjadi korban dari insiden penembakan tersebut.

"Kemarin kami langsung melakukan koordinasi dengan Pak Frits dan Pak Frits sudah dievakuasi di tempat yang aman, kemudian juga akan melanjutkan evakuasi dan perjalanan kembali ke Jayapura," ujar Anis.

Komnas HAM, dikatakannya terus mendorong semua pihak untuk tidak menggunakan pendekatan kekerasan dalam situasi apapun. Terutama dalam menanggapi situasi yang terjadi di Papua.

Anis juga mendorong aparat penegak hukum untuk bekerja lebih efektif dalam menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran hak asasi yang terjadi di Papua.

"Karena kita semua menginginkan agar tanah yang damai itu terjadi di Papua, sebagaimana cita-cita kita bersama," kata Anis.

JAKARTA, iNews.id - Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey ditembaki kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, Minggu (27/4/2025). Penembakan terjadi saat dia ikut bergabung dalam misi kemanusiaan Operasi Alpha Bravo Moskona 2025 untuk pencarian Iptu Tomi Marbun, mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni yang hilang saat mengejar KKB akhir tahun lalu.

Operasi besar-besaran ini melibatkan 510 personel gabungan selama 14 hari, mulai 20 April hingga 3 Mei 2025. Penembakan terjadi saat rombongan berada di Kali Meyah, Distrik Moskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni.

Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey mengatakan, awalnya pada Minggu pagi dia bersiap akan memimpin ibadah dan ke sungai untuk MCK. Saat menuju ke sungai, dia ditemani empat anggota TNI-Polri.

Seketika terdengar bunyi rentetan tembakan dari arah seberang sungai sehingga mereka langsung berlindung. Anggota TNI-Polri kemudian memberikan tembakan perlindungan saat mereka kembali ke camp.

"Kami berlima bersyukur bisa selamat. Kami empat kali ditembak, syukur dapat perlindungan dari anggota Brimob yang melakukan tembakan balasan," ujar Frits Ramandey kepada awak media dikutip Senin (28/4/2025).

Menurutnya di kamp tempat pemusatan personel Operasi AB Moskona 2025 tersebut juga terdapat Kapolda Papua Barat Irjen Pol Jhonny Edison Isir.

Selanjutnya, tim gabungan memberikan tembakan balasan ke arah sumber tembakan dari KKB. Seusai kejadian penembakan, dia dievakuasi petugas gabungan ke Distrik Moskona, Teluk Bintuni.

Diketahui, saat kejadian Mabes Polri dan Papua Barat sedang olah tempat kejadian perkara (TKP) di Kali Rawara, Kampung Meyah Lama, Distrik Moskona Barat, Teluk Bintuni. Ini merupakan tempat terakhir Iptu Tomi Samuel Marbun diduga hilang.

Sebelumnya, Kasubbid Dokidenkrim Pusident Bareskrim Polri Adek Candra mengatakan, proses olah TKP juga dilakukan dengan identifikasi menggunakan drone. Alat itu digunakan untuk menggambarkan situasi di lapangan.

"Kami telah mengecek menggunakan drone untuk mendapatkan gambaran situasi di lapangan. Hasilnya akan kami kembangkan untuk investigasi lebih lanjut," ujar Adek Candra dalam keterangannya, Sabtu (26/4/2025).

Sementara Direktur Kriminal Umum Polda Papua Barat Kombes Nuvia Jaya mengungkapkan, olah TKP dilakukan untuk persiapan rekonstruksi kejadian. Proses rekonstruksi nantinya juga akan menempatkan rekan-rekan Iptu Tomi saat bertugas sebelum dilaporkan hilang.

Editor: Donald Karouw

JAYAPURA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua, Frits Ramandey, bersama empat anggota kepolisian selamat dari serangan tembakan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pada Minggu (27/4/2025) sekitar pukul 07.10 WIT.

Penembakan terjadi saat Frits dan rombongan hendak mandi di Sungai Rawara, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat.

