KOMPAS.com - Endang, pengelola jembatan perahu di Desa Anggadita, Kecamatan Klari, Karawang, Jawa Barat, menilai aksi Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum memasang spanduk peringatan di jembatan miliknya sebagai tindakan yang tidak produktif.

"Itu gak ada kerjaan. BBWS kan punya pemerintah, kita kan masyarakat, yang penting gak merusak lingkungan," ujar Endang saat dikonfirmasi Kompas.com di lokasi, Selasa (29/4/2025).

Sebelumnya, BBWS Citarum memasang spanduk bertuliskan bahwa jembatan perahu tersebut tidak memiliki izin resmi.

Mereka menyebutkan, berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, keberadaan jembatan itu melanggar aturan.

Tanpa adanya izin tersebut, pembangunan dan pengoperasian jembatan perahu di atas sungai dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.

Namun, pria yang kerap disapa Haji Endang ini menyatakan bahwa jembatan perahunya sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), meski ia tidak mempermasalahkan jika keberadaan jembatan itu dianggap ilegal.

"Walaupun saya izin sebenarnya ada yah, boleh lah anggap saya ilegal, tapi manfaatnya banyak, dibilang dia berbayar, saya kan bukan baru sekarang udah 15 tahun berjalan," katanya.

Ia juga menegaskan bahwa pungutan sebesar Rp 2.000 bagi pengendara yang melintas tidak hanya untuk keuntungan pribadi, tapi digunakan untuk kebutuhan operasional dan pemeliharaan.

"Itu untuk maintenace atau perawatan jembatan, jalan, penerangan, hingga gaji karyawan," jelasnya.

Endang bahkan menyarankan agar BBWS melihat langsung manfaat jembatan bagi masyarakat sekitar ketimbang sekadar mengkritisi aspek legalitas.

Ia juga siap menandatangani pernyataan jika terjadi hal di luar tanggung jawab BBWS. (Kontributor Karawang Farida Farhan|Editor: Eris Eka Jaya)

KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Dalam upaya meningkatkan keamanan serta efektivitas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Karawang, Kepala Lapas (Kalapas) Karawang, Christo, memberikan penguatan kepada seluruh anggota regu pengamanan. 

Kegiatan ini berlangsung di Aula Sahardjo, Lapas Karawang, pada Selasa (21/2/2025), dan dihadiri oleh jajaran Kepala Pengamanan Lapas (KPLP) serta Administrasi Keamanan dan Ketertiban (Adm. Kamtib).

Dijelaskan Kalapas Karawang, Christo Toar, Penguatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Drs. Mashudi, yang disampaikan pada 17 Februari lalu. 

"Dalam arahannya, pak Ditjen menekankan pentingnya 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang harus diterapkan di setiap satuan kerja pemasyarakatan," Ungkap Cristo, Jumat,(21/2/2025).

Lebih lanjut, kata Christo, Dari 13 program akselerasi tersebut, ada lima poin utama yang menjadi perhatian khusus dan harus segera dilaksanakan oleh jajaran pengamanan Lapas Karawang, diantaranya, pemberantasan peredaran narkoba, HP dan pungli, optimalisasi lahan kosong untuk ketahanan pangan, pemberdayaan warga binaan melalui umkm.

"Kemudian, Kerja Sama dengan Pihak Ketiga untuk Promosi Hasil Karya Warga Binaan dan Bakti Sosial untuk Masyarakat Sekitar," tambah Christo.

Dalam hal ini, Lapas Karawang akan meningkatkan pengamanan dari semua penyimpangan, termasuk penyelundupan narkoba, penggunaan ponsel ilegal, dan praktik pungutan liar di dalam lapas, harus diberantas tanpa toleransi. Termasuk juga pemanfaatan lahan kosong untuk ketahanan pangan dan kita disini sudah memulainya dengan padi, dan sayur mayur lain. 

