Komisi XIII DPR rapat dengar pendapat dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi. Komisi XIII DPR mendukung tunjangan untuk petugas imigrasi yang bertugas di wilayah perbatasan, terdepan, dan terluar Indonesia.

Hal itu disampaikan sebagai hasil rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XIII DPR RI pada Senin (24/2/2025). Rapat tersebut membahas pelaksanaan tugas dan fungsi imigrasi khususnya dalam pengawasan orang asing dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, awalnya menjelaskan terkait masih terdapat beberapa tantangan dalam menjaga kedaulatan negara di bidang keimigrasian yang harus diselesaikan.

"Setiap wilayah kerja imigrasi memiliki tantangannya masing-masing. Di Kepulauan Riau, misalnya, 96% wilayah kerja didominasi laut. Untuk melakukan pengawasan orang asing, petugas kami harus menempuh perjalanan dengan waktu tempuh yang bisa mencapai 33 jam dengan menggunakan kapal patroli yang kondisinya kurang prima," tutur Plt Dirjen Imigrasi dalam keterangannya.

Di Kalimantan, lanjut Godam, petugas harus menempuh perjalanan darat hingga 18 jam dengan anggaran operasional terbatas. Sementara di Aceh, isu penolakan masyarakat terhadap pengungsi memerlukan solusi regulasi yang lebih tegas dan praktis.

Kemudian, sedikit berbeda dari kawasan barat, tantangan pada Kantor Imigrasi di wilayah Indonesia Tengah dan Timur adalah dalam pengawasan kedatangan orang asing serta pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Wilayah ini memiliki banyak pintu masuk dan keluar tidak resmi sehingga menimbulkan kerawanan di wilayah perbatasan, meningkatkan risiko pelanggaran keimigrasian serta ancaman terhadap ketertiban umum.

Konsentrasi tinggi warga negara asing di Bali, resistensi masyarakat terhadap tenaga kerja asing di proyek strategis nasional di Sulawesi dan Maluku Utara, serta keberadaan pengungsi jangka panjang di Sulawesi Selatan menjadi isu yang mengemuka. Selain itu, juga terdapat permasalahan terkait dengan keberadaan undocumented persons di Sulawesi Utara dan Kalimantan Timur, serta kerawanan di wilayah perbatasan seperti NTT, Maluku, dan Papua akibat banyaknya jalur tidak resmi.

"Dengan wilayah kerja yang mencakup garis pantai sepanjang 108.000 kilometer dan lebih dari 17.000 pulau, kami menyadari betapa menantangnya tugas dan fungsi keimigrasian yang kami emban. Oleh karena itu, kami memohon perhatian dari anggota dewan yang terhormat untuk memfasilitasi kebijakan pemberian tunjangan khusus kepada petugas kami, terutama mereka yang bertugas di wilayah perbatasan, terdepan, dan terluar Indonesia," ujar Godam.

Tidak hanya itu, Godam mengemukakan kondisi lainnya, di antaranya adalah keterbatasan administratif, teknologi informasi, serta koordinasi antarinstansi dalam pengawasan keimigrasian. Beberapa kantor wilayah di wilayah timur masih membawahi lebih dari satu provinsi, seperti di Kalimantan Timur dan Papua, yang memperumit efektivitas pengawasan.

Selain itu, ancaman keamanan dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua, Papua Barat, dan Papua Barat Daya turut menghambat operasional kantor imigrasi di wilayah tersebut.

Menanggapi Ditjen Imigrasi, Pimpinan RDP dari Komisi XIII DPR, Dewi Asmara, menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi dari para anggota komisi yang mendukung optimalisasi kinerja petugas Imigrasi. Dia mendukung adanya tunjangan kinerja bagi para petugas imigrasi di wilayah terluar RI.

"Komisi XIII DPR RI mendorong Imigrasi agar melayani dengan baik namun tetap tegas, meningkatkan pengawasan di wilayah wisata, industri dan pertambangan agar tidak ada penyalahgunaan visa. Ditjen Imigrasi juga harus memberikan perhatian khusus terhadap satuan kerja di daerah tertinggal, terluar dan terdepan (3T) dalam pemenuhan administrasi, sarana prasarana, sumber daya manusia serta pemberian tunjangan kinerja," tutur Dewi.

Dewi juga meminta agar Ditjen Imigrasi meningkatkan koordinasi intelijen dan pengawasan untuk memastikan orang asing yang masuk, tinggal, dan bekerja di Indonesia sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

"Kami berharap setelah RDP ini, Ditjen Imigrasi dapat diberikan ruang untuk menyejahterakan petugas di wilayah terluar Indonesia yang risiko kerjanya tinggi. Selain itu keperluan operasional untuk bekerja di medan yang sulit juga dapat terpenuhi dengan baik," pungkasnya.

Tonton juga Video: Walkot Semarang Jadi Tersangka Suap Proyek Kursi SD-Sunat Tunjangan ASN

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, investor.id– Pakar Hukum Universitas Trisakti, Ali Ridho meminta agar Pemerintah Indonesia memperkuat kedaulatan hukum dan ketaatan terhadap regulasi.