Sebagai Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits terlibat dalam operasi pencarian dan rekonstruksi hilangnya Kasat Reskrim Polres Bintuni, Iptu Tomi Marbun, yang sebelumnya dinyatakan hilang pada 18 Desember 2024 saat operasi penangkapan KKB di wilayah tersebut.

Frits menceritakan, sekitar pukul 06.00 WIT, ia bersama empat anggota kepolisian turun dari camp tempat mereka menginap menuju Sungai Rawara.

“Pada pagi hari Minggu, saya ditemani oleh empat anggota polisi turun dari camp ke Sungai Rawara untuk MCK (mandi, cuci, kakus), karena mau persiapan ibadah pagi di camp,” jelasnya dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Minggu malam.

Setelah selesai, Frits sempat mengambil gambar aliran Sungai Rawara yang deras.

“Setelah saya mengambil gambar, tepatnya jam 07.10 WIT, lalu dari seberang sungai kami ditembak dari seberang sungai,” ungkapnya.

“Kami ada lima orang, yakni saya dan empat orang anggota kepolisian, sebanyak empat kali,” sambung dia.

Serangan mendadak itu membuat Frits dan keempat anggota kepolisian refleks berlari menyelamatkan diri.

“Setelah itu, anggota Brimob yang ada di sekitar langsung melakukan tembakan balasan guna melindungi kami, sehingga bisa lari menyelamatkan diri,” ujarnya.

Frits menambahkan, dirinya segera kembali ke camp untuk mengamankan diri.

“Di camp tidak hanya saya, ada juga Kapolda Papua Barat, Jhonny Isir, yang juga ada di sekitar lokasi camp,” tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, Iptu Tomi Marbun dikabarkan hanyut saat hendak menyeberangi Sungai Rawara, Kampung Meyah Lama, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni, pada 18 Desember 2024, saat operasi penangkapan terhadap KKB.

Operasi pencarian Iptu Tomi Marbun kini dipimpin langsung Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Jhony Isir, dengan melibatkan ratusan personel dari SAR Brimob, Pengamanan Brimob, dan Polres Teluk Bintuni.

JAYAPURA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua, Frits Ramandey, bersama rombongan ditembak oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) saat ikut melakukan pencarian terhadap hilangnya Kasat Reskrim Polres Bintuni, Iptu Tomi Marbun, di Sungai Rawara, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, Minggu (27/4/2025).

Ketua Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, bersama rombongan ikut melakukan pencarian terhadap Iptu Tomi Marbun yang hilang pada 18 Desember 2024.

Saat itu, Frits bersama rombongan menginap di sebuah kamp yang berada tak jauh dari Sungai Rawara, lokasi Iptu Tomi Marbun diduga hilang dan tenggelam.

Sekitar pukul 07.10 WIT, Frits bersama empat anggota kepolisian hendak turun ke Sungai Rawara.

Tiba-tiba, dia bersama empat anggota polisi ditembaki oleh KKB dari arah seberang sungai.

“Puji Tuhan kami selamat dari penembakan tersebut,” ungkapnya saat dihubungi Kompas.com, Minggu malam.

Frits menambahkan, kehadiran dan keterlibatan Komnas HAM Papua dalam tim adalah ikut melakukan pencarian dan rekonstruksi terhadap hilangnya Iptu Tomi Marbun yang sudah memasuki 4 bulan ini.

Dari penembakan itu, tim pengamanan Brimob yang tak jauh dari lokasi langsung melakukan penembakan balasan.

Alhasil, Frits dan keempat rekannya bisa lari dan menyelamatkan diri dari KKB yang melakukan penyerangan tersebut.

Pasca penembakan itu, Frits bersama rekan-rekannya dievakuasi oleh tim Brimob ke lokasi yang lebih aman guna menghindari adanya tembakan dari KKB.

“Saya sudah dievakuasi ke Distrik Moskona,” ujarnya.

Pencarian Tomi Marbun

Perlu diketahui bahwa Ketua Komnas HAM Papua sejak Senin (21/4/2025) sudah berada di Kabupaten Teluk Bintuni dan lanjut ke Distrik Moskona serta Mayerga.

Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki satu hari dan tiba di lokasi kejadian, di mana Iptu Tomi Marbun diduga mengalami musibah dan hilang.

Frits bersama tim pencarian Iptu Tomi Marbun berada di lokasi kejadian dari Selasa (22/4/2025) untuk melakukan pencarian dan rekonstruksi hingga Minggu (27/4/2025).

Diberitakan sebelumnya bahwa Iptu Tomi Marbun dikabarkan hanyut saat hendak menyeberang Sungai Rawara, Kampung Meyah Lama, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, pada 18 Desember 2024.

Iptu Tomi Marbun dinyatakan hilang di tengah operasi penangkapan KKB di wilayah tersebut.

Kini, operasi pencarian Iptu Tomi Marbun dipimpin langsung oleh Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Jhony Isir, bersama ratusan personel dari SAR Brimob, Pengamanan Brimob, dan Polres Teluk Bintuni.

JAYAPURA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) Perwakilan Papua, Frits Ramandey, bersama rombongan ditembak oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) saat melakukan pencarian terhadap Kasat Reskrim Polres Bintuni, Iptu Tomi Marbun, yang hilang di Sungai Rawara, Distrik Moskona, Teluk Bintuni, Papua Barat, pada 18 Desember 2024.

Penembakan ini terjadi saat Frits Ramandey bersama rombongan menginap di salah satu kamp di pinggiran Sungai Rawara, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat.

“Sekitar pukul 7.10 WIT saya bersama dengan empat orang teman turun ke sungai, tetapi tiba-tiba kami ditembaki dari arah seberang sungai oleh KKB," jelasnya saat dikonfirmasi Kompas.com, Minggu sore.

Menurut Frits, sebagai Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, dirinya dilibatkan dalam tim untuk mencari Iptu Tomi Marbun yang hilang selama 4 bulan itu.

"Kami hadir Komnas HAM, untuk melakukan rekonstruksi hilangnya Iptu Tomi Marbun di Sungai Rawara," jelasnya.

Pasca penembakan, Frits dan tim langsung dievakuasi ke lokasi yang aman, yakni di Distrik Moskona.

"Ia saya sudah dievakuasi," ungkapnya.

Dari data yang dihimpun Kompas.com, saat penembakan yang dilakukan oleh KKB, tim Brimob tidak jauh dari lokasi, sehingga melakukan penembakan balasan.

Diberitakan sebelumnya bahwa kegiatan pencarian ini dipimpin langsung oleh Kapolda Papua, Irjen Pol Jhony Isir, dengan melibatkan ratusan personel gabungan.

Personel gabungan yang dilibatkan ikut melakukan pencarian terhadap Iptu Tomi Marbun adalah 60 SAR personel Brimob, 50 personel pengamanan Brimob, dan 10 personel Polres Bintuni.

Seluruh personel ini bergerak dengan berjalan kaki menyelusuri setiap sektor secara menyeluruh, guna mencari Iptu Tomi Marbun yang diduga hilang di Sungai Rawara, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta tetap memprioritaskan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam menangani kekerasan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di wilayah Papua.

Sebelumnya, insiden kekerasan oleh kelompok separatis yang menewaskan 12 warga pendulang emas di Yahukimo.

Selain itu, kasus kekerasan juga menimpa guru dan tenaga kesehatan di wilayah yang sama.

"Peristiwa memilukan ini tentu kembali menggugah kesadaran kita bersama bahwa perlindungan HAM harus menjadi prioritas utama, di manapun dan kepada siapapun, termasuk di Papua yang adalah bagian dari NKRI,” kata Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira, saat dikonfirmasi, Rabu (16/4/2025).

Menurut Hugo, insiden di Yahukimo ini menjadi alarm bagi pemerintah dalam menjamin keamanan dan keselamatan seluruh masyarakat di tanah Papua.

“Kejahatan yang dilakukan KKB tidak boleh dibiarkan terus-menerus terjadi. Negara harus menjamin masyarakat di Papua bisa hidup dengan tenang dan damai yang menjadi hak mereka,” kata Hugo.

