Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, bertemu dengan Menteri Kehakiman Prancis, Gérald Darmanin, di Paris, Kamis (27/3).

Kedua menteri membahas sejumlah hal, mulai dari kerja sama bilateral di bidang hukum hingga kasus penyitaan aset Indonesia oleh perusahaan Navayo Internasional.

Pengadilan Prancis telah menetapkan penyitaan terhadap aset-aset Pemerintah Republik Indonesia yang berada di Paris buntut sengketa dengan Navayo Internasional. Kasus ini berangkat dari mandeknya proyek Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan) pada 2015 di mana Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI gagal memenuhi kewajiban kepada Navayo selaku salah satu perusahaan kontrak.

Pada pertemuan itu, Yusril menyampaikan bahwa pemerintah RI menghormati putusan Pengadilan Prancis. Kendati begitu, ia menekankan kekhawatiran terhadap prosedur yang telah diambil.

"Kami sangat memperhatikan keputusan ini karena pengadilan Prancis telah menetapkan penyitaan terhadap aset-aset diplomatik tanpa terlebih dahulu memanggil Pemerintah Indonesia sebagai pihak dalam persidangan," kata Yusril dalam keterangannya, Kamis (27/3).

Menurut Yusril, hal ini bertentangan dengan asas-asas praktik pengadilan internasional, di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara seharusnya diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan sebelum putusan dijatuhkan.

"Kelalaian terhadap prinsip ini menimbulkan pertanyaan besar tentang kredibilitas pengadilan Prancis dalam menangani permohonan yang diajukan oleh Navayo Internasional," ujarnya.

Selain itu, Yusril juga menegaskan bahwa aset-aset yang disita merupakan objek diplomatik yang seharusnya dilindungi oleh Konvensi Wina.

"Aset diplomatik suatu negara di luar negeri tidak boleh disita oleh pihak swasta. Jika penyitaan ini tetap dikabulkan, maka akan menjadi preseden buruk bagi hubungan diplomatik internasional," tegasnya.

Menanggapi keberatan yang disampaikan oleh Pemerintah Indonesia, pihak Prancis menyatakan bahwa seluruh informasi terkait telah disampaikan kepada Pengadilan, termasuk konfirmasi dari Kementerian Luar Negeri Prancis bahwa aset yang disita adalah properti diplomatik Pemerintah Indonesia.

Pengadilan juga telah memberikan kesempatan bagi Pemerintah RI untuk mengajukan banding atas putusan tersebut, dengan sidang dijadwalkan pada Mei mendatang.

"Kami akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan keberatan, sanggahan, dan bantahan atas putusan pengadilan tersebut. Kami berharap pengadilan dapat mempertimbangkan fakta-fakta yang ada dan membatalkan keputusan yang telah diambil sebelumnya," kata Yusril.

Pemerintah RI saat ini telah menunjuk pengacara Prancis yang berpengalaman dalam menangani kasus penyitaan aset negara untuk menghadapi persidangan ke depan. Selain itu, Kemenko Kumham Imipas juga akan mengirimkan perwakilan untuk memberikan keterangan dalam persidangan.

Pada kesempatan yang sama, Yusril turut menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah hukum di dalam negeri terkait kasus Navayo Internasional. Ia mengaku telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk menangani dugaan fraud dalam perjanjian antara Navayo dengan Kemhan RI.

"Dugaan fraud ini telah dikemukakan dalam persidangan Arbitrase Singapura, namun langkah hukum pidana tetap diperlukan untuk menangani kasus ini lebih lanjut," jelasnya.

Selain membahas kasus sengketa Navayo, kedua menteri juga membahas sejumlah hal mulai dari perjanjian ekstradisi, pertukaran serta pemulangan narapidana (exchange and transfer of prisoner), serta perjanjian bantuan hukum timbal balik (Mutual Legal Assistance/MLA) antara kedua negara.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas menepis adanya intervensi kekuasaan kehakiman yang dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto saat mengumpulkan 150 lebih hakim-hakim se-Indonesia dan sejumlah menteri bidang hukum di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2).

"Enggak ada sama sekali singgung menyangkut soal intervensi, enggak ada," kata Supratman saat acara Pengayoman Run 2025 yang digelar Kementerian Hukum (Kemenkum) di Jakarta, Minggu.

Supratman yang mengaku hadir langsung dalam pertemuan itu mengatakan bahwa Presiden Prabowo justru memberikan penegasan kepada para hakim untuk senantiasa menegakkan keadilan dalam memutus perkara.

