CIREBON, KOMPAS.com -Kuasa hukum terpidana kasus Vina-Eki mengecam putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) mereka. Ia menyebutnya sebagai tragedi hukum di Indonesia.

Menurut mereka, alasan yang diberikan oleh majelis hakim MA untuk menolak PK terpidana dinilai sangat lemah.

Seluruh fakta persidangan PK, termasuk saksi, bukti, dan novum, yang dihadirkan tidak pernah dipertimbangkan dalam persidangan sebelumnya.

"Saya hanya mengatakan bahwa ini bukan kiamat, tapi secara kuasa hukum, menurut kami, ini tragedi buat Indonesia. Tragedi hukum di Indonesia. Kami menghadirkan fakta yang belum pernah diungkap," kata Jutek Bongso, kuasa hukum terpidana, setelah menyaksikan siaran langsung putusan MA bersama keluarga terpidana di Cirebon, Senin (16/12/2024) siang.

Jutek menjelaskan, majelis hakim MA, melalui juru bicaranya menyebutkan, dua alasan penolakan. Yaitu tidak adanya kekhilafan hakim dan tidak adanya novum atau bukti baru dalam sidang PK terpidana.

Menurut dia, pihaknya berhasil menghadirkan banyak fakta persidangan yang belum pernah ada sebelumnya.

Jutek menekankan, terdapat minimal tiga garis besar yang benar-benar baru.

Pertama, ia menyebutkan, hasil ekstraksi ponsel milik Widi yang ditemukan tim ahli yang dihadirkan dalam persidangan atas izin majelis hakim.

Terdapat bukti percakapan pada waktu yang dituduhkan terjadinya pembunuhan, yaitu pukul 22.14 WIB.

"Hakim aneh jika tidak menyebut hal tersebut bukanlah novum," tegas Jutek.

Kedua, ada saksi yang menyatakan, Vina dan Eki mengalami kecelakaan, bukan pembunuhan.

Saksi yang dihadirkan lebih dari satu orang mengungkapkan kronologi kejadian kecelakaan tersebut.

Ketiga, terdapat pengakuan mengejutkan dari saksi kunci, Dede, yang menyatakan tidak mengetahui aksi kejar-kejaran geng motor yang menjadi bagian dari kronologi utama kejadian.

Liga Akbar juga mencabut pengakuannya dan memberikan pernyataan baru pada tahun 2024.

"Apakah ini bukan novum? Ini yang patut kita tanyakan. Tiga hal ini saja sudah cukup untuk dipertanyakan. Masyarakat luas bisa melihat," ungkap Jutek.

Selain itu, Jutek juga menekankan bahwa tuduhan pembunuhan berencana terhadap seluruh terpidana tidak memiliki satu pun saksi yang mendukung.

Ia juga menyebutkan, tidak ada bukti visum atau luka tusuk yang memastikan bahwa Vina dan Eki dibunuh.

Meski demikian, Jutek menyatakan, pihaknya akan menghargai keputusan Mahkamah Agung.

Mereka berencana untuk menunggu salinan resmi dari putusan MA dan mempertimbangkan alasan-alasan yang mendasari penolakan PK tersebut.

"Dari situ, kita akan mengambil langkah hukum selanjutnya. Masih banyak langkah yang bisa diambil, seperti grasi, abolisi, asimilasi, amnesti, atau PK kedua dan ketiga. Upaya hukum lain juga masih banyak yang bisa kita lakukan," kata Jutek.

CIREBON, KOMPAS.com - Tujuh terpidana kasus Vina dan Eki menyalurkan hak pilih mereka dalam pilkada serentak di Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus yang disediakan di Lapas Kesambi, Kota Cirebon, Rabu (27/11/2024).

Mereka berharap pemimpin terpilih dapat mengayomi masyarakat lemah dan menegakan hukum yang adil.

Pantauan Kompas.com di lokasi, proses pemungutan suara dimulai sekitar pukul 07.00 WIB.

Sebanyak 651 Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengantre untuk memberikan suara di dua TPS khusus, yaitu TPS nomor 903 dan 904.

Hadi Saputra, bersama enam terpidana lainnya yaitu Eka Sandi, Eko Ramadhani, Jaya, Supiryanto, Sudirman, dan Rivaldi, menggunakan hak pilihnya di TPS 903.

Enam terpidana tersebut menerima dua kertas suara untuk pemilihan gubernur Jawa Barat dan pemilihan wali kota Cirebon, sementara Rivaldi Aditya Wardana hanya mendapatkan satu kertas suara karena berasal dari luar Kota Cirebon.

Hadi mengungkapkan rasa senangnya dapat berpartisipasi dalam momen Pemungutan Suara Pilkada Serentak 2024.

Meski berada di dalam lapas, dia tetap ingin ikut menentukan pilihan untuk pemimpin Jawa Barat dan Kota Cirebon ke depan.

"Kami semua senang bisa diberikan kesempatan untuk memilih pimpinan. Harapannya, pemimpin yang terpilih dapat menjalankan tugas dengan baik, adil kepada masyarakat kecil, dan mampu mengayomi," kata Hadi saat ditemui di lapas.

Kepala Lapas Kelas 1 Kesambi Kota Cirebon, Yan Rusmanto menjelaskan, KPU telah menetapkan dua TPS khusus di lapas.

Dari total 930 warga binaan, sebanyak 651 terdaftar sebagai DPT untuk Pemilihan Gubernur Jawa Barat, termasuk 50 DPT untuk Pemilihan Walikota Cirebon.

Lapas dan KPU telah bekerja sama untuk mensosialisasikan calon-calon pemimpin melalui beberapa kegiatan.

Hal ini bertujuan agar warga binaan dapat mengenali para calon pemimpin mereka.

Berbagai materi sosialisasi juga telah dipasang di beberapa titik papan informasi di dalam lapas.

Yan optimistis tingkat partisipasi warga binaan dalam pilkada Jabar dan pilwalkot Cirebon akan tinggi.

Berdasarkan data, partisipasi pemilu warga binaan pada Pilpres 2024 hampir mencapai 100 persen.

"Harapannya, seluruh warga binaan dapat menggunakan hak suara dengan baik, tanpa ada yang golput. Targetnya adalah 100 persen," ujar Yan saat ditemui di lapas.