Di hari pertama pascalibur Idulfitri 2025, Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia mencatatkan pelayanan paspor sebanyak 9.857 pemohon pada Selasa (8/4).

Selain pelayanan paspor, Ditjen Imigrasi juga memastikan bahwa pelayanan visa dan izin tinggal sudah beroperasi optimal. Adapun jumlah permohonan visa pada 28 Maret-7 April 2025 mencapai 217.695 permohonan. Pada Selasa, 8 April 2025, jumlah permohonan visa dan izin tinggal yang sudah diselesaikan yaitu 12.770 permohonan.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktorat Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi akan memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat di hari kerja pertama setelah libur Idulfitri 1446 H.

"Jajaran Ditjen Imigrasi hari ini melakukan sidak ke 12 kantor Imigrasi. Alhamdulillah, pelayanan sudah berjalan optimal, baik dari kesiapan petugas maupun sarana dan prasarana," kata Godam.

Pelayanan di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) bandara dan pelabuhan internasional juga tetap berjalan lancar selama libur dan cuti bersama Idulfitri dan Hari Raya Nyepi. Di sepanjang 28 Maret-7 April 2025, tercatat sebanyak 1.623.369 perlintasan di TPI seluruh Indonesia.

Godam menambahkan, optimalisasi pemeriksaan keimigrasian turut didukung dengan autogate, sehingga proses kedatangan dan keberangkatan penumpang berjalan tanpa masalah dan terhindar dari penumpukan.

"Petugas di tempat pemeriksaan imigrasi juga menunjukkan performa yang sangat baik selama liburan panjang, mengingat tingginya lalu lintas di bandara dan pelabuhan internasional dalam periode tersebut," ujarnya.

Godam menegaskan, Ditjen Imigrasi berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat, termasuk di masa libur Lebaran 2025.

"Kami memastikan bahwa seluruh permohonan yang diajukan selama periode libur tetap diproses dengan cepat, tepat, dan transparan. Pelayanan kepada masyarakat adalah prioritas utama kami, tanpa mengenal hari libur," pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Ke-7, Joko Widodo (Jokowi), sempat berbuka puasa bersama di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Pertemuan Prabowo dan Jokowi itu berlangsung selama dua jam. Apa yang dibahas?

Jokowi mengaku pertemuan tersebut hanya berbuka bersama dan silaturahmi dengan Prabowo Subianto.

"Oh, berbuka puasa dan silaturahmi biasa," kata Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Solo, Kamis (27/3/2025).

Meski begitu, Jokowi mengaku ada pembicaraan politik dengan Prabowo Subianto. Hanya saja, Jokowi enggan mengungkapkan isi pembicaraan tersebut.

"(Pembicaraan politik) Dikit-dikit ada. (Perkembangan negara) Iya dibicarakan dikit-dikit ada. (Soal apa saja) Ya dikit-dikit," ujarnya.

Menurutnya, tidak ada pembicaraan mengenai Danantara hingga pertemuan usai Lebaran. Jokowi beralasan pertemuan itu membahas mengenai makanan.

"(Perkembangan Danantara) Nggak ada. (Pembicaraan setelah Lebaran) Nggak ada. Yang ringan-ringan mengenai makanan, dua jam pertemuan, sehingga semua dibahas dikit-dikit. (Prabowo tanya hubungan dengan PDIP) Nggak, nggak," pungkasnya.

Sebelumnya dikutip dari detikNews, Presiden Prabowo Subianto mengundang Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) berbuka puasa bersama di Istana Kepresidenan Jakarta. Momen akrab terlihat saat keduanya berbuka puasa.

Dikutip dari Biro Sekretariat Presiden, Rabu (26/3), Jokowi tiba di Istana pukul 17.30 WIB. Jokowi tiba di Istana melalui gerbang utama, tampak enam pasukan Paspampres berbaju biru menyambut kedatangan Jokowi.

Jokowi yang memakai baju batik langsung disambut Prabowo di Istana. Keduanya saling berjabat tangan dengan hangat. Turut menyambut Jokowi, Mensesneg Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Prabowo dan Jokowi kemudian menuju Presidential Lounge untuk memulai acara buka puasa bersama. Tampak keduanya saling menyapa dan menikmati momen kebersamaan di tengah bulan Ramadan.