Politikus PDI-P itu pun mengingatkan pemerintah untuk tidak menganggap sepele kasus-kasus pembunuhan warga sipil di wilayah rawan konflik seperti Papua.

Pemerintah harus membuktikan kemampuan untuk menjamin keamanan dan keselamatan setiap warga negara.

"Kekerasan terhadap warga sipil, terlebih di daerah konflik, tidak boleh dianggap sebagai kejadian biasa. Ini merupakan ujian bagi negara dalam menjalankan mandatnya untuk melindungi setiap warga tanpa kecuali, termasuk di wilayah yang penuh tantangan seperti Papua," pungkas dia.

Sebelumnya diberitakan, tragedi kemanusiaan di Yahukimo, Papua Pegunungan, semakin memprihatinkan.

Hingga Minggu (13/4/2025) lalu, sebanyak 13 jenazah korban pembantaian oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) ditemukan oleh tim gabungan Satgas Operasi Damai Cartenz 2025, Polres Yahukimo, dan TNI.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2025, Brigjen Faizal Ramadhani, dalam keterangannya menyatakan bahwa 12 jenazah telah berhasil diidentifikasi, sementara satu lainnya masih menunggu proses evakuasi karena kendala cuaca.

“Kami tidak akan berhenti bekerja semaksimal mungkin. Para pelaku akan terus kami kejar dan ditindak tegas sesuai hukum. Aksi keji terhadap warga sipil ini tidak bisa ditoleransi,” tegas Faizal.

Pembantaian ini dilakukan KKB yang menamakan diri Kodap XVI Yahukimo dan Kodap III Ndugama selama tiga hari, sejak 6 hingga 8 April 2025, terhadap warga yang bekerja sebagai pendulang emas ilegal.

PAPUA - Sekjen LSM Sekber Papua Peduli Kemanusiaan, Pendeta Benny Naraha meminta semua pihak, utamanya anak muda Papua agar tak mudah terprovokasi dengan isu-isu HAM yang sering dilempar oleh kelompok separatis Papua merdeka secara masif hanya untuk mendapat simpatik dan dukungan.

Hal itu ia ungkapkan menyikapi insiden penembakan dan penyerangan terhadap masyarakat sipil yang belum lama ini terjadi berbagai wilayah Papua.

Benny memahami jika kemarahan dirasakan karena yang menjadi korban penyerangan oleh para Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) adalah para guru dan nakes yang merupakan pekerjaan terhormat dan seharusnya dilindungi.

"Emosi boleh tapi jangan sampai emosi mengendalikan kita. Harus kita yang mengendalikan emosi. Jangan sampai kejahatan dibalas dengan kejahatan," kata Benny di Jakarta, Rabu (26/3/2025).

Menurutnya, seluruh pihak sebaiknya memercayakan kasus ini kepada penegak hukum untuk mengusut tuntas. Ia yakin aparat kepolisian bakal mengungkap kasus penyerangan oleh para KKB ini mengingat yang pelaku lakukan jelas melanggar hak asasi manusia. "Saya yakin sebenarnya kasus di Papua ini bisa diselesaikan dan tidak susah," kata Benny.

Benny menegaskan, tindakan yang dilakukan KKB di Kabupaten Yahukimo jelas melanggar hak asasi manusia. Apalagi, korbannya adalah guru dari luar Papua yang memutuskan mengabdi di pedalaman Papua demi mengajar generasi muda.

"Apapun alasannya, tindakan mereka itu sangat melanggar HAM. Guru itu harusnya dihormati, mereka itu bisa tulis dari siapa? dari guru, tapi kenapa guru diserang.

Perjuangan guru itu tidak gampang, Orang Asli Papua saja tidak semua mau mengajar di pedalaman, tetapi mereka itu yang sudah rela datang ke pedalaman Papua hanya untuk mengajar punya niat tulus dan ikhlas malah menjadi korban," tuturnya.

