Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyatakan kejadian tenggelamnya KM Tiga Putra, kapal wisata destinasi Pulau Tikus, Kota Bengkulu, yang menyebabkan delapan penumpang meninggal dunia sudah masuk proses hukum.

"Tadi Kapolres sudah menyampaikan, beliau sudah melakukan langkah-langkah hukum yang harus dilakukan sebagai penegak hukum," kata Gubernur Bengkulu Helmi Hasan di Bengkulu, Senin (12/5), dikutip dari Antara.

Helmi mengingatkan seluruh elemen masyarakat bahwa akan ada konsekuensi hukum ketika ada kejadian yang membahayakan keselamatan seperti tenggelamnya kapal wisata ke destinasi Pulau Tikus itu.

"Kemudian ketika ada kesalahan yang dilakukan oleh siapapun di Republik ini, tentu ada tindakan-tindakan hukum yang akan dilakukan, dan tentu saja hal seperti ini tidak boleh terulang kembali," ucapnya.

Polresta Bengkulu melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) terhadap kapal yang membawa 104 penumpang, wisatawan, nakhoda termasuk anak buah kapal (ABK) yang karam di perairan Pantai Malabero, Kota Bengkulu pada Minggu (11/5) sore.

Olah TKP tersebut dilakukan oleh tim Inafis Polresta Bengkulu pada Senin (12/5) sekaligus memasang garis polisi di kapal wisata Tiga Putra tersebut.

Pada olah TKP yang dilakukan, personel melakukan pengukuran terhadap kapal guna memastikan berapa panjang dan lebar kapal yang ditumpangi oleh 104 orang tersebut.

Sebelum dilakukan olah TKP, Personel Polresta Bengkulu membawa pemilik jasa perjalanan sekaligus nakhoda serta lima anak buah kapal (ABK) kapal nahas itu untuk pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut.

Sebelumnya korban meninggal dunia akibat tenggelamnya kapal wisata Tiga Putra di perairan laut pantai Malabero, Kota Bengkulu, Minggu (11/4) bertambah menjadi delapan orang.

Satu korban tambahan yang dinyatakan meninggal dunia yaitu Silvia Alvionita (27) warga Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, setelah mendapatkan perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Bhayangkara Kota Bengkulu.

"Ya benar, korban meninggal sekitar jam 20.30 malam tadi," kata Wakil Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Kota Bengkulu Dokter Debby saat dikonfirmasi di Bengkulu, Senin.

Ia menyebut bahwa korban sejak dievakuasi hingga dibawa ke rumah sakit dalam kondisi tidak sadarkan diri.

Tujuh orang korban lain yang dinyatakan meninggal dunia yaitu Riska Nurjanah (28) asal Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Ratna Kurniati (28) warga Kota Bengkulu, Tesya (20) warga Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu.

Kemudian, Nesya (27) warga Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Arva Richi Dekry (29) warga Padang Utara, Provinsi Sumatera Barat, serta Yuni Saputri warga Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu dan Suwantra yang merupakan warga Kabupaten Muaro Bungo, Provinsi Jambi.

ada tindakan-tindakan hukum yang akan dilakukan, dan tentu saja hal seperti ini tidak boleh terulang kembali

Bengkulu (ANTARA) - Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyatakan kejadian tenggelamnya KM Tiga Putra, kapal wisata destinasi Pulau Tikus Kota Bengkulu, yang menyebabkan delapan penumpang meninggal dunia sudah masuk proses hukum.

"Tadi Kapolres sudah menyampaikan, beliau sudah melakukan langkah-langkah hukum yang harus dilakukan sebagai penegak hukum," kata Gubernur Bengkulu Helmi Hasan di Bengkulu, Senin.

Gubernur Helmi mengingatkan seluruh elemen masyarakat bahwa akan ada konsekuensi hukum ketika ada kejadian yang membahayakan keselamatan seperti tenggelamnya kapal wisata ke destinasi Pulau Tikus itu.