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun

Bukannya liburan di Bali, 2 turis Polandia malah kepergok bekerja sebagai pemandu wisata bagi turis asing lainnya. Akibatnya, keduanya diciduk oleh petugas Imigrasi Bali.

Dua turis asing asal Polandia itu diketahui berinisial RS (39) dan MT (30). Mereka ditangkap petugas imigrasi di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada Jumat (7/2).

Bule pria dan perempuan itu ditangkap lantaran kedapatan menawarkan jasa agen perjalanan ke sesama turis asing yang baru tiba di bandara Ngurah Rai Bali.

"Kami amankan dua orang warga asal Polandia. Mereka diduga berkegiatan sebagai pemandu wisata," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Winarko dalam keterangannya.

Winarko mengatakan saat penangkapan terjadi, petugas Imigrasi saat itu kebetulan sedang berpatroli di kawasan bandara. RS dan MT kala itu terlihat berseragam agen travel sedang mengantar turis asing yang baru saja mendarat.

"Kami mendapati dua warga asing itu sedang mengantar turis asing di area keberangkatan internasional," kata Winarko.

Setelah didekati dan diinterogasi oleh petugas Imigrasi, ternyata baru diketahui RS dan MT hanya berbekal visa kedatangan (VoA) selama di Bali.

Visa itu masih berlaku sejak kedatangan mereka pada 4 Januari 2025. Karena menyalahi aturan, RS dan MT langsung digiring ke kantor Imigrasi Ngurah Rai.

Di sana, RS dan MT diperiksa intensif oleh petugas untuk memastikan pelanggaran keimigrasian yang mereka lakukan.

"Saat ini, terhadap kedua warga asing itu masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," terang Winarko.

-------

Artikel ini telah naik di detikBali.

Video: Polandia Sebut Rusia Rencanakan Aksi Teror ke Maskapai Seluruh Dunia

Video: Polandia Sebut Rusia Rencanakan Aksi Teror ke Maskapai Seluruh Dunia

Kembali bikin ulah, turis Russia kali ini ditangkap karena menjalankan bisnis ilegal selama di Bali.

Dilansir detikBali, Jumat (14/2/2025) rarga Rusia berinisial NK ditangkap petugas imigrasi di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, pada 9 Februari lalu.

Perempuan asal Rusia itu diamankan lantaran menjalankan bisnis kecantikan ilegal di Pulau Dewata. NK kini ditahan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar.

"NK diduga menjalankan praktik bisnis kecantikan ilegal. Kami tangkap NK saat akan terbang ke Singapura," kata Kepala Imigrasi Ngurah Rai, Winarko.

Winarko mengungkapkan NK awalnya mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, pada 7 Februari 2025. Dia berbekal visa kedatangan (Visa on Arrival/VoA).

NK lantas pindah ke Bali. Bukannya berlibur, perempuan Rusia berusia 48 tahun itu malah menjalankan bisnis kecantikan di Bali. Petugas imgrasi menyita sejumlah alat perawatan kecantikan dari tangan bule Rusia itu.

Menurut Winarko, semua aktivitas NK itu sempat dipromosikan dan diunggah melalui akun media sosialnya. Dari situlah, tim siber imigrasi melacak aktivitas ilegal yang dilakukan NK.

"Visa on Arrival (VoA) hanya dapat digunakan untuk keperluan kunjungan sosial, tujuan bisnis, dan berlibur. Tidak boleh digunakan untuk bekerja," pungkasnya.

-----

Artikel ini telah tayang di detikBali.

Video Menteri Imipas Cek Pelayanan Bikin Paspor di GBK

Video Menteri Imipas Cek Pelayanan Bikin Paspor di GBK

Organisasi masyarakat (ormas) Pemuda Pancasila (PP) menggeruduk markas ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya di Kabupaten Blora. Pemuda Pancasila menolak adanya Markas GRIB di Blora.

Markas atau kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GRIB Jaya yang digeruduk Ormas PP berada di wilayah Kecamatan Ngawen, Blora. Ada sekitar 70 anggota ormas Pemuda Pancasila yang mendatangi markas atau kantor tersebut.

Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila, Munaji, mengatakan pihaknya tidak suka ada GRIB di Blora.