Di sisi lain, ia meminta para pemuka agama di Papua untuk terus menyuarakan pesan-pesan perdamaian agar situasi di Papua kembali kondusif.

"Kepada para pendeta khotbah agar terus menyampaikan hukum kasih bukan hukum rimba. Kasih pandangan yang baik jangan kita terhanyut dan terdiam dan bisu untuk menyuarakan kebenaran," ujar Benny.

Terlebih berkaca dari agamanya, pihaknya menyakini tidak ada ajaran kekerasan di agama manapun. Karenanya ia meminta agar Papua tetap diberkati.

Benny berharap pemerintah pusat mau membuka dialog dengan warga dan tokoh masyarakat di Papua sebagai salah satu upaya untuk menghentikan konflik.

"Harapan kedepan agar pemerintah pusat mau mengajak dan buka ruang dialog dgn masyarakat Papua lebih byk, Ibaratnya ini kan antara orang tua dan anak. Wajarlah orang tua mendengar anaknya meskipun ada yang tanda kutip nakal karena tidak diperhatikan," ucapnyanya.

Jakarta -

Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengecam aksi kekerasan yang menimpa guru, tenaga Kesehatan (nakes), hingga warga oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Yahukimo, Papua Pegunungan. Hetifah mengatakan pembunuhan tehadap guru hingga nakes adalah pelanggaran hak asasi manusia.

"Mengecam tindakan kekerasan dan pembunuhan yang menimpa guru dan tenaga kesehatan di Papua sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kami sangat prihatin dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban serta komunitas pendidikan dan kesehatan yang terdampak," kata Hetifah kepada wartawan, Senin (24/3/2025).

Hetifah mendorong pemerintah pusat meningkatkan perlindungan bagi masyarakat di Yahukimo. Hetifah mengusulkan penempatan personel tambahan di daerah rawan.

"Mendorong kepada pemerintah dan aparat keamanan untuk meningkatkan perlindungan bagi guru dan tenaga kesehatan di daerah rawan konflik, dan mengusulkan penempatan personel keamanan di wilayah-wilayah rawan untuk mencegah kejadian serupa," katanya.

Hetifah ingin para guru, nakes hingga masyarakat saat bekerja tak merasa khawatir. Hetifah juga mendesak pemerintah untuk melakukan pendekatan secara holistik.

"Mendorong pemerintah, khususnya kementerian bidang pendidikan, kementerian kesehatan, dan aparat keamanan, untuk memastikan keselamatan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, dengan menempatkan mereka di lingkungan yang lebih aman dan kondusif sesuai dengan kebijakan penugasan yang tepat," kata Hetifah.

"Mendesak pemerintah untuk melakukan pendekatan holistik dalam penyelesaian konflik di Papua, tidak hanya menggunakan pendekatan keamanan, tetapi juga pendekatan dialog dan kesejahteraan melalui pendidikan yang berkualitas, fasilitas kesehatan yang memadai, dan pembangunan ekonomi yang inklusif," tambahnya.

Politikus Partai Golkar ini juga mendorong adanya peningkatan anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan di Papua. Hetifah ingin adanya jaminan keamanan di daerah konflik.

"Mendorong penguatan regulasi dan peningkatan anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan di Papua, termasuk alokasi dana untuk perlindungan tenaga pendidik dan kesehatan, serta mengkaji kemungkinan regulasi baru atau revisi kebijakan guna memberikan jaminan keamanan bagi mereka yang bertugas di daerah konflik," kata Hetifah.

Untuk diketahui, pada Jumat (21/3), sekelompok KKB membakar gedung sekolah hingga rumah guru di Kampung Anggruk, Distrik Anggruk, Yahukimo. Tercatat 10 orang yang terdiri dari guru, tenaga kesehatan dan warga menjadi korban.

Dikutip dari keterangan tertulis Divisi Humas Polri, Senin (24/3), korban tewas satu orang, luka ringan empat orang, luka berat tiga orang dan korban lainnya dua orang yang merupakan warga asli Yahukimo. Polri menyebut serangan ini keji karena menyasar pihak-pihak yang justru mengabdikan diri untuk kemajuan Papua Pegunungan.

