JAKARTA, KOMPAS.com - Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo dijadwalkan akan menjenguk Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, di rumah tahanan (rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (11/4/2025) pekan depan.

Kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy, menyebutkan bahwa izin jenguk oleh Kardinal Suharyo telah didaftarkan melalui Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu).

"Kami sudah mendaftarkan di e-Berpadu terkait dengan kunjungan Yang Mulia, dan sudah diterima dan izin diberikan," kata Ronny Talapessy dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (11/4/2025).

Kepada jaksa, Ronny juga menyampaikan bahwa izin kunjungan juga telah diberikan hakim kepada kakak Hasto yang bernama Anastasia Rukmi Sapto Hastuti dan Eddy Kristiyanto.

"Kedua adalah Anastasia Rukmi Sapto Hastuti yang merupakan kakak dari klien kami, yang ketiga adalah Eddy Kristiyanto yang merupakan kakak kandung,” kata Ronny.

“Jadi tiga yang diberikan izin oleh e-Berpadu dan tanggalnya adalah 14 April 2025 berkunjungnya," ujar dia.

Untuk diketahui, Hasto ditahan karena terjerat kasus suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024.

Hasto diduga menyuap komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR lewat proses PAW.

Selain itu, Hasto juga diduga merintangi penyidikan terhadap Harun Masiku yang berstatus buron sejak tahun 2020.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto memutuskan untuk mencabut permohonan pindah rumah tahanan (Rutan) yang sempat disampaikan kepada majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Pencabutan ini disampaikan Hasto melalui surat yang ditulis tangan dan dibacakan oleh Politikus PDI-P Guntur Romli di sela-sela sidang pembacaan jawaban KPK atas eksepsi atau nota keberatan Sekjen PDI-P itu terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU).

“Mas Hasto melalui penasihat hukum sudah mencabut permohonan untuk pindah dari Rutan Merah Putih yang kemarin itu ke Salemba,” kata Guntur Romli membacakan surat Hasto di Pengadilan Tipikor pada pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

Guntur Romli mengatakan, Hasto batal pindah rutan lantaran sudah beradaptasi dengan rekan sesama tahanan di Rutan KPK.

“Bahwa Mas Hasto sudah menyatu dengan teman-teman warga Merah Putih dan juga dari teman-temannya juga banyak yang menyampaikan keberatan kalau sampai Mas Sekjen itu pindah,” ujarnya.

Berdasarkan surat yang dibacakan Guntur Romli, Hasto menyampaikan bahwa dia telah membangun tradisi keakraban dengan sesama tahanan di rutan KPK.

Hal ini sudah dilakukan dengan berbagai kegiatan rutin di rutan Komisi Antirasuah bersama dengan para tahanan lainnya.

“Apalagi Mas Hasto ini sudah membangun tradisi keakraban bersama warga Merah Putih di sana. Misalnya, tiap pagi itu olahraga, kemudian juga nyanyi lagu-lagu wajib sambil olahraga,” kata Guntur Romli.

“Hasto dan tahanan lain juga banyak berdiskusi tentang tokoh bangsa dan juga persoalan politik di dalam tahanan Merah Putih. Karena itu, Mas Hasto membatalkan permohonan untuk pindah Rutan,” ujarnya lagi.

Dalam sidang pada Jumat, 21 Maret 2025, Hasto melalui tim hukumnya menyampaikan surat permohonan pemindahan rutan dari rutan gedung merah putih KPK ke rutan Salemba.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa KPK membantah kasus hukum yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai bentuk politisasi hukum. Jaksa KPK bersikukuh penanganan kasus Hasto tergolong upaya penegakan umum.

Hal tersebut dikatakan Jaksa KPK ketika membacakan jawaban atas eksepsi Hasto dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis (27/3/2025).

"Penasihat hukum dan terdakwa berdalih bahwa dalam penanganan perkara yang dihadapi oleh terdakwa karena adanya motif politik dan unsur balas dendam sehingga untuk membungkamnya digunakan instrumen hukum. Terkait dengan alasan keberatan tersebut, penuntut umum berpendapat materi yang disampaikan penasihat hukum dan terdakwa tentang hal tersebut di atas adalah tidak benar dan tidak relevan," kata Jaksa KPK dalam sidang tersebut.