"Lalu, kita juga akan mendorong warga binaan untuk produktif mengolah hasil olahan pertanian kita sendiri ataupun mereka berkreasi menghasilkan produk-produk unggulan yang nantinya akan dijajahkan untuk dijual jika ada event dari pemerintah daerah, atau kita saluran dalam bentuk bantuan sosial bagi masyarakat sekitar yang membutuhkan," terangnya.

Christo juga menegaskan pentingnya kedisiplinan dan tanggung jawab seluruh petugas dalam menjalankan tugas mereka. Dengan harapan penguatan ini, seluruh petugas dapat menjalankan tugasnya dengan lebih optimal, sehingga keamanan lapas semakin terjaga dan program pembinaan bagi warga binaan berjalan dengan maksimal.

“Saya tegaskan kembali kepada seluruh petugas agar dapat melaksanakan seluruh perintah pimpinan dengan penuh tanggung jawab. Keamanan dan ketertiban di lapas bukan hanya tugas, tetapi juga amanah yang harus dijalankan dengan integritas,” tandasnya.

Editor : Frizky Wibisono

KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Karawang meraih penghargaan sebagai Satuan Kerja dengan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sempurna 100 untuk Tahun Anggaran 2024. 

Penghargaan ini diberikan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Karawang dalam acara Pemberian Apresiasi Satker Lingkup KPPN Karawang, yang berlangsung di kantor KPPN Karawang.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kepala Lapas Kelas IIA Karawang, Christo Toar, yang juga bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). 

Dalam sambutannya, Christo menyampaikan bahwa capaian ini mencerminkan pengelolaan anggaran yang optimal, transparan, serta sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Capaian IKPA sempurna 100 T.A 2024 yang diraih oleh Lapas Kelas IIA Karawang menunjukkan kualitas pengelolaan anggaran yang optimal,” ujar Christo.

Menurutnya, Keberhasilan ini menunjukkan bahwa Lapas Kelas IIA Karawang telah menerapkan prinsip efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan dalam tata kelola keuangan.

"Dengan penghargaan ini, kami berkomitmen untuk mempertahankan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dalam pengelolaan anggaran. Hal ini diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," tuturnya.

Editor : Frizky Wibisono

KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Dua narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Karawang secara resmi mengikrarkan kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ikrae NKRI ini berlangsung  di Aula Lapas Karawang, Kamis (6/2/2025).

Ikrar NKRI ini juga dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat Kusnali, Kepala Lapas Karawang Christo Toar, Kepala Kesbangpol Karawang Sujana Ruswana, perwakilan Kementerian Agama Karawang, serta jajaran petugas Lapas Karawang.

Dalam suasana yang penuh haru, dua narapidana bernama Syahrul (45) dan Ariadi (40) dengan lantang mengucapkan ikrar bela negara, didampingi Kepala Lapas Karawang, Christo Toar.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Barat Kusnali menyebut bahwa ikrar ini merupakan bukti keberhasilan pembinaan yang dilakukan oleh Lapas Karawang bersama berbagai pihak terkait dalam membimbing narapidana terorisme untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

“Alhamdulillah, dua narapidana ini kini telah menyatakan kesetiaan kepada NKRI. Ini adalah hasil dari pembinaan yang sabar dan berkesinambungan,” ujar Kusnali, Kamis,(6/2/2025).

Ia menambahkan bahwa proses meyakinkan narapidana terorisme untuk berikrar tidak bisa ditentukan waktunya secara pasti, karena membutuhkan kesabaran dan pendekatan yang tepat.

“Keputusan ini datang dari keinginan mereka sendiri. Kami hanya memberikan dukungan penuh agar proses ini berjalan lancar,” jelasnya.

Dengan ikrar ini, kedua narapidana tersebut akan mendapatkan kembali hak-haknya sebagai warga negara Indonesia, termasuk kesempatan untuk memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat sesuai peraturan yang berlaku.

Sementara itu, Kepala Lapas Karawang, Christo Toar, berharap agar warga binaan yang telah berikrar dapat mengikuti seluruh program pembinaan dengan baik, aktif, dan produktif.