"Ini adalah tindakan biadab dan sangat keji. Para guru dan tenaga medis itu bukan militer, mereka adalah pendidik yang mengabdikan diri untuk anak-anak Papua," tegas Kepala Operasi Damai Cartenz 2025, Brigjen Faizal Ramadhani, dalam rilis Humas Polri.

Evakuasi para korban dilakukan tim gabungan TNI di bawah Kogabwilhan, dan Polri di bawah Satgas Operasi Damai Cartenz 2025, juga Polda Papua. Evakuasi yang hanya dapat dilakukan melalui udara ini dilakukan pada Minggu (23/3).

Simak Video: Momen TNI-Polri Evakuasi Korban Serangan KKB di Distrik Anggruk

(dwr/rfs)

Jakarta -

Komisi III DPR RI mendorong agar Komnas HAM dilibatkan dalam mengusut kasus hilangnya mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni Iptu Tomi Samuel Marbun saat operasi penangkapan kelompok kriminal bersenjata (KKB). Komisi III DPR juga menyayangkan pencarian Iptu Tomi sempat dihentikan.

Anggota Komisi III DPR, Gilang Dhielafararez mendesak agar pencarian terhadap Iptu Tomi terus dilanjutkan hingga ditemukan. Menurutnya, penghentian pencarian tanpa hasil yang jelas adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) dan hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi.

"Negara tidak boleh tinggal diam ketika salah satu abdinya hilang dalam tugas. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum, dan negara tidak boleh abai terhadap mereka yang hilang dalam tugas negara," kata Gilang Dhielafararez dalam keterangannya, Rabu (19/5/2025).

Gilang menilai penghentian pencarian Iptu Tomi tidak memberikan keadilan bagi pihak keluarga korban. Dia berharap Polri memberikan perlindungan bagi setiap anggota polisi dalam menjalankan tugas.

"Penghentian pencarian Iptu Tomi adalah ketidakadilan bagi keluarganya. Hak asasi manusia harus ditegakkan dan Polri wajib memberikan perlindungan bagi personelnya dalam setiap tugas yang mereka kerjakan," katanya.

Lebih lanjut, Gilang menyebut Polri juga bertanggung jawab memberikan kejelasan kepada pihak keluarga korban. Apalagi istri Iptu Tomi juga terus menaruh harapan bahwa suaminya masih dalam kondisi selamat dan khawatir tengah berjuang sendirian bertahan hidup di luar sana.

"Apalagi dari pernyataan istri yang bersangkutan, anaknya yang masih kecil terus menanyakan keberadaan Iptu Tomi. Setiap anggota Polri saya yakin pasti punya beban moral yang sama saat bertugas meninggalkan keluarga," papar Gilang.

Selain itu, Gilang meminta Komnas HAM agar dilibatkan dalam investigasi kasus hilangnya Iptu Tomi. Dia ingin memastikan tidak ada pelanggaran hak asasi dalam kasus ini.

"Aparat penegak hukum wajib memberikan informasi yang transparan dan terbuka kepada keluarga korban. Hak keluarga untuk mendapatkan kejelasan tentang nasib anggota keluarganya harus dihormati dan tidak boleh diabaikan oleh negara," urainya.

"Pemerintah juga harus memastikan bahwa keluarga dan saksi-saksi yang terlibat dalam kasus ini tidak mengalami tekanan atau ancaman. Negara tidak boleh meninggalkan atau abai terhadap nasib putra terbaik bangsa," tegas Gilang.

Diketahui, Iptu Tomi dilaporkan hanyut di Kali Rawara, Kampung Meyah Lama, Distrik Moskona Barat pada 18 Desember 2024. Iptu Tomi saat itu memimpin operasi penangkapan anggota KKB, Marthen Aikinggin yang merupakan DPO kasus pembunuhan.

Operasi penangkapan KKB saat itu masih berlanjut hingga pelaku tewas saat baku tembak dengan aparat. Sementara kabar keberadaan Iptu Tomi belum juga diketahui.