Jaksa KPK memandang munculnya dugaan unsur politik dalam penanganan perkara ini hanya asumsi Hasto dan penasihat hukumnya semata. Jaksa KPK menjamin penanganan kasus Hasto sebagai penegakan hukum.

"Penuntut umum ingin menegaskan bahwa perkara terdakwa ini adalah murni penegakan hukum, dengan berdasarkan pada kecukupan alat bukti yang sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHAP," ujar Jaksa KPK.

Oleh karena itu, Jaksa KPK meminta majelis hakim menolak eksepsi yang diajukan Hasto dan kuasa hukumnya. Sebab eksepsi itu tak punya dasar kuat. "Dalih penasihat hukum dan terdakwa tersebut diatas merupakan dalih yang tidak berdasar dan harus ditolak," ujar JPU KPK.

KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto resmi mencabut permohonan pindah rumah tahanan (rutan) yang sebelumnya diajukan kepada majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Keputusan ini diumumkan melalui surat tulisan tangan Hasto yang dibacakan oleh politikus PDI-P, Guntur Romli, di sela sidang pembacaan jawaban Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas eksepsi atau nota keberatan yang diajukan Hasto terhadap dakwaan jaksa penuntut umum (JPU).

“Mas Hasto melalui penasihat hukum sudah mencabut permohonan untuk pindah dari Rutan Merah Putih ke Salemba,” ujar Guntur Romli saat membacakan surat tersebut di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

Sudah Beradaptasi dengan Sesama Tahanan

Menurut Guntur Romli, Hasto akhirnya membatalkan permohonan pindah lantaran telah beradaptasi dan merasa nyaman dengan rekan-rekan sesama tahanan di Rutan KPK.

“Bahwa Mas Hasto sudah menyatu dengan teman-teman warga Merah Putih dan juga dari teman-temannya banyak yang menyampaikan keberatan kalau sampai Mas Sekjen itu pindah,” kata Guntur Romli.

Dalam surat tersebut, Hasto menegaskan bahwa dirinya telah membangun tradisi keakraban dengan sesama tahanan di Rutan Merah Putih melalui berbagai kegiatan rutin.

“Apalagi Mas Hasto ini sudah membangun tradisi keakraban bersama warga Merah Putih di sana. Misalnya, tiap pagi itu olahraga, kemudian juga nyanyi lagu-lagu wajib sambil olahraga,” lanjut Guntur Romli.

Selain itu, Hasto dan tahanan lainnya kerap berdiskusi mengenai tokoh bangsa dan berbagai persoalan politik di dalam tahanan. Hal tersebut menjadi alasan tambahan mengapa ia memilih untuk tetap berada di Rutan KPK.

Sebelumnya, dalam sidang yang digelar pada Jumat (21/3/2025), Hasto melalui tim hukumnya mengajukan surat permohonan pemindahan dari Rutan Gedung Merah Putih KPK ke Rutan Salemba.

Namun, setelah mempertimbangkan faktor kenyamanan dan kebersamaan dengan sesama tahanan, ia memutuskan untuk mencabut permohonan tersebut.

Dengan keputusan ini, Hasto akan tetap menjalani masa penahanannya di Rutan Merah Putih KPK bersama dengan tahanan lainnya.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Irfan Kamil | Editor: Novianti Setuningsih)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto memutuskan membatalkan permohonan pemindahannya dari Rutan Merah Putih ke Rutan Salemba. Hal tersebut dikatakan politikus PDIP Guntur Romli di sela persidangan ketiga kasus korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis (27/3/2025).

Guntur memegang dan membacakan secarik kertas berisi tulisan tangan Hasto. Dia menjelaskan, bosnya tersebut memutuskan untuk tetap berada di Rutan Merah Putih milik KPK karena merasa nyaman dan telah membangun keakraban dengan para warga binaan disana.

Guntur mengeklaim, para warga binaan di Rutan Merah Putih keberatan kalau Hasto pindah. "Mas Hasto sudah menyatu dengan teman-teman warga Merah Putih. Beliau juga membangun tradisi seperti olahraga pagi, menyanyikan lagu-lagu wajib, serta berdiskusi tentang tokoh bangsa dan isu politik di dalam tahanan," kata Guntur kepada wartawan.

Oleh karena itu, permohonan pindah yang sebelumnya diajukan Hasto resmi dicabut. Tercatat, pemintaan pindah tersebut dikatakan Kuasa Hukum Hasto, Ronny Talapessy dalam sidang pada Jumat (21/3/2025). Hasto saat ini masih mengikuti proses hukum dalam kasus yang sedang disidangkan terkait kasus buronan Harun Masiku.