“Kegiatan ini membuktikan bahwa Pemasyarakatan hadir untuk membina dan merangkul mereka yang sebelumnya berada di jalan yang salah. Kami bersyukur bahwa Lapas Karawang dapat melaksanakan pembinaan terhadap narapidana terorisme dengan baik,” ungkap Christo.

Ia juga mengajak warga binaan yang telah berikrar untuk menjaga sikap saling menghargai dan menciptakan suasana yang kondusif, terutama dalam keberagaman umat beragama.

“Sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa, mari kita dukung toleransi antarumat beragama di masyarakat,” pesannya.

Christo menegaskan bahwa ikrar ini bukan sekadar formalitas, tetapi janji tulus untuk setia kepada NKRI serta berkontribusi dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

“Kami berharap ini menjadi motivasi bagi warga binaan lainnya, baik yang terjerat kasus terorisme maupun tindak pidana lainnya, agar mereka juga dapat menjalani proses pembinaan dengan baik,” pungkasnya.

Editor : Frizky Wibisono

Polisi menetapkan Nanang Irawan alias Gimbal sebagai tersangka atas kasus dugaan pembunuhan artis Sandy Permana 'Mak Lampir' di pinggir jalan Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Nanang kini resmi ditahan.

Nanang 'Gimbal' dihadirkan langsung dalam jumpa pers di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kamis (16/1/2025). Nanang tampak mengenakan baju tahanan berwarna oranye. Tangan Nanang juga dalam kondisi terborgol.

Nanang tetap membisu saat ditanya awak media terkait kasus pembunuhan yang terjadi. Dia hanya tertunduk saat dihadirkan dalam jumpa pers.

Nanang sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Nanang dijerat dengan Pasal 354 KUHP tentang Penganiayaan Berat dan atau Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan.

"Ancaman maksimal 15 tahun penjara," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Rabu (15/1).

Nanang ditangkap di Dusun Poris RT 04 RW 09, Kutamukti, Kutawaluya, Karawang, Rabu (15/1), pukul 10.45 WIB. Nanang 'Gimbal' sengaja kabur ke daerah Karawang, Jawa Barat setelah aksi penikaman Sandy Permana.

Nanang Gimbal, tersangka pembunuhan Sandy Permana. (Wildan N/detikcom)

Potong Rambut

Saat dalam pelarian, Nanang memotong rambutnya yang gimbal. Dia sengaja memotong rambutnya sendiri untuk menghindari kejaran polisi.

"Tujuannya untuk menghindari pengejaran petugas," ucap Ade Ary.

Artis Sandy Permana pertama kali ditemukan pada Minggu (12/1) pukul 07.00 WIB pagi. Sandy Permana ditemukan di pinggir jalan dekat dengan rumahnya.

Sebelum ditemukan tewas, Sandy diketahui naik sepeda listrik untuk menemui seseorang di danau dekat perumahan. Kesaksian warga lainnya mengungkap Sandy Permana sempat berkelahi dengan seseorang yang diduga pelaku.

KARAWANG, KOMPAS.com - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang menolak permohonan paspor 111 orang yang terindikasi akan menjadi calon pekerja migran Indonesia (CPMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI) secara non prosedural atau ilegal di berbagai negara.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang, Petrus Teguh Aprianto menjelaskan, terdapat berbagai modus yang digunakan CPMI ilegal untuk mendapatkan paspor.

Modus tersebut antara lain mencakup alasan wisata, mengunjungi keluarga, umrah, hingga persiapan untuk bepergian ke luar negeri.

"Saat wawancara, petugas mencurigai paspor tersebut akan digunakan untuk bekerja secara ilegal," ujar Petrus di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang pada Selasa (24/12/2024).

Untuk mengantisipasi praktik ini, Petrus menyatakan, Kantor Imigrasi Karawang telah membentuk sejumlah desa binaan, terutama di wilayah rawan PMI ilegal.

