DEPOK - Pengadilan Negeri Depok , Jawa Barat menjatuhkan hukuman 10 bulan penjara terhadap Rizqy Gunawan yang melakukan kekerasan fisik kepada perempuan berinisial DS. Meskipun lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Partai Perindo tetap mengapresiasi kinerja penegak hukum dalam merespons dan menangani laporan kekerasan terhadap perempuan.

Kasus ini berawal dari permintaan pendampingan hukum oleh korban atas kekerasan yang dialaminya pada 8 September 2023. Korban melaporkan dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh mantan kekasihnya, Rizqy Gunawan, kepada Tim Advokasi Hukum dan Pemilih Partai Perindo.

"Saat itu korban yang mengalami luka berdarah di bagian bibir, segera kami dampingi ke Polres Kota Depok. Kemudian dilanjutkan dengan visum ke Rumah Sakit Brimob Kelapa Dua, Depok," ujar Wakil Ketua DPP Partai Perindo Bidang Advokasi Hukum dan Pemilih Amriadi Pasaribu, Kamis (30/1/2025).

Amriadi mengungkapkan, proses hukum berjalan cukup progresif. Saksi atau pelapor dimintai keterangan oleh penyidik, dan berlanjut ke persidangan. Selama proses, baik di tingkat penyidikan maupun penuntutan, Partai Perindo terus melakukan pengawalan. "Kami harus memastikan hak-hak korban terpenuhi," tegasnya.

Ke depannya, lanjut Amriadi, Partai Perindo berharap ada kolaborasi termasuk dalam upaya pencegahan dari semua pihak agar peristiwa serupa tidak terulang. "Kami yakin, peristiwa ini bagai fenomena gunung es, satu dari sekian banyak kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia."

Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2024, jumlah kekerasan terhadap perempuan mencapai 289.111 kasus sepanjang 2023. Menurut Amriadi, dibutuhkan kerja sama semua pemangku kepentingan untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan tersebut.

"Kami yakin, tugas tersebut bukan hanya beban bagi penegak hukum, akan tetapi menjadi tugas kita bersama. Kami juga mengimbau agar siapa pun yang menjadi korban, harus berani dan tidak perlu takut melaporkan atas segala kekerasan yang dialami."

JAKARTA, KOMPAS.com - Brigjen Pol Desy Andriani, Direktur Tindak Pidana terhadap Perempuan dan Anak (PPA) serta Pidana Perdagangan Orang (PPO) Polri, menegaskan bahwa anak dan perempuan yang berhadapan dengan hukum tidak boleh menjadi korban atau terviktimisasi.

Fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak yang semakin meningkat menjadi perhatian serius bagi pihak kepolisian.

"Melihat fenomena yang ada, kita harus memperhatikan tentang penghargaan terhadap hak asasi manusia, termasuk juga dalam penggunaan literasi yang tidak membuat semakin terviktimisasi," ujar Desy dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jumat (13/12/2024).

Desy menekankan pentingnya saran dan masukan dalam penguatan direktorat PPA-PPO.

Pihaknya telah menyusun petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

"Kita angkat juga bagaimana perempuan berhadapan dengan hukum, anak berhadapan dengan hukum, dan disabilitas berhadapan dengan hukum," jelasnya.

Dokumen tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi penyidik di tingkat Polda hingga Polres, sehingga penanganan kasus dapat dilakukan secara konsisten dan profesional.

Desy juga berkomitmen untuk mencari solusi alternatif dalam penyidikan agar tidak terjadi bias.

"Ini menjadi tugas kita bersama, melalui forum-forum tentunya nanti secara berkala, kita akan mencarikan sebuah solusi-solusi alternatif agar dalam konteks penyidikan tidak membuat bias," ungkapnya.

Dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, praktisi, dan organisasi non-pemerintah (NGO), Desy berharap upaya ini dapat memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam sistem hukum.

Jakarta (ANTARA) - UN Women Indonesia memandang bahwa penegakan hukum yang kuat adalah kunci dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan.

"Mengakhiri impunitas agar korban kekerasan mendapatkan keadilan adalah salah satu kunci penting dalam mencegah dan mengatasi kekerasan terhadap perempuan. Berbicara mengenai impunitas, maka kita juga berbicara tentang pentingnya penegakan hukum yang kuat," kata Officer in Charge for Country Representative UN Women Indonesia Dwi Yuliawati Faiz dalam acara "UNiTE 2024: Akhiri Kekerasan terhadap Perempuan", di Jakarta, Rabu.

Laporan Gender Snapshot tahun 2024 yang dilakukan oleh UN Women dan UN Desa mencatat bahwa negara-negara yang memiliki perangkat hukum termasuk UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebut tingkat kekerasan terhadap pasangan yang lebih rendah, turun hingga 9,5 persen dibandingkan dengan negara-negara yang tidak memiliki UU tersebut.