"Perlu diingat yang saya sampaikan, bahwa Pemuda Pancasila dan masyarakat tidak suka hadirnya GRIB di Blora. Kalau ada pasti akan berurusan dengan kita," kata Munaji, Senin (13/1/2025).

Menurut Munaji, keberadaan ormas GRIB Jaya masih ilegal. Dia juga menyebut soal anggota GRIB Jaya yang meresahkan masyarakat.

"Kalau mau kepingin jadi organisasi di Blora, izin legalitas harus dipenuhi dulu. Jangan menjadi preman atau bangsat seperti itu. Itu saya sampaikan. Ini Blora bukan Timor Timur. Kalau menjadi organisasi tolong kepentingan masyarakat diutamakan, jangan kepentingan perut sendiri," ujar Munaji.

Munaji menegaskan bahwa dia menolak ada GRIB Jaya di Blora. Dia juga mengancam kalau ada GRIB Jaya akan berurusan dengan ormas Pemuda Pancasila.

"Sekali lagi pesan saya, jangan ada GRIB keluar Blora. Kalau keluar saya sikat, urusan dengan Pemuda Pancasila. Ini Blora mas, tidak sekonyong-konyong koder. Kalau mau mencoba urusan dengan Pemuda Pancasila silakan, suruh calon ketuanya, senggel (duel) berani, masa juga berani Pemuda Pancasila," bebernya.

"Kita juga ucapkan terima kasih kepada jajaran TNI dan Polri, sehingga kegiatan ini bisa kondusif, kita juga tidak akan terjadinya anarkis, tidak akan terjadi di sini. Jangan ada berdirinya GRIB di Kabupaten Blora ini. Itu yang kita minta," tambahnya.

Pihak Pemuda Pancasila mengaku bakal mendatangi Kepolisian Resor (Polres) Blora untuk melaporkan hal tersebut. Lebih lanjut, Munaji juga menduga bahwa Ketua GRIB Jaya Blora menjadi mafia pupuk bersubsidi.

"Bahwa calon Ketua GRIB menjadi biang kerok pupuk subsidi di Blora. Sarang pupuk subsidi di Kabupaten Blora. Kalau di dalam kita masuki, arak miras banyak di dalam. Biang kerok pupuk subsidi adalah calon Ketua GRIB sendiri. Jangan biarkan preman berkeliaran di Blora," ucap Munaji.

Tanggapan Ketua GRIB Jaya Blora

Sementara itu Ketua DPC GRIB Jaya Blora, Sugiyanto menepis soal GRIB Jaya disebut ilegal.

"Ya kalau menurut saya pribadi saya nggak tahu kok, jelas legalitas saya juga jelas. Lha mau dibubarkan atas dasar apa? Ini kan sebuah organisasi sudah jelas, legal jelas, jelas semuanya. Bahkan kita diakui secara nasional," jelasnya.

Sugiyanto menambahkan, ormas dengan ketua umum Herchules ini di Blora sudah ada sekitar 750 anggota. Di Blora, ormas GRIB Jaya baru ada sekitar tiga bulan.

Kemudian, Sugiyanto merasa heran dengan ormas Pemuda Pancasila yang tidak ingin GRIB Jaya berada di Blora. Dia juga tidak terpancing atas kedatangan ormas Pemuda Pancasila.

"Visi misi dari sana (Pemuda Pancasila) untuk ke sini saya juga tidak tahu. Mau membubarkan dasarnya apa saya juga ndak tahu. Jadi untuk anggota saya sementara tidak akan terpancing itu, karena itu hanya membuat keributan saja. (Legalitas) Resmi mas, semuanya 100 persen sudah ada," jelasnya.

Ormas Keroyok Pedagang Buah di Jakbar, Polisi Buru Pelaku

Ormas Keroyok Pedagang Buah di Jakbar, Polisi Buru Pelaku

Presiden Prabowo Subianto langsung menghelat rapat terbatas dengan para menterinya usai tiba di Indonesia setelah kunjungan kerja ke Mesir. Prabowo tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Senin, 23 Desember 2024, sekitar pukul 10.45 WIB.

Kedatangan Kepala Negara di Tanah Air setelah menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-11 Developing Eight (D-8) di Kairo, Mesir.

