Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan menyebut pemulangan terpidana Mary Jane Veloso hingga Bali Nine ke negara asalnya diharapkan bisa bersifat resiprokal atau hubungan timbal balik.

Staf Khusus Bidang Hubungan Internasional Ahmad Usmarwi Kaffah menjelaskan prinsip utama dari transfer of prisoner yang dilakukan Indonesia dengan Filipina serta Australia adalah resiprokal atau hubungan timbal balik.

"Jadi dengan adanya transfer of prisoners ini, nanti pada gilirannya juga treatment yang sama akan dilakukan oleh negara bersangkutan kepada kita," ujar Ahmad pada konferensi pers di Jakarta, Senin (16/12/2024).

Menurut Ahmad, Filipina dan Australia secara khusus seyogyanya akan melakukan hal yang sama sebagai balasan untuk Indonesia. Apalagi, dia menyoroti bahwa pemerintah Australia sangat berterima kasih kepada pemerintah Indonesia atas pemulangan Bali Nine yang sudah dilakukan.

Artinya, Indonesia pun bisa mengajukan permohonan transfer of prisoners bagi warga negaranya yang ditahan atau menjadi terpidana di Filipina dan Australia.

"Semuanya memungkinkan, termasuk tadi yang dikatakan mungkin ada penyelundupan yang ditangkap di Filipina. Kemungkina bisa juga. Tergantung perkembangan zaman ke depan," pungkas Ahmad.

Untuk diketahui, Mary Jane Veloso adalah terpidana hukuman mati kasus narkoba yang akan dipulangkan ke Filipina pada Rabu 18 Desember 2024 esok lusa.

Sementara itu, Bali Nine adalah sembilang orang sindikat narkoba yang dijatuhi hukuman seumur hidup dan sebagian sudah dikembalikan ke Australia pada Minggu 15 Desember 2024.

KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia memulangkan lima terpidana kasus Bali Nine ke Australia melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, Minggu (15/12/2024).

Kasus Bali Nine adalah kasus narkoba dengan sembilan pelaku kelompok "Bali Nine" asal Australia, yang ditangkap pada 2005 karena menyelundupkan 8,2 kilogram heroin keluar Bali.

Kelima narapidana yang dipulangkan adalah Matthew James Norman, Scott Anthony Rush, Si Yi Chen, Michael William Czugaj, dan Martin Eric Stephens.

Mereka dipindahkan melalui kesepakatan practical arrangement antara pemerintah Indonesia dan Australia.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemindahan didasari prinsip timbal balik atau resiprokal.

Selain itu, pemerintah Australia juga telah menyatakan menghormati kedaulatan dan keputusan pengadilan Indonesia.

"Kami memindahkan mereka ke Australia dalam status narapidana. Pemerintah Indonesia tidak memberikan pengampunan dalam bentuk apa pun," kata Yusril, dikutip dari Kompas.com, Minggu.

Lantas, seperti apa perjalanan kasus narkoba Bali Nine?

Kilas balik kasus Bali Nine

Bali Nine adalah julukan untuk sembilan narapidana Australia yang ditangkap di Bali karena kasus sindikat narkoba pada 2005.

Dari sembilan anggota, dua orang telah dieksekusi mati pada 2015, satu terpidana meninggal dalam penjara, satu telah bebas setelah menerima remisi, dan lima lainnya akan dipulangkan ke Australia.

Diberitakan Kompas.com, Rabu (29/4/2015), mereka ditangkap oleh kepolisian Indonesia setelah mendapat informasi dari Kepolisian Federal Polisi Australia.

Berikut lini masa kasus Bali Nine yang melibatkan sembilan warga negara Australia:

17 April 2005, ditangkap di bandara

Sembilan warga Australia ditangkap di Bandara I Gusti Ngurah Rai dengan tuduhan berupaya menyelundupkan lebih dari 8 kilogram heroin keluar dari Indonesia.

Martin Stephens (29 tahun), Renae Lawrence (27 tahun), Scott Rush (19 tahun), dan Michael Czugaj (19 tahun) ditangkap di bandara, dengan mengikat paket heroin ke tubuh mereka.

Mereka membawa heroin yang dikaitkan di tubuh, dengan perincian Renae 2,7 kilogram, Scott 1,3 kilogram, dan Michael 1,75 kilogram heroin.

Sementara itu, tiga lainnya, Si Yi Chen (20 tahun), Tan Duc Thanh Nguyen (21 tahun), dan Matthew Norman (18 tahun) ditangkap di Hotel Maslati, dekat Pantai Kuta, dengan kepemilikan 300 gram heroin.

Andrew Chan (22 tahun) dan Myuran Sukumaran (24 tahun) ditangkap di bandara karena dianggap terkait dengan tujuh orang yang sudah diamankan.

Kepolisian Federal Australia (AFP) pun mengonfirmasi telah memberikan informasi kepada kepolisian Indonesia untuk menyelidiki upaya penyelundupan heroin tersebut.

