Dubes Prancis Fabian Penone menemui Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra untuk membahas permintaan pemindahan terpidana mati asal Prancis, Serge Atlaoui. Yusril menyebut permintaan pemindahan Serge berbeda dari kasus Mary Jane dan Bali Nine.

"Jadi agak berbeda dengan Australia dan Filipina karena memang pemerintah Filipina itu secara resmi melalui Menteri Kehakiman Filipina meminta untuk Mary Jane itu dipindahkan ke Filipina. Dan Presiden Marcos juga melakukan pembicaraan hal itu secara langsung dengan Presiden Prabowo Subianto begitu juga dengan pemerintah Australia," kata Yusril dalam konferensi pers di Kemenko Kumham Imipas, Jakarta Selatan, Jumat (20/12/2024).

Yusril mengatakan pemindahan Bali Nine juga disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Australia Anthony Albanese ke Prabowo saat bertemu di Peru. Hal itu kemudian ditindaklanjuti hingga mencapai kesepakatan practical arrangement.

"Perdana Menteri Australia menyinggung masalah ini dalam pertemuan di Peru beberapa waktu yang lalu. Dan kemudian Menteri Dalam Negeri Australia juga menyampaikan surat langsung kepada saya untuk meminta dipindahkannya lima narapidana seumur hidup yang sisa dari Bali Nine," jelasnya.

Dia mengatakan permintaan Serge dipindah masih dalam tahap awal. Dia mengatakan permintaan baru datang dari Serge, bukan pemerintah Prancis sehingga pemerintah Indonesia tidak memberi respons resmi.

"Prancis baru di tahap awal belum ada permintaan dari pemerintah Prancis secara resmi hanya meneruskan permintaan dari Sergei sendiri kepada pemerintah Indonesia dan tentu kalau permintaan itu dari yang bersangkutan kita tidak bisa meresponsnya," ucapnya.

Dia menjelaskan permintaan pemindahan Serge harus diajukan oleh pemerintah Prancis sendiri terkait pemindahan narapidana. Yusril mengatakan Indonesia dan Prancis juga tidak punya Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Prancis.

"Karena permintaan itu harus diajukan oleh pemerintah negara yang bersangkutan karena ini menyangkut tentang pemindahan narapidana. Kita mengetahui bahwa kita sendiri belum punya undang-undang yang mengatur tentang ini dan kita dengan Prancis, MLA juga tidak ada," ucapnya.

Yusril mengatakan pihaknya ingin membahas MLA RI-Prancis lebih dulu. Dia mengatakan ketiadaan permintaan resmi dari Prancis itu membuat urusan pemindahan Serge berbeda dengan Mary Jane dan Bali Nine.

"Karena itu diutamakan tadi untuk membicarakan perjanjian MLA dan ya kita belum tahu sikap dari pemerintah Prancis terhadap permohonan pribadi yang dikemukakan oleh Serge dan disampaikan kepada pemerintah kita. Jadi agak berbeda dengan Australia dan Filipina jadi masih di tahap awal," ujarnya.

Sebagai informasi, Atlaoui, yang merupakan tukang las, ditangkap pada 2005 di sebuah pabrik narkoba rahasia di luar Jakarta. Dia merupakan 'ahli kimia' di lokasi tersebut.

Namun, ayah empat anak berusia 60 tahun itu terus mengaku tidak bersalah dan mengklaim dia sedang memasang mesin di tempat yang dia kira adalah pabrik akrilik. Awalnya, dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, tetapi Mahkamah Agung meningkatkan hukumannya menjadi hukuman mati pada 2007.

Atlaoui selama ini ditahan di Lapas Nusakambangan di Jawa Tengah setelah dijatuhi hukuman mati. Dia kemudian dipindah ke Lapas Tangerang pada 2015.

Dia seharusnya dieksekusi bersama delapan pelaku narkoba lainnya pada 2015. Tetapi, Atlaoui memperoleh penangguhan hukuman sementara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hak Asasi Manusia (Menham) Natalius Pigai mengeklaim, predikat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk masalah HAM di Indonesia sekarang berubah. Pigai menyebut, predikat PBB yang semula negatif sekarang menjadi netral.

Pigai menyebut, predikat tersebut berubah dari negatif ke netral karena kebijakan pemerintah memulangkan terpidana mati Mary Jane ke Filipina dan kelompok Bali Nine ke Australia. Predikat PBB tersebut mencuat dalam pertemuan tahunan di Jenewa pada akhir November 2024.