"Kemudian ketika ada kesalahan yang dilakukan oleh siapapun di Republik ini, tentu ada tindakan-tindakan hukum yang akan dilakukan, dan tentu saja hal seperti ini tidak boleh terulang kembali," ucapnya.

Kepolisian Resort Kota (Polresta) Bengkulu melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) terhadap kapal yang membawa 104 penumpang, wisatawan, nakhoda termasuk anak buah kapal (ABK) yang karam di perairan Pantai Malabero, Kota Bengkulu pada Minggu (11/5) sore.

Olah TKP tersebut dilakukan oleh tim Inafis Polresta Bengkulu pada Senin (12/5) sekaligus memasang garis polisi di kapal wisata Tiga Putra tersebut.

Pada olah TKP yang dilakukan, personel melakukan pengukuran terhadap kapal guna memastikan berapa panjang dan lebar kapal yang ditumpangi oleh 104 orang tersebut.

Sebelum dilakukan olah TKP, Personel Polresta Bengkulu membawa pemilik jasa perjalanan sekaligus nakhoda serta lima anak buah kapal (ABK) kapal nahas itu untuk pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut.

Sebelumnya korban meninggal dunia akibat tenggelamnya kapal wisata Tiga Putra di perairan laut pantai Malabero, Kota Bengkulu, Minggu (11/4) bertambah menjadi delapan orang.

Satu korban tambahan yang dinyatakan meninggal dunia yaitu Silvia Alvionita (27) warga Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, setelah mendapatkan perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Bhayangkara Kota Bengkulu.

"Ya benar, korban meninggal sekitar jam 20.30 malam tadi," kata Wakil Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Kota Bengkulu Dokter Debby saat dikonfirmasi di Bengkulu, Senin.

Ia menyebut bahwa korban sejak dievakuasi hingga dibawa ke rumah sakit dalam kondisi tidak sadarkan diri.

Tujuh orang korban lain yang dinyatakan meninggal dunia yaitu Riska Nurjanah (28) asal Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Ratna Kurniati (28) warga Kota Bengkulu, Tesya (20) warga Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu.

Kemudian, Nesya (27) warga Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Arva Richi Dekry (29) warga Padang Utara, Provinsi Sumatera Barat, serta Yuni Saputri warga Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu dan Suwantra yang merupakan warga Kabupaten Muaro Bungo, Provinsi Jambi.

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Di balik perjalanan kapal pesiar yang berlayar dari satu negara ke negara lain, ada peran penting petugas imigrasi. Mereka memastikan setiap penumpang masuk ke Indonesia secara legal sesuai dengan aturan yang berlaku.

Untuk pemeriksaan keimigrasian di atas kapal pesiar, dilakukan melalui layanan Immigration on Shipping (IoS). Apa itu Immigration on Shipping? Simak informasi di bawah ini.

Apa itu Immigration on Shipping?

Mengutip dari situs Imigrasi, Immigration on Shipping (IoS) adalah layanan pemeriksaan keimigrasian yang dilakukan di atas kapal pesiar selama pelayaran (cruising) menuju atau keluar dari Indonesia, bukan saat tiba di pelabuhan. Pemeriksaan ini mencakup pengecekan dokumen perjalanan, seperti paspor dan visa, sebelum kapal bersandar di pelabuhan tujuan pertama di Indonesia.

Layanan ini merupakan komitmen Ditjen Imigrasi dalam mendukung kelancaran peningkatan pariwisata Indonesia, khususnya wisata bahari serta pemberdayaan ekonomi lokal.

Syarat Petugas Immigration on Shipping

Tidak semua pegawai imigrasi dapat melakukan pemeriksaan keimigrasian di atas kapal pesiar. Apa syaratnya?