11 Oktober 2005, persidangan kasus Bali Nine dimulai

Persidangan pertama untuk Martin Stephens, Michael Czugaj, dan Myuran Sukumaran berlangsung pada 11 Oktober 2005 di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Bali.

Keesokan harinya, pada 12 Oktober 2005, persidangan digelar untuk Matthew Norman, Si Yi Chen, dan Tan Duch Than Nguyen.

KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia memulangkan lima terpidana kasus Bali Nine ke Australia melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, Minggu (15/12/2024).

Kasus Bali Nine adalah kasus narkoba dengan sembilan pelaku kelompok "Bali Nine" asal Australia, yang ditangkap pada 2005 karena menyelundupkan 8,2 kilogram heroin keluar Bali.

Kelima narapidana yang dipulangkan adalah Matthew James Norman, Scott Anthony Rush, Si Yi Chen, Michael William Czugaj, dan Martin Eric Stephens.

Mereka dipindahkan melalui kesepakatan practical arrangement antara pemerintah Indonesia dan Australia.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemindahan didasari prinsip timbal balik atau resiprokal.

Selain itu, pemerintah Australia juga telah menyatakan menghormati kedaulatan dan keputusan pengadilan Indonesia.

"Kami memindahkan mereka ke Australia dalam status narapidana. Pemerintah Indonesia tidak memberikan pengampunan dalam bentuk apa pun," kata Yusril, dikutip dari Kompas.com, Minggu.

Lantas, seperti apa perjalanan kasus narkoba Bali Nine?

Kilas balik kasus Bali Nine

Bali Nine adalah julukan untuk sembilan narapidana Australia yang ditangkap di Bali karena kasus sindikat narkoba pada 2005.

Dari sembilan anggota, dua orang telah dieksekusi mati pada 2015, satu terpidana meninggal dalam penjara, satu telah bebas setelah menerima remisi, dan lima lainnya akan dipulangkan ke Australia.

Diberitakan Kompas.com, Rabu (29/4/2015), mereka ditangkap oleh kepolisian Indonesia setelah mendapat informasi dari Kepolisian Federal Polisi Australia.

Berikut lini masa kasus Bali Nine yang melibatkan sembilan warga negara Australia:

17 April 2005, ditangkap di bandara

Sembilan warga Australia ditangkap di Bandara I Gusti Ngurah Rai dengan tuduhan berupaya menyelundupkan lebih dari 8 kilogram heroin keluar dari Indonesia.

Martin Stephens (29 tahun), Renae Lawrence (27 tahun), Scott Rush (19 tahun), dan Michael Czugaj (19 tahun) ditangkap di bandara, dengan mengikat paket heroin ke tubuh mereka.

Mereka membawa heroin yang dikaitkan di tubuh, dengan perincian Renae 2,7 kilogram, Scott 1,3 kilogram, dan Michael 1,75 kilogram heroin.

Sementara itu, tiga lainnya, Si Yi Chen (20 tahun), Tan Duc Thanh Nguyen (21 tahun), dan Matthew Norman (18 tahun) ditangkap di Hotel Maslati, dekat Pantai Kuta, dengan kepemilikan 300 gram heroin.

Andrew Chan (22 tahun) dan Myuran Sukumaran (24 tahun) ditangkap di bandara karena dianggap terkait dengan tujuh orang yang sudah diamankan.

Kepolisian Federal Australia (AFP) pun mengonfirmasi telah memberikan informasi kepada kepolisian Indonesia untuk menyelidiki upaya penyelundupan heroin tersebut.

11 Oktober 2005, persidangan kasus Bali Nine dimulai

Persidangan pertama untuk Martin Stephens, Michael Czugaj, dan Myuran Sukumaran berlangsung pada 11 Oktober 2005 di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Bali.

Keesokan harinya, pada 12 Oktober 2005, persidangan digelar untuk Matthew Norman, Si Yi Chen, dan Tan Duch Than Nguyen.

Hari berikutnya, pada 13 Oktober 2005, giliran Andrew Chan dan Scott Rush yang memenuhi panggilan persidangan di PN Denpasar.

Sementara itu, persidangan untuk Renae Lawrence digelar pada 14 Oktober 2005.

13 Februari 2006, pelaku pertama kali dijatuhi hukuman

Majelis hakim menjatuhi terdakwa Renae Lawrence dan Scott Rush dengan hukuman penjara seumur hidup.

Hakim menilai, tidak ada bukti untuk mendukung klaim bahwa mereka telah dipaksa membawa obat-obatan dengan ancaman anggota keluarga akan dibunuh.

Pada 14 Februari 2006, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati karena dinilai telah menyediakan uang, tiket pesawat, dan hotel kepada para penyelundup.

Sementara itu, oleh PN Denpasar, Michael Czugaj dan Martin Stephens dihukum penjara seumur hidup.