"Berdasarkan laporan pertemuan PBB pada poin 13 yang disampaikan kepada Indonesia ada beberapa hal yang menggembirakan salah satunya terkait kemajuan yang dicapai terkait pembatalan vonis hukuman mati dan pemulangan terpidana mati ke negara asalnya," kata Pigai dalam keterangan pers di Jakarta pada Kamis (19/12/2025).

Pigai menyampaikan, delegasi Indonesia yang dipimpin Kementerian HAM dan didampingi pejabat Kementerian Luar Negeri memperoleh apresiasi atas kasus Mary Jane. Pigai mengatakan perbaikan predikat itu tergolong kemajuan dan prestasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Jika sebelumnya Indonesia dirujuk Negatif kini menjadi negara yang dirujuk 'Netral'. Ini suatu kemajuan sekaligus prestasi yang ditorehkan oleh pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto dalam waktu 60 hari," ujar mantan Komisioner Komnas HAM RI itu.

Pigai menjelaskan Indonesia pernah berada pada titik terendah dalam penilaian PBB. Sehingga Pigai mengatakan perbaikan predikat tersebut ialah salah satu pelaksanaan Asta Cita. Asta Cita diketahui memuat penguatan HAM.

"Pada tahun 2015, Indonesia berada pada titik terendah dan terburuk di dunia dengan kategori Unfair trial di dunia," ucap Pigai.

Dia juga menjamin Kementerian HAM akan melakukan perbaikan secara berkelanjutan lewat kebijakan progresif soal sektor bisnis dan HAM. Terutama, dalam sektor kelapa sawit, pengelolaan tambang, bisnis yang melibatkan korporasi besar yang berpotensi mengabaikan hak-hak masyarakat adat, hak sosial, nilai budaya, ekonomi, partisipasi masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup.

"Bahwa ada penilaian ini kita apresiasi tapi tidak untuk berpuas diri. Karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan secara bertahap," ujar Pigai.

TANGERANG, KOMPAS.com - Terpidana mati kasus narkoba, Mary Jane Veloso dipastikan tidak bisa merayakan Natal bersama keluarganya meski telah dipulangkan ke Filipina.

Kepastian tersebut disampaikan oleh Deputi Koordinator Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas, I Nyoman Gede Surya Mataram yang menyebut status Mary Jane tetap jadi narapidana meski sudah Filipina.

“Seperti yang saya sampaikan, ini adalah pemindahan narapidana. Mary Jane tetap akan dimasukkan ke penjara yang ada di Filipina dan melanjutkan proses hukum di sana,” ujar I Nyoman Gede Surya Mataram di Terminal 2F Bandara Soekarno Hatta, Kota Tangerang, Selasa (17/12/2024).

Adapun untuk proses hukumnya, Nyoman menyebutkan bahwa hal itu disesuaikan dengan perjanjian yang sudah ditandatangani oleh perwakilan pemerintah Indonesia dan Filipina lewat surat serah terima narapidana.

"Untuk proses hukumnya setelah ini diserahkan kepada pemerintah Filipina sesuai dengan perjanjian antarnegara,” kata dia.

Sebelumnya, Mary Jane sempat menyampaikan harapannya untuk merayakan natal bersama keluarganya di Filipina.

Namun, Nyoman memastikan bahwa harapan tersebut tidak berkaitan dengan kebebasan hukum.

“Pemindahan ini bukan berarti dia bebas. Ini adalah bagian dari proses hukum yang tetap harus dijalani. Mary Jane tidak akan merayakan Natal di rumah, melainkan tetap berada dalam pengawasan hukum di Filipina,” ucap dia.

Awal mula kasus Mary Jane Veloso

Kasus Mary Jane bermula ketika ia menerima tawaran dari Christine atau Maria Kristina Sergio untuk menjadi pembantu rumah tangga di Kuala Lumpur, Malaysia pada 2010.

Saat itu, dia kembali dari Dubai, Uni Emirat Arab usai kontrak kerjanya habis dan nyaris menjadi korban pemerkosaan.

Dilansir dari Kompas.com (7/4/2021), Jane yang merupakan anak terakhir dari lima bersaudara ini berasal dari keluarga kurang mampu dan hanya mengenyam pendidikan sampai sekolah menengah atas.