"Beliau (Presiden Prabowo) cuma menitipkan pesan kepada seluruh hakim, baik itu Hakim Agung, juga Hakim Banding, maupun tingkat pertama, beliau meminta supaya menegakkan keadilan, membela kaum lemah. Enggak ada yang lain, karena kan beda kamar," tuturnya.

Dia menyebut Presiden Prabowo menekankan kepada para hakim agar menjaga integritas dan independensi demi tegaknya hukum dan keadilan.

"Beliau (Presiden Prabowo) ingin agar institusi Mahkamah Agung sebagai satu cabang kekuasaan dalam trias politika kita, itu bisa mandiri dengan cara bagaimana mewujudkan keadilan yang memang merupakan harapan masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo mengumpulkan 150 lebih hakim se-Indonesia dan sejumlah menteri bidang hukum dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (20/2) sore.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa di hadapan para hakim, Presiden meminta mereka menjaga integritasnya dan menegakkan hukum dengan benar.

“Presiden minta back up untuk menegakkan hukum dengan benar,“ kata Yusril Ihza Mahendra yang juga hadir dalam pertemuan tersebut.

Pertemuan tersebut dihadiri tidak hanya oleh Hakim Agung, tetapi juga hakim-hakim Mahkamah Agung (MA) yang sebelumnya mengikuti Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2024 di Jakarta.

Selain Yusril, pertemuan itu dihadiri pula oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, dan Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan.

aca juga: Presiden kepada hakim: Keadilan bukan hanya hak tapi juga tuntutan

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Presiden LebanonJoseph Aoun memberikan reaksi keras terhadap penyerangan yang melanda konvoi pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau UNIFIL di negara tersebut. Aoun bersumpah akan menghukum para pelaku penyerangan, yang melukai salah satu wakil komandan UNIFIL itu.

"(Presiden Aoun) Mengecam serangan tersebut... dan menekankan bahwa para pelaku penyerangan akan menerima hukuman mereka," demikian pernyataan kantor kepresidenan Lebanon via media sosial X, seperti dilansir AFP, Sabtu (15/2/2025).

"Pasukan keamanan tidak akan bersikap lunak terhadap pihak mana pun yang mencoba mengganggu stabilitas dan perdamaian sipil," tegas pernyataan tersebut.

Aksi penyerangan yang terjadi pada Jumat (14/2) tengah malam itu disebut melibatkan sekelompok pendukung Hizbullah di Lebanon. Kendaraan yang membawa wakil komandan UNIFIL dibakar, hingga membuat sejumlah tentara penjaga perdamaian PBB mengalami luka-luka.

Tidak disebutkan lebih lanjut jumlah tentara UNIFIL yang mengalami luka-luka. Namun wakil komandan UNIFIL, yang diidentifikasi sebagai Chok Bahadur Dhakal, termasuk di antara korban luka dalam penyerangan tersebut.

Rekaman video dari insiden itu menunjukkan para pendukung Hizbullah membawa bendera kelompok mereka dan meneriakkan slogan-slogan sektarian ketika mereka menarik keluar para tentara UNIFIL dari kendaraan mereka dan memukuli tentara-tentara penjaga perdamaian PBB.

UNIFIL menyebut penyerangan itu sebagai "serangan keterlaluan" dan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. UNIFIL juga menuntut "penyelidikan penuh dan segera oleh otoritas Lebanon" terhadap aksi penyerangan tersebut.

Militer Lebanon sebelumnya berjanji akan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku penyerangan itu, dan Menteri Dalam Negeri Lebanon telah menggelar rapat darurat Dewan Keamanan Dalam Negeri Pusat pada Sabtu (15/2) pagi.

Penyerangan terhadap konvoi UNIFIL itu terjadi saat para pendukung Hizbullah lainnya melakukan pemblokiran terhadap ruas jalan satu-satunya menuju bandara internasional di Beirut selama dua malam berturut-turut, untuk memprotes tindakan pemerintah Lebanon melarang pesawat sipil Iran mendarat di negara itu.

Pernyataan kantor kepresidenan Lebanon menyebut Presiden Aoun telah memeriksa kondisi wakil komandan UNIFIL yang luka-luka dan menegaskan hal itu "tidak boleh terulang kembali".

