KOMPAS.com - Beredar narasi yang mengeklaim Presiden Prabowo Subianto akan menjatuhkan hukuman mati bagi Harvey Moeis di Nusakambangan.

Sebagaimana diketahui, Harvey Moeis dijatuhi vonis hukuman penjara 6,5 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada 23 Desember 2024 karena terbukti bersalah dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi Prabowo akan menjatuhkan hukuman mati untuk Harvey Moeis adalah hoaks.

Narasi yang beredar

Narasi Prabowo akan menjatuhkan hukuman mati untuk Harvey Moeis dibagikan oleh akun Facebook ini, ini, dan ini, pada 9 Januari 2025.

Berikut narasi yang dibagikan:

PRABOWO AMBIL LANGKAH KEJAM!
KORUPTOR 300 T AKAN DIHUKUM MATI DI NUSAKAMBANGAN!

Tamat Riwayat Harvey Moeis!! Prabowo Marah! Koruptor 300 T Akan Dihukum Mati di Nusakambangan!?

Screenshot Hoaks, Prabowo akan hukum mati Harvey Moeis di Nusakambangan

Penelusuran Kompas.com

Tim Cek Fakta Kompas.com menelusuri berbagai pemberitaan tentang pernyataan Prabowo terkait vonis yang dijatuhkan untuk Harvey Moeis.

Prabowo tidak pernah menyatakan akan menghukum mati Harvey Moeis di Nusakambangan. Namun, dia sempat mengatakan bahwa vonis untuk Harvey Moeis terlalu ringan.

Dilansir Kompas.com, pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN 2025-2029 di Bappenas, Jakarta, pada 30 Desember 2024.

"Saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsur, lah. Terutama juga hakim-hakim, ya vonisnya jangan terlalu ringan, lah. Nanti dibilang Prabowo enggak mengerti hukum, lagi," ujar Prabowo.

Prabowo juga mempertanyakan apakah Jaksa Agung ST Burhanuddin akan mengajukan banding atas vonis tersebut.

Burhanuddin pun menjawab bahwa Kejaksaan Agung akan naik banding.

Prabowo menegaskan, vonis yang seharusnya diberikan kepada Harvey Moeis adalah 50 tahun penjara.

"Jaksa Agung, naik banding, enggak? Naik banding ya. Naik banding," kata Prabowo.

"Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira," tuturnya.

Kesimpulan

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi Prabowo akan menjatuhkan hukuman mati untuk Harvey Moeis adalah hoaks.

Prabowo tidak pernah menyatakan akan menghukum mati Harvey Moeis di Nusakambangan. Dia sempat mengatakan bahwa vonis untuk Harvey Moeis terlalu ringan.

Menurut Prabowo, Harvey Moeis seharusnya mendapatkan vonis 50 tahun penjara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai ikut menanggapi vonis penjara 6,5 tahun yang dijatuhi Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) kepada Harvey Moies dalam kasus korupsi tata niaga timah.

Pigai mengatakan, ada rasa ketidakadilan di tengah masyarakat terhadap vonis hukuman tersebut.

"Ini saya sikap sebagai menteri ya, bukan pribadi. Sebagai Menteri. Kami merasakan ada macam perasaan ketidakpuasan di masyarakat, ada rasa ketidakadilan di masyarakat," kata Pigai saat ditemui di Graha Pengayoman Kemenko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta, Selasa (31/12/2024).

Pigai menghormati putusan hakim PN Tipikor terhadap Harvey Moeis. Namun, ia mengatakan, ada keprihatinan dan ketidakpuasan dari masyarakat atas vonis tersebut.

"Oleh karena itu, ya harus memberikan punishment atau hukuman itu juga harus sesuai dengan perbuatan yang diterima. Saya kira itu yang paling penting," ujarnya.

Lebih lanjut, Pigai mengatakan, pelaku tindak pidana korupsi telah membuat masyarakat menderita, kemiskinan semakin tinggi, dan pendidikan semakin rendah.

Karenanya, ia mengatakan, pelaku tindak pidana korupsi termasuk pelanggaran atas Hak Asasi Manusia (HAM).

"Sehingga para pelakunya sebenarnya bisa masuk kategori pelanggar HAM. Pelanggar HAM. Bukan pelanggar HAM berat ya. Mereka melakukan pelanggar HAM," ucap dia.

Sebagai informasi, Harvey Moeis baru-baru ini dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara, denda Rp 1 miliar, dan uang pengganti Rp 210 miliar dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah.

Kasus ini disebut telah merugikan negara sebesar Rp 300 triliun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan, kekecewaan publik terkait vonis 6,5 tahun penjara terhadap Harvey Moeis dalam kasus korupsi PT Timah Tbk sangat bisa dipahami. Hukuman tersebut dinilai terlalu ringan dan dianggap belum memenuhi rasa keadilan.