Menyusul pada 15 Februari 2006, Matthew Norman, Si Yi Chen, dan Tan Duc Thanh Nguyen diputuskan bersalah dengan hukuman penjara seumur hidup.

6 September 2006, hukuman diperberat dan diringankan

Hukuman bagi Scott Rush, Thanh Nguyen, Si Yi Chen, dan Matthew Norman diperberat menjadi hukuman mati setelah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar.

Di tingkat banding, hukuman Michael Czugaj sempat dikurangi menjadi 20 tahun pada 2006. Namun, di tingkat kasasi, MA memvonisnya dengan penjara seumur hidup.

Hukuman mati bagi Andrew Chan dan Myuran Sukumaran tidak berubah setelah PT Denpasar menolak permohonan banding keduanya.

Berbeda nasib, seperti dikutip Kompas.com, Minggu (1/12/2024), Renae Lawrence, satu-satunya wanita dalam kelompok Bali Nine, awalnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

Kendati demikian, hukumannya dikurangi menjadi 20 tahun setelah banding. Hukumannya kemudian dikurangi lebih dari enam tahun karena dianggap berperilaku baik dan menerima remisi hari libur nasional.

27 Juli 2007, PM Australia bicara soal kasus Bali Nine dengan SBY

Daily Mail Inlah tulisan tangan terpidana mati Bali Nine, Andrew Chan yang dibacakannya dalam sebuah film dokumenter yang ditujukan untuk menunjukkan bahaya obat-obatan terlarang bagi remaja.

Perdana Menteri (PM) Australia saat itu, John Howard mengaku telah membicarakan kasus yang menimpa sembilan warganya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam sebuah pertemuan.

"Saya merasa masalah tersebut layak dibicarakan karena menarik banyak perhatian di Australia," ujar Howard.

6 Maret 2008, MA meringankan hukuman

MA memutuskan mengurangi hukuman mati bagi Tan Duc Thanh Nguyen, Si Yi Chen, dan Matthew Norman menjadi penjara seumur hidup.

Pada 13 April 2010, Martin Stephens mencoba agar keputusan hukuman seumur hidupnya ditinjau ulang, tetapi kemudian ditolak 10 bulan kemudian.

Pada Agustus tahun yang sama, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran kembali mengajukan upaya hukum agar tidak dihukum mati.

Dalam persidangan, mereka mengungkapkan penyesalan dan memohon ampun. Kepala Penjara Kerobokan pun bersaksi bahwa keduanya memberikan kontribusi di penjara dengan menggelar pelatihan komputer dan seni.

Sementara itu, Scott Rush mengajukan banding terakhirnya pada 26 Agustus 2010 dengan membawa surat dari Kepolisian Federal Australia yang menyatakan dirinya memainkan peran kecil dalam kasus penyelundupan heroin.

Komisaris AFP Mick Keelty turut ikut bersaksi di persidangan.

Baru pada 11 Mei 2011, MA memutuskan mengurangi hukuman bagi Scott Rush dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup.

13 Mei 2012, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran memohon grasi

Andrew Chan meminta grasi atau pengampunan kepada Presiden SBY agar tidak dieksekusi mati, sehingga dapat terus hidup dan memperbaiki diri.

Kepala Lapas Kerobokan, I Gusti Ngurah Wiratna mengatakan, permohonan ini didasarkan pada usia Chan yang masih muda.

Kemudian, pada 9 Juli 2012, Myuran Sukumaran juga ikut mengajukan permohonan grasi.

Pada akhir 2012, Kejaksaan Agung memberikan penangguhan eksekusi mati hingga satu tahun bagi keduanya.

11 Desember 2014, Jokowi menyatakan tidak ada ampun

Dalam sebuah pidato yang disampaikan di hadapan sejumlah mahasiswa, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, tidak ada pengampunan bagi mereka yang terlibat dalam kasus narkoba, kendati permintaan grasi telah banyak menanti.

Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop mengatakan, dia menghargai sistem hukum yang berlaku di negara lain, tetapi tetap mengupayakan jalur diplomatik.

17 Januari 2015, PM Abbott meminta pembatalan eksekusi

PM Australia, Tony Abbott, mendekati Presiden Jokowi secara langsung agar memberikan pengampunan kepada Myuran Sukumaran dan Andrew Chan.

Juru Bicara PM Australia mengatakan, Pemerintah Australia terus berupaya agar mencegah eksekusi kedua warganya di Indonesia.

Pada 20 Januari 2015, Tony Abbott kembali menyurati Jokowi untuk menerima permohonan grasi kedua terpidana mati.

29 April 2015, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dieksekusi mati

Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dieksekusi oleh regu tembak di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, pada 29 April 2015 pukul 00.35 WIB.

Dilansir dari pemberitaan Kompas.com, Rabu (29/4/2015), jenazah terpidana kemudian dibersihkan dan mulai diantarkan kepada pihak keluarga pada pukul 04.30 WIB.