Disebutkan juga bahwa sang Presiden Lebanon telah "menindaklanjuti perkembangan situasi terkait pemblokiran jalan, aksi pembakaran dan kerusuhan, dan mengeluarkan arahan kepada militer dan pasukan keamanan untuk menghentikan praktik-praktik ini".

Ditambahkan bahwa otoritas kehakiman "telah memulai penyelidikan di lapangan".

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi kepala negara AS yang paling banyak dijerat kasus hukum.

Setidaknya ada empat kasus kriminal yang dihadapi Trump, baik di tingkat negara bagian maupun federal.

Berikut ringkasan kasus yang menjerat Trump.

Trump didakwa pada 8 Juni 2023 oleh dewan juri federal di Miami atas tuduhan mengambil dokumen rahasia pertahanan nasional dari Gedung Putih setelah dia lengser dari jabatan pada Januari 2021, dikutip dari CNN.

Trump dan ajudannya Walt Nauta didakwa karena membawa dan menyembunyikan dokumen penting tersebut, serta tak mau menyerahkannya saat diminta oleh pemerintah.

Penasihat khusus Departemen Kehakiman (DoJ) Jack Smith kemudian mendakwa Trump sebulan kemudian dengan sejumlah tuduhan baru, yang salah satunya terkait konspirasi menghalang-halangi proses hukum.

Trump mengaku tak bersalah atas semua tuduhan tersebut.

Pada 15 Juli 2024, Hakim Pengadilan Distrik AS Aileen Cannon menolak melanjutkan kasus ini dengan menyatakan bahwa pengangkatan Smith sebagai penasihat khusus melanggar konstitusi.

Smith mengajukan banding atas keputusan Hakim Cannon pada akhir Agustus dengan menyebut hakim telah melakukan kesalahan dalam menolak kasus karena pengangkatan dirinya sah. Namun, pada 25 November 2024, Smith akhirnya mengumumkan bahwa dirinya membatalkan kasus ini.

"Posisi Departemen Kehakiman adalah bahwa Konstitusi mengharuskan kasus ini dibatalkan sebelum terdakwa dilantik," tulis Smith dalam berkas enam halaman kepada Hakim Pengadilan Distrik AS Tanya Chutkan, dikutip dari CNN.

Trump didakwa pada 1 Agustus 2023 oleh penasihat khusus Jack Smith atas tuduhan berkonspirasi untuk membatalkan kekalahannya dalam pemilu 2020 dari Joe Biden.

Jaksa federal menuduh Trump menekan para pejabat untuk mengubah hasil pemilu, menyebarkan kebohongan mengenai kecurangan pemilu, hingga mengeksploitasi kerusuhan di Capitol pada 6 Januari 2021 guna menunda pengesahan kemenangan Biden.

Sidang awalnya dijadwalkan pada 4 Maret 2024. Namun, ditunda seiring dengan Trump yang mengajukan banding atas keputusan mengenai klaim kekebalannya.

Pada 1 Juli 2024, Mahkamah Agung AS mengeluarkan putusan yang menyatakan Trump memiliki kekebalan hukum atas tindakan yang dia lakukan selama masa jabatannya.

Jaksa pun merevisi tuduhannya pada 27 Agustus 2024 guna menghormati putusan MA. Dakwaan yang direvisi itu menyebut status Trump saat itu ialah kandidat, bukan presiden yang sedang menjabat.

Kendati begitu, pada 25 November 2024, Jack Smith menyatakan dirinya membatalkan kasus subversi pemilu serta kasus dokumen rahasia terhadap Trump.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Pada 30 Maret 2023, Trump didakwa oleh Jaksa Distrik Manhattan Alvin L. Bragg atas tuduhan pemalsuan catatan bisnis. Pemalsuan catatan itu terkait suap yang dilakukan Trump terhadap bintang film dewasa, Stormy Daniels, sebelum pemilihan umum 2016.

Trump diduga menyuap Daniels sebesar 130.000 dolar (sekitar Rp2,1 miliar) untuk tutup mulut mengenai klaim Daniels soal hubungan seksualnya dengan Trump pada 2006.

Uang suap itu sendiri diberikan oleh pengacara Trump, Michael Cohen. Trump kemudian mengganti uang Cohen melalui perusahaannya, Trump Organization, dan membuat pembukuan palsu untuk menutupinya.

Pada 30 Mei 2024, Trump dinyatakan bersalah oleh 12 juri atas 34 tuduhan pemalsuan catatan bisnis tingkat pertama.