"Karena itu Mas Hasto membatalkan permohonan untuk pindah rutan," kata Guntur. Agenda persidangan pada hari ini ialah pembacaan tanggapan jaksa KPK atas eksepsi Hasto.

Dalam kasus itu, Hasto didakwa memberikan suap dan merintangi penyidikan di kasus pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI, Harun Masiku. JPU KPK menyebut ,Hasto bersama-sama Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri, dan Harun Masiku telah memberi uang sejumlah 57.350 dolar AS atau sekitar Rp 600 juta kepada eks komisioner KPU Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mencabut permohonan untuk pemindahan rumah tahanan (Rutan) yang sempat disampaikan kepada majelis hakim.

Dalam sidang pada Jumat, 21 Maret 2025, Hasto melalui tim hukumnya menyampaikan surat permohonan pemindahan rutan dari rutan gedung merah putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Rutan Salemba.

Pencabutan permohonan ini disampaikan Hasto melalui surat yang ditulis tangan yang dibacakan oleh Politikus PDI-P Guntur Romli di sela-sela sidang pembacaan jawaban KPK atas eksepsi atau nota keberatan Sekjen PDI-P itu terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU).

“Ada pesan dari Bapak Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristiyanto yang saat ini masih mengikuti proses persidangan bahwa ada beberapa pesan yang disampaikan oleh Mas Hasto,” kata Guntur Romli membacakan surat Hasto dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

“Mas Hasto melalui penasihat hukum sudah mencabut permohonan untuk pindah dari Rutan Merah Putih yang kemarin itu ke Salemba,” ujarnya lagi.

Guntur Romli mengatakan, Hasto batal pindah rutan lantaran sudah beradaptasi dengan rekan sesama tahanan di Rutan KPK.

“Bahwa Mas Hasto sudah menyatu dengan teman-teman warga Merah Putih dan juga dari teman-temannya juga banyak yang menyampaikan keberatan kalau sampai Mas Sekjen itu pindah,” katanya.

KOMPAS.com / IRFAN KAMIL Surat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto dibacakan Politikus PDI-P Guntur Romli di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

Berdasarkan surat yang dibacakan Guntur Romli, Hasto menyampaikan bahwa dia telah membangun tradisi keakraban dengan sesama tahanan di rutan KPK.

Hal ini sudah dilakukan dengan berbagai kegiatan rutin di rutan Komisi Antirasuah bersama dengan para tahanan lainnya.

“Apalagi, Mas Hasto ini sudah membangun tradisi keakraban bersama warga Merah Putih di sana. Misalnya, tiap pagi itu olahraga, kemudian juga nyanyi lagu-lagu wajib sambil olahraga,” ujar Guntur Romli.

“Hasto dan tahanan lain juga banyak berdiskusi tentang tokoh bangsa dan juga persoalan politik di dalam tahanan Merah Putih. Karena itu, Mas Hasto membatalkan permohonan untuk pindah Rutan,” katanya lagi.

KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat (14/3/2025).

Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), perkara Hasto teregister dengan nomor perkara 36/Pid Sus.TPK/2025/PN Jkt.Pst.

Sidang ini rencananya dimulai pada pukul 09.00 WIB di ruang Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali.

Hasto menghadapi dakwaan kasus dugaan suap dan obstruction of justice yang menyeret namanya dalam pusaran kasus korupsi.

Tim hukum Hasto, Todung Mulya Lubis, menegaskan bahwa kliennya akan menghadapi persidangan dengan semangat perjuangan, serupa dengan semangat Presiden Pertama Republik Indonesia Soekarno saat membacakan pidato pembelaan “Indonesia Menggugat” pada tahun 1930.

“Bagi PDI Perjuangan dan Hasto Kristiyanto, persidangan ini adalah bagian dari perjuangan politik yang akan dijalankan dengan segenap jiwa raga sebagaimana pada tahun 1930, Bung Karno menghadapi tuduhan dari pemerintahan kolonial,” ujar Todung kepada Kompas.com, Kamis (13/3/2025).

Todung juga menilai bahwa perkara yang menjerat Hasto bermuatan politik dan merupakan bentuk kriminalisasi terhadap lawan politik.