Kedaulatan hukum diperkuat dengan menegakkan hukum yang adil dan konsisten, serta melakukan reformasi hukum secara komprehensif. 

“Kebijakan harus berbasis kepentingan nasional, sehingga pemerintah harus merancang regulasi yang berpihak pada kepentingan nasional, termasuk terkait regulasi kesehatan,” kata Ali dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (17/2/2025).

Selain itu, pemerintah diminta melakukan pemberdayaan masyarakat dan civil society dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan.

Karena itu, Kemenkes tidak boleh tergesa-gesa dalam pengesahan Rancangan Permenkes, melainkan kembali memperhatikan masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait sebagai bentuk meaningful participation.

Bagi Ali, tindakan tersebut akan meningkatkan legitimasi pemerintah dan mengurangi celah bagi intervensi asing melalui aktor non-negara.

"Atas hal tersebut, sebenarnya cukup merumuskan ulang atau rekonstruksi materi muatan dalam Rancangan Permenkes agar sejalan dengan falsafah kerakyatan," jelasnya.

Masalah intervensi asing imenjadi pembicaraan hangat usai Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan negara yang dipimpinnya keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Padahal, AS merupakan donatur terbesar bagi WHO.

Keputusan AS meninggalkan WHO disebut sebagai upaya untuk menjaga kedaulatan negara dari dominasi korporasi tertentu dalam menjalankan fungsi kesehatan.

Tindakan ini seharusnya menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Indonesia di tengah adanya wacana aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dalam Rancangan Permenkes.

Ali menyatakan, Indonesia seharusnya sudah sejak lama memiliki posisi untuk tidak tunduk dengan agenda asing dalam menyusun sebuah kebijakan.

"Konsentrasi Indonesia terhadap perbaikan regulasi, seharusnya tidak perlu menunggu momentum AS keluar WHO,” ujarnya.

Dia menilai rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek yang terdapat pada Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) tidak tepat dari sisi konstitusi. Hal ini menyusul adanya dugaan agenda untuk mendorong pengadopsian pasal-pasal Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) dalam rancangan aturan tersebut.

Menurut Ali, FCTC sesungguhnya bukan instrumen hukum yang legal untuk dijadikan rujukan. Pasalnya, FCTC secara legal tidak diratifikasi di Indonesia.

"Menjadikan FCTC sebagai landasan atau kiblat dalam pembentukan regulasi merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi," jelas Ali.

Indonesia sendiri sudah memiliki kiblat dalam pembentukan hukum yang berkeadilan dan berkepastian, yaitu Pancasila, UUD 1945, dan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini juga berlaku untuk pengaturan di bidang kesehatan. 

"Keseluruhannya layak untuk dijadikan kiblat dalam perumusan Rancangan Permenkes, bukan justru melandaskan pada instrumen asing yang belum berkepastian hukum,” ujar Ali.

Jika terus dipaksakan kehendak untuk menerapkan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek melalui Rancangan Permenkes, maka tindakan tersebut mengarah ada reduksi kedaulatan negara.

Ali menambahkan, pasalnya, penyusunan Rancangan Permenkes ini melawan arah substansi dalam putusan MK yang menghendaki pengaturan ekosistem tembakau secara proporsional dan berkeadilan, bukan malah pelarangan seperti yang dikehendaki FCTC.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Setiap tahun, tanggal 19 Desember diperingati sebagai Hari Bela Negara di Indonesia. Tahun 2024, peringatan ini akan memasuki usia ke-76 dengan tema "Gelorakan Bela Negara untuk Indonesia Maju." Peringatan ini bukan hanya sekadar mengenang sejarah, tetapi juga mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk meningkatkan semangat bela negara.

Dilansir dari laman Kementerian Pertahanan RI, Hari Bela Negara diperingati setiap 19 Desember untuk mengenang pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara pada 1948, yang menjaga kelangsungan pemerintahan Indonesia selama Agresi Militer Belanda II.

Sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan ini, pemerintah Indonesia menetapkan 19 Desember sebagai Hari Bela Negara melalui Keputusan Presiden No. 28 Tahun 2006. Hari ini dirancang untuk mengenang jasa para pahlawan dan menumbuhkan semangat bela negara di kalangan masyarakat. Penetapan ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya semangat persatuan dalam menjaga kedaulatan negara.

Peringatan ini memiliki Mars dan Ikrar yang digaungkan setiap tahunnya. Berikut informasi lengkapnya.