Setelah lulus, dia menikah dan dikaruniai dua orang anak. Sayangnya, pernikahannya tak berlangsung lama.

Setibanya Mary Jane di Kuala Lumpur, pekerjaan yang ditawarkan Christine rupanya sudah tidak ada. Alhasil, dia pun diminta pergi ke Yogyakarta sebagai ganti tawaran pekerjaan yang dijanjikan itu.

Pada 25 April 2010, Mary Jane tiba di Bandara Adisutjipto, Yogyakarta membawa koper dan uang 500 dollar Amerika Serikat (Rp 7.936.000).

Ketika koper yang dibawanya melewati pemeriksaan sinar-x, sistem mendeteksi benda mencurigakan yang ditandai dengan bintik hijau kecokelatan dalam suatu kemasan.

Petugas pun membongkar koper tersebut dan menemukan bungkus aluminium foil berisi 2,6 kilogram serbuk coklat muda yang diketahui merupakan heroin, narkotika golongan I.

Anggota Direktorat Narkoba Kepolisian DIY akhirnya menahan Mary Jane di Rutan Sleman untuk diproses hukum.

Meski mengaku tidak tahu menahu soal isi dari kemasan tersebut, Mary Jane dinyatakan bersalah dan divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri (PN) Sleman pada 11 Oktober 2010.

Vonis mati itu diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada 23 Desember 2010 dan putusan Mahkamah Agung (MA) pada 31 Mei 2011.

Pada saat itu, Mary Jane mengaku terkendala komunikasi selama menjalani proses hukum. Dia yang kala itu belum bisa berbahasa Indonesia diberi pendampingan penerjemah yang masih mahasiswa.

"Waktu sidang saya selfie-selfie di ruang tahanan, saya sama sekali dak tahu saat itu saya di antara hidup dan mati. Sekarang saya tahu karena bisa bahasa Indonesia meskipun bahasa Inggris saya terbatas," ungkapnya, dikutip dari Kompas.id (8/1/2023).

Seusai divonis mati, Mary Jane tetap berusaha mengajukan banding, kasasi, dan peninjauan kembali, tetapi upayanya selalu gagal.

Presiden Indonesia saat itu, Joko Widodo juga sempat menolak permohonan grasi Mary Jane pada 2014. Mary Jane pun dua kali masuk dalam daftar terpidana mati yang harus dieksekusi pada Januari dan April 2025.

Namun, pada saat akan dieksekusi pada 29 April 2015 di Nusakambangan, Jawa Tengah, hukuman mati Mary Jane ditunda.

Penundaan eksekusi ini menyusul tekanan yang datang dari masyarakat internasioal dan nasional yang menyatakan bahwa Mary Jane adalah korban perdagangan manusia.

Sebuah bukti baru, yang menyatakan Mary Jane adalah korban perdagangan manusia (human traficking), membuat eksekusi itu juga tertahan.

Beberapa jam sebelum eksekusi, Maria Kristina Sergio yang mengaku terlibat dalam pengiriman Mary Jane ke Indonesia, menyerahkan diri ke kepolisian Filipina.

Setelah itu, Mary Jane ditahan di Lapas Kelas IIB Yogyakarta, Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, DIY.

TANGERANG, KOMPAS.com - Deputi Koordinator Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas, I Nyoman Gede Surya Mataram memastikan status Mary Jane tetap sebagai narapidana meski sudah dipulangkan ke negara asalnya.

Dia mengatakan bahwa Mary Jane akan menjalani hukuman di penjara yang ada di sana ketika tiba di Filipina.

“Statusnya masih narapidana, dan nanti di Filipina dia akan dimasukkan ke penjara yang sesuai dengan aturan di sana. Proses hukumnya selanjutnya akan ditentukan oleh pemerintah Filipina,” ujar I Nyoman Gede Surya Mataram di Terminal 2F Bandara Soekarno Hatta, Kota Tangerang, Selasa (17/12/2024).

Adapun untuk proses hukumnya, Nyoman menyebutkan bahwa hal itu disesuaikan dengan perjanjian yang sudah ditandatangani oleh perwakilan pemerintah Indonesia dan Filipina lewat surat serah terima narapidana.

"Ini adalah bagian dari perjanjian antarnegara. Untuk langkah selanjutnya, sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah Filipina," jelas dia.