“Perbedaannya, hari ini perlawanan politik terhadap kekuasaan yang korup dan pelanggar konstitusi justru dikriminalisasi menggunakan dalih pemberantasan korupsi. Hasto Kristiyanto adalah tahanan politik yang coba dibungkam dengan tuduhan korupsi,” tegasnya.

Todung memastikan bahwa Hasto telah siap menjalani persidangan sesuai dengan komitmennya untuk melakukan perlawanan melalui jalur hukum.

“Perlawanan secara hukum merupakan pilihan langkah yang kami lakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap institusi peradilan dan Majelis Hakim Yang Mulia sebagai pemimpin sidang ini,” kata Todung.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), kasus Hasto terdaftar dengan nomor perkara 36/Pid Sus.TPK/2025/PN Jkt.Pst. Sidang ini dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WIB di ruang sidang Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, PN Jakarta Pusat.

Kasus Bermula dari OTT KPK 2020

Kasus yang menyeret Hasto berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 8 Januari 2020.

OTT tersebut menargetkan sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam skandal suap terkait pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024, khususnya terkait politisi PDI-P Harun Masiku.

Dalam operasi itu, KPK berhasil menangkap eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, eks anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Agustiani Tio Fridelina, dan kader PDI-P Saeful Bahri.

Ketiganya telah menjalani proses hukum dan dijatuhi hukuman dalam perkara suap tersebut.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Irfan Kamil | Editor: Jessi Carina)

Bisnis.com, JAKARTA -- PDI Perjuangan (PDIP) membeberkan ada empat kejanggalan di dalam dakwaan tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan alias obstruction of justice Hasto Kristiyanto.

Juru Bicara Tim Hukum Hasto, Febri Diansyah menjelaskan empat kejanggalan tersebut menunjukkan pertentangan antara dakwaan KPK dengan fakta hukum yang sudah pernah diuji dan dinyatakan inkracht atau berkekuatan hukum.

"Eksaminasi ini merupakan metode yang digunakan oleh ahli hukum untuk menguji ulang keputusan yang sudah berkekuatan hukum tetap," tuturnya di Kantor DPP PDIP Jakarta, Rabu (12/3).

Febri menjelaskan kejanggalan pertama itu adalah penggunaan data yang salah dalam dakwaan. Pada dakwaan KPK, kata Febri, disebutkan Nazarudin Kemas memperoleh suara nol dalam pemilihan legislatif.

Namun pada fakta hukum yang telah diuji dalam putusan nomor 18 menunjukkan bahwa Nazarudin Kemas justru memperoleh suara terbanyak.

"Ini bertentangan dengan fakta yang ada dan menimbulkan kesan seolah-olah ada kepentingan lain di balik dakwaan ini," kata Febri.

Kemudian kejanggalan kedua, menurutnya, disebutkan ada pertemuan tidak resmi yang telah dilakukan antara kliennya yaitu Hasto Kristiyanto dengan Wahyu Setiawan.

Namun pada fakta persidangan terdakwa Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio dahulu, tidak ada pertemuan saat rekapitulasi suara pada April dan Mei 2019.

"Tidak ada pertemuan tidak resmi seperti yang dituduhkan," ujarnya.

Kejanggalan ketiga, kata Febri, disebutkan dalam dakwaan bahwa Hasto Kristiyanto menerima laporan dari Saiful Bahri, lalu menyetujui rencana pemberian uang ke Wahyu Setiawan.

"Namun, dalam putusan nomor 28, tidak ada fakta hukum yang menyebutkan hal tersebut. Ini adalah tuduhan yang tidak berdasar dan sudah diuji di persidangan sebelumnya," tuturnya.

Keanehan dakwaan yang terakhir adalah tuduhan ke tersangka Hasto Kristiyanto memberikan uang sebesar Rp400 juta lewat Kusnadi kepada Donny Tri Istiqomah, lalu diberikan kepada Wahyu Setiawan.

"Namun, pada putusan nomor 18 dengan terdakwa Saiful Bahri menyatakan bahwa sumber dana itu adalah Harun Masiku, bukan Hasto Kristiyanto," katanya.

"Kami mendapat pesan WhatsApp kemarin bahwa Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristiyanto hari ini Kamis pukul 10.00 akan dilakukan tahap II penyerahan bukti dan tersangka,"

Jakarta (ANTARA) - Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy mengklaim bahwa perkara kliennya pada hari ini, pukul 10.00 WIB, memasuki tahap II pelimpahan atau penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada jaksa penuntut umum (JPU).