Dalam keterangan Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Senin (23/12/2024) tampak menyambut kedatangan Presiden Prabowo antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Terlihat menyambut pula Panglima TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra. Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan tersebut yaitu Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Selanjutnya, Prabowo melakukan rapat terbatas dengan para pejabat penyambut di ruang tunggu naratetama Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo membahas persiapan keamanan menjelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) yang menjadi waktu puncak pergerakan massa dan aktivitas masyarakat sehingga memerlukan langkah-langkah keamanan untuk memastikan ketertiban dan keamanan publik.

Orang nomor satu di Indonesia itu menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajarannya yang terus berusaha keras memastikan Nataru berjalan lancar.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut Prabowo menekankan pentingnya mitigasi antisipasi bencana. Prabowo menekankan pentingnya koordinasi antara berbagai pihak dan penyebaran informasi kepada masyarakat terkait perkembangan cuaca terkini.

Presiden Prabowo Subianto kembali ke Tanah Air usai melakukan kunjungan kerja dari Mesir Kairo. Tiba di Jakarta, Prabowo langsung menggelar rapat terbatas di Lanud Halim Perdanakusuma.

Dikutip Biro Sekretariat Presiden, Senin (23/12/2024), pesawat kepresidenan yang membawa Prabowo mendarat pukul 10.45 WIB. Kedatangan Prabowo setelah menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-11 Developing Eight (D-8) di Kairo, Mesir.

Di bawah tangga pesawat, tampak menyambut kedatangan Prabowo antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Terlihat menyambut pula Panglima TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra. Turut mendampingi Prabowo dalam penerbangan tersebut yaitu Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Presiden Prabowo Subianto kembali ke Tanah Air usai melakukan kunjungan kerja dari Mesir Kairo, Senin (23/12/2024). (Cahyo-Biro Pers Sekretariat Presiden)

Selanjutnya, Prabowo melakukan rapat terbatas dengan para pejabat penyambut di ruang tunggu naratetama Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo membahas persiapan keamanan menjelang Natal 2024 dan tahun baru 2025 yang menjadi puncak pergerakan massa dan aktivitas masyarakat sehingga memerlukan langkah-langkah keamanan untuk memastikan ketertiban dan keamanan publik.

Prabowo menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajarannya yang terus berusaha keras memastikan Natal dan tahun baru berjalan lancar.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut Prabowo menekankan pentingnya mitigasi antisipasi bencana. Prabowo menekankan pentingnya koordinasi antara berbagai pihak dan penyebaran informasi kepada masyarakat terkait perkembangan cuaca terkini.

Terpidana mati kasus penyelundupan narkotika, Mary Jane Veloso, telah dipindahkan dari Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta ke Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta pada Minggu (15/12) malam. Pemindahan ini dilakukan sebagai persiapan sebelum Mary Jane diterbangkan ke Filipina dalam beberapa hari mendatang.

Proses pemindahan dimulai dengan kedatangan petugas penjemput ke Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta pada pukul 22.30 WIB.

"Setelah melalui pengecekan administrasi dan serah terima berkas yang disaksikan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, Mary Jane bersama barang bawaannya dipindahkan ke mobil Tim Satopspatnal Ditjen PAS," kata Deputi Koordinator Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas, I Nyoman GedeSuryaMataram, dalam keterangannya yang diterima detikBali, Senin (16/12/2024).

Pada pukul 23.00 WIB, iring-iringan kendaraan yang membawa Mary Jane berangkat menuju Jakarta. Konvoi itu terdiri dari mobil tim penjemput dan satu mobil pengawal dari Kejaksaan Gunung Kidul. Proses pemindahan berlangsung lancar dan kondusif.

Pemindahan ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Practical Arrangement antara pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, dengan Wakil Menteri Kehakiman Filipina, Raul T. Vasquez, di Jakarta pada 6 Desember 2024.

Mary Jane Veloso ditangkap di Bandara Adisutjipto, Yogyakarta, pada April 2010 karena membawa 2,6 kilogram heroin. Ia divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Sleman pada Oktober 2010

Setelah bertahun-tahun menunggu eksekusi, kasusnya menjadi perhatian internasional, khususnya di Filipina, yang terus mengupayakan agar Mary Jane dapat kembali ke negaranya.