19 Mei 2018, Tan Duc Thanh Nguyen meninggal

Terpidana kasus Bali Nine, Tan Duc Thanh Nguyen, meninggal dunia karena sakit kanker lambung pada 19 Mei 2018.

Terpidana penjara seumur tersebut meninggal dunia di Rumah Sakit MRCCC Siloam, dan jenazahnya diterbangkan ke Australia pada bulan yang sama.

Sementara itu, Renae Lawrence dibebaskan pada 2018 di usia 41 tahun setelah menjalani lebih dari 13 tahun penjara.

Lebih dari empat tahun kemudian, pada Minggu (15/12/2024) lalu, lima terpidana kasus Bali Nine, yakni Si Yi Chen, Michael Czugaj, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens pun dipulangkan ke Australia dengan status sebagai narapidana.

(Sumber: Kompas.com/Aryo Putranto Saptohutomo, Abba Gabrillin, Aditya Jaya Iswara)

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah telah memulangkan lima orang narapidana yang divonis bersalah dalam kasus Bali Nine ke Australia pada Minggu (15/12/2024),

Deputi Koordinator Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas I Nyoman Gede Surya Mataram mengkonfirmasi bahwa kelima napi kasus Bali Nine tersebut telah mendarat di Darwin, Australia.

"Kelima narapidana itu adalah Scott Anthony Rush, Mathew James Norman, Si Yi Chen, Michael William Czugaj, Martin Eric Stephens," ujarnya lewat rilisnya, Minggu (15/12/2024).

Dia melanjutkan bahwa penyerahan dilakukan di VIP II Gedung Swarawati Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Perwakilan dari pemerintah Indonesia yang menyerahkan adalah Dir Binapi Ditjen Pas, Dir Pamintel Ditjen Pas, Dir TPI Ditjenim / Ka Kanimsus Ngurah Rai, Kadiv Pas Bali, dan Kalapas Kelas IIA Kerobokan Bali.

Tak hanya itu, dia mengatakan bahwa dari pejabat pihak Australia yang mendampingi kelima napi Bali Nine, yaitu Lauren Richardson (Minister-Cousellor Home Affairs, Regional Director South-East Asia) dan beberapa perwakilan dari Kedubes Australia di Jakarta.

"Tepat pukul 10.35 WITA, Rombongan 5 orang Narapidana WNA dan 3 Orang Kedubes Australia Lepas Landas dari Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju Australia," katanya.

Kemudian, sekitar pukul 14.42 (Waktu Darwin) atau 13.12 WITA, Menerima Informasi dari Chris Goldrick (Salah Satu Petugas Kedubes dari Australia yang mendampingi/mengawal di dalam Pesawat) Rombongan Narapidana 5 Orang WNA Australia bersama 3 Orang Kedubes Australia telah mendarat dengan lancar di Darwin, Australia.

Penadatanganan Pengaturan Praktis (Practical Arrangement) antara Indonesia dan Australia terkait pemindahan lima narapidana Bali Nine telah dilakukan secara virtual pada Kamis 12 Desember 2024. Indonesia diwakili oleh Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, sedangkan dari Australia adalah Menteri Dalam Negeri Tony Burke.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyatakan lima anggota Bali Nine yang dipulangkan ke Australia pada 15 Desember 2024 tetap berstatus narapidana. Pemerintah Indonesia tidak memberikan pengampunan.

Syarat itu merupakan salah satu bagian dari 'Practical Arrangement' atau Pengaturan Praktis yang telah ditandatangani Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menko Yusril dengan Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke secara virtual pada Kamis 12 Desember 2024.

"Status mereka tetap narapidana. Kami memindahkan mereka ke Australia dalam status narapidana. Pemerintah Indonesia tidak memberikan pengampunan dalam bentuk apapun," kata Yusril dalam keterangan kepada media di Jakarta, Ahad (15/12).

Dalam kesepakatan itu juga tertulis Pemerintah Australia menyatakan menghormati kedaulatan Indonesia dan keputusan hukuman oleh pengadilan Indonesia. Matthew Norman dan kawan-kawan akan dimasukkan dalam daftar cekal untuk ke Indonesia sesuai dengan hukum Indonesia.

Australia juga akan memberikan informasi kepada Indonesia terkait status dan perlakuan kepada Matthew Norman dkk setelah pemindahan. Kesepakatan ini ditandatangani dengan didasari oleh prinsip timbal balik (resiprokal).

"Indonesia dan Australia berkomitmen untuk senantiasa bekerja sama dalam isu-isu yang menyangkut kepentingan bersama sesuai dengan kerangka hukum dalam negeri," ujar Yusril.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia mengonfirmasi bahwa lima orang sisa narapidana kasus Bali Nine telah ditransfer dari Bali pada hari Minggu pagi (15/12/2024) dan telah mendarat di Darwin, Australia. Kelima narapidana itu adalah: Scott Anthony Rush, Mathew James Norman, Si Yi Chen, Michael William Czugaj, Martin Eric Stephens.