Dengan membangun sinergisitas bersama perangkat desa, Imigrasi Karawang memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

"Kita tempatkan petugas untuk narahubung. Mereka juga di sana memberikan pemahaman dan informasi. Kita buka media komunikasi sehingga ketika ketahuan ada yang akan berangkat secara ilegal, kita tolak paspornya," tambah Petrus.

Sepanjang tahun 2024, jumlah pemohon paspor di Kabupaten Karawang mencapai 54.303 orang, yang melebihi target sebanyak 50.400 orang, dengan persentase pencapaian mencapai 107,74 persen.

KARAWANG, KOMPAS.com - Imigrasi Kelas 1 Non TPI Karawang mendeportasi empat warga negara asing (WNA) selama 2024.

Kepala Imigrasi Kelas 1 Non TPI Karawang Petrus Teguh Aprianto mengatakan, selama tahun ini, pihaknya telah melakukan sejumlah operasi keamanan keimigrasian.

Mulai dari operasi intelijen, operasi mandiri, operasi gabungan, tim pora, pendetensian, dan deportasi.

"Selama tahun 2024 kami mendeportasi empat WNA," kata Petrus di Kantor Imigrasi Karawang, Senin (23/12/2024).

Keempatnya yakni Kim Jung Ho warga Korea Selatan, Chandra Sat Pal warga India, Ting Mi Ya warga Taiwan, dan Torno Elvira Antero warga Filipina.

Sebanyak tiga di antaranya dideportasi karena overstay sedang satu lainnya karena selesai menjalani tahanan di Indonesia.

Selain itu, satu orang warga Bangladesh juga tengah berada di ruang detensi Imigrasi Karawang. Diperkirakan dalam waktu depat pria yang tak disebut nama dan inisialnya ini bakal dideportasi.

Petrus menyebutkan, selama 2024 WNA paling banyak melakukan pelanggaran berasal dari China sebanyak 20 orang.

Kemudian WNA dari Korea Selatan sejumlah 10 orang, Jepang sebanyak 5 orang, Filipina ada 2 orang, Taiwan ada 2 orang, India ada 2 orang, Italia ada 1 orang, Malaysia ada 1 orang, Thailand ada 1 orang, dan Vietnam sebanyak 1 orang.

Adapun jumlah WNA yang memohon izin tinggal kunjungan di wilayah Karawang dan Purwakarta sejumlah 68 orang, izin tinggal terbatas ada 876 orang, dan izin tinggal tetap sebanyak 13 orang.

Adapun permohonan lainnya seperti smart card, ABTC, Affidavit, SKIM, VoA, dan MERP ada 110 orang.

Permohonan keimigrasian tertinggi berasal dari China sejumlah 412 orang. Disusul dari India sebanyak 295 orang, Jepang 217 orang, Korea Selatan ada 136 orang, Taiwan ada 78 orang, Pakistan ada 27 permohonan, Thailand ada 25 orang, Malaysia sebanyak 21, Arab Saudi ada 18, dan Yaman ada 18 orang.

Warga negara asing (WNA) asal China jadi pelanggar aturan keimigrasian terbanyak, para ekspatriat asal negeri tirai bambu tersebut memang menjadi terbanyak di Karawang.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang Petrus Teguh Aprianto menuturkan setidaknya ada 10 negara dengan pemohon izin tinggal tertinggi di Karawang.

"Untuk pemohon izin tinggal ada WNA China sebanyak 412 permohonan, India 295 permohonan, Jepang 217 permohonan, Korea Selatan 136 permohonan, dan Taiwan 78 permohonan," kata Petrus saat diwawancara detikJabar di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI, Jalan Siliwangi, Kabupaten Karawang, Senin (23/12/2024).