Pemindahan Mary Jane Veloso merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Practical Arrangement atau Pengaturan Praktis antara Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, dengan Wakil Menteri Kehakiman Filipina Raul T Vasquez di Kantor Kemenko Kumham Imipias, Jakarta, Jumat 6 Desember 2024 lalu.

Awal mula kasus Mary Jane

Kasus Mary Jane bermula ketika ia menerima tawaran dari Christine atau Maria Kristina Sergio untuk menjadi pembantu rumah tangga di Kuala Lumpur, Malaysia pada 2010.

Saat itu, dia kembali dari Dubai, Uni Emirat Arab usai kontrak kerjanya habis dan nyaris menjadi korban pemerkosaan.

Dilansir dari Kompas.com (7/4/2021), Jane yang merupakan anak terakhir dari lima bersaudara ini berasal dari keluarga kurang mampu dan hanya mengenyam pendidikan sampai sekolah menengah atas.

Setelah lulus, dia menikah dan dikaruniai dua orang anak. Sayangnya, pernikahannya tak berlangsung lama.

Setibanya Mary Jane di Kuala Lumpur, pekerjaan yang ditawarkan Christine rupanya sudah tidak ada. Alhasil, dia pun diminta pergi ke Yogyakarta sebagai ganti tawaran pekerjaan yang dijanjikan itu.

Pada 25 April 2010, Mary Jane tiba di Bandara Adisutjipto, Yogyakarta membawa koper dan uang 500 dollar Amerika Serikat (Rp 7.936.000).

Ketika koper yang dibawanya melewati pemeriksaan sinar-x, sistem mendeteksi benda mencurigakan yang ditandai dengan bintik hijau kecokelatan dalam suatu kemasan.

Petugas pun membongkar koper tersebut dan menemukan bungkus aluminium foil berisi 2,6 kilogram serbuk coklat muda yang diketahui merupakan heroin, narkotika golongan I.

Anggota Direktorat Narkoba Kepolisian DIY akhirnya menahan Mary Jane di Rutan Sleman untuk diproses hukum.

Meski mengaku tidak tahu menahu soal isi dari kemasan tersebut, Mary Jane dinyatakan bersalah dan divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri (PN) Sleman pada 11 Oktober 2010.

Vonis mati itu diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada 23 Desember 2010 dan putusan Mahkamah Agung (MA) pada 31 Mei 2011.

Pada saat itu, Mary Jane mengaku terkendala komunikasi selama menjalani proses hukum. Dia yang kala itu belum bisa berbahasa Indonesia diberi pendampingan penerjemah yang masih mahasiswa.

"Waktu sidang saya selfie-selfie di ruang tahanan, saya sama sekali dak tahu saat itu saya di antara hidup dan mati. Sekarang saya tahu karena bisa bahasa Indonesia meskipun bahasa Inggris saya terbatas," ungkapnya, dikutip dari Kompas.id (8/1/2023).

Seusai divonis mati, Mary Jane tetap berusaha mengajukan banding, kasasi, dan peninjauan kembali, tetapi upayanya selalu gagal.

Presiden Indonesia saat itu, Joko Widodo juga sempat menolak permohonan grasi Mary Jane pada 2014. Mary Jane pun dua kali masuk dalam daftar terpidana mati yang harus dieksekusi pada Januari dan April 2025.

Namun, pada saat akan dieksekusi pada 29 April 2015 di Nusakambangan, Jawa Tengah, hukuman mati Mary Jane ditunda.

Penundaan eksekusi ini menyusul tekanan yang datang dari masyarakat internasioal dan nasional yang menyatakan bahwa Mary Jane adalah korban perdagangan manusia.

Sebuah bukti baru, yang menyatakan Mary Jane adalah korban perdagangan manusia (human traficking), membuat eksekusi itu juga tertahan.

Beberapa jam sebelum eksekusi, Maria Kristina Sergio yang mengaku terlibat dalam pengiriman Mary Jane ke Indonesia, menyerahkan diri ke kepolisian Filipina.

Setelah itu, Mary Jane ditahan di Lapas Kelas IIB Yogyakarta, Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, DIY.

TANGERANG, KOMPAS.com - Terpidana mati kasus narkoba, Mary Jane Veloso dipastikan tidak bisa merayakan Natal bersama keluarganya meski telah dipulangkan ke Filipina.