Video: Perjalanan Panjang Terpidana Mati Mary Jane hingga Akhirnya Bebas

Video: Perjalanan Panjang Terpidana Mati Mary Jane hingga Akhirnya Bebas

Imigrasi menjadi isu politik utama di Eropa, terutama dengan meningkatnya pengaruh sayap kanan. Tekanan pada pemerintah untuk membatasi imigrasi menjadi kian membesar.

Namun, beberapa negara, bahkan yang memiliki pandangan secara terbuka terhadap anti-imigran, mulai memikat pekerja asing untuk mengisi kekurangan tenaga kerja besar-besaran di tengah populasi yang menua, untuk dapat menjaga ekonomi tetap berjalan.

Uni Eropa (UE) telah mengidentifikasi 42 profesi yang mengalami kekurangan tenaga kerja dan membuat rencana aksi untuk menarik pekerja asing. Hampir dua pertiga usaha kecil dan menengah di Uni Eropa mengaku kesulitan menemukan talenta yang dibutuhkan.

Secara terbuka, banyak pemimpin Eropa, terutama dari kelompok sayap kanan, justru mendukung kesepakatan dengan negara ketiga untuk membatasi masuknya imigran atau memulangkan mereka. Namun, tanpa banyak sorotan, muncul tanda-tanda perubahan kebijakan yang mengakui kebutuhan akan imigran.

Italia bakal merekrut perawat asal India

Pemerintah sayap kanan Italia, yang dipimpin oleh Perdana Menteri (PM) Giorgia Meloni berencana merekrut ratusan ribu pekerja asing, untuk menutupi kekurangan tenaga kerja di negara itu.

"Pemerintah memperkirakan ada total 452.000 pekerja asing yang akan masuk selama periode tiga tahun [dari] 2023-2025," ujar pemerintah Italia tahun lalu, seraya mengakui bahwa jumlah ini jauh lebih rendah dibandingkan "kebutuhan nyata sebesar 833.000 pekerja" pada periode tersebut.

Menurut Pusat Studi dan Penelitian IDOS, Italia membutuhkan setidaknya 280.000 pekerja asing setiap tahunnya hingga 2050, untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja di berbagai sektor seperti pertanian, pariwisata, dan kesehatan. Angka itu sekitar setengah dari jumlah permohonan suaka yang diajukan tahun lalu. Negara ini menghadapi kekurangan tenaga kerja di 37 profesi, di mana bidang pekerjaan perawat dan tenaga kesehatan menjadi yang paling dibutuhkan.

Pemerintah Italia baru-baru ini mengumumkan akan merekrut sekitar 10.000 perawat dari India untuk membantu mengatasi kekurangan tiga kali lipat dari jumlah tersebut. Menteri Kesehatan (Menkes) Italia Orazio Schillaci mengatakan pada bulan Oktober bahwa India memiliki pasokan perawat yang berlebih. "Ada 3,3 juta perawat di India," katanya. "Kami ingin membawa sekitar 10.000 perawat ke sini."

Schillaci mengatakan bahwa perawat India memiliki kemampuan profesional yang mumpuni dan akan direkrut langsung oleh wilayah-wilayah yang membutuhkan, serta ditempatkan di mana saja sesuai kebutuhan, setelah kemampuan bahasa Italia mereka dinilai.

Maurizio Ambrosini, seorang profesor sosiologi dan ahli migrasi di Universitas Milan, mengatakan kepada DW bahwa pemerintah Meloni terpaksa mengubah kebijakan karena para pengusaha sangat membutuhkan tenaga pekerja.

"Para pengusaha Italia sangat bungkam dalam perdebatan migrasi selama bertahun-tahun. Saya rasa mereka tidak ingin bertengkar dengan partai sayap kanan," katanya melalui telepon. "Namun, kini tidak lagi."

Banyak pihak, bahkan di dalam koalisi itu sendiri, melihat kebijakan ini sebagai perubahan besar dari Meloni, yang dulu menyebut kebijakan pro-imigrasi sebagai bagian dari konspirasi sayap kiri untuk "mengganti warga Italia dengan para imigran."

"Saya berharap kini, karena akhirnya ada pemerintah sayap kanan, situasinya dapat berubah, tetapi sayap kanan justru lebih buruk daripada sayap kiri," kata Attilio Lucia, seorang anggota partai Liga sayap kanan dan wakil wali kota Lampedusa, sebuah pulau kecil yang menjadi pelabuhan kedatangan bagi banyak migran.