Pihaknya pun mengapresiasi Indonesia yang telah memajukan harkat perempuan, di antaranya melalui keberadaan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan disahkannya Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah lama dinantikan.

"Masih banyak yang harus dilakukan memang, tetapi hal ini adalah sebuah langkah yang paling signifikan untuk menghentikan impunitas. Salah satu pekerjaan rumahnya adalah untuk mendorong dan memperkuat implementasi hukum yang sudah ada agar impunitas tidak terjadi lagi," kata Dwi Faiz.

Acara UNiTE 2024 bertema "Akhiri Kekerasan terhadap Perempuan" digelar di M Bloc Space, Jakarta, pada 4 - 8 Desember 2024 dalam rangka peringatan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

Kegiatan tersebut diprakarsai oleh UNFPA, UN Women, UNDP, UNESCO, Global Affairs Canada, KemenPPPA, Komnas Perempuan, Yayasan Pulih, Jakarta Feminist, dan Forum Pengada Layanan (FPL).

Selama lima hari, pengunjung diajak untuk berdiskusi tentang realitas kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, melihat pameran #NoExcuse yang menampilkan pakaian penyintas dan korban, serta Labirin Layanan Kekerasan terhadap Perempuan, mengikuti talkshow dan workshop dengan berbagai organisasi perempuan dan orang muda.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Sejak UU TPKS disahkan hingga di tahun 2024 pun, masih belum banyak ditemukan putusan-putusan pengadilan yang terkait dengan kasus-kasus yang menggunakan UU TPKS termasuk yang terkait kasus femisida

Jakarta (ANTARA) - Direktur LBH Apik Semarang Rara Ayu Hermawati menilai aparat penegak hukum dalam menangani kasus femisida seringkali tidak menggunakan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

"Sejak UU TPKS disahkan hingga di tahun 2024 pun, masih belum banyak ditemukan putusan-putusan pengadilan yang terkait dengan kasus-kasus yang menggunakan UU TPKS termasuk yang terkait kasus femisida," kata Rara Ayu Hermawati dalam media briefing Komnas Perempuan bertajuk "Femisida di Indonesia Bukan Pembunuhan Biasa", di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, hal ini menandakan negara tidak memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak korban dalam proses hukum.

Rara Ayu mengatakan peraturan hukum di Indonesia belum mendefinisikan mengenai femisida dan penanganan kasus femisida.

"Di dalam deklarasi Wina pun belum menggambarkan penanganan berdasarkan undang-undang yang bersifat umum sehingga definisi femisida di sini sebagai salah satu bentuk pembunuhan yang motifnya belum dilihat dari gender korban," katanya.

Selain itu, kasus-kasus pembunuhan perempuan dan anak perempuan masih ditangani dengan menggunakan UU KUHP dan atau UU Perlindungan Anak.

"Bahkan kami temukan adanya pembiaran karena orientasi seksualnya sehingga pengaduan di kepolisian pun tidak ditindaklanjuti secara cepat," kata Rara Ayu.

LBH Apik Semarang juga menyoroti tentang kurangnya pendidikan seksualitas yang komprehensif.

Padahal menurut dia, penting sekali pemahaman tentang pendidikan seksualitas yang menyeluruh karena ketika akses terhadap pengetahuan tentang kontrasepsi, kesehatan reproduksi, dan hak-hak tubuh terbatas, bisa memicu sebagian laki-laki melakukan kekerasan terhadap pasangannya.

"Ini erat kaitannya dengan femisida atas kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan tidak diinginkan seringkali memicu tragedi femisida karena kurangnya edukasi untuk mencegah atau mengelola situasi dengan lebih aman dan bijaksana," kata Rara Ayu.

Komnas Perempuan menggelar rangkaian kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan untuk mengajak semua pihak bersama-sama mencegah, menghapus, dan menangani kekerasan terhadap perempuan.

Setiap tahun, kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan berlangsung dari 25 November yang merupakan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan hingga 10 Desember yang merupakan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) terus menyuarakan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan termasuk perempuan pembela hak asasi manusia(HAM).

"Komnas Perempuan setiap tahunnya secara konsisten menyelenggarakan kampanye ini untuk terus menyuarakan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, termasuk perempuan pembela HAM," kata Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Dia mengatakan bahwa di tengah dinamika sosial politik yang terus berubah di kawasan ASEAN, perempuan pembela HAM berhadapan dengan kekerasan sistemik.

"Kita tahu bahwa di banyak tempat, mereka menghadapi ancaman, kriminalisasi, bahkan stigma sosial yang menyulitkan kerja-kerja mereka. Namun, di balik semua tantangan tersebut ada solidaritas yang terus tumbuh, yang menjadi kekuatan utama untuk bertahan dan berjuang," kata Andy Yentriyani.