Kepastian tersebut disampaikan oleh Deputi Koordinator Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas, I Nyoman Gede Surya Mataram yang menyebut status Mary Jane tetap jadi narapidana meski sudah Filipina.

“Seperti yang saya sampaikan, ini adalah pemindahan narapidana. Mary Jane tetap akan dimasukkan ke penjara yang ada di Filipina dan melanjutkan proses hukum di sana,” ujar I Nyoman Gede Surya Mataram di Terminal 2F Bandara Soekarno Hatta, Kota Tangerang, Selasa (17/12/2024).

Adapun untuk proses hukumnya, Nyoman menyebutkan bahwa hal itu disesuaikan dengan perjanjian yang sudah ditandatangani oleh perwakilan pemerintah Indonesia dan Filipina lewat surat serah terima narapidana.

"Untuk proses hukumnya setelah ini diserahkan kepada pemerintah Filipina sesuai dengan perjanjian antarnegara,” kata dia.

Sebelumnya, Mary Jane sempat menyampaikan harapannya untuk merayakan natal bersama keluarganya di Filipina.

Namun, Nyoman memastikan bahwa harapan tersebut tidak berkaitan dengan kebebasan hukum.

“Pemindahan ini bukan berarti dia bebas. Ini adalah bagian dari proses hukum yang tetap harus dijalani. Mary Jane tidak akan merayakan Natal di rumah, melainkan tetap berada dalam pengawasan hukum di Filipina,” ucap dia.

Awal mula kasus Mary Jane Veloso

Kasus Mary Jane bermula ketika ia menerima tawaran dari Christine atau Maria Kristina Sergio untuk menjadi pembantu rumah tangga di Kuala Lumpur, Malaysia pada 2010.

Saat itu, dia kembali dari Dubai, Uni Emirat Arab usai kontrak kerjanya habis dan nyaris menjadi korban pemerkosaan.

Dilansir dari Kompas.com (7/4/2021), Jane yang merupakan anak terakhir dari lima bersaudara ini berasal dari keluarga kurang mampu dan hanya mengenyam pendidikan sampai sekolah menengah atas.

Setelah lulus, dia menikah dan dikaruniai dua orang anak. Sayangnya, pernikahannya tak berlangsung lama.

Setibanya Mary Jane di Kuala Lumpur, pekerjaan yang ditawarkan Christine rupanya sudah tidak ada. Alhasil, dia pun diminta pergi ke Yogyakarta sebagai ganti tawaran pekerjaan yang dijanjikan itu.

Pada 25 April 2010, Mary Jane tiba di Bandara Adisutjipto, Yogyakarta membawa koper dan uang 500 dollar Amerika Serikat (Rp 7.936.000).

Ketika koper yang dibawanya melewati pemeriksaan sinar-x, sistem mendeteksi benda mencurigakan yang ditandai dengan bintik hijau kecokelatan dalam suatu kemasan.

Petugas pun membongkar koper tersebut dan menemukan bungkus aluminium foil berisi 2,6 kilogram serbuk coklat muda yang diketahui merupakan heroin, narkotika golongan I.

Anggota Direktorat Narkoba Kepolisian DIY akhirnya menahan Mary Jane di Rutan Sleman untuk diproses hukum.

Meski mengaku tidak tahu menahu soal isi dari kemasan tersebut, Mary Jane dinyatakan bersalah dan divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri (PN) Sleman pada 11 Oktober 2010.

Vonis mati itu diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada 23 Desember 2010 dan putusan Mahkamah Agung (MA) pada 31 Mei 2011.

Pada saat itu, Mary Jane mengaku terkendala komunikasi selama menjalani proses hukum. Dia yang kala itu belum bisa berbahasa Indonesia diberi pendampingan penerjemah yang masih mahasiswa.

"Waktu sidang saya selfie-selfie di ruang tahanan, saya sama sekali dak tahu saat itu saya di antara hidup dan mati. Sekarang saya tahu karena bisa bahasa Indonesia meskipun bahasa Inggris saya terbatas," ungkapnya, dikutip dari Kompas.id (8/1/2023).

Seusai divonis mati, Mary Jane tetap berusaha mengajukan banding, kasasi, dan peninjauan kembali, tetapi upayanya selalu gagal.

Presiden Indonesia saat itu, Joko Widodo juga sempat menolak permohonan grasi Mary Jane pada 2014. Mary Jane pun dua kali masuk dalam daftar terpidana mati yang harus dieksekusi pada Januari dan April 2025.