Belanda ingin mempertahankan 'migran yang berpengetahuan'

Bisnis juga mungkin memengaruhi pemikiran pemerintah Belanda baru yang dipimpin oleh anggota parlemen sayap kanan Partai Kebebasan, Geert Wilders.

ASML, perusahaan terbesar di negara ini yang memproduksi peralatan semikonduktor, mengatakan kesuksesannya bergantung pada talenta-talenta terampil, terlepas dari mana pun mereka berasal. Perusahaan ini mengusulkan bahwa migrasi ke dalam negeri tidak boleh dibatasi. Hampir 40% karyawan perusahaan ini adalah pekerja asing.

"Kami telah membangun perusahaan kami dengan lebih dari 100 kewarganegaraan," kata Christophe Fouquet, CEO ASML, saat menghadiri Bloomberg Tech Summit di London, Inggris, bulan lalu. "Mendatangkan talenta dari seluruh dunia telah menjadi syarat mutlak untuk kesuksesan, dan ini harus terus berlanjut."

Belanda telah meminta pengecualian atau "opt-out" dari sistem suaka Uni Eropa, yang menganggap suaka sebagai "hak dasar dan kewajiban internasional bagi negara-negara." Laporan media menunjukkan bahwa retorika anti-imigran yang dipromosikan oleh kelompok sayap kanan telah membuat pekerja terampil merasa kurang diterima di negara ini.

Bahkan, kelompok politik sayap kanan pun masih harus berhadapan dengan kenyataan betapa besar kebutuhan banyak perusahaan terhadap pekerja asing untuk dapat tetap kompetitif.

Belanda hanya sedikit mengurangi insentif pajak untuk para pekerja asing, dari 30% menjadi hanya 27%. Keringanan pajak ini telah menjadi salah satu fitur yang paling menarik bagi kaum muda berbakat untuk pindah ke negara ini, atau "migran berpengetahuan" seperti yang disebut oleh pemerintah Belanda.

"Ini adalah perubahan yang relatif kecil dalam toal pendapatan bersih para pekerja asing yang terampil," kata Lisa Timm, seorang peneliti migrasi di Universitas Amsterdam. "Saya rasa ini akan memiliki efek yang sangat kecil terhadap kedatangan migran."

Jerman memperkenalkan 'Kartu Peluang'

Jerman akan segera mengeluarkan 200.000 visa untuk para pekerja terampil tahun ini, angka itu meningkat 10% dari 2023. Ini disebabkan oleh skema "Kartu Peluang", yakni izin tinggal yang memungkinkan pekerja dari negara di luar UE untuk datang ke Jerman dan mencari pekerjaan, yang diperkenalkan sejak bulan Juni lalu.

Dalam kunjungannya baru-baru ini ke India, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan Jerman "terbuka untuk pekerja terampil" dan setuju untuk melancarkan hambatan birokratis serta meningkatkan visa bagi warga India dari sebelumnya hanya 20.000 visa menjadi 90.000 visa per tahunnya.

Jerman membutuhkan sekitar 400.000 karyawan terampil baru setiap tahun untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja, terutama di bidang teknik, Teknologi Informasi, dan layanan kesehatan, serta melihat adanya potensi tenaga kerja di kalangan warga India yang terlatih.

Di sisi lain, bangkitnya kelompok sayap kanan seperti partai anti-imigran AfD dalam pemilu regional dan serangan senjata tajam di kota Solingen, Jerman barat, pada musim panas lalu, telah memaksa Scholz untuk menyetujui pemeriksaan perbatasan internal di Uni Eropa "untuk membatasi migrasi."

Berbicara mengenai masalah ini pada bulan Juli lalu, Scholz sempat mengatakan migrasi tidak teratur ke Jerman harus "dikurangi," tetapi ia juga menekankan kebutuhan Jerman akan pekerja terampil.

Kebijakan publik dan kebijakan diam-diam

Hampir semua negara Eropa menghadapi masalah yang sama, yakni kekurangan tenaga kerja saat populasi di benua itu kian menua. Meskipun ada gelombang kedatangan imigran, negara-negara ini tidak ingin terlihat mengizinkan kedatangan migran tanpa visa.