Di Indonesia, Komnas Perempuan mencatat ada sebanyak 89 kasus perempuan pembela HAM terjadi sepanjang tahun 2019 - 2023.

Berdasarkan data tersebut, serangan terbanyak dialami perempuan pembela HAM pada kelompok isu kekerasan terhadap perempuan dengan jumlah 71 kasus.

Sementara pada urutan kedua, serangan terbanyak dialami oleh perempuan pembela HAM pada isu lingkungan dan sumber daya alam (SDA) dengan jumlah delapan kasus.

Di urutan ketiga dengan jumlah masing-masing dua kasus, dialami perempuan pembela HAM pada kelompok isu Papua, jurnalis, serta isu minoritas gender dan seksualitas.

"Kita menyadari bahwa ancaman terhadap perempuan pembela HAM berasal dari aktor negara maupun non-negara. Dalam situasi ini, pengakuan terhadap keberanian mereka harus disertai dengan upaya kolektif untuk melindungi mereka," kata Andy Yentriyani.

Komnas Perempuan terus mendesak pemerintah untuk memperkuat pelindungan hukum dan memastikan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan pembela HAM.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan telah dimulai sejak 25 November lalu dan akan berakhir pada 10 Desember 2024. Tahun ini kampanye tersebut mengambil tema 'Lindungi semua, penuhi hak korban, akhiri kekerasan terhadap perempuan'.

Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Veryanto Sitohang mengatakan kampanye ini dilakukan untuk mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia."Kekerasan terhadap perempuan itu masih banyak sekali terjadi, bentuk bermacam-macam, dan ini harus diperjuangkan untuk diminimalisir dan bahkan dihapus," kata Veryanto dalam Media Talk di Gedung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Jakarta, Jumat (29/11).Dalam kesempatan itu, Veryanto juga menjelaskan, ada beberapa alasan kenapa tema tersebut dipilih dalam 16 hari kampanye tersebut. Salah satunya sebagai wadah edukasi, agar masyarakat bisa tahu bahwa semua kekerasan terhadap perempuan itu ada hukum dan konsekuensinya."Jadi agar orang tahu dan mengenali kekerasan seksual perempuan itu apa saja, dan hukumannya seperti apa," kata dia.

Selain itu, dia juga menyebut bahwa kekerasan seksual bukan semata-mata sebuah kesalahan saja, tapi bagian dari pelanggaran HAM. Makanya, perlindungan dan pemulihan hak-hak perempuan dan korban harus dilakukan."Jadi bukan hanya soal penegakan hukum, tapi juga ada perlindungan terhadap korban dan pemenuhan hak-hak mereka," ujar Veryanto.Oleh karena itu, dia mendorong agar dukungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual juga harus kuat. Hal tersebut sekaligus untuk melawan stigma negatif yang biasanya dilekatkan terhadap korban."Dan kita juga dorong agar aparat penegak hukum menjalankan amanat undang-undang terhadap perempuan korban kekerasan," tuturnya.

Misalnya ada kegiatan seperti ini, kita cek apakah akan ada serangan kepada kelompok perempuan pembela HAM, serangannya seperti apa?

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memandang perlunya perlindungan terhadap perempuan pembela HAM.

"Kami berharap ke depan makin memperkuat perempuan pembela HAM, mengingat di Indonesia sendiri kebijakan untuk perlindungan perempuan pembela HAM masih belum kuat," kata anggota Komnas Perempuan Theresia Iswarini dalam acara diskusi publik bertajuk "Perempuan Pembela HAM: Meneguhkan Solidaritas dan Gerakan Perempuan di ASEAN", di Jakarta, Kamis.

Hingga saat ini belum ada regulasi khusus yang melindungi keberadaan perempuan pembela HAM.

"Sampai sekarang, khusus untuk perempuan pembela HAM belum ada. Seringkali perempuan yang bekerja dalam isu HAM itu seperti dianggap bagian dari risiko. Padahal dia seharusnya dilindungi," kata Theresia Iswarini.

Oleh karena itu, perempuan pembela HAM biasanya akan melakukan upaya mandiri untuk perlindungan.

Upaya mandiri itu bisa dilakukan secara individu, maupun organisasi.

"Misalnya ada kegiatan seperti ini, kita cek apakah akan ada serangan kepada kelompok perempuan pembela HAM, serangannya seperti apa? Lalu apa yang kita bisa lakukan bersama. Biasanya ini terjadi pada pendamping kasus kekerasan terhadap perempuan," kata dia.

Diskusi publik ini bertujuan untuk memetakan hambatan dan tantangan dalam advokasi kerja-kerja perempuan pembela HAM, sekaligus ingin memetakan solidaritas dan upaya-upaya yang bisa dibangun oleh para perempuan pembela HAM di kawasan ASEAN, termasuk Indonesia.*

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024