Sementara itu, Kapolda Polda Papua Barat Johnny Eddizon Isir mengaku pihaknya sudah berupaya maksimal melakukan pencarian. Dia turut membantah dugaan sabotase di balik hilangnya Iptu Tomi.

"Saya ingin menyampaikan bahwa kami menepis ada dibilang sabotase. Kami tepis dengan keras bahwa tidak ada terjadi sabotase terhadap Iptu Tomi Marbun," kata Johnny.

(hsr/hsr)

Jakarta -

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengusulkan tujuh narapidana kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua mendapat amnesti. Anggota Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira mengatakan KKB yang mendapat amnesti adalah KKB non kombatan.

Awalya, Andreas menyebut Kemenkum memverifikasi napi yang akan mendapat amnesti. Kemudian, Presiden yang memutuskan.

"Ya memang Kemenkum bertugas untuk melakukan verifikasi kemudian melaporkan kepada Presiden. Karena hak prerogatif untuk keputusan Amnesti ada pada presiden," ujar Andreas Hugo, Minggu (23/2/2025).

Andreas Hugo menyebut, berdasarkan pembahasan dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimpas), KKB yang mendapat amnesti adalah KKB non kombatan.

"KKB bersenjata memang masuk kategori tidak diusulkan. Sementara, KKB non Kombatan, masuk kategori yang bisa diusulkan," katanya.

Sebelumnya, Menkum Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya sudah melapor ke Presiden Prabowo Subianto terkait usulan pemberian amnesti kepada 7 anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua yang ada di Lapas Makassar. Usulan itu dilaporkan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

"Saya sudah laporkan ke Bapak Presiden lewat Mensesneg dan juga kepada Pak Seskab bahwa ada usulan untuk menambah, memberi amnesti kepada KKB sebanyak tujuh orang yang ada di Makassar," kata Supratman saat acara Pengayoman Run 2025 di Jakarta, dilansir Minggu (23/2/2025).

Supratman mengatakan tujuh narapidana yang diusulkan untuk diberikan amnesti tidak termasuk dalam daftar 19.337 narapidana yang lolos verifikasi dan asesmen pemberian amnesti tahap awal. Pemberian amnesti tahap awal sedianya diberikan kepada narapidana dengan salah satu kategorinya ialah narapidana makar tanpa senjata.

"Karena itu nanti pengusulannya secara terpisah," ucapnya.

Supratman menekankan keputusan pemberian amnesti kepada tujuh narapidana anggota KBB ada di tangan Prabowo.

"Keputusannya ada di tangan Presiden," kata Supratman.

Simak juga Video soal Wacana Amnesti Bagi KKB Papua, Yusril: Kami Sangat Hati-Hati

(aik/gbr)

Tujuh orang yang bersenjata di lapas Makassar itu telah membuat surat pernyataan, dan akan mendeklarasikan untuk kembali ke pangkuan NKRI

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya telah menyampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto terkait adanya usulan narapidana (napi) anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) untuk diberi amnesti.

Hal tersebut, kata dia, disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

"Saya sudah laporkan ke Bapak Presiden lewat Mensesneg dan juga kepada Pak Seskab bahwa ada usulan untuk menambah, memberi amnesti kepada KKB sebanyak tujuh orang yang ada di Makassar," kata Supratman saat acara Pengayoman Run 2025 di Jakarta, Minggu.

Adapun narapidana anggota KKB yang diusulkan untuk diberikan amnesti merupakan tujuh narapidana yang ditahan di lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Makassar, sebagaimana usulan yang disampaikan oleh anggota Komisi XIII DPR RI saat rapat bersama Menkum RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (17/2).

Dia mengatakan bahwa tujuh narapidana yang diusulkan untuk diberikan amnesti itu tidak termasuk dalam daftar 19.337 narapidana yang lolos verifikasi dan asesmen pemberian amnesti tahap awal.