Ambrosini, profesor di Universitas Milan, mengatakan negara-negara Eropa kesulitan untuk mendamaikan dua kebijakan migrasi yang berbeda, satu untuk konsumsi publik di mana negara menyerukan "perjanjian penegakan perbatasan dengan negara transit seperti Tunisia, atau deportasi ke fasilitas luar negeri seperti kesepakatan Albania-Italia."

"Di sisi lain, semakin jelas bahwa mereka membutuhkan pekerja, dan mereka sedang menyusun kebijakan baru untuk menarik tenaga kerja yang tidak hanya terampil tetapi juga pekerja musiman," tambahnya. "Kebijakan kedua ini agak sedikit tersembunyi, tidak terlalu dipublikasikan, dan hanya bisa terdeteksi oleh asosiasi pengusaha."

Pada akhirnya, ini tentang bagaimana pemerintah dapat mengatakan bahwa pihaknya sepenuhnya memegang kendali atas siapa saja yang bisa masuk dan yang dapat tinggal, kata Ambrosini. Namun itu adalah mitos, setidaknya untuk pekerjaan kelas biru, karena pengusaha menerima referensi dari mereka yang sudah ada di Eropa untuk memilih siapa yang bisa diperkerjakan.

"Bagaimana para pengusaha bisa tahu, siapa yang harus dipekerjakan dari Peru, misalnya?" Ujar Ambrosini.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Polisi menetapkan eks Kepala Pengamanan Kelas II-B Sleman atau Lapas Cebongan, MRP, menjadi menjadi tersangka kasus dugaan pungli. Pungli yang dilakukan tersangka beragam, salah satunya uang 'selamat datang' untuk napi baru.

"Modus yang dilakukan, melakukan pengancaman, melakukan pemukulan, meminta uang," kata Kasat Reskrim Polresta Sleman AKP Riski Adrian, saat rilis kasus di Polresta Sleman, Triharjo, Sleman, dilansir detikJogja, Rabu (20/11/2024).

Adrian menyebut nilai nominal uang yang diminta pelaku bervariasi. Mulai kedatangan tahanan, membayar untuk kamar, hingga setoran mingguan.

"Dengan rincian jumlah uang yang diminta, pertama, ucapan selamat datang sekitar Rp 1,5-5 juta, bayar kamar Rp 1-7 juta, kamar khusus Rp 50 juta, setoran mingguan Rp 100-200 ribu, per anak per blok," urainya.

Aktivitas itu dilakukan MRP selama satu tahun. Tersangka juga diketahui telah menerima duit ratusan juta dari para tahanan.

"Dari total uang selama terhitung 8 November 2022 sampai 16 November 2023 itu sebanyak Rp 730,25 juta," ucapnya.

Awal Mula Kasus

Kasus ini bermula pada Desember 2023, jajaran Polresta Sleman mendapat aduan terkait pungutan, pengancaman, dan penganiayaan yang terjadi di Lapas Cebongan. Hal itu ditindaklanjuti dengan proses penyelidikan selama kurang lebih 7 bulan.

"Tepatnya pada 3 Juni 2024, kami memiliki keyakinan bahwa kami jumpai suatu tindak pidana korupsi dari laporan tersebut," ujarnya.

Tersangka, kata Adrian, sebelumnya merupakan ASN di Lapas Cebongan. Adapun dalam beraksi, tersangka melakukan pengancaman, pemukulan, dan permintaan uang.

"Waktu itu dia Kepala KPLP Cebongan," ujarnya.

Baca selengkapnya di sini dan di sini.

Nikita Mirzani didampingi pengacaranya, Fahmi Bachmid, mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Kedatangan Nikita tersebut masih terkait kasus putrinya, LM.

Hal itu diungkap Fahmi Bachmid, dilansir detikHot. Kedatangan mereka ke LPKS masih terkait kasus LM dan kekasihnya Vadel Badjideh, yang hingga kini masih berada di rumah aman. Nikita Mirzani memang sempat meminta bantuan LPSK dalam kasus ini.

"Kita ingin perlindungan yang terbaik bagi anaknya Nikita Mirzani, sebagaimana kita sampaikan di Polres ada kekhawatiran yang luar biasa jangan sampai terjadi sesuatu terhadap anaknya makanya kita ke sini," terang Fahmi Bachmid saat ditemui Senin (14/10/2024).

LPSK menerima kedatangan Nikita Mirzani dan pengacaranya. Di sana, Nikita mengaku ingin melakukan yang terbaik untuk sang anak.