Informasi tersebut didapatkan Ronny melalui pesan WhatsApp (WA) dari pihak KPK.

"Kami mendapat pesan WhatsApp kemarin bahwa Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristiyanto hari ini Kamis pukul 10.00 akan dilakukan tahap II penyerahan bukti dan tersangka," kata Ronny saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Kamis.

Adapun tahap ini dilakukan setelah penyidik menyatakan berkas perkara lengkap (P-21). Sementara pada Rabu (4/3), tim kuasa hukum Hasto telah memasukkan surat untuk saksi yang meringankan di tingkat penyidikan untuk kliennya, yaitu menghadirkan tiga ahli dari berbagai universitas.

"Ini untuk memenuhi hak klien kami sesuai pasal 65 KUHAP dan asas praduga tak bersalah," ujarnya.

Dia menilai bahwa ketidakhadiran KPK pada sidang praperadilan hari Senin (3/3) untuk mempercepat berkas tanpa mengindahkan dan patuh terhadap KUHAP, UU KPK serta prinsip-prinsip penghormatan terhadap HAM dan hak-hak hukum kliennya yang dilindungi oleh UU.

Sebelumnya, hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Djuyamto pada Kamis (13/2) menyatakan tidak dapat menerima gugatan praperadilan status tersangka Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Hakim mengabulkan eksepsi dari termohon (KPK), menyatakan permohonan praperadilan pemohon (Hasto) tidak dapat diterima dan membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil.

Penyidik KPK pada Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I.

HK juga diketahui mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.

Selain itu, penyidik KPK juga turut menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam perkara perintangan penyidikan (obstruction of justice).

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Eks Dirjen Imigrasi, Ronny Sompie diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (3/1/2025) pukul 10.00 WIB dengan didampingi beberapa orang.

Ronny Sompie diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus suap eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan agar meloloskan eks Kader PDI-P, Harun Masiku sebagai anggota DPR.

Selain Harun, Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto juga ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga meminta Harun melarikan diri dari kejaran KPK pada Januari 2020.

Meski begitu, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika belum bisa membeberkan materi pemeriksaan terhadap Ronny.

“Betul, saksi RFS telah hadir hari ini. Yang bersangkutan dimintai keterangan,” ujarnya dikutip dari Antara, Jumat (3/1/2025).

Berikut profil Ronny Sompie dan kaitannya dengan kasus Harun Masiku.

Profil Ronny Sompie

Ronny merupakan purnawirawan jenderal Polri dengan pangkat terakhir Irjen atau jenderal bintang dua.

Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1984 tersebut lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 17 September 1961.

Ronny menjabat sebagai Dirjen Imigrasi sejak Senin (10/8/2015) hingga Selasa (28/1/2020).

Sebelum menduduki jabatan tersebut, Ronny adalah Kapolda Bali sejak Selasa (17/3/2015).

Pada saat itu, ia menggantikan Irjen Albertus Julius Benny Mokaku yang dimutasi menjadi staf ahli Kapolri.

Ia dilantik menjadi Kapolda Bali oleh Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti di Ruang Rapat Utama, Mabes Polri, Jakarta.

Riwayat pendidikan Ronny Sompie

Dilansir dari laman pribadinya, Ronny pernah menempuh pendidikan di dalam maupun luar negeri.

Berikut riwayat pendidikan Ronny:

1. Pendidikan dalam negeri

• Akademi Kepolisian (1984)
• Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian atau STIK-PTIK (1988)
• Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah Polri (2000)
• S2 Hukum Universitas Bhayangkara, Surabaya (2003)
• Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri di Lembang (2007)
• S3 Hukum Universitas Borobudur, Jakarta (2015).

2. Pendidikan luar negeri

• Familirisation Police Officer di Brunei Darusallam (1995)
• International Management of Serious Crime Course, Singapore (2001)
• Seminar Internasional di bidang Narkotika, Tokyo (2005)
• Transnational Organized Crime Course dari ICITAP (2005).

Rekam jejak Ronny Sompie

Selama berkarier di Polri, Ronny menduduki berbagai jabatan, baik di tingkat daerah maupun Mabes Polri.