Penyerahan dilakukan di VIP II Gedung Swarawati Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Perwakilan dari pemerintah Indonesia yang menyerahkan adalah Dir Binapi Ditjen Pas, Dir Pamintel Ditjen Pas, Dir TPI Ditjenim / Ka Kanimsus Ngurah Rai, Kadiv Pas Bali, dan Kalapas Kelas IIA Kerobokan Bali.

Sementara dari pejabat pihak Australia yang mendampingi adalah Lauren Richardson (Minister-Cousellor Home Affairs, Regional Director South-East Asia) dan beberapa perwakilan dari Kedubes Australia di Jakarta.

Tepat pukul 10.35 WITA, Rombongan 5 orang Narapidana WNA dan 3 Orang Kedubes Australia Lepas Landas dari Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju Australia. Sekitar pukul 14.42 (Waktu Darwin) atau 13.12 WITA, perwakilan pemerintah Indonesia mendapat informasi dari Chris Goldrick (salah satu petugas Kedubes dari Australia yang mendampingi/mengawal di dalam Pesawat) bahwa rombongan narapidana 5 orang WNA Australia bersama 3 orang Kedubes Australia telah mendarat dengan lancar di Darwin, Australia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia mengonfirmasi bahwa lima orang sisa narapidana kasus Bali Nine telah ditransfer dari Bali pada Ahad pagi (15/12/2024) dan telah mendarat di Darwin, Australia.

Kelima narapidana itu adalah Scott Anthony Rush, Mathew James Norman, Si Yi Chen, Michael William Czugaj, Martin Eric Stephens.

Penyerahan dilakukan di VIP II Gedung Swarawati Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Perwakilan dari pemerintah Indonesia yang menyerahkan adalah Dir Binapi Ditjen Pas, Dir Pamintel Ditjen Pas, Dir TPI Ditjenim / Ka Kanimsus Ngurah Rai, Kadiv Pas Bali, dan Kalapas Kelas IIA Kerobokan Bali.

Sementara dari pejabat pihak Australia yang mendampingi adalah Lauren Richardson ( Minister-Cousellor Home Affairs, Regional Director South-East Asia) dan beberapa perwakilan dari Kedubes Australia di Jakarta.

"Tepat pukul 10.35 WITA, Rombongan 5 orang Narapidana WNA dan 3 Orang Kedubes Australia Lepas Landas dari Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju Australia," kata Deputi Koordinator Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas, I Nyoman Gede Surya Mataram dalam keterangan pers pada Ahad (15/12/2024).

Sekitar pukul 14.42 (Waktu Darwin) atau 13.12 WITA, pemerintah RI menerima Informasi dari Chris Goldrick (Salah Satu Petugas Kedubes dari Australia yang mendampingi/mengawal di dalam Pesawat) bahwa Rombongan Narapidana 5 Orang WNA Australia bersama 3 Orang Kedubes Australia telah mendarat dengan lancar di Darwin, Australia.

Diketahui, Penandatanganan Pengaturan Praktis (Practical Arrangement) antara Indonesia dan Australia terkait pemindahan lima narapidana Bali Nine telah dilakukan secara virtual pada Kamis 12 Desember 2024.

Indonesia diwakili oleh Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, sedangkan dari Australia adalah Menteri Dalam Negeri Tony Burke.

"Saya senang mengonfirmasi bahwa warga negara Australia, Si Yi Chen, Michael Czugaj, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens telah kembali ke Australia sore ini," kata Perdana Menteri Anthony Albanese menulis di media sosial, Ahad (15/12/2024) dilansir laman BBC.

Ia berterima kasih kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto atas welas asihnya dalam membebaskan tahanan tersebut.

Kasus yang mendapat sorotan publik ini bermula pada tahun 2005 ketika Indonesia menangkap sembilan pemuda Australia yang mencoba menyelundupkan 8,3 kg (18 pon) heroin keluar dari Bali.

Kasus ini menjadi berita di seluruh dunia ketika dua pemimpin jaringan tersebut, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, dieksekusi matan oleh regu tembak pada tahun 2015, yang memicu pertikaian dengan Australia.

Sementaran yang lainnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

Salah satu dari sembilan orang tersebut, Tan Duc Thanh Nguyen, meninggal karena kanker pada tahun 2018. Tak lama kemudian, Renae Lawrence, yang saat itu berusia 41 tahun, mendapat keringanan hukuman setelah menghabiskan hampir 13 tahun di penjara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menko bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, telah menyerahkan draf transfer of prisoner atau pemindahan narapidana asal Australia yang tergabung dalam "Bali Nine" ke Pemerintah Australia.