Di mana, pemberian amnesti tahap awal sedianya diberikan kepada narapidana dengan salah satu kategorinya ialah narapidana makar tanpa senjata.

"Karena itu nanti pengusulannya secara terpisah," ucapnya.

Untuk itu, dia menekankan keputusan pemberian amnesti kepada tujuh narapidana anggota KBB yang diusulkan tersebut pada akhirnya berada di tangan presiden.

"Keputusannya ada di tangan Presiden," kata dia.

Sebelumnya, anggota Komisi XIII DPR RI Tonny Tesar mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pula pemberian amnesti kepada narapidana yang merupakan anggota KKB.

Dia mengaku sempat berkunjung ke salah satu lapas di Makassar dan menemukan tujuh orang tahanan anggota KKB yang telah menyatakan diri akan kembali kepada NKRI.

"Tujuh orang yang bersenjata di lapas Makassar itu telah membuat surat pernyataan, dan akan mendeklarasikan untuk kembali ke pangkuan NKRI," kata legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Papua itu.

Dia lantas berkata, "Kami berharap pak menteri dan seluruh jajaran bisa membantu syarat dari KKB yang bersenjata ini bisa dilonggarkan di kita di Papua karena senjata juga banyak senjata rakitan pak, apalagi mereka sudah siap kembali."

Sementara itu, Rabu (19/2), Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan asesmen awal terdapat 19.337 orang narapidana yang lolos verifikasi untuk diberikan amnesti.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Anggota Komisi XIII DPR Fraksi NasDem, Tonny Tesa mengusulkan 7 anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang berada di Lapas Makassar diberi amnesti. Tonny mengatakan ketujuh narapidana itu berpeluang diberi amnesti karena sudah mendeklarasikan diri dan mengakui NKRI.

Dilansir dari detikNews, usulan itu mengemuka dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR di gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025). Tonny menganggap tidak semua anggota KKB terlibat langsung melakukan kejahatan melainkan hanya ikut-ikutan.

"Kami usulkan di Papua saat ini setelah kami lakukan komunikasi masih banyak saudara-saudara kita yang beda ideologi, tapi banyak yang ikut-ikutan, tokoh-tokohnya ini banyak yang sudah dihukum," ungkap Tonny.

Tonny mengatakan 7 anggota KKB telah membuat surat pernyataan dan akan mendeklarasikan diri kembali ke NKRI. Hal ini bisa menjadi pertimbangan untuk memberikan amnesti.

"Artinya sesuai dengan program Nawacita Presiden, untuk melakukan rekonsiliasi, untuk KKB ini kalau kami boleh usulkan, syarat untuk KKB yang bersenjata ini kita berikan kesempatan juga kepada mereka deklarasi, mereka akan kembali," paparnya.

Dia mengatakan surat pernyataan itu telah diberikan kepada pimpinan DPR. Menurut Tonny, deklarasi 7 narapidana KKB itu bisa berpengaruh kepada KKB di Jayapura dan Nabire.

"Kami berharap Pak Menteri dan seluruh jajaran bisa membantu syarat dari KKB yang bersenjata ini bisa dilonggarkan di kita di Papua karena senjata juga banyak senjata rakitan, Pak, apalagi mereka sudah siap kembali," ucap Tonny.

Sementara itu, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyambut baik usulan pemberian amnesti itu. Supratman mengatakan usulan ini akan dikoordinasikan ke Presiden Prabowo Subianto.

"Kalau ada 7 anggota KKB yang bersenjata dan itu dimungkinkan ada untuk diusulkan, kami akan mengusulkan kepada Bapak Presiden," ujar Supratman.

Supratman meminta pihak-pihak yang ingin mengusulkan anggota KKB itu menyampaikan surat kepada pemerintah. Dia mengatakan pemberian amnesti kepada pelaku kriminal bukan hal baru di Indonesia.

"Kalau ada suratnya dan apalagi kalau sudah ada pernyataan ingin melakukan integrasi dan kesetiaan kepada Republik, saya rasa amnesti ini kan bukan barang pertama kali kita lakukan," jelasnya.

(sar/asm)