Setelah MA memutuskan soal kekebalan Trump pada Juli 2024, pengacara Trump meminta hakim menunda hukuman, yang kemudian dikabulkan, serta mendesak hakim membatalkan putusan juri dan menutup kasus tersebut.

Pada 22 November, Hakim Juan Merchan menunda vonis Trump tanpa batas waktu dan mengabulkan permintaan Trump untuk mengajukan mosi guna membatalkan kasus itu.

Pada 3 Januari 2025, Merchan menolak upaya Trump untuk membatalkan putusan juri karena ia terpilih kembali sebagai Presiden AS pada November. Merchan tetap menyatakan Trump bersalah pada 10 Januari, namun sang Presiden tak perlu menjalani masa penjara, denda, maupun hukuman lainnya.

Trump dijatuhi vonis bebas tanpa syarat karena konstitusi AS melindungi presiden dari tuntutan pidana.

Trump didakwa oleh Jaksa Distrik Fulton County Fani Willis pada 14 Agustus 2023 atas tuduhan berkonspirasi untuk membatalkan kekalahannya yang tipis dalam pemilu 2020 di negara bagian Georgia.

Salah satu dugaan tindakan Trump atas kasus ini yaitu menelepon Menteri Luar Negeri Georgia Brad Raffensperger untuk mencari elektor yang bisa memenangkan suara untuknya.

Trump juga diduga mengirim surat kepada Raffensperger pada September 2021 untuk mendesaknya mencabut pengesahan hasil pemilu di negara bagian tersebut.

Pada Januari 2024, Trump berupaya mendapatkan kekebalan presiden dan meminta pengadilan Georgia membatalkan dakwaan dalam mosi yang dia ajukan.

Di bulan yang sama, Michael Roman, salah satu terdakwa, juga mengajukan mosi yang menuduh Willis memiliki hubungan romantis dengan Nathan Wade, jaksa penuntut utama kasus tersebut.

Pada Februari, Willis mengakui memiliki hubungan pribadi dengan Wade, namun menurutnya tak ada alasan untuk mengeluarkan dia dari kasus tersebut.

Wade pada kesempatannya menanggapi klaim soal konflik kepentingan dengan mengatakan tak ada uang yang ia peroleh dari pekerjaan tersebut yang kemudian dibagikan kepada Willis.

Pada 13 Maret 2024, Hakim Pengadilan Tinggi Fulton County Scott McAfee membatalkan enam dari 41 dakwaan terhadap Trump dan terdakwa lainnya, sehingga dakwaan yang dihadapi Trump berkurang menjadi 10.

McAfee juga menyatakan Willis dan kantornya hanya bisa melanjutkan kasus ini jika Wade mengundurkan diri. Tak lama setelah itu, Wade mundur dari posisi jaksa penuntut.

Trump dan para terdakwa lain kemudian mengajukan banding atas keputusan McAfee sehingga kasus ini diserahkan ke Pengadilan Banding Georgia.

Pada 5 Juni, pengadilan banding Georgia menghentikan kasus Trump dan beberapa terdakwa sampai hakim memutuskan apakah Willis dapat terus melanjutkan kasus terhadap mereka.

Pada 12 September, beberapa tuduhan terhadap Trump dibatalkan oleh hakim.

Seorang kolumnis majalah Elle bernama E. Jean Carroll menggugat Trump atas tuduhan pemerkosaan pada akhir 1995 atau awal tahun 1996.

Pemerkosaan itu terjadi di ruang ganti department store Bergdorf Goodman di Manhattan ketika Carroll secara tak sengaja bertemu Trump. Keduanya kemudian berbelanja bersama dan membeli hadiah pakaian dalam perempuan hingga berujung saling menggoda untuk mencoba pakaian tersebut.

Menurut kesaksian Carroll dalam memoarnya tahun 2019, ia dan Trump berakhir berduaan di ruang ganti toko. Trump kemudian mendorongnya ke dinding dan memperkosanya. Carroll yang tak terima, melawan dan melarikan diri dari Trump.

Trump telah membantah tuduhan perkosaan ini dengan menyatakan Carroll "orang gila" dan "sakit mental". Ia menyebut Carroll mengarang cerita tersebut demi mendongkrak penjualan bukunya.

Gugatan Carroll sendiri berisi dua tuduhan utama. Pertama, tuduhan pemerkosaan. Kedua, tuduhan pencemaran nama baik.