Yusril mengatakan, jika negosiasi berjalan lancar, pemindahan narapidana anggota Bali Nine yang tersandung kasus pengedaran narkoba itu bisa rampung pada Desember 2024.

"Kami berharap dapat menyelesaikan hal ini pada bulan Desember," kata Yusril usai bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke, di Aula Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Yusril mengatakan, pihaknya menunggu respons Pemerintah Australia terkait draf yang berisi sejumlah syarat transfer of prisoner anggota Bali Nine.

"Jadi bola ada di tangan mereka (Pemerintah Australia) sekarang, kita nunggu saja," ujarnya.

Yusril mengatakan, dalam pertemuan tersebut, ia sudah membacakan draf yang berisi poin-poin yang disyaratkan pemerintah Indonesia.

Poin-poin tersebut yakni, pertama, negara yang bersangkutan menghormati kedaulatan negara Indonesia.

Kedua, negara tersebut menghormati putusan final pengadilan Indonesia dan tidak bisa mempertanyakan hal itu.

Ketiga, ketika dilakukan pemindahan narapidana, Indonesia tetap diberi akses untuk memantau perkembangan narapidana.

Keempat, Indonesia menghormati kedaulatan negara yang bersangkutan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana.

"Jadi kewenangan untuk memberikan remisi, grasi, amnesti sepenuhnya menjadi kewenangan negara yang bersangkutan," tuturnya.

Terakhir, Yusril mengatakan, Indonesia berhak memberikan status pencekalan terhadap narapidana yang telah dipindahkan ke negara asal.

"Jadi syarat-syarat itu kita sampaikan kepada mereka, nah tergantung apakah mereka setuju atau tidak dengan syarat-syarat yang kita berikan," ucap dia.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia sepakat untuk memulangkan lima anggota tersisa dari kelompok Bali Nine, yang saat ini menjalani hukuman seumur hidup di Indonesia, ke Australia.

Selain pemulangan anggota Bali Nine, Indonesia juga akan mengupayakan pemulangan narapidana asal Indonesia yang saat ini ditahan di Australia.

“Presiden telah menyetujui secara prinsip atas dasar kemanusiaan,” ujar kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas kepada Reuters.

Kesepakatan ini tercapai setelah Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, membahas isu narapidana tersebut dengan Presiden Prabowo Subianto, di sela-sela KTT APEC di Peru.

Keputusan ini menyusul langkah Indonesia sebelumnya yang mengizinkan Mary Jane Veloso, seorang warga Filipina yang terpidana mati karena kasus narkoba, untuk menjalani sisa hukumannya di Filipina.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menko bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, telah menyerahkan draf transfer of prisoner atau pemindahan narapidana asal Australia yang tergabung dalam "Bali Nine" ke Pemerintah Australia.

Yusril mengatakan, jika negosiasi berjalan lancar, pemindahan narapidana anggota Bali Nine yang tersandung kasus pengedaran narkoba itu bisa rampung pada Desember 2024.

"Kami berharap dapat menyelesaikan hal ini pada bulan Desember," kata Yusril usai bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke, di Aula Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Yusril mengatakan, pihaknya menunggu respons Pemerintah Australia terkait draf yang berisi sejumlah syarat transfer of prisoner anggota Bali Nine.

"Jadi bola ada di tangan mereka (Pemerintah Australia) sekarang, kita nunggu saja," ujarnya.

Yusril mengatakan, dalam pertemuan tersebut, ia sudah membacakan draf yang berisi poin-poin yang disyaratkan pemerintah Indonesia.

Poin-poin tersebut yakni, pertama, negara yang bersangkutan menghormati kedaulatan negara Indonesia.

Kedua, negara tersebut menghormati putusan final pengadilan Indonesia dan tidak bisa mempertanyakan hal itu.

Ketiga, ketika dilakukan pemindahan narapidana, Indonesia tetap diberi akses untuk memantau perkembangan narapidana.

Keempat, Indonesia menghormati kedaulatan negara yang bersangkutan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana.

"Jadi kewenangan untuk memberikan remisi, grasi, amnesti sepenuhnya menjadi kewenangan negara yang bersangkutan," tuturnya.

Terakhir, Yusril mengatakan, Indonesia berhak memberikan status pencekalan terhadap narapidana yang telah dipindahkan ke negara asal.

"Jadi syarat-syarat itu kita sampaikan kepada mereka, nah tergantung apakah mereka setuju atau tidak dengan syarat-syarat yang kita berikan," ucap dia.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia sepakat untuk memulangkan lima anggota tersisa dari kelompok Bali Nine, yang saat ini menjalani hukuman seumur hidup di Indonesia, ke Australia.

Selain pemulangan anggota Bali Nine, Indonesia juga akan mengupayakan pemulangan narapidana asal Indonesia yang saat ini ditahan di Australia.

“Presiden telah menyetujui secara prinsip atas dasar kemanusiaan,” ujar kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas kepada Reuters.