Namun, pada saat akan dieksekusi pada 29 April 2015 di Nusakambangan, Jawa Tengah, hukuman mati Mary Jane ditunda.

Penundaan eksekusi ini menyusul tekanan yang datang dari masyarakat internasioal dan nasional yang menyatakan bahwa Mary Jane adalah korban perdagangan manusia.

Sebuah bukti baru, yang menyatakan Mary Jane adalah korban perdagangan manusia (human traficking), membuat eksekusi itu juga tertahan.

Beberapa jam sebelum eksekusi, Maria Kristina Sergio yang mengaku terlibat dalam pengiriman Mary Jane ke Indonesia, menyerahkan diri ke kepolisian Filipina.

Setelah itu, Mary Jane ditahan di Lapas Kelas IIB Yogyakarta, Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, DIY.

YOGYAKARTA,KOMPAS.com - Terpidana mati kasus narkoba Mary Jane Veloso (MJV) diketahui dipindahkan ke Rumah Tahanan Negara Kelas I Pondok Bambu, Jakarta.

Mary Jane meninggalkan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIB Yogyakarta di Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Minggu (15/12/2024) malam.

Sewaktu meninggalkan LP di Wonosari dan menuju ke Rutan Pondok Bambu, Mary Jane terlihat membawa lukisan abstrak.

"Ada yang dibawa lukisan yang baru, abstrak ya pak, mulai perjalanan awal yang mulai gelap menjadi terang, intinya seperti itu," kata Kepala LPP Kelas IIB Yogyakarta, Evi Loliancy saat ditemui seusai MJV pergi meninggalkan LP pada Minggu malam.

Menjalani hukuman 15 tahun di Indonesia

Dia mengaku tidak mendapatkan kenang-kenangan dari MJV.

"Kenangan yang indah saja," ucap dia.

Evi mengatakan, MJV sudah menjalani hukuman di LPP sebelumnya di Lapas Wirogunan, Kota Yogyakarta, dan dipindah ke bangunan baru LPP di Kota Wonosari Gunungkidul pada 2021 lalu. Total MJV sudah menjalani hukuman selama 15 tahun di Indonesia.

"Ya harapannya yang terbaik untuk semuanya. Khususnya untuk MJ (Mary Jane) karena sudah berjalan cukup panjang ya untuk MJ nya semuanya sudah tau," kata Evi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Presiden Filipina Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr kemungkinan besar akan mengubah status hukuman Mary Jane Veloso. Terpidana mati kasus penyelundupan narkotika di Indonesia itu diketahui telah dipulangkan ke Filipina.

"Kemungkinan besar Presiden Filipina akan mengubah status hukuman mati Mary Jane menjadi hukuman seumur hidup," kata Yusril saat memberikan keterangan video yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (21/11/2024).

Pasalnya, kata dia, Filipina sudah meniadakan hukuman mati di negaranya. Adapun Mary Jane rencananya akan ditempatkan dan dibina di penjara Mandaluyong saat tiba di Filipina. Yusril menuturkan, penjara tersebut berada di tengah kota Manila.

Setelah Presiden Filipina mengubah status hukuman Mary Jane dari hukuman mati yang berlaku di Indonesia, sambung Yusril, barulah sepenuhnya akan menjadi hak pemerintah Filipina apabila ingin memberikan remisi maupun mengubah status tahanan menjadi tahanan rumah atau tahanan kota.

Dengan begitu, menurutnya, hal tersebut sudah sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah Filipina, meski Indonesia tetap mempunyai akses untuk mengetahui perkembangan kasusnya.

"Kan kita punya kedutaan di Manila yang juga bisa memantau perkembangan ini. Jadi bukan Mary Jane dipindahkan ke sana lalu bebas, dia tetap harus menjalankan hukuman," tutur dia.

Dia menegaskan, hal tersebut juga akan berlaku apabila nantinya terdapat kesepakatan pemindahan narapidana warga negara asing (WNA) dari negara lainnya.

Selain Filipina, dia mengatakan, Presiden RI Prabowo telah menerima pengajuan pemindahan narapidana dari Prancis dan Australia. Nantinya setelah disepakati, lanjut dia, pemindahan para narapidana dari kedua negara tersebut juga akan memiliki ketentuan dan syarat, sama seperti pemindahan Mary Jane.