"Pada intinya kita konsultasi dan silaturahmi apa yang terbaik untuk anaknya Nikita, itu yang diinginkan Nikita," tutur Fahmi.

"Ya memohon perlindungan, saksi-saksi dan L juga. Selain dalam perlindungan Allah SWT juga dalam lindungan LPSK," sambung Nikita Mirzani yang ada di sebelah Fahmi.

Menurutnya, hal ini dilakukan Nikita Mirzani karena pihak kuasa hukum Vadel, Razman terus mencari keberadaan anak Nikita Mirzani.

"Razman kan masih mencari tahu L di mana, ya sudah dia aman dan dia nggak bisa ditemuin intinya itu," jelas Nikita.

Menurut ibu tiga anak itu, saksi yang sudah disiapkan dalam kasus tersebut memang harus mendapatkan perlindungan.

"Lawannya ini yang dilaporkan ini track recordnya ini menyeramkan ya, keluarganya ada yang dihukum mati pada 2022 karena kasus pembunuhan, yang bersangkutan yang saya laporkan juga pernah terjadi kasus pemukulan sehingga ditahan adik dan kakanya," jelasnya lagi.

Video: Diperiksa Polisi, Penampung LM di Inggris Dicecar 27 Pertanyaan

Video: Diperiksa Polisi, Penampung LM di Inggris Dicecar 27 Pertanyaan

Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) turun tangan memverifikasi berbagai isu pengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Bali. Salah satunya, KSP menyoroti maraknya warga negara asing (WNA) yang berulah di Pulau Dewata.

Tenaga Ahli Utama Deputi V KSP, Irfan Pulungan, mengatakan ada tiga isu utama yang disoroti di Bali. Selain WNA yang kerap berulah, isu lain yang disoroti adalah narkotika dan over kapasitas di lembaga pemasyarakatan (lapas).

"Kehadiran Kantor Staf Presiden Deputi V ke Bali ada tiga isu, tentang penanganan masalah narkotika, over kapasitas lapas, dan tentang perilaku keamanan dan ketertiban warga negara asing yang beberapa tahun terakhir meresahkan masyarakat Bali," ujar Irfan di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat (12/7/2024).

Irfan menerangkan verifikasi dilakukan guna memastikan isu dan permasalahan di Bali. Sebab, KSP selama ini hanya mengetahui informasi dari media sosial (medsos) dan sejumlah pengaduan. Berdasarkan informasi yang diperoleh, banyak ulah WNA di Bali, mulai dari pelanggaran lalu lintas hingga tidak menghormati kultur masyarakat.

Menurut Irfan, penanganan terhadap ulah WNA di Bali perlu dilakukan secara bersama-sama dan serius. Artinya, harus ada koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

"Catatannya, ini dilakukan dengan bersama-sama penyelesaiannya. Tidak sektoral, (tetapi) secara holistik bersama-sama," ungkap Irfan.

Namun, Irfan tak sepakat soal pembatasan WNA ke Bali meski banyak yang berulah. Pasalnya, langkah-langkah penanganan WNA harus dilakukan dengan cermat.

Menurut Irfan, kedatangan WNA ke Bali sejatinya membawa berkah. Kehadiran para WNA ke Pulau Dewata tidak hanya berpengaruh pada sektor pariwisata, tetapi juga terhadap investasi.

Irfan mengungkapkan rombongan Deputi KSP sejatinya telah tiba di Bali sejak Rabu (10/7/2024). Mereka kemudian menyambangi Kepolisian Daerah (Polda) Bali guna berkoordinasi terkait kasus Narkotika.

Verifikasi kemudian dilanjutkan dengan berdialog bersama Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Bali, Pramella Yunidar Pasaribu, Kamis (11/7/2024).

Dialog berlanjut lagi bersama Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Bali I Dewa Gede Mahendra Putra dan Pramella, Jumat (12/7/2024). Hasil verifikasi akan diteruskan kepada Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, untuk disampaikan kepada Presiden dalam bentuk memo dan dibahas dalam rapat terbatas (ratas).

Duh! 3 WNA di Bali Diamankan Pihak Imigrasi Gegara Open BO

Duh! 3 WNA di Bali Diamankan Pihak Imigrasi Gegara Open BO