Kesepakatan ini tercapai setelah Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, membahas isu narapidana tersebut dengan Presiden Prabowo Subianto, di sela-sela KTT APEC di Peru.

Keputusan ini menyusul langkah Indonesia sebelumnya yang mengizinkan Mary Jane Veloso, seorang warga Filipina yang terpidana mati karena kasus narkoba, untuk menjalani sisa hukumannya di Filipina.

KOMPAS.com - Pihak Lapas Kelas I Malang masih menunggu keputusan resmi pemerintah pusat soal pemulangan narapidana warga negara asing (WNA) asal Australia bernama Martin Stephens.

Narapidana tersebut merupakan satu dari lima pelaku dalam kasus Bali Nine atau penyelundupan narkoba heroin seberat 8,2 kilogram.

"Kami di lapangan pada prinsipnya menunggu surat resminya, ketika nanti memang iya, kami akan siap untuk itu."

"Saat ini masih baru informasi dari atas saja, belum ada surat resminya," kata Kasi Bimpas Lapas Kelas I Malang, Mohammad Faishol Nur, Kamis (28/11/2024).

Dia mengatakan, pihaknya sudah memberitahu Martin terkait adanya wacana tersebut.

"Ya, informasinya ya kami sampaikan tapi ini kan belum resmi, tapi kami tidak sampai ini jadi malah menjanjikan beliau. Cuman kami sampaikan ada informasi terkait ini, ya semoga benar," katanya.

Dia menyampaikan bahwa Martin termasuk jarang dikunjungi oleh keluarganya atau seringkali hanya dari pihak Kedutaan Besar Australia.

Martin berada di Lapas Kelas I Malang sejak 27 Maret 2014. Ia pindahan dari Lapas Kerobokan, Bali.

"Dipindahkan kalau enggak salah, dulu itu di sana ada kerusuhan atau apa dan akhirnya diamankan ke sini," katanya.

Martin termasuk rajin aktif kegiatan agama dan kerja di lapas.

"Itu kegiatan kepribadian yang sering ikut keagamaan, kerja juga," kata Faishol.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkap Presiden Prabowo Subianto menyetujui pemulangan warga negara asing (WNA) yang menjadi narapidana kasus narkoba ke negara asalnya, termasuk napi kasus Bali Nine. Namun, menurut Supratman, Prabowo meminta agar tidak terburu-buru karena belum ada aturannya.

"Kalau soal Bali Nine, sekali lagi saya ulangi. Prinsipnya Presiden telah menyetujui untuk dilakukan proses pemindahan. Tetapi kan tidak boleh terburu-buru karena menyangkut soal mekanisme. Bahwa mekanisme transfer secara umum kita belum punya rules-nya," kata Supratman kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/11/2024).

Supratman mengatakan pihaknya mendapat arahan dari Prabowo untuk melakukan kajian mendalam terkait mekanisme tersebut. Saat ini, menurut dia, prosesnya sudah finalisasi.

"Makanya Presiden menegaskan kepada Pak Menko Hukum, kepada Menteri Hukum, untuk melakukan kajian, prosesnya tinggal finalisasi. Kami akan melakukan itu dalam waktu, mungkin apakah Desember bisa atau awal tahun, saya belum bisa pastikan. Tapi pada prinsipnya Presiden setuju dan kami mempersiapkan itu," ucapnya.

Supratman menekankan negara yang meminta pemindahan narapidana untuk memberikan surat kepada pemerintah Indonesia.

"Tetapi bukan hanya itu saja, kepada seluruh pemerintah negara sahabat yang mempunyai warga negara, yang kebetulan saat ini menjadi warga binaan, itu nanti wajib membuat surat kepada pemerintah Indonesia," ujar Supratman.

"Syaratnya yang kami sampaikan, sekali lagi, satu bahwa mereka harus mengakui, menyangkut soal sistem hukum kita dan proses peradilan yang sudah berlangsung," sambungnya.

Lebih lanjut, Supratman mengungkap pertimbangan Prabowo menyetujui pemulangan napi WNA. Salah satunya alasan kemanusiaan. Selain itu, pertimbangan adanya WNI di luar negeri yang bermasalah dengan hukum.

"Yang kedua, Presiden mengingatkan kepada kami bahwa ini satunya adalah pertimbangan, karena pertimbangan kemanusiaan, itu satu. Yang kedua, yang terakhir, kenapa kita lakukan ini? Karena kita juga punya warga negara yang berada di luar, yang kebetulan juga bermasalah dengan hukum," imbuhnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, Pemerintah Indonesia sudah sepakat memulangkan lima terpidana kasus narkoba yang dikenal dengan kelompok Bali Nine ke negara asal mereka, Australia.

“Presiden telah menyetujui secara prinsip atas dasar kemanusiaan,” ujar Supratman kepada Reuters.