Pegawai yang bisa mengikuti Immigration on Shipping (IoS) wajib berstatus sebagai Pejabat Imigrasi, kecuali dalam situasi belum adanya Pejabat Imigrasi, pemeriksaan dapat dilakukan oleh petugas pendaratan. Contohnya, jika kapal pesiar berangkat dari Singapura menuju Batam, petugas yang berangkat untuk IoS adalah petugas Imigrasi dari Kantor Imigrasi Batam.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dijelaskan, Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang. Tidak semua pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi berstatus sebagai Pejabat Imigrasi, sebagian pegawai memiliki jabatan dan fungsi tersendiri yang tidak masuk kualifikasi untuk melakukan pemeriksaan keimigrasian.

Durasi penugasan IoS sendiri bervariasi, tergantung pada jadwal kapal dan rute pelayaran. Rata-rata, seorang petugas bisa bertugas di kapal selama 2-4 hari, tergantung kompleksitas operasional di lapangan.

Keuntungan Immigration on Shipping

Immigration on Shipping (IoS) memudahkan proses keimigrasian, di mana penumpang dan awak kapal tidak perlu mengantre di konter pemeriksaan imigrasi di pelabuhan sehingga tidak terjadi penumpukan penumpang. Verifikasi pelaporan (general declaration), crew list, dan manifest penumpang dilakukan sebelum kapal pesiar lepas sandar dari pelabuhan di luar negeri.

Petugas Imigrasi Indonesia dengan ketat memeriksa dokumen pemeriksaan di pelabuhan terakhir dari petugas Imigrasi di luar negeri. Salah satu kru kapal mengumpulkan semua paspor penumpang dan kru kapal, yang kemudian Petugas Imigrasi akan memeriksa dokumen perjalanan dan visa mereka secara kolektif di atas kapal pesiar selama pelayaran berlangsung.

Saat tiba di pelabuhan tujuan pertama di Indonesia, dan setelah turun dari kapal, mereka tidak perlu antre di konter Imigrasi. Mereka langsung menuju tempat wisata alam.

Layanan IOS juga mendukung sektor pariwisata dengan memberikan rasa nyaman bagi wisatawan asing karena jadwal pelayaran tidak terhambat pemeriksaan dokumen perjalanan.

Tonton juga Video: Imigrasi Aceh Usul Pulau Khusus untuk Menampung Pengungsi Rohingya

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Tanggal 13 Januari memperingati Hari HAM Nelayan dan Masyarakat Sipil. Peringatan ini sebagai bentuk dukungan atas perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi para nelayan dan masyarakat sipil di pesisir yang bergantung hidup pada hasil laut.

Hari HAM Nelayan dan Masyarakat Sipil adalah momentum untuk mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan para nelayan dan masyarakat sipil yang tinggal di pesisir. Mengingat Indonesia merupakan negara maritim dengan wilayah laut yang luas, dan masyarakatnya banyak yang bekerja di sektor perairan, kelautan, dan perikanan.

Sejarah, Latar Belakang dan Tujuan Peringatan

Menurut catatan redaksi detikcom, peringatan Hari HAM Nelayan dan Masyarakat Sipil ini bermula setelah disahkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (Permen KKP RI) Nomor 35/PERMEN-KP/2015 pada tahun 2015. Peraturan ini memberikan perlindungan HAM bagi pekerja informal di sektor kelautan dan perikanan di Indonesia.

Tujuan utama peringatan Hari HAM Nelayan dan Masyarakat Sipil adalah untuk merefleksikan dan mendukung peran nelayan serta mengoptimalkan potensi sumber daya laut guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Walaupun mata pencaharian di pesisir sangat beragam, kenyataannya kemiskinan di daerah pesisir masih menjadi masalah besar di negeri ini.

Perlindungan HAM Nelayan dan Masyarakat Sipil

Permen KKP RI Nomor 35 Tahun 2015 menjadi salah satu dasar perlindungan terhadap HAM para nelayan dan masyarakat sipil pesisir. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan perikanan yang berkeadilan, memberikan kepastian hukum, serta mencegah pelanggaran