"Begitu pula nanti sebaliknya. Jadi ini merupakan hubungan kita kepada negara lain karena persahabatan, kesetaraan, keseimbangan, dan saling menghormati satu dengan yang lain," ujar Yusril menjelaskan.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan membantah membebaskan terpidana mati kasus penyalahgunaan narkoba asal Filipina, Mary Jane Fiesta Veloso.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan RI hanya mempertimbangkan opsi "transfer of prisoner" atau pemindahan narapidana. Filipina, kata dia, harus memenuhi sejumlah syarat yang ditetapkan pemerintah Indonesia.

"Tidak ada kata bebas dalam statement Presiden Marcos itu. 'bring her back to the Philippines' artinya membawa dia kembali ke Filipina," kata Yusril melalui keterangan persnya, Rabu (20/11).

Sejumlah syarat yang harus dipenuhi Filipina sebagai negara yang mengajukan permohonan pemindahan narapidana yaitu mengakui dan menghormati putusan final pengadilan Indonesia dalam menghukum warga negaranya yang terbukti melakukan tindak pidana di wilayah negara Indonesia.

Kedua, narapidana tersebut dikembalikan ke negara asal untuk menjalani sisa hukuman di sana sesuai putusan pengadilan Indonesia.

Terakhir, biaya pemindahan dan pengamanan selama perjalanan menjadi tanggungan negara yang bersangkutan.

"Bahwa setelah kembali ke negaranya dan menjalani hukuman di sana, kewenangan pembinaan terhadap napi tersebut beralih menjadi kewenangan negaranya," kata Yusril.

Yusril menyebut Mary Jane kemungkinan besar lolos dari hukuman mati apabila ada grasi yang diberikan Presiden Filipina.

"Dalam kasus Mary Jane yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia, mungkin saja Presiden Marcos akan memberikan grasi dan mengubah hukumannya menjadi hukuman seumur hidup, mengingat pidana mati telah dihapuskan dalam hukum pidana Filipina, maka langkah itu adalah kewenangan sepenuhnya dari Presiden Filipina," ujarnya.

Yusril menambahkan Joko Widodo saat menjadi Presiden RI telah menolak permohonan grasi Mary Jane, baik yang diajukan oleh pribadi maupun pemerintah Filipina.

"Presiden kita sejak lama konsisten untuk tidak memberikan grasi kepada napi kasus narkotika," katanya.

Yusril menjelaskan beberapa hari lalu telah menerima permohonan pemindahanan Mary Jane dari Menteri Kehakiman Filipina Jesus Crispin Remulla. Pembahasan juga telah dilakukan bersama Dubes Filipina di Jakarta, Gina A. Jamoralin.

"Semua telah kami bahas internal di kementerian-kementerian di bawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas dan telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo yang telah menyetujui kebijakan transfer of prisoner ini," kata Yusril.

Ia memperkirakan proses pemindahan Mary Jane akan dilakukan pada Desember 2024. Selain Filipina, negara yang telah mengajukan pemindahan narapidana adalah Australia dan Prancis.

"Dalam pertemuan APEC di Peru, PM Australia juga menyampaikan permintaan itu kepada Presiden Prabowo dan beliau menjawab sedang mempertimbangkan dan memproses permohonan itu," ucap Yusril.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mary Jane Veloso, perempuan Filipina yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia dalam kasus penyelundupan narkoba heroin pada 2010 direncanakan akan dipulangkan ke negaranya.

Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui kebijakan transfer of prisoner, setelah melalui pembahasan lintas kementerian.

Keputusan ini diambil atas permohonan resmi pemerintah Filipina, yang terus melakukan diplomasi panjang untuk menyelamatkan Mary Jane dari hukuman mati.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan permohonan pemulangan Mary Jane diajukan oleh Menteri Kehakiman Filipina dan Duta Besar Filipina di Jakarta, Gina Jamoralin.

Upaya pemulangan ini menandai babak baru dalam perjalanan panjang kasus Mary Jane yang selama ini penuh kontroversi.

Akan tetapi, Ketua Pusat Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani mendorong supaya status hukum Mary Jane sebagai terpidana mati segera diubah oleh pemerintah Indonesia, sebelum proses pemulangannya.

Sebab menurut Julius, dari fakta hukum yang ada ibu 2 anak itu adalah korban dari tindak pidana perdagangan orang, bukan pelaku kejahatan narkotika.