Kesepakatan ini tercapai setelah Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, membahas isu narapidana tersebut dengan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto di sela-sela KTT APEC di Peru, seperti dikonfirmasi Asisten Bendahara Australia, Stephen Jones, dalam konferensi pers pada Sabtu, 23 November 2024.

Namun, selain pemulangan anggota Bali Nine, Indonesia juga akan mengupayakan pemulangan narapidana asal Indonesia yang saat ini ditahan di Australia.

Menurut Supratman, Indonesia belum memiliki prosedur tetap terkait pemindahan narapidana internasional, tetapi akan mengupayakan proses tersebut secepat mungkin.

“Ini penting untuk menjaga hubungan baik dengan negara sahabat. Namun, kita juga harus memastikan bahwa negara mitra menghormati proses hukum di Indonesia,” tegas Supratman.

Lantas siapa kelompok Bali Nine dan bagaimana kasus hingga hukuman mereka?

Kelompok yang dikenal dengan nama Bali Nine terdiri dari sembilan warga negara Australia yang ditangkap di Bali pada tahun 2005.

Mereka terlibat dalam upaya penyelundupan narkoba dengan membawa lebih dari 8 kilogram heroin.

Kelompok ini menjadi perhatian internasional setelah ditangkap oleh pihak berwenang Indonesia, dan proses hukum yang berlangsung hingga mereka dijatuhi berbagai hukuman, termasuk hukuman mati bagi beberapa anggota kelompok tersebut.

Penangkapan

Kesembilannya ditangkap di lokasi dan waktu yang berbeda. Martin Stephens, Renae Lawrence, Scott Rush, dan Michael Czugaj, ditangkap di Bandara Ngurah Rai Bali dengan mengikat paket heroin ke tubuh mereka pada 17 April 2005.

Sementara itu, tiga orang lainnya, Si Yi Chen, Tan Duc Thanh Nguyen, dan Matthew Norman, ditangkap di Hotel Maslati dekat Pantai Kuta dengan kepemilikan 300 gram heroin.

Kemudian, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran juga ditangkap di bandara karena diduga terkait dengan tujuh orang yang sudah ditangkap sebelumnya.

Persidangan dan proses hukum

Persidangan terhadap kesembilan warga negara Australia itu pun dimulai pada Oktober 2005.

Pengadilan terhadap Michael Czugaj dan Myuran Sukumaran dimulai pada 11 Oktober 2005, di Denpasar, Bali.

Keesokan harinya, persidangan dilanjutkan untuk Matthew Norman, Si Yi Chen, dan Tan Duc Thanh Nguyen.

Pada 14 Oktober, giliran Andrew Chan dan Scott Rush yang menghadapi persidangan. Renae Lawrence dipersidangkan pada 14 Oktober 2005.

Kemudian, pada 13 Februari 2006, para terdakwa dijatuhi hukuman. Renae Lawrence dan Scott Rush dihukum penjara seumur hidup, sementara Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dijatuhi hukuman mati.

Selanjutnya, Michael Czugaj dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Sedangkan Si Yi Chen, Tan Duc Thanh Nguyen, Matthew Norman, dan Martin Stephens dijatuhi hukuman seumur hidup.

Upaya banding dan pengurangan hukuman

Setelah hukuman dijatuhkan, para terdakwa mengajukan banding. Tetapi, pada 6 September 2006, Pengadilan Tinggi Bali memperberat hukuman beberapa terdakwa, termasuk Scott Rush, Tan Duc Thanh Nguyen, Si Yi Chen, dan Matthew Norman.

Hukuman keempatnya berubah dari seumur hidup menjadi hukuman mati.

Sementara itu, hukuman mati untuk Andrew Chan dan Myuran Sukumaran tetap tidak berubah meskipun mereka mengajukan banding.

Kemudian, pada Maret 2008, Mahkamah Agung (MA) mengurangi hukuman mati bagi Tan Duc Thanh Nguyen, Si Yi Chen, dan Matthew Norman menjadi hukuman penjara seumur hidup.

Upaya Grasi dan eksekusi

Pada tahun 2012, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran mengajukan permohonan grasi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dengan alasan bahwa mereka telah menunjukkan perilaku baik di penjara dan berusaha memperbaiki diri.

Berganti era kepemimpinan, pada akhir tahun 2014, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa tidak ada ampun bagi kejahatan narkoba.

"Setiap harinya, 50 orang meninggal karena narkoba... Keputusan untuk hukuman mati bukan lah keputusan Presiden, tetapi keputusan hakim di pengadilan,” kata Jokowi dalam pidatonya ketika itu.

Meskipun upaya diplomatik dari Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, yang mendekati Presiden Jokowi untuk membatalkan eksekusi, akhirnya pada 29 April 2015, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dieksekusi mati oleh regu tembak di Pulau Nusakambangan.

Kemudian, seiring berjalannya waktu, satu terpidana lainnya dibebaskan pada 2018. Sementara satu orang lagi meninggal dunia karena penyakit kanker.