"Kami menangkap ada kekecewaan publik atas putusan ini dan itu sangat bisa dipahami karena dianggap tak masuk akal melukai rasa keadilan masyarakat, meski kita juga perlu menghargai dan menghormati independensi hakim yang tidak bisa kita intervensi," ucap dia dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin (30/12/2024).

Pigai mengaku bisa memahami nuansa kebatinan masyarakat yang kecewa dengan vonis tersebut. Bagaimanapun, kata dia, masyarakat mempunyai hak atas rasa keadilan.

Namun demikian, menurut Pigai, Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan telah menyampaikan bahwa nilai keadilan merupakan elemen terpenting dalam memberi kepuasan atas tindakan perlawanan hukum.

"Oleh karena itu, Kementerian HAM sebagai bagian dari pemerintahan tentu memiliki semangat seirama menghadirkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Rakyat menaruh harapan besar, hak atas keadilan," demikian Pigai.

Sebelumnya, Senin (23/12/2024), majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat memvonis Harvey Moeis dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan karena terbukti bersalah melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Selain pidana penjara, Harvey Moeis juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp 1 miliar subsider 6 bulan penjara, serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 210 miliar subsider 2 tahun penjara.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Harvey Moeis yang divonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) melakukan korupsi sehingga merugikan negara Rp 300 Triliun dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara, denda Rp 1 Miliar, dan uang pengganti Rp 210 Miliar. Lantas bagaimana Islam memandang perbuatan korupsi?

Ulama sepakat bahwa korupsi termasuk dosa besar. Ada hukum ta'zir yang memungkinkan bagi koruptor dihukum berat hingga hukuman mati.

Dalam hukum pidana Islam, ta'zir merujuk pada hukuman yang diberikan atas pelanggaran hukum yang tidak memiliki sanksi yang spesifik dalam Alquran atau hadis. Hukuman ta'zir ditentukan oleh otoritas hukum berdasarkan pertimbangan keadilan, kemaslahatan umum, dan nilai-nilai moral dalam masyarakat. Ta'zir memberikan fleksibilitas dalam menentukan sanksi yang sesuai dengan tingkat kesalahan, tujuan pembinaan, dan perlindungan masyarakat. Hukuman ta'zir dapat berupa hukuman mati, penjara, pengasingan, salib, pengucilan, celaan, ancaman, denda dan lainnya.

KH Ahmad Sarwat Lc dalam laman Rumah Fiqih menjelaskan bahwa korupsi bisa digolongkan ke dalam varian dari dosa besar, meski tidak ada dalil yang secara langsung menyebutkannya seperti syirik, zina, mencuri minum khamar dan lainnya. Mungkin karena di masa Nabi Muhammad SAW jarang atau bahkan tidak ada kasus korupsi.

Namun secara hukum Islam, kasus korupsi bisa dimasukkan ke dalam jenis khiyanah (berkhianat). Karena pada hakikatnya, pelaku korupsi adalah orang yang diberi amanah oleh negara untuk menjalankan tugas dan disediakan dananya. Tapi alih-alih tugas dijalankan, justru dananya disikat duluan dan amanah tidak bisa dijalankan.

Sedikit berbeda dengan delik pencurian, di mana ada syarat bahwa pencuri itu bukan orang yang punya akses ke tempat uang. Uang atau harta itu disimpan di tempat yang aman, tetapi pencuri secara sengaja menjebolnya, baik dengan merusak pengaman atau mendobraknya.

Definisi pencurian yang disepakati para ulama umumnya, "Mengambil hak orang lain secara tersembunyi (tidak diketahui) atau saat lengah di mana barang itu sudah dalam penjagaan atau dilindungi oleh pemiliknya."

Secara hukum hudud, pencuri yang sudah memenuhi syarat pencurian, wajib dipotong tangannya, sebagaimana firman Allah SWT. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَاۤءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ۗوَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Was-sāriqu was-sāriqatu faqṭa‘ū aidiyahumā jazā'am bimā kasabā nakālam minallāh(i), wallāhu ‘azīzun ḥakīm(un).

Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS Al-Ma'idah Ayat 38)

Sedangkan korupsi, karena dilakukan oleh orang dalam, maka delik hukumnya sedikit berbeda dengan pencurian. Namun bahwa dosanya besar, tentu saja tidak ada yang menentangnya.

Secara hukum Islam, meski tidak ada nash Quran dan hadits tentang bentuk hukuman pelaku tindak korupsi, namun masih ada hukum ta'zir. Sehingga asalkan sistem dan aparat hukumnya baik, pelaku korupsi tetap bisa menerima hukuman setimpal. Bahkan bisa dihukum mati juga.

Wallahu a'lam bishshawab.

Demikian disampaikan KH Ahmad Sarwat Lc terkait korupsi adalah dosa besar dan memungkinkan dihukum berat untuk memberikan efek jera.