Simak rekam jejak Ronny berikut ini:

• Perwira Staf di PTIK Jakarta
• Kanit Crime Squad Polwiltabes Surabaya
• Kapolsek Pabean Cantikan Surabaya
• Kanit Vice Control Ditreskrim Polda Metro Jaya
• Kasat Reserse Polres Metro Jakarta Barat (1997)
• Wakapolres Metro Jakarta Pusat
• Kasatreskrim Polwiltabes Bandung
• Kasat Tindak Pidana Tertentu Polda Jawa Timur (2001)
• Kasat Tindak Pidana Umum Polda Jatim
• Kapolres Gresik (2002-2003)
• Kapolres Sidoarjo (2005)
• Ditserse Narkoba Polda Jatim
• Kabag Kerjasama Luar Negeri SDM Polri
• Dirreskrim Polda Sumatera Utara (2006)
• Kabag Perpustakaan STIK–PTIK (2008)
• Kapolwiltabes Surabaya (2009-2010)
• Karo Ops. Polda Metro Jaya (2010)
• Karo Kelembagaan dan Tata Laksana Srena Polri (2010)
• Kepala Biro Pengawasan Penyidikan Bareskrim Polri (2010-2013)
• Kepala Divisi Humas Polri (2013-2015)
• Kapolda Bali (2015)
• Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (2015-2020).

Kaitan Ronny Sompie dengan kasus Harun Masiku

Saat kasus Harun mencuat pada Januari 2020, Ronny menjabat sebagai Dirjen Imigrasi.

Kasus Harun bermula ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, Depok, dan Banyumas pada 8-9 Januari 2020.

Kasus tersebut terkait upaya meloloskan Harun sebagai anggota DPR dengan cara menyuap Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Beberapa orang yang ditangkap KPK adalah Wahyu dan Agustiani Tio Feidelina selaku mantan anggota Badan Pengawas Pemilu.

Namun, KPK gagal meringkus Harun karena eks kader PDI-P ini sudah melarikan diri sebelum OTT KPK.

Pada saat itu, Harun disebut melarikan diri ke Singapura pada 6 Januari 2020.

Dilansir dari Kompas.com, Rabu (22/1/2020), Ronny selaku Dirjen Imigrasi kemudian mengonfirmasi bahwa Harun sudah kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020.

Pernyataan Ronny berkebalikan dengan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly yang mengatakan, Harun masih berada di luar negeri pada 16 Januari 2020.

Setelah Yasonna mengeluarkan pernyataan, Ronny segera memberikan klarifikasi bahwa terjadi delay time yang disebabkan adanya gangguan perangkat IT di Terminal 2F Bandara Soekarno Hatta.

Gangguan tersebut menyebabkan keterlambatan mengenai informasi kepulangan Harun ke Indonesia.

Yasonna kemudian mengumumkan pencopotan Ronny agar tidak ada konflik kepentingan terkait kasus Harun pada Selasa (28/1/2020).

Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa hukum kemarin (27/12) menjadi sorotan, di antaranya mulai dari klarifikasi Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas terhadap wacana pengampunan koruptor sampai dengan perkembangan kasus hukum yang menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Berikut lima berita pilihan ANTARA yang dapat kembali dibaca:

Menkum: Denda damai hanya sebagai pembanding bukan pilihan utama

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan wacana denda damai hanya digunakan sebagai pembanding untuk opsi penyelesaian perkara kerugian keuangan negara, bukan dijadikan pilihan utama.

"Nah karena itu, itu hanya compare, bahwa ada aturan yang mengambil, tetapi bukan berarti Presiden akan menempuh itu, sama sekali tidak," kata Menkum Supratman di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Jumat.

Selengkapnya baca di sini.

Polres Malang gelar prarekonstruksi kecelakaan Tol Pandaan-Malang

Kepolisian Resor (Polres) Malang, Jawa Timur, menggelar prarekonstruksi di Rest Area KM 88 A Tol Pandaan-Malang, Jumat, guna mengurutkan kronologi kecelakaan antara truk bermuatan pakan ternak dan bus beberapa waktu lalu.

Di sela-sela prarekonstruksi, Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Malang AKP Widyagana Putra Dhirotsaha mengatakan bahwa pihaknya menghadirkan sopir truk berinisial SW yang sudah berstatus tersangka atas insiden kecelakaan tersebut di dalam pelaksanaan prarekonstruksi.

Selengkapnya baca di sini.

Densus 88 tangkap satu orang terduga kasus terorisme di Tasikmalaya

Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri menangkap satu orang yang diduga terkait kasus terorisme, di Desa Jayaratu, Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, pada Jumat.