Mars dan Ikrar Bela Negara

Untuk memeriahkan perayaan Hari Bela Negara, berikut adalah lirik dari Mars Bela Negara yang menjadi simbol semangat perjuangan:

Mars Bela Negara

Bangunlah seluruh bangsa Indonesia

Hadapi tantangan dan cobaan

Raihlah cita-cita yang mulia

Indonesia makmur dan sentosa

Walau berbagai suku dan agama

Ragam budaya serta golongan

Satu untuk semua, semua untuk satu

Jayalah Indonesiaku tercinta

Persatuan dan kesatuan

Negara Republik Indonesia

Undang-undang dasar empat lima

Pancasila dasar negara

Seluruh rakyat wajib bela negara

Songsong hari esok makmur sejahtera

Ikrar Bela Negara

Kami warga negara Indonesia, menyadari

Sepenuhnya bahwa, dalam rangka menjaga

Kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan

Keselamatan bangsa demi kelangsungan hidup

Negara Kesatuan Republik Indonesia, berjanji untuk

Selalu bersikap dan berperilaku:

1. Mencintai tanah air

2. Memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara

3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara

4. Rela berkorban bagi bangsa dan negara

5. Memiliki kemampuan awal bela negara

Itulah mars dan Ikrar Hari Bela Negara, dengan tema "Gelorakan Bela Negara untuk Indonesia Maju," diharapkan masyarakat dapat bersatu dalam menjaga kedaulatan dan memperkuat rasa cinta tanah air. Semoga bermanfaat, ya!

Video: Polisi Ungkap Penyebab Bentrok Pemuda Pancasila Vs Grib di Sergai

Video: Polisi Ungkap Penyebab Bentrok Pemuda Pancasila Vs Grib di Sergai

Seorang warga negara asing (WNA) asal Denmark berinisial VRP ditangkap petugas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh karena melebihi izin tinggal (overstay) selama 56 hari. Dia diciduk di sebuah hotel di kawasan Peunayong, Banda Aceh.

Kepala Kantor Imigrasi Banda Aceh, Gindo Ginting, mengatakan, penangkapan VRP bermula dari informasi diperoleh tim imigrasi terkait adanya WNA yang diduga berada di Aceh sudah melebihi izin tinggal. Setelah dilakukan penelusuran diketahui dia tiba di Indonesia pads 22 September dengan Visa On Arrival (VOA) yang berlaku hingga 21 Oktober.

"Namun ia tidak melakukan perpanjangan izin tinggal dan menolak membayar denda atas pelanggaran overstay-nya," kata Gindo dalam keterangannya, Selasa (17/12/2024).

Usai diamankan, VRP dibawa ke Kantor Imigrasi Banda Aceh untuk menjalani pemeriksaan. Dia disebut akan diproses hukum sesuai aturan yang berlaku.

Gindo menyebutkan, penangkapan tersebut merupakan komitmen pihaknya dalam menjaga ketertiban dan kedaulatan negara. Gindo meminta masyarakat untuk terus berperan aktif melaporkan keberadaan WNA yang diduga melanggar aturan keimigrasian demi menjaga ketertiban dan keamanan wilayah.

"Kami tidak akan mentolerir pelanggaran keimigrasian termasuk overstay. Imigrasi akan terus mengawasi keberadaan warga negara asing di wilayah kami dengan serius. Terima kasih kepada masyarakat yang telah melaporkan dugaan pelanggaran ini," jelas Gindo.

Video: Petugas Imigrasi Kini Dibekali Senjata Api, Silmy Karim Ungkap Alasannya

Video: Petugas Imigrasi Kini Dibekali Senjata Api, Silmy Karim Ungkap Alasannya

Jakarta (ANTARA) - Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo mengatakan kedaulatan negara dapat tercapai apabila suatu bangsa mampu mengelola sumber daya-nya untuk kemaslahatan bersama.

"Kemerdekaan sejati tercapai ketika individu dan masyarakat di suatu negara mampu mengelola sumber daya alam serta manusianya untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama," kata Romo Benny, sapaan akrabnya, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan, jika masyarakat suatu negara mampu berinovasi untuk mengembangkan potensi diri dan mengembangkannya di tingkat nasional, maka manfaat yang akan didapatkan adalah perbaikan ekonomi.

Ia pun mengingatkan para pemangku kepentingan dalam hal pengelolaan sumber daya alam, yaitu pemerintah dan pihak terkait, untuk mewujudkan kemandirian bangsa agar Indonesia tidak lagi bergantung pada pihak asing.

"Kemandirian dalam bidang politik dan kebijakan publik harus menjadi prioritas. Ini semua bisa dicapai dengan mengupayakan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan dari dalam negeri. Elite politik harus mendorong kebijakan yang bisa mengembangkan potensi sumber daya alam dan manusia dalam negeri," ujarnya.

Ia menilai, dengan menjalankan nilai keimanan dan ketakwaan, seseorang akan semakin giat bekerja demi mengejar makna dan tujuan hidup itu sendiri.

"Karena agama menjadi semangat untuk kerja keras itulah yang akhirnya membuat seseorang yang beriman itu merasa memiliki kewajiban. Nah, kewajiban orang beriman itu apa? Yaitu berbagi kepada sesama-nya," kata dia.

Selain menyangkut soal keimanan, ia berpendapat bahwa kemandirian suatu bangsa juga bisa ditunjukkan dari kedewasaan dalam berpikir, bernalar, dan menjalin hubungan sesama manusia.

Terakhir, ia menyampaikan harapannya agar generasi muda Indonesia dapat memberikan kontribusi terbaiknya bagi bangsa dan negara.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024