Selain itu, pemohon izin tinggal dari Paskitan tercatat 27 permohonan, Thailand 25 permohonan, Malaysia 21 permohonan Arab Saudi 18 permohonan, Yaman 18 permohonan, sepanjang tahun 2024. Petrus menuturkan, para ekspatriat tersebut juga kerap tak lepas dari pelanggaran aturan keimigrasian, puluhan WNA diketahui melanggar aturan saat tinggal di Karawang.

"WNA pelanggar ini mayoritas tinggal di wilayah industri, contoh pelanggaran ini seperti, mereka datang menggunakan visa wisata, tapi di sini untuk bekerja," kata dia.

Selain itu, pelanggaran juga terjadi pada WNA yang melebihi batas waktu tinggal atau overstay, bahkan masuk Indonesia secara ilegal, hingga tidak adanya kepemilikan paspor.

"Pelanggar keimigrasian terbanyak yakni WNA China, sebanyak 20 orang, Korea Selatan 10 orang, Filipina 2 orang, Taiwan 2 orang, dan India 2 orang," ungkapnya.

Selain itu, ada juga WNA asal Italia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam yang melanggar aturan keimigrasian dengan masing-masing satu orang WNA yang tercatat sepanjang 2024.

Petrus mengaku, karena terbatasnya petugas Imigrasi di Karawang, sehingga pelanggaran-pelanggaran keimigrasian masih terjadi di Karawang.

Oleh sebab itu pihaknya punya melalui Tim Pengendalian dan Pengawasan Orang Asing (Timpora) melakukan berbagai kegiatan pencegahan.

"Dengan keterbatasan SDM yang kita miliki, sehingga masih ada WNA yang melanggar atudan, kita juga ada rapat dengan Timpora untuk melakukan berbagai macam kegiatan pencegahan terkait dengan pelanggaran keimigrasian," pungkasnya.

KARAWANG, iNewsKarawang.id - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang mencatat sejumlah pelanggaran aturan keimigrasian oleh warga negara asing (WNA). 

Dari data yang dirilis pada Senin,(23/12/2024), ada sebanyak 45 WNA dari 10 negara masuk daftar hitam dengan berbagai pelanggaran, mulai dari overstay hingga bekerja secara ilegal menggunakan visa wisata.

Kepala Kantor Imigrasi Karawang, Petrus Teguh Aprianto, mengungkapkan bahwa pelanggaran terbanyak dilakukan oleh WNA asal China dengan jumlah 20 kasus, disusul oleh Korea Selatan dengan 10 kasus, dan Jepang dengan 5 kasus.

“Pelanggaran yang terjadi umumnya mirip, terutama di kawasan industri. Banyak yang datang dengan visa wisata, tetapi kemudian beraktivitas kerja. Selain itu, ada juga kasus overstay, masuk secara ilegal, kehilangan paspor, hingga tidak jelas tujuan kedatangannya di Indonesia,” ujar Petrus dalam konferensi pers, Senin (23/12/2024).

Ia juga memaparkan negara dengan jumlah pelanggar wna tertinggi di Karawang yakni, China 20 orang, Korea Selatan 10 orang, Jepang 5 orang, Filipina 2 orang, Taiwan 2 orang, India 2 orang, Italia 1 orang, Malaysia 1 orang, Thailand 1 orang dan Vietnam 1 orang.

Untuk mengatasi masalah ini, pihaknya telah mengaktifkan TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing) di seluruh wilayah Kabupaten Karawang. Meski terkendala keterbatasan sumber daya manusia, tim ini terus bekerja untuk mengawasi dan menindak keberadaan WNA yang tidak sesuai aturan.

“Dengan adanya rapat rutin TIMPORA, kami berharap seluruh informasi terkait keberadaan WNA dapat tersampaikan kepada kami dengan lebih efektif,” tambah Petrus.

Dengan maraknya pelanggaran ini, masyarakat diimbau untuk segera melaporkan jika mengetahui aktivitas mencurigakan yang melibatkan WNA di lingkungan mereka. 

"Sanksi tegas akan diberlakukan guna menjaga ketertiban dan keamanan wilayah Karawang," tandasnya.