“Mary Jane Veloso itu dalam konteks kebenaran material merupakan korban human trafficking, tindak pidana perdagangan orang,” kata Julius saat dihubungi Kompas.com, di Jakarta, Rabu (20/11/2024).

"Kasus Mary Jane Veloso itu sudah ada fakta hukum baru yang diajukan oleh pemerintah (Filipina) ke pemerintah (Indonesia)," sambung Julius.

Julius mengatakan, Mary Jane juga mengalami ketidakadilan dalam menghadapi proses hukum di Indonesia, mulai dari interogasi yang tidak didampingi penerjemah dan kuasa hukum mumpuni sampai dia divonis hukuman mati oleh majelis hakim.

Dia menilai sistem hukum Indonesia gagal menggali fakta material dalam kasus ini, termasuk pengakuan perekrut Mary Jane yang menyerahkan diri.

Menurut Julius yang turut mengawal advokasi perkara itu, Mary Jane bukan tokoh utama sindikat narkoba lintas negara.

“Mary Jane Veloso, seorang yang miskin, pekerja kasar dari Filipina, yang tidak mampu membeli tiket pesawat, bagaimana bisa dia memiliki barang yang nilainya belasan miliar itu? Itu sudah tidak dimungkinkan secara logika,” tegas Julius.

Maka dari itu, Julius berharap pemerintah Indonesia tidak menerapkan kebijakan transfer of prisoner berbekal fakta baru tersebut, dan memulihkan status Mary Jane sebelum dipulangkan ke Filipina.

"Jadi ini bukan soal kerja-kerja seperti travel ataupun kargo barang mindahin dari ke sini ke sana," ucap Julius.

Keputusan pemulangan Mary Jane ke Filipina bukan sekadar transfer narapidana. Julius mengingatkan pemerintah untuk tidak melihat kasus ini hanya sebagai urusan administrasi diplomasi.

Mary Jane ditangkap di Bandara Adisutjipto, Yogyakarta, pada April 2010 setelah petugas menemukan 2,6 kilogram heroin di dalam kopernya.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman kemudian menjatuhkan vonis hukuman mati pada Oktober 2010.

Akan tetapi, eksekusi yang dijadwalkan pada April 2015 ditunda setelah Maria Cristina Sergio, perekrut Mary Jane, menyerahkan diri kepada kepolisian Filipina, dan memberikan pengakuan Mary Jane hanya dijebak menjadi kurir narkotika.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Indonesia membantah membebaskan terpidana mati asal Filipina, Mary Jane Veloso. Menteri Koordinator (Menko) Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan hal tersebut menanggapi pemberitaan yang beredar tentang pernyataan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr yang menyatakan terpidana mati kasus narkotika itu dibebaskan dan dipulangkan ke Manila.

“Pemerintah Indonesia tidak membebaskan terpidana mati Mary Janes,” begitu kata Yusril dalam siaran pers yang diterima Republika di Jakarta, Rabu (20/11/2024).

Akan tetapi, Yusril menerangkan, Pemerintah Indonesia memang mengembalikan Mary Jane ke Filipina dalam statusnya masih sebagai terpidana mati. “Pemerintah Indonesia mengembalikan terpidana mati Mary Jane ke negara asalnya (Filipina) melalui kebijakan pemindahan narapidana atau transfer of prisoner,” sambung Yusril.

Yusril menjelaskan, Indonesia memang sebelumnya telah menerima permohonan resmi dari Filipina perihal pemindahan Mary Jane. Dan Indonesia, kata Yusril, menyetujui pemindahan tersebut sesuai dengan syarat-syarat yang diajukan Indonesia kepada Filipina.

Atas pemindahan tersebut, reaksi pemerintahan di Manila positif merespons kebijakan di Jakarta. Hal tersebut yang diutarakan langsung oleh Presiden Marcos melalui akun media sosial (medsos) resmi. Akan tetapi, kata Yusril, terjadi salah makna atas penyampaian terbuka Presiden Filipina itu di Indonesia.

“Tidak ada kata ‘bebas’ dalam statemen Presiden Marcos. (Presiden Marcos) menyampaikan ‘bring her back to the Philippines’. Yang itu artinya membawa dia (Mary Jane) kembali ke Filipina,” kata Yusril.

Kata dia, pemulangan Mary Jane oleh Indonesia, bukan berarti membebaskannya dari status terpidana.