Kepala Kepolisian Resor Tasikmalaya AKBP Haris Dinzah membenarkan adanya tim dari Densus 88 Anti Teror Mabes Polri yang melakukan operasi di wilayah hukum Polres Tasikmalaya, yang berlangsung pukul 08.00 sampai 08.30 WIB, lalu ada yang diamankan satu orang.

Selengkapnya baca di sini.

KPK panggil saksi penyidikan perkara Hasto Kristiyanto

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil satu orang saksi penyidikan kasus dugaan suap dan dugaan perintangan penyidikan dengan tersangka Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (HK).

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jl Kuningan Persada Kavling 4 atas nama ATF," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Selengkapnya baca di sini.

KPK panggil dua anggota DPR RI terkait penyidikan CSR BI

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua anggota DPR RI terkait dengan penyidikan dugaan korupsi dalam penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) Bank Indonesia (BI).

"Pemeriksaan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta Selatan atas nama HG dan ST," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Dosen Universitas Negeri Malang (UM) Dr Nuruddin Hady menilai ada tidaknya unsur politis di balik penetapan status tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bisa dibuktikan melalui persidangan. Ia meminta KPK transparan dan secepatnya menangkap Harun Masiku.

"Iya, betul (dibuktikan persidangan), makanya KPK harus transparan dan segera menuntaskan kasus ini, secepatnya menangkap Harun Masiku agar menambah kepercayaan pubkik terhadap KPK," kata Nuruddin kepada wartawan, Kamis (26/12/2024).

Ia menganggap wajar apabila publik menilai penetapan Hasto sebagai tersangka politis. Sebab, ia memandang KPK lambat menuntaskan kasus Harun Masiku.

"Publik punya persepsi seperti itu karena KPK terlalu lambat dalam menuntaskan kasus Harun Masiku. Padahal publik menunggu aksi KPK dalam menuntaskan kasus-kasus korupsi besar lainnya," ujarnya.

Ia juga menilai hukum dan kekuasaan sebagai dua hal yang tak bisa dipisahkan. Menurutnya, hal tersebut yang membuat setiap persoalan dianggap memiliki muatan politis.

"Ini kan mengarah pada persoalan yang dianggap bermuatan politik. Dalam kajian filsafat hukum keduanya tidak bisa dipisahkan," ujarnya.

Kendati begitu, ia menekankan kekuasaan mesti tunduk terhadap hukum. "Kekuasaan juga harus tunduk pada hukum, jadi tidak boleh kemudian kekuasaan disalahgunakan. Relasinya sebenarnya seperti itu," tegasnya.

Dalam konteks kasus Hasto, Nuruddin mengakui tarikan politiknya kuat. Meski begitu, ia sekali lagi menekankan bahwa siapapun harus tunduk terhadap penegakan hukum.

"Tentu ini tarikan hukumnya kuat karena kan tersangka kan orang yang elite politik. Sehingga ini tarikan politiknya sangat kuat. Tapi kan sebetulnya, meskipun tarikan politik dan kekuasaan kuat, tetap harus tunduk pada penegakan hukum," ucapnya.

KPK sebelumnya telah menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka. Hasto diduga terlibat dalam suap terhadap eks Komisioner KPU Wahya Setiawan dalam upaya pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku.

Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/12), menyebutkan Hasto berupaya agar Harun Masiku menjadi anggota DPR lewat PAW. Dia mengatakan Hasto meminta MA memberi fatwa dan mengusahakan agar caleg yang seharusnya masuk ke DPR lewat PAW, Riezky Aprilia, digantikan oleh Harun Masiku.

Eks penyidik KPK Novel Baswedan pernah mengungkap Hasto diusulkan jadi tersangka pada 2020 lalu, namun usul itu tak diterima pimpinan KPK saat itu. Barulah pada era baru kepemimpinan KPK di 2024 ini, Hasto ditetapkan sebagai tersangka.

"Padahal seingat saya bahwa sejak awal tahun 2020 waktu OTT sudah diusulkan oleh penyidik untuk Hasto berdasarkan bukti-bukti bisa menjadi tersangka," kata Novel kepada wartawan, Selasa (24/12/2024).

"Tetapi saat itu pimpinan KPK tidak mau, dan meminta Harun Masiku tertangkap dulu," sambungnya.