Dua perwira Polres Asahan dilaporkan ke Bid Propam Polda Sumut atas dugaan pelecehan terhadap seorang tahanan kasus narkoba berinisial L (23). Kedua perwira tersebut yakni Kasat Tahti Polres Asahan AKP S dan Kanit Satresnarkoba Polres Asahan Ipda S.

Kuasa Hukum L, Alamsyahmenjelaskanpihaknya melaporkan dua perwira tersebut dalam bentuk pengaduan masyarakat (Dumas).

"Sudah resmi kita laporkan, bentuk laporannya, karena kita kuasa, laporannya dumas ke Yanduan. Jadi, dugaan pelecehan dan perbuatan asusila itu menurut klien kami dilakukan oleh Kasat Tahti Polres Asahan AKP S dan kemudian kanit narkoba inisial Ipda S," kata Alamsyah di Polda Sumut, Kamis (15/5/2025).

Berikut fakta-fakta kasus tersebut.

1. Korban Diduga Dilecehkan saat Jadi Tahanan di Polres

Alamsyah menjelaskan kliennya diduga dilecehkan saat menjadi tahanan di Polres Asahan dalam kasus dugaan narkoba. Tak dijelaskan kapan L ditangkap Polres Asahan.

Namun dugaan pelecehan itu baru berani diungkap L saat telah dipindahkan ke Lapas Labuhan Ruku. Hal itu dikarenakan L ketakutan saat masih menjadi tahanan.

"Klien kami ini seorang ibu rumah tangga yang saat ini disangkakan melanggar pasal 112 Jo 131 UU narkotika. Klien kami ini saat ini dalam proses penyidikan sebagai tersangka di Satresnarkoba Polres Asahan. Selama klien kami menjalani masa penahan di Satresnarkoba Polres Asahan, ternyata menurut keterangan klien kami mengaku dilecehkan," ujarnya.

"Selama di dalam tahanan kepolisian, dia (L) tidak pernah menceritakan kepada kami. Namun, setibanya dia dititipkan ke Lapas Labuhan Ruku, dia menceritakan perbuatan tidak senonoh ini kepada keluarganya dan kepada kami kuasa hukumnya. Lantas klien kami beserta keluarganya meminta kepada kami untuk melaporkan oknum-oknum terduga yang melakukan tindakan asusila tersebut," sambung Alamsyah.

2. Kronologi Dugaan Pelecehan

Alamsyah pun menjelaskan kronologi terjadinya pelecehan tersebut. Menurut Alamsyah, terduga pelaku AKP S dan Ipda S melakukan pelecehan pada waktu yang berbeda. AKP S diduga sering mengirimkan chat tak senonoh kepada L.

AKP S mengizinkan L untuk menggunakan Hp di dalam tahanan. Bukti-bukti chat AKP S kepada L yang vulgar juga dibawa ke Propam.

"Modusnya menurut keterangan klien kami, terhadap Kasat Tahti ini awalnya mengizinkan klien kami untuk menggunakan hp android di dalam tahanan, tapi ternyata sembari memberikan hp, ada niat yang tidak baik yang dilakukannya. Dia melakukan chat atau video call dengan klien kami dengan bahasa yang tidak sopan. Padahal berulang kali klien kami menjelaskan bahwa dia berstatus istri sah orang. Via verbal, karena berulang kali ingin melakukan kontak fisik, klien kami selalu menolak. Pelecehan verbalnya ngajak berhubungan, dia sedang mandi ingin VC, merayu, dan sebagainya," ujarnya.

Sementara untuk Ipda S, dia mengatakan dugaan pelecehan itu dilakukan di ruangan Ipda S. Caranya, Ipda S membawa L ke ruangannya dengan modus ingin memeriksanya. Di ruangan tersebut, kata Alamsyah, Ipda S diduga menciumi L.

Alamsyah mengaku tidak mempunyai bukti yang spesifik terkait dugaan pelecehan yang dilakukan Ipda S karena dilakukan di dalam ruangan S.

"Untuk kanit narkoba Ipda S, modusnya, kanit narkoba ini selalu atau sering mengeluarkan (L) dari tahanan dibawa ke ruangan kanit narkoba. Setibanya di ruangan kanit, bukan diperiksa melainkan dengan waktu yang berbeda dengan dua kali kejadian, menciumi klien kami, itulah menurut keterangan klien kami. Untuk Ipda S yang mana perbuatannya itu dilakukan di ruangannya, tidak ada yang bisa melihat, hanya klien kami dengan terduga pelaku bersama Tuhan. Namun, dengan keyakinan dan rasa ketakutan, klien kami juga berpesan perbuatan ini harus dilaporkan agar tidak terjadi kepada tahanan lain," ujarnya.

3. Korban Istri Pecatan TNI yang Kini Jadi Bandar Narkoba

L pun melaporkan kedua perwira tersebut ke Bid Propam Polda Sumut. Belakangan terungkap bahwa L adalah istri bandar narkoba yang juga pecatan TNI. Belakangan terungkap bahwa L adalah istri bandar narkoba bernama Chandra yang juga merupakan pecatan TNI AL dan sempat viral menembaki petugas kepolisian.

"Iya, istri Chandra, betul (mantan anggota TNI AL)," kata Kasat Narkoba Polres Asahan AKP Mulyoto saat dikonfirmasi detikSumut, Kamis (15/5/2025).

Mulyoto menjelaskan L ditangkap saat pihak kepolisian hendak menangkap suaminya di Kisaran, Selasa (18/2). Belum diperinci apa peran L dalam jaringan narkoba tersebut.

"Pada saat itu juga (penangkapan suaminya), di rumah. (Peran L) nanti di persidangan, itu ranah proses persidangan. Kemarin sudah prapid, kalah," jelasnya.

4. Respons Kapolres Asahan

Kapolres Asahan AKBP Afdhal Junaidi merespons laporan pihak L. Ia pun meminta pihak L untuk membuktikan hal itu jika memang benar terjadi.

"Kalau ada bukti silakan saja (dilaporkan), biar jangan fitnah," kata Afdhal saat dikonfirmasi detikSumut, Kamis (15/5/2025).

Afdhal mengatakan pihaknya menyerahkan proses penyelidikan dumas itu ke pihak Propam Polda Sumut. Menurutnya, pernyataan yang disampaikan pihak L masih sepihak, sehingga perlu dibuktikan lebih dulu.

"Kita profesional saja, nanti pasti akan ada yang ambil keterangan, kalau ada bukti silakan saja, difaktakan saja benar atau enggaknya, ini kan masih sepihak, nanti kan dibuktikan," ujarnya.

5. Suami Pelapor Diburu

Sementara terkait pelaku utamanya yakni Chandra, Mulyoto menyebut pihaknya masih memburunya. Saat ini, Chandra telah masuk dalam daftar buronan.

"Iya, tetap (masih diburu)," pungkasnya.

Polisi masih memburu Chandra alias Rudi, pecatan TNI yang menembaki polisi saat hendak ditangkap. Chandra ini ternyata merupakan seorang bandar narkoba.

"Sebagai bandar atau pengendali dari jaringan yang sudah berhasil diungkap Polres Asahan," kata Dirresnarkoba Polda Sumut Kombes Yemi Mandagi saat paparan di Polda Sumut, Senin (24/2/2025), kemarin.

Video: Agus Difabel Dituntut 12 Tahun Bui di Kasus Pelecehan

Video: Agus Difabel Dituntut 12 Tahun Bui di Kasus Pelecehan

Ketaatan negara dalam menjunjung hukum dinilai melalui World Justice Project (WJP) Rule of Law Index atau Indeks Negara Hukum WJP. Dalam indeks ini, mayoritas negara-negara di Eropa Utara menjadi yang paling taat hukum.

WJP mencatat tren otoriter telah mendorong negara-negara di dunia masuk ke dalam resesi supremasi hukum sejak 2016. Kemerosotan global terhadap hukum ini telah berdampak pada 78% negara.

Supremasi hukum sendiri merupakan upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi, demikian dilansir Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan indeks WJP, lebih dari 6 miliar orang tinggal di negara yang supremasi hukumnya melemah antara tahun 2022 dan 2023.

"Dunia masih dicengkeram oleh resesi supremasi hukum yang ditandai dengan penjangkauan eksekutif yang berlebihan, pembatasan hak asasi manusia, dan sistem peradilan yang gagal memenuhi kebutuhan masyarakat," ucap salah satu pendiri dan presiden WJP, William H Neukom, dikutip dari World Justice Project, Rabu (30/4/2025).

Keadilan Semakin Sulit Diakses oleh Masyarakat

Pada 2023, WJP mencatat, penurunan fungsi sistem peradilan semakin meluas, dengan semakin banyak negara yang kesulitan memberikan keadilan yang tepat waktu, terjangkau, dan dapat diakses oleh masyarakat.

Melalui Indeks Negara Hukum WJP, data negara hukum dinilai berdasarkan berbagai faktor, yaitu mencakup:

- Batasan kekuasaan pemerintah

- Ada dan tidaknya korupsi

- Pemerintahan terbuka

- Hak-hak dasar

- Ketertiban dan keamanan

- Penegakan peraturan

- Peradilan perdata

- Peradilan pidana.

Survei ini menilai bagaimana konstitusi berjalan di sebuah negara dan bagaimana pemerintahnya bertanggung jawab secara hukum. Di sisi lain, survei juga menilai bagaimana negara hadir memenuhi hak-hak warganya, termasuk menghormati hak asasi manusia.

Metodologi indeks WJP ini mengacu pada survei para ahli dan rumah tangga untuk mengukur supremasi hukum di 142 negara dan yurisdiksi, yang mencakup 95% populasi dunia.

Lantas bagaimana hasilnya?

Negara-negara Nordik Jadi yang Paling Taat Hukum

Menurut WJP Rule of Law Index 2023, negara paling taat hukum mayoritas berada di wilayah Eropa Utara. Sebagian besarnya termasuk negara-negara Nordik.

Denmark berada di peringkat pertama dengan skor indeks 0,9. Menyusul Norwegia di peringkat kedua dengan skor 0,89, Finlandia dengan skor 0,87, dan Swedia dengan skor 0,86.

Peringkat kelima ada negara dari Eropa Tengah yakni Jerman dengan skor 0,83. Di luar negara Eropa, hanya ada Selandia Baru yang berhasil masuk ke top 10 negara paling taat hukum, dengan menempati peringkat keenam.

Daftar 10 Negara Paling Taat Hukum di Dunia Menurut WJP Rule of Law Index 2023

1. Denmark

Skor: 0,90 (skor 0 terburuk, skor 1 terbaik)

2. Norwegia

Skor: 0,89

3. Finlandia

Skor: 0,87

4. Swedia

Skor: 0,86

5. Jerman

Skor: 0,83

6. Selandia Baru

Skor: 0,83

7. Luksemburg

Skor: 0,83

8. Belanda

Skor: 0,82

9. Irlandia

Skor: 0,82

10. Estonia

Skor: 0,82

Bagaimana dengan Indonesia dan Negara di Asia Tenggara?

Dalam pemeringkatan WJP Rule of Law Index 2023, negara Asia Tenggara yang paling taat hukum yakni Singapura. Negara ini menempati peringkat ke-16 teratas di dunia dengan skor 0,78.

Kedua ada Malaysia yang menempati peringkat ke-55 dunia dengan skor 0,57. Sementara Indonesia berada di peringkat 68 dengan skor 0,53.

Indonesia memiliki skor buruk soal korupsi, peradilan pidana, dan peradilan perdata menurut indeks WJP tersebut.

Video: KemenHAM Tindaklanjuti Laporan Eks Pemain Sirkus Korban Eksploitasi

Video: KemenHAM Tindaklanjuti Laporan Eks Pemain Sirkus Korban Eksploitasi

Penegakan hukum di negeri ini tak ubahnya ombak di pantai. Datang silih berganti, kadang deras menghantam karang, kadang tenang seolah tak bergerak. Jika kita menilik rekam jejaknya, penegakan hukum di Indonesia mengalami pasang surut. Dari masa ke masa, harapan publik terhadap keadilan kerap dihadapkan pada realitas yang tak selalu sesuai dengan konstitusi atau nurani.

Berbagai data dan survei menunjukkan situasi tersebut. Penegakan hukum di Indonesia mengalami dinamika yang fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, data World Justice Project Rule of Law Index mencatat bahwa skor Indonesia berada pada angka 0,53 secara konsisten sejak 2020 hingga 2023, menempatkan Indonesia di peringkat ke-66 dari 142 negara pada 2023. Meski skornya relatif stagnan, posisi Indonesia sempat naik ke peringkat 64 pada 2022 namun kembali turun dua peringkat pada tahun berikutnya. Data ini mencerminkan ketatnya persaingan global dalam memperkuat supremasi hukum.

Sementara itu, survei Indikator Politik Indonesia pada April 2024 mengungkap bahwa hanya 36,5% masyarakat yang menilai penegakan hukum di Indonesia sudah baik, sementara sisanya menganggap sedang (28,4%) atau bahkan buruk (31,1%). Lalu, dalam survei LSI Agustus 2023, terlihat bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum juga beragam: Kejaksaan Agung dipercaya oleh 74% responden, disusul pengadilan (73%), KPK (68%), dan Polri (66%).

Di tengah dinamisnya penegakan hukum itu, sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh para pendiri republik muncul sebagai kekuatan korektif: media sosial. Dunia digital kini bukan hanya tempat bersuara, tetapi juga menjadi arena penegakan keadilan. Tak terhitung berapa banyak kasus hukum rakyat kecil yang baru ditindaklanjuti serius oleh aparat setelah viral lebih dahulu di Twitter, TikTok, atau Instagram.

Istilah "no viral no justice" bukan isapan jempol. Ia adalah cermin. Cermin dari kenyataan bahwa sistem penegakan hukum Indonesia belum cukup mampu menjangkau keadilan secara merata tanpa tekanan publik. Jika tidak ramai, jika tidak trending, maka suatu perkara hukum nyaris pasti akan berlalu begitu saja. Padahal, hukum seharusnya tidak bekerja berdasarkan algoritma dunia digital, melainkan berdasarkan konstitusi dan rasa keadilan.

Budaya Hukum Baru?

Media sosial kini tidak hanya menjadi penonton dari dinamika penegakan hukum, tetapi sekaligus menjadi aktor. Ia berkembang menjadi semacam "institusi" penegakan hukum tersendiri. Institusi informal yang mampu memaksa lembaga formal untuk bergerak. Kita menyaksikan bagaimana netizen bersatu dalam thread panjang, membuat analisis, membuka rekam jejak, hingga mendesak kepolisian atau kejaksaan bertindak melalui tagar dan petisi.

Dalam beberapa kasus, media sosial bahkan lebih efektif mendorong keadilan dibandingkan mekanisme formal yang berbelit dan birokratis. Namun keberadaan "institusi media sosial" ini tak bisa dibaca satu sisi. Ia adalah pisau bermata dua. Di satu sisi, ia menyelamatkan banyak kasus yang nyaris tenggelam; di sisi lain, kemunculannya justru mengindikasikan buruknya kinerja lembaga penegak hukum.

Sangatlah tidak benar jika masyarakat harus lebih dulu membuat video, membuat utas, atau memohon keadilan lewat layar ponsel agar kasus ditindaklanjuti. Jangan-jangan ini bukan hanya soal kelalaian, melainkan kegagalan struktural yang secara alamiah menghasilkan budaya hukum baru masyarakat Indonesia. Karena nyatanya, keadilan tidak hanya ditentukan oleh seberapa kuat bukti atau seberapa lengkap dokumen, tetapi juga oleh seberapa viral kasus di ruang digital.

Militerisme Bukan Jawaban

Indonesia mesti waspada dalam membaca realitas ini. Sebab sebagian pihak mulai memperjuangkan hidupnya kembali militerisme dengan dalih mengembalikan ketegasan hukum. Aksi ini, meski samar, menyusup dalam perbincangan publik seolah negara butuh tangan besi agar hukum benar-benar ditegakkan. Kini tiba-tiba militer dapat mengisi lebih banyak jabatan sipil tertentu melalui Undang-Undang TNI yang baru.

Padahal, sejarah telah mengajarkan betapa bahayanya dominasi militer dalam kehidupan sipil. Reformasi 1998 bukan tanpa alasan menekankan pentingnya supremasi sipil. Kita tidak ingin hukum ditegakkan dengan todongan senjata. Kita tidak ingin kembali ke masa di mana kritik dibalas penculikan, di mana perbedaan pendapat ditangani oleh intelijen, bukan konstitusi.

Maka, meski penegakan hukum hari ini masih jauh dari ideal, tidak cukup alasan bagi kita untuk menyerahkan kembali kehidupan sipil ke tangan militer. Solusi dari lemahnya aparat bukanlah menghidupkan kembali rezim otoriter, melainkan memperkuat institusi sipil agar mampu bekerja secara profesional dan akuntabel. Kita harus memperkuat jaksa, polisi, dan hakim. Bukan dengan ancaman, tetapi dengan integritas dan keberanian menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Prof. Satjipto Rahardjo jauh-jauh hari telah mengingatkan kita. Sistem hukum yang buruk dapat menghadirkan keadilan jika ditegakkan oleh aparat hukum yang baik.

Lepas dari semua itu, faktanya media sosial telah menjadi alat bantu penting dalam menyorot borok sistem. Namun ia bukanlah tujuan akhir. Kita tidak bisa terus-menerus menggantungkan keadilan pada viralitas. Kita harus mendorong lahirnya sistem hukum yang by design merespons keadilan rakyat, bukan karena tekanan atau tren. Hukum harus bekerja bahkan ketika tak ada kamera menyorot. Karena keadilan sejati adalah yang diam-diam menolong, bukan yang tampil karena sorak-sorai.

Indonesia berada di persimpangan. Antara harapan dan kenyataan. Antara euforia digital dan reformasi hukum substantif. Dan, di titik ini, Indonesia harus memilih jalan yang tidak hanya populer, tetapi juga konstitusional. Menegakkan hukum bukan sekadar soal menangkap pelaku atau membacakan pasal, tetapi soal membangun kepercayaan rakyat terhadap institusi negara.

Pada akhirnya, penegakan hukum bukan tugas satu orang atau satu lembaga. Ia adalah kerja kolektif bangsa. Tidak dengan kembali pada masa lalu tetapi seperti yang digariskan oleh spirit reformasi, penegakan hukum yang adil harus dibangun di atas prinsip supremasi sipil yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.

Zuhad Aji Firmantorodosen Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, salah satu pendiri Center for Economic and Law Studies (Celios)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

"Keadilan restoratif dapat dimasukkan dalam pembaharuan KUHAP atau diatur melalui regulasi yang lebih spesifik di tingkat undang-undang,"

Solo (ANTARA) - Pakar Hukum dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Hari Purwadi merekomendasikan keadilan restoratif pada revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHAP) yang saat ini dalam proses pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pada seminar nasional tentang keadilan restoratif yang digelar Pusat Penelitian Pengembangan Konstitusi dan Hak Asasi Manusia (P3KHAM) UNS di Solo, Jawa Tengah, Kamis, Hari mengatakan saat ini semua lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan, Polri, dan Mahkamah Agung memiliki peraturan sendiri terkait keadilan restoratif.

Dalam praktiknya, peraturan dari ketiga lembaga itu memiliki prosedur dan teknik yang berbeda-beda.

"Ke depan aturan keadilan restoratif harus mengatur prosedur, teknik, dan standar hukum yang sama di antara para APH dan Kejaksaan bisa menjadi lembaga yang ikut mengontrol proses penyidikan dan proses keadilan restoratif yang dilakukan oleh polisi," kata Guru Besar Fakultas Hukum (FH) UNS ini.

Pada diskusi tersebut terdapat sejumlah poin rekomendasi terkait pentingnya keadilan restoratif diatur dalam revisi KUHAP.

Rekomendasi yang pertama adalah keadilan restoratif perlu diperkuat dalam penegakan perkara pidana di Indonesia, dengan menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyelesaian tindak pidana, di samping negara sendiri. Keterlibatan pihak-pihak tersebut, khususnya pelaku, korban, dan masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana dianggap bernilai tinggi.

Kedua, perlunya penguatan kebijakan negara dalam penyelesaian perkara pidana di luar proses pengadilan formal. Konsep ini memungkinkan penyelesaian kasus dengan cara yang lebih cepat, efektif, dan efisien. Penyelesaian secara win-win solution, tidak ada balas dendam. Mengurangi beban penyelesaian perkara yang menumpuk, mengurangi overcapacity pada lembaga kemasyarakatan, memberdayakan dan mengakomodasi kepentingan para pihak, khususnya korban.

Ketiga, revisi KUHAP mendesak dilakukan karena keadilan restoratif telah mengakar kuat dalam praktik tradisi hukum lokal di Indonesia, namun belum sepenuhnya diakui dan dilaksanakan dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia.

Keempat, perlunya persepsi yang sama antar aparat penegak hukum terutama polisi dan jaksa dalam memandang kebijakan keadilan restoratif dengan menempatkan Kejaksaan sebagai dominus litis menjadi koordinator dalam penerapannya.

Kelima, peraturan kebijakan keadilan restoratif yang telah berlaku bagi internal aparat hukum selama ini agar dijadikan salah satu bahan utama untuk menormakannya di dalam revisi KUHAP.

Pembicara lain yang merupakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Pujiono mengatakan keadilan restoratif berpotensi menjadi alternatif mekanisme penyelesaian perkara pidana yang memungkinkan perkara berhenti tanpa harus berlanjut ke proses peradilan konvensional.

Ia mengatakan mekanisme ini harus ditetapkan sebagai bagian dari proses peradilan, sebagaimana telah diterapkan dalam sistem peradilan anak.

"Keadilan restoratif dapat dimasukkan dalam pembaharuan KUHAP atau diatur melalui regulasi yang lebih spesifik di tingkat undang-undang," katanya.

Ia mengatakan keadilan restoratif dapat berfungsi sebagai konsep keadilan yang menjadi pertimbangan dalam seluruh tahapan proses peradilan, termasuk dalam pengambilan putusan untuk semua jenis tindak pidana.

"Jika keadilan restoratif dijadikan alternatif penyelesaian perkara pidana, maka pengaturannya harus dibuat secara khusus dengan pembatasan pada jenis tindak pidana tertentu, bergantung pada arah politik hukum yang berlaku," katanya.

Sementara itu, ia menilai kewenangan untuk melakukan keadilan restoratif sebaiknya dilakukan kejaksaan sebagai pengendali perkara.

Ia mengatakan hal itu sejalan dengan ketentuan dalam pada Pasal 132 ayat (1) huruf g KUHP yang menyebutkan alasan hapusnya kewenangan penuntutan.

"Ini menunjukkan bahwa lembaga penuntutan memiliki peran penting dalam penerapan keadilan restoratif," katanya.

Pewarta: Aris Wasita
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia Koordinator Wilayah Jawa Barat menggelar seminar nasional yang membahas terkait RUU KUHP dalam menjawab tantangan hukum pidana modern. Seminar tersebut dihadiri oleh perwakilan kampus di Jawa Barat.

Kegiatan seminar digelar di Aula Nusa Bangsa Griya Zen Solusi Indonesia, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/2/2025). Seminar dihadiri peserta kurang lebih 220 orang dan dihadiri oleh pemateri yaitu Prof. Henny Nuraeny, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Andre Yosua M. S.H., M.H., M.A.,Ph,D.

Kegiatan seminar dilaksanakan dalam bentuk diskusi simposium. Seminar ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar dan menjembatani kesenjangan antara teori hukum dengan praktik di lapangan.

Mahasiswa di Kota Bogor Gelar Seminar Foto: Dok Ist

Dari kegiatan seminar itu, ada beberapa kesimpulan yang dihasilkan di antaranya RUU KUHP dinilai akan berdampak signifikan terhadap sistem hukum Indonesia dalam aspek perlindungan hak asasi manusia maupun dalam penegakan keadilan sosial. Mereka menilai RUU KUHP merupakan langkah maju untuk menciptakan sistem hukum pidana yang lebih sesuai dengan perkembangan sosial.

Namun demikian, RUU KUHP juga dinilai berpotensi memicu protes atau gerakan penolakan dari kelompok-kelompok yang merasa bahwa dalam revisi RUU KUHP terdapat risiko penyalahgunaan pasal-pasal sehingga dapat berdampak terhadap kebebasan individu.

Terakhir, diskusi itu menyimpulkan mengenai perlunya pengawasan secara transparan oleh berbagai lembaga yang memiliki peran dan fungsi tertentu terhadap penyusunan mekanisme RUU KUHP yang baru setelah diberlakukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukum tidak salah digunakan dan diterapkan dengan adil.

Lihat juga Video 'Teatrikal Warnai Aksi Indonesia Gelap di Depan DPRD Jatim':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Akademisi berkumpul dalam sebuah diskusi membicarakan pentingnya koordinasi penyidik dan penuntut dalam revisi KUHAP. Para akademisi menilai revisi KUHAP dan KUHP harus selaras 'dominus litis' sebagai bentuk supervisi dan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum.

Diskusi ini bertajuk 'Kebaruan KUHP Nasional dan Urgensi Pembaharuan KUHAP: Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana yang Berkeadilan'. Diskusi ini diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Jumat (21/2), sejumlah hal mengenai aspek pembaruan sistem peradilan menjadi sorotan, salah satunya peran dominus litis dalam KUHAP baru.

Para akademisi yang bicara dalam diskusi itu adalah dosen hukum acara pidana Universitas Indonesia Dr Febby Mutiara Nelson, dosen Universitas Muhammadiyah Purwokerto Dr Selamat Widodo, dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Prof Hibnu Nugroho. Awalnya mereka bicara mengenai dominus litus yang artinya "penguasa perkara" atau "pihak yang mengendalikan jalannya perkara."

Para akademisi menilai perlu keseimbangan antara jaksa penuntut umum dengan hak tersangka, kepentingan korban, dan kepastian hukum. Prinsip Due Process of Law, yang menekankan kualitas dalam proses hukum, menjadi fondasi dalam sistem peradilan yang baru. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap tahapan penegakan hukum dilakukan secara adil, transparan, dan akuntabel.

"KUHAP harus mengalami revisi agar selaras dengan pendekatan KUHP Nasional, terutama dalam hal supervisi dan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum. Penguatan hubungan ini akan mencegah kesalahan prosedural, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan bahwa setiap perkara yang diajukan ke pengadilan memenuhi standar hukum yang jelas," ujar Dr Febby Mutiara dalam siaran pers yang diterima, Sabtu (22/2/2025).

Selain itu, dia juga menekankan KUHAP juga perlu mengintegrasikan mekanisme penghentian penyidikan dan penuntutan dalam satu sistem yang lebih terpadu. Dia berharap dengan begitu proses peradilan bisa lebih efisien.

"Dengan sistem yang lebih sinkron, proses peradilan diharapkan lebih efisien dan transparan, serta menghindari tumpang tindih kewenangan yang dapat merugikan para pihak," sambungnya.

Sementara itu, dosen Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Dr Selamat Widodo menilai peran jaksa sebagai 'dominus litis' sangat krusial dalam sistem peradilan pidana. Menurutnya di negara-negara dengan sistem hukum yang kuat seperti Jerman dan Jepang, jaksa memiliki peran dominan dalam memastikan bahwa penyidikan hingga penuntutan dilakukan sesuai prinsip hukum yang adil.

Sedangkan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Prof Hibnu Nugroho menilai keselarasan peran antara penyidik dan penuntut umum adalah langkah strategis. Dia meyakini jika penyidik dan penuntut berkoordinasi secara optimal dapat mewujudkan asas peradilan cepat dan biaya ringan.

"Oleh karena itu, penyelarasan peran antara penyidik dan penuntut umum melalui konsep dominus litis menjadi langkah strategis dalam mewujudkan asas peradilan yang cepat dan biaya ringan dengan mengurangi duplikasi kerja antara penyidik dan penuntut umum," katanya.

Lebih lanjut, Hibnu menggarisbawahi dominus litis juga memainkan peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas aparat penegak hukum. Dia berharap sinergi antara penyidik dan penuntut optimal.

"Hal ini sekaligus memastikan bahwa perkara yang diajukan ke pengadilan telah melalui proses penyidikan yang benar dan berbasis bukti yang kuat. Selain itu, penerapan dominus litis juga memungkinkan adanya peningkatan koordinasi lintas lembaga," jelas Hibnu.

"Keberhasilan sistem peradilan pidana tidak hanya bergantung pada kepolisian dan kejaksaan, tetapi juga melibatkan pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan berbagai elemen lain dalam sistem hukum. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antar-lembaga agar tujuan utama peradilan yang cepat, transparan, dan berkeadilan dapat terwujud," sambungnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Komitmen kami dalam mengedepankan restorative justice dibuktikan dengan adanya kenaikan penyelesaian perkara melalui mekanisme restorative justice sebesar 2.888 perkara (15,89 persen) dari sebelumnya tahun 2023 sebesar 18.175 perkara, menjadi 21.063

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra berharap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dapat menerapkan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus-kasus tertentu, terutama bagi pelanggar dalam keadaan khusus.

Harapan itu disampaikan dalam Pembekalan Rapat Pimpinan (Rapim) Polri di Jakarta (31/1). "Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Polri dapat menjadi lembaga yang lebih profesional dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya," ucap Yusril seperti dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Dalam pembekalan itu, dia menyebutkan hal tersebut seiring dengan peran Polri dalam mendukung Astacita pemerintahan, dengan fokus pada penegakan hukum yang adil, pencegahan pelanggaran HAM, dan pengelolaan yang transparan.

Yusril pun menegaskan kembali kedudukan, peran, dan kewenangan Polri sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Ia berharap peran dan kedudukan Polri bisa semakin diperkuat dalam mendukung terwujudnya Astacita pemerintahan.

Polri juga diharapkan mengedepankan integritas dan etika profesional untuk mencegah diskriminasi dan penyalahgunaan wewenang, serta melindungi kelompok rentan.

Selain itu, dirinya juga meminta Polri untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum melalui program polisi berbasis masyarakat (community policing).

"Hal ini untuk menjaga keamanan dan menyelesaikan masalah sosial," tuturnya.

Sebelumnya, Polri tercatat telah menyelesaikan lebih dari 2.000 perkara melalui pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) sepanjang tahun 2024.

Capaian tersebut disampaikan oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam acara Rilis Akhir Tahun 2024 yang digelar di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta (31/12/2024).

“Komitmen kami dalam mengedepankan restorative justice dibuktikan dengan adanya kenaikan penyelesaian perkara melalui mekanisme restorative justice sebesar 2.888 perkara (15,89 persen) dari sebelumnya tahun 2023 sebesar 18.175 perkara, menjadi 21.063 perkara pada tahun 2024," ucap Kapolri.

Kenaikan jumlah tersebut, kata dia, menegaskan komitmen Polri dalam menerapkan penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif yang diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi semua pihak.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Informasi dari Pak Kapolsek bahwa antara warga negara Arab Saudi dengan saudara Rohmat sudah terjadi kesepakatan damai

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) mengungkapkan perkara penganiayaan marbot masjid oleh warga negara asing (WNA) telah diselesaikan secara damai melalui cara restorative justive atau keadilan restoratif.

Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas Yuldi Yusman menyebutkan marbot Masjid Al-Muqsith di Cisarua, Bogor, Rohmat, yang dianiayai warga negara Arab Saudi berinisial MA tersebut tidak mau permasalahannya diperpanjang dan MA juga telah meminta maaf kepada Rohmat.

"Informasi dari Pak Kapolsek bahwa antara warga negara Arab Saudi dengan saudara Rohmat sudah terjadi kesepakatan damai," kata Yuldi dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.

Meski demikian, dia menegaskan pihaknya tetap memberikan tindakan administrasi keimigrasian berupa deportasi terhadap WNA itu, karena telah melanggar Pasal 78 Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengenai tinggal lebih lama dari izin tinggal atau overstay dan Pasal 75 UU Keimigrasian karena mengganggu ketertiban umum.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Bogor Ruhiyat Tolib mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan MA masuk ke Indonesia menggunakan Visa on Arrival (VoA) pada 10 Desember 2024 dengan tujuan kunjungan.

Dengan VoA, kata dia, masa tinggal MA hanya diberikan selama 30 hari dan bisa diperpanjang, namun WN Arab Saudi tersebut tidak memperpanjang izin tinggalnya.

Menurut Tolib, MA mengaku berkunjung ke Indonesia untuk berwisata dan selama 30 hari di Indonesia hanya tinggal di Cisarua.

"Beliau murni tinggal di tempat penginapan komersil, tidak ada keterkaitan apa pun dengan warga negara Indonesia," ucap Tolib.

Ia menjelaskan pihaknya menangkap MA setelah mendapatkan laporan atas insiden pemukulan terhadap seorang marbot masjid pada Minggu (12/1).

Setelah sempat buron, MA berhasil ditangkap Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Bogor bekerja sama dengan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) di sebuah vila di Cisarua, Bogor, Selasa (14/1).

Adapun kekerasan yang dilakukan MA terhadap petugas Masjid Al-Muqsith Cisarua, Bogor beredar di media sosial.

Berdasarkan keterangan dari pihak Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al-Muqsith, sambung dia, kejadian bermula Ketika MA tidak mendengarkan peringatan dari petugas DKM Masjid Al-Muqsith untuk melepaskan alas kaki ketika memasuki area batas suci masjid sehingga terjadi keributan sampai dengan pemukulan terhadap Rohmat.

"Kejadian tersebut juga terbukti dari rekaman CCTV," ujar dia.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Jaksa Agung ST Burhanuddin resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia 2025 di Jakarta.

Rakernas tahun ini mengusung tema Asta Cita sebagai Penguatan Transformasi Kejaksaan Yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel Dan Modern.

Jaksa Agung ST Burhanuddin saat pembukaan Rakernas 2025 mengajak insan Adhyaksa untuk terus memperkuat tekad sebagai penjaga keadilan.

"Hari ini kita berkumpul bukan hanya menjalankan tugas tapi untuk memperkuat tekad sebagai penjaga keadilan. Ini bukan hanya pekerjaan tapi ini adalah panggilan jiwa. Kita tidak hanya menegakkan aturan. Kita menciptakan harapan," kata Jaksa Agung dalam keterangan, Kamis (16/1/2025).

Burhanuddin melanjutkan, tugas jaksa bukan hanya menyelesaikan perkara tetapi memulai pintu masa depan. "Di luar sana dunia terus berubah. Perjalanan pun tidak akan mudah. Tetapi ingat badai tidak menguji kekuatan laut. Badai menguji kekuatan kapal. Dan kapal yang kokoh tidak takut pada badai," tuturnya.

Dia pun mengajak para jaksa bekerja setulus hati dalam menegakkan hukum sehingga tercipta dunia yang lebih adil dan manusiawi.

"Jangan hanya bekerja untuk dunia yang anda tinggali sekarang. Tapi bekerjalan untuk dunia yang ingin Anda wariskan. Dunia yang lebih adil, jujur, lebih manusiawi," katanya. "Terimalah kehormatan ini. Jadilah terang yang menyinari jalan keadilan," imbuhnya.

Menanggapi pernyataan itu, Pengamat hukum Masriadi Pasaribu mengapresiasi kinerja Kejaksaan di bawah komando Jaksa Agung ST Burhanuddin. Empat tahun terakhir, kinerja Kejaksaan terbilang kinclong.

Sejumlah kasus korupsi kakap diungkap. Terbaru kasus korupsi tata niaga Timah yang rugikan negara Rp300 triliun. Bahkan kejaksaan berani menyasar kasus siap di lembaga peradilan.

"Menyimak pernyataan Jaksa Agung dalam Rakernas terlihat dia benar-benar tulus memberikan keadilan kepada masyarakat. Seperti sinar terang di tengah redupnya kerja KPK dalam memberantas korupsi," kata Masriadi dalam keterangan, Kamis (16/1/2025).

Ungkapan Jaksa Agung dinilai tepat untuk memotivasi jajarannya agar bekerja dengan profesional dan sesuai hati nurani. Mengutamakan penegakan hukum berkeadilan dan humanis.

"Jelas yang disampaikan Jaksa Agung mendukung Asta Cita Presiden Prabowo. Kejaksaan harus menegakkan hukum dengan berkeadilan, humanis, akuntabel dan modern," kata Masriadi.

Dalam arahannya di Rakernas, Jaksa Agung menyebut ada lima misi utama. Di antaranya memantapkan penegakan supremasi hukum nasional yang berkeadilan dan berkepastian hukum, serta memperkuat implementasi keadilan restoratif berlandaskan hak asasi manusia.

BACA JUGA: Identitas Tentara Pembunuh Sinwar Dibobol Peretas Palestina, Israel Kebingungan

"Memperkuat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum demi terbangunnya budaya tertib hukum yang kokoh," ujar Burhanuddin.

Kemudian, Kejagung akan menyelenggarakan penanganan perkara dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi. Selanjutnya, memperkuat tata kelola kejaksaan dalam penegakan hukum dan pelayanan publik. Dan Kejagung juga akan membentuk aparatur kejaksaan yang menjadi panutan penegak hukum yang profesional dan berintegritas.

Rektor Universitas Airlangga (UNAIR) Prof Dr Mohammad Nasih menegaskan peran penegakan hukum dalam memajukan ekonomi Jawa Timur (Jatim). Hal itu dia sampaikan dalam talkshow bertajuk 'Refleksi Tahun 2024: Penegakan Hukum untuk Kemajuan Ekonomi Jawa Timur' yang diadakan Jumat (27/12).

Diketahui acara yang berlangsung di Hall Lantai 1 Kantor Manajemen Kampus MERR-C UNAIR tersebut turut dihadiri oleh sejumlah narasumber.

Prof Nasih mengungkapkan peningkatan perekonomian Jawa Timur tidak lepas dari kontribusi penegakan hukum.

"Sebab, dengan tegaknya hukum, maka keadilan akan bisa tercipta. Dengan terciptanya keadilan, maka yang tercipta adalah produktivitas yang lebih baik lagi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/12/2024).

Hal senada disampaikan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, H Charis Mardiyanto. Ia menyatakan kepastian hukum sangat penting dalam memajukan perekonomian.

"Penegak hukum yang adil dan konsisten sangat diperlukan dalam membuat peraturan. Ketika aturan jelas dan tanpa diskriminasi, kepercayaan terhadap sistem akan meningkat," katanya.

Namun demikian, menurut Charis kepastian dan penegakan hukum hingga kini masih menjadi dilema dan tantangan tersendiri.

"Kepastian hukum ini masalahnya masih banyak, seperti kasus korupsi. Meski sudah diatur agar tidak ada kesenjangan hukum, tetapi seringkali masih ada penyimpangan," tuturnya.

Mengamini penjelasan Charis, Direktur Utama PT SIER, Didik Prasetiyono mengatakan kemajuan ekonomi sangat lekat dengan penegakan hukum.

"Negara dengan penegakan hukum tinggi, GDP-nya juga cenderung tinggi. Indonesia ini berada di posisi tengah," ucapnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa industri saat ini menjadi peluang besar dalam memajukan perekonomian di Indonesia. Besarnya potensi kawasan industri juga dibarengi dengan bonus demografi dan bonus tenaga kerja. Dengan demikian, salah satu jawaban untuk menghadapi bonus demografi adalah dengan optimalisasi industri dengan penegakan hukum yang memadai.

"Kita bicara bonus demografi dan bonus tenaga kerja. Bonus demografi harus dijawab dengan skala industri menengah dan besar," katanya.

Video: Menteri Yusril Janji Perbaiki Indeks Persepsi Korupsi Indonesia

Video: Menteri Yusril Janji Perbaiki Indeks Persepsi Korupsi Indonesia

JAKARTA, iNewsTangsel.id - Hukum adalah salah satu pilar utama peradaban manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila. Sebagai negara hukum yang merdeka dan berdaulat, Indonesia idealnya memiliki sistem hukum nasional yang berbasis pada jati diri dan kepribadian bangsa, serta mengacu pada filosofi dan nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia, yang terkristal dalam Pancasila.

Hal ini disampaikan Ketua Aliansi Kebangsaan, Pontjo Sutowo, dalam acara Focus Group Discussion (FGD) bertema "Mempersoalkan Paradigma Hukum Nasional: Mewujudkan Negara Hukum Pancasila” yang diselenggarakan secara daring, Jumat (13/12/2024).

Pontjo menjelaskan bahwa tatanan ideal masyarakat harus dibangun dan diwujudkan melalui hukum, karena hukum memiliki fungsi membentuk dan menciptakan tatanan sosial. Dengan demikian, hukum di Indonesia seharusnya berfungsi untuk memperkuat identitas keindonesiaan sekaligus peradaban sosial bangsa. Oleh sebab itu, menurutnya, sangat relevan dan mendesak untuk merefleksikan paradigma hukum nasional yang ada.

“Jika kita melihat lebih dalam pada substansi, struktur, dan budaya hukum di Indonesia, masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Agenda pembaruan hukum nasional yang sesuai dengan nilai-nilai dan jati diri bangsa Indonesia harus terus dilanjutkan. Namun, kenyataannya hingga saat ini, sistem hukum kita masih banyak mewarisi paradigma civil law dari masa kolonial Belanda,” ungkap Pontjo.

Ia juga mengakui bahwa Indonesia telah mengadopsi beberapa elemen dari tradisi common law, terutama prinsip rule of law. Namun dalam praktiknya, karakteristik civil law tetap dominan. Tradisi ini tercermin dalam pendekatan hukum positivistik yang bersifat legal-formal, berpusat pada teks undang-undang sebagai sumber hukum utama, dan sangat mengutamakan kepastian hukum.

“Tradisi ini cenderung mengabaikan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Dalam pandangan positivistik, hukum yang dibuat oleh penguasa secara legal-formal dalam bentuk peraturan perundang-undangan dianggap sebagai satu-satunya sumber hukum. Akibatnya, ruang untuk mengakomodasi hukum yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat menjadi sangat terbatas,” jelasnya.

Menurut Pontjo, tradisi hukum yang terlalu positivistik dan legal-formal rentan terpengaruh bias kekuasaan politik. Produk hukum yang dihasilkan sering kali hanya menjadi alat untuk melegitimasi kepentingan politik eksekutif maupun legislatif.

“Hukum yang seperti ini mudah tergelincir menjadi instrumen kekuasaan, yang oleh para teoritikus hukum kritis disebut sebagai autocratic legalism. Fenomena ini berhubungan erat dengan menurunnya kualitas demokrasi, pengabaian kedaulatan rakyat, dan melemahnya keadilan sosial. Ciri-cirinya terlihat pada demokrasi yang cacat serta semakin menyempitnya ruang partisipasi warga,” tutup Pontjo. 

Editor : Hasiholan Siahaan

Ketertiban umum dan tata kelola pemerintahan yang benar akan terwujud dan selalu terjaga jika masyarakat dan aparatur negara percaya dan hormat kepada institusi penegak hukum. Sayangnya, derajat kredibilitas institusi penegak hukum akhir-akhir ini tak hanya menjadi sasaran kritik, melainkan sudah menjadi faktor yang menyulut keluh kesah masyarakat. Untuk memulihkan kepercayaan dan kehormatan itu, diyakini bahwa semua institusi penegak hukum paling tahu apa yang harus dilakukan.

Aspirasi masyarakat menghendaki agar 'sinetron' penegakan hukum dan pelecehan terhadap rasa keadilan bersama harus mulai dihentikan. Indonesia negara hukum, tetapi wajah penegakan hukum di negara ini tampak demikian buram.

Persepsi yang demikian tak hanya terbentuk di benak para ahli atau komunitas berpendidikan tinggi, melainkan juga dipahami semua komunitas di akar rumput. Hari-hari ini, banyak kalangan merasakan bahwa kalimat 'Indonesia negara hukum' itu hanya sebatas klaim yang sudah kehilangan hakekat maknanya. Bahkan, telah bermunculan pula ungkapan tentang tidak adanya kepastian hukum di negara ini.

Kalau sebelumnya ungkapan tidak ada kepastian hukum sering digunakan dalam konteks memproses perizinan bisnis, kini rasa dan fakta tentang ketidakpastian hukum itu pun telah merembet ke dalam proses hukum kasus-kasus pidana. Publik mencatat dan memviralkan sejumlah kasus pidana yang proses hukumnya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bahkan, publik pula yang memviralkan dugaan rekayasa proses hukum beberapa kasus yang menjadi perhatian masyarakat. Mulai dari dugaan tindak pidana antara guru dan murid - seperti pada kasus penganiayaan murid yang dituduhkan pada guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara - kemudian kasus kematian Vina di Cirebon, hingga mega kasus dugaan korupsi. Beberapa kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menjadi pergunjingan masyarakat bahkan sama sekali tidak berproses.

Buramnya wajah penegakan hukum atau fakta ketidakpastian hukum itu setidaknya juga sudah terkonfirmasi oleh fakta-fakta hukum yang sudah terpublikasi. Pada pekan ketiga Oktober 2024 misalnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap tangan dan menetapkan status tersangka kepada tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang memberi vonis bebas Ronald Tannur dalam kasus dugaan pembunuhan Dini Sera.

Setelah itu, pihak berwajib juga menangkap seorang oknum pensiunan Mahkamah Agung (MA) yang diduga menjadi makelar kasus. Dari penggeledahan terhadap oknum pensiunan ini, pihak berwajib menyita uang tunai hampir satu triliun rupiah plus puluhan kilogram emas.

Hampir setiap tahun, selalu saja ada penegak hukum yang ditangkap karena terlibat tindak pidana. Pada Oktober 2022 misalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memublikasikan catatan tentang jumlah oknum penegak hukum yang terjerat korupsi.

Pada tahun itu, jumlah hakim yang terjerat korupsi 25 orang, jaksa 11 orang dan polisi 3 orang. Beberapa figur yang pernah menjadi pejabat di KPK pun tersandung masalah. Bahkan, ada belasan oknum melakukan pungutan liar (Pungli) di rumah tahanan (Rutan) KPK.

Tahun lalu dan sepanjang tahun ini saja, peristiwa atau kasus yang menggambarkan perilaku tak terpuji oknum penegak hukum cukup beragam. Perilaku tak terpuji itu tidak sekadar dicatat, tetapi juga diviralkan oleh masyarakat melalui media sosial. Ada kasus keterlibatan oknum dalam permainan pekerja migran ilegal, penyelundupan, keterlibatan dalam kasus narkoba hingga peristiwa penembakan pelajar di semarang.

Dari data dan catatan sejumlah kasus itu, publik melihat dan menyimpulkan adanya masalah serius di tubuh institusi penegak hukum. Pemahaman yang minim tentang standar moral selaku penegak hukum mendorong sejumlah oknum bertindak sewenang-wenang, bahkan sampai menjungkirbalikan kesalahan menjadi benar dan apa yang benar dijadikan salah. Wajar jika sejumlah kalangan sampai pada kesimpulan tentang tidak adanya kepastian hukum.

Kesimpulan masyarakat itu setidaknya terkonfirmasi pada hasil survei mengenai kecenderungan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Tidak ada yang baru karena beberapa hasil survei dengan tema yang sama sudah dipublikasikan. Garis besarnya, kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, kejaksaan, KPK hingga lembaga peradilan menurun cukup signifikan.

Faktor yang mempengaruhi adalah fakta tentang oknum penegak hukum yang menjadi pelaku atau terlibat kasus korupsi, terlibat kasus narkoba, suap, penyelundupan, dan berperilaku tidak terpuji. Publik juga sangat kecewa karena penanganan kasus korupsi berskala besar tidak optimal dan penuh kepura-puraan. Publik juga menyoroti dan menyoal gaya hidup mewah aparat penegak hukum yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip hukum.

Dan, yang paling mencemaskan masyarakat adalah kecenderungan telah hilangnya independensi institusi penegak hukum. Masyarakat melihat institusi penegak hukum terikat pada kekuasaan, sehingga mudah ditekan dan dijadikan alat untuk beberapa kepentingan dan tujuan. Itu sebabnya beberapa kalangan menilai bahwa klaim Indonesia negara hukum sudah kehilangan hakekat maknanya. Maka, jangan berharap ada kepastian hukum. Praktik penegakan hukum akhir-akhir ini tak lebih dari 'sinetron' yang melecehkan rasa keadilan bersama.

Wajah penegakan hukum yang demikian buram menyebabkan rasa keadilan bersama terlecehkan. Harus diperhitungkan kemudian adalah eksesnya, terutama pada aspek ketaatan semua orang pada legitimasi hukum.

Perasaan keadilan yang terlecehkan atau tidak adanya kepastian hukum akan menimbulkan gangguan amat serius pada ketertiban umum. Bukan tidak mungkin bahwa individu atau kelompok-kelompok orang akan bertindak semaunya dan tidak peduli lagi pada norma hukum.

Potensi gangguan terhadap ketertiban umum akibat lemahnya penegakan hukum hendaknya disikapi dengan penuh kebijaksanaan. Semua institusi penegak hukum pasti tahu apa yang harus dilakukan untuk memulihkan kepercayaan dan kehormatannya.

Bambang Soesatyo, Anggota DPR RI/Ketua MPR RI ke-15/Ketua DPR RI ke-20/Ketua Komisi III DPR RI ke-7/Dosen Tetap Pascasarjana Universitas Borobudur, Trisakti, Jayabaya dan Universitas Pertahanan (UNHAN)