Editor : Frizky Wibisono

KARAWANG, iNewsKarawang.id - Sepanjang tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang berhasil mengungkap 111 permohonan paspor yang diduga kuat akan digunakan untuk menjadi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) secara ilegal.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang, Petrus Teguh, dalam konferensi pers capaian akhir tahun, Senin (23/12/2024).

“Saat proses wawancara, petugas kami mendeteksi indikasi kuat bahwa paspor yang diajukan akan digunakan untuk bekerja secara non-prosedural,” ujar Petrus.

Petrus mengungkapkan, berbagai modus sering digunakan oleh CPMI non-prosedural. Alasan seperti wisata, kunjungan keluarga, persiapan berjaga-jaga, hingga perjalanan umrah menjadi trik umum yang digunakan untuk mengelabui petugas.

Sebagai langkah antisipasi, pihak Imigrasi telah menerapkan strategi jitu dengan menempatkan petugas di setiap kecamatan di Karawang sebagai narahubung. 

"Mereka bertugas mengawasi, menampung informasi, dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya menjadi CPMI ilegal," terangnya.

“Kami juga membangun program Desa Binaan. Petugas di desa ini tidak hanya menjadi narahubung, tetapi juga mengedukasi masyarakat. Jika ada indikasi keberangkatan ilegal, kami langsung menolak permohonan paspornya,” tegas Petrus.

Di sisi lain, jumlah permohonan paspor di Karawang tahun ini mencapai 54.303 pemohon, melampaui target tahunan sebanyak 50.400. Dengan capaian 107,74 persen, ini menjadi bukti tingginya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan jalur resmi.

"Kami akan terus berkomitmen menjaga keamanan dan mendukung keberangkatan pekerja migran yang sesuai prosedur," katanya.

Petrus juga berharap masyarakat semakin sadar pentingnya mengikuti jalur legal demi keselamatan dan perlindungan di luar negeri.

"Dengan berbagai langkah strategis ini, Imigrasi Karawang tak hanya menjaga integritas dokumen negara, tetapi juga melindungi warganya dari bahaya eksploitasi dan pelanggaran hukum di luar negeri," tandasnya.

Editor : Frizky Wibisono

KARAWANG, iNewsKarawang.id - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Karawang berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jenderal Polisi (Purn) Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H., bersama Wakil Menteri Silmy Karim kepada Kepala Lapas Karawang, Christo Toar, pada acara Refleksi Akhir Tahun 2024 yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Senin (16/12/2024)

Kepala Lapas Karawang, Christo Toar, menyampaikan rasa syukur dan bangganya atas pencapaian ini. Menurutnya, predikat WBK bukan sekadar penghargaan, melainkan simbol dari komitmen bersama seluruh petugas untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

“Kami sangat bersyukur dan bangga atas prestasi ini. Predikat WBK menjadi apresiasi atas kerja keras seluruh jajaran Lapas Karawang. Namun, ini bukan akhir dari perjuangan. Justru menjadi momentum bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik demi kepentingan masyarakat,” ungkap Christo, Senin,(16/12/2024).

Ia juga menegaskan bahwa predikat WBK membawa tanggung jawab besar untuk terus menjaga integritas dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, termasuk dalam program pemberantasan korupsi dan ketahanan pangan yang menjadi prioritas nasional.

“Penghargaan ini semakin menguatkan optimisme kami dalam mewujudkan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, serta mendukung Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kami berkomitmen penuh untuk memberantas korupsi dan meningkatkan kontribusi dalam bidang ketahanan pangan,” tambahnya.

Christo tak lupa menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang terus mendukung dan mengawasi pelayanan publik di Lapas Karawang.

“Terima kasih kepada masyarakat yang selalu memberikan dukungan, masukan, serta berperan aktif sebagai pengawas dalam setiap proses pelayanan publik yang kami lakukan. Keberhasilan ini adalah keberhasilan kita bersama,” tutupnya.

Editor : Frizky Wibisono