Carroll menggugat Trump atas tuduhan pencemaran nama baik karena pernyataan sang Presiden kala menyangkal tuduhan pemerkosaan tersebut.

Pada 2023, juri New York memberikan Carroll ganti rugi sebesar 5 juta dolar atau sekitar Rp81 miliar setelah memutuskan Trump bertanggung jawab atas pelecehan seksual terhadapnya dan atas pencemaran nama baik terhadap Carroll.

Tahun lalu, juri lain juga memerintahkan Trump membayar ganti rugi tambahan sebesar 83 juta dolar atau sekitar Rp1,3 triliun atas pernyataan Trump yang memfitnah Carroll.

Trump mengajukan banding mengenai putusan juri ini. Pengadilan banding federal pada akhir Desember lalu menguatkan putusan juri yang menyatakan Trump telah melakukan pelecehan seksual terhadap Carroll.

Pada Selasa (14/1), pengacara Trump kembali meminta pengadilan banding federal mempertimbangkan kembali pembatalan putusan juri. Kuasa hukum Trump meminta sidang en banc, di mana ini menjadi pilihan banding terakhir Trump sebelum ia mengajukannya ke Mahkamah Agung.

Kementerian Kehakiman Israel menerbitkan daftar 95 tahanan Palestina yang akan dibebaskan mulai Minggu (19/1), menyusul kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas di Gaza.

"Pembebasan tahanan... tergantung pada persetujuan pemerintah atas rencana (gencatan senjata) dan tidak akan dilakukan sebelum Minggu pukul 16.00 (waktu setempat)," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat (17/1), dikutip dari AFP.

Kabinet keamanan Israel menyetujui kesepakatan itu, sementara kabinet penuh akan bersidang untuk memberikan suara.

Daftar tersebut mencakup 69 perempuan, 16 laki-laki, dan 10 anak di bawah umur. Menurut kementerian, narapidana termuda dalam daftar tersebut berusia 16 tahun.

Daftar tersebut hanya mencakup tujuh tahanan yang ditangkap sebelum serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang di Gaza.

Di antara mereka yang ada dalam daftar tersebut juga terdapat Khalida Jarar, seorang anggota parlemen Palestina berhaluan kiri yang ditangkap dan dipenjarakan oleh Israel pada beberapa kesempatan.

Jarar adalah anggota terkemuka Front Populer untuk Pembebasan Palestina, sebuah kelompok yang ditetapkan sebagai "organisasi teroris" oleh Israel, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.

Ditahan pada akhir Desember di Tepi Barat, wilayah Palestina yang diduduki Israel sejak 1967, wanita berusia 60 tahun itu ditahan sejak saat itu tanpa dakwaan.

Pada September 2021, Jarar dibebaskan setelah menjalani hukuman dua tahun di penjara Israel karena berpartisipasi dalam kegiatan PFLP.

Menurut kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, pembebasan sandera sebagai bagian dari fase pertama perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas diperkirakan akan dimulai Minggu.

Dua sumber yang dekat dengan Hamas mengatakan bahwa kelompok sandera pertama yang akan dibebaskan terdiri dari tiga tentara wanita Israel.

Tiga nama pertama dalam daftar yang diperoleh AFP dari 33 sandera yang akan dibebaskan pada tahap pertama adalah perempuan berusia di bawah 30 tahun yang tidak sedang menjalani dinas militer pada hari serangan Hamas.

Juru bicara Kementerian Kehakiman Noga Katz mengatakan jumlah akhir tahanan yang akan dibebaskan dalam pertukaran pertama akan bergantung pada jumlah sandera hidup yang dibebaskan oleh Hamas.

Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Israel Itamar Ben-Gvir telah meminta sekutu politik untuk memberikan suara menentang kesepakatan Gaza.

Sebelumnya, kabinet keamanan Israel sepakat melakukan gencatan senjata dengan milisi Hamas Palestina.

Dilansir dari CNN, sebelas anggota kabinet keamanan pada Jumat (17/1) menyetujui gencatan senjata dengan Hamas, yang telah diumumkan oleh pemerintah Qatar pada Rabu (15/1) lalu.

Namun, hasil ini masih harus disetujui oleh kabinet lengkap Israel yang beranggotakan 33 orang.

Meskipun demikian, sebanyak 116 orang dan melukai lebih dari 264 orang sejak kesepakatan gencatan senjata diumumkan.

Dari mereka yang tewas, 30 orang adalah anak-anak dan 32 orang adalah wanita.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyebut Presiden Filipina Ferdinand Bongbong Marcos Jr bakal memberikan keringanan hukuman terhadap narapidana kasus narkoba Mary Jane Veloso.

Yusril mengaku pemerintah telah mendapatkan informasi dari otoritas Filipina apabila Mary Jane bakal menerima grasi setelah proses transfer narapidana dari Indonesia rampung dilakukan.

"Kami mendapatkan informasi seperti itu bahwa Presiden Marcos dari Filipina akan menggunakan kewenangannya," ujarnya kepada wartawan, Rabu (11/12).

"Kami mendengar juga bahwa Presiden Marcos akan mengubah status hukuman mati MJ menjadi hukuman seumur hidup," imbuhnya.

Kendati demikian, Yusril menegaskan pemberian grasi itu tidak akan dilakukan saat Mary Jane masih menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia.

Ia menjelaskan proses pemberian keringanan hukuman itu baru bisa dilakukan oleh pemerintah Filipina setelah proses pemindahan tanggung jawab pembinaan narapidana selesai.

Meski begitu, Yusril mengatakan ke depannya pemerintah Filipina masih tetap berkewajiban melaporkan seluruh perkembangan kasus yang melibatkan Mary Jane.

"Kita tetap mempunyai akses untuk memantau apa yang terjadi dengan napi yang kita kembalikan ke negaranya melalui kedutaan kita yang ada di Manila," tuturnya.

"Saya kira juga kewajiban dari Pemerintah Filipina melalui Kementerian Luar Negeri untuk memberikan informasi kepada kita apa yang terjadi pada napi yang sudah kita kembalikan," imbuhnya.

Sebelumnya Yusril telah menandatangani kesepakatan terkait pemindahan narapidana kasus narkoba Mary Jane Veloso ke Filipina sebelum Natal 2024.

Kesepakatan itu ditandatangani dalam pertemuannya dengan Wamen Departemen Kehakiman Filipina Raul Vasquez pada Jumat (6/12) di kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta.

Melalui dokumen ini, pemerintah Indonesia memutuskan tidak memberi grasi untuk Mary Jane, namun setuju untuk memulangkannya ke Filipina. Yusril dan Raul sepakat bakal memulangkan Mary Jane sebelum hari raya Natal atau 25 Desember 2024.

"Kita tidak memberikan pengampunan atau grasi pada terpidana [Mary Jane]. Tapi, kita sepakat untuk memulangkan yang bersangkutan ke Filipina," ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, bertemu dengan Wamen Departemen Kehakiman Filipina, Raul Vasquez. Yusril dan Raul menandatangani kesepakatan terkait pemindahan narapidana kasus narkoba, Mary Jane Veloso, ke Filipina dilakukan sebelum Natal.

Pertemuan berlangsung di kantor Kemenko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (6/12/2024). Melalui dokumen ini, pemerintah Indonesia memutuskan tidak memberi grasi untuk Mary Jane, tetapi setuju memulangkannya ke Filipina.

"Kita tidak memberikan pengampunan atau memberikan grasi kepada terpidana,tapi kita sepakat untuk memulangkan yang bersangkutan ke Filipina. Selanjutnya kewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap terpidana Mary Jane Veloso menjadi tanggung jawab dari pemerintah Filipina," kata Yusril dalam konferensi pers.

Yusril dan Raul sepakat memulangkan Mary Jane sebelum 25 Desember 2024. Yusril belum bisa memastikan tanggal pastinya kapan, tapi ia menargetkan bisa tanggal 20 Desember 2024.

"Tanggal dilakukannya penyerahan tersebut insyaallah akan dilakukan sebelum hari Natal tanggal 25 Desember yang akan datang. Target saya sih, ya kalau sebelum hari Natal, ya sekitar tanggal 20 sudah bisa direalisasikan," ucapnya.

Sebelumnya, Yusril menyampaikan bahwa draf perjanjian pemindahan atau transfer narapidana sudah disetujui. Setelah ditandatangani, Mary Jane akan dapat menjalani hukumannya di Filipina.

"Pagi ini Pemerintah Filipina menjawab setuju dengan draf yang kami ajukan. Besok, Menteri Kehakiman Filipina akan datang ke Jakarta memfinalisasi draf itu dan mungkin akan menandatangani (draf transfer narapidana)," kata Yusril seusai menghadiri Rakernas Peradi di Jimbaran, Badung, Bali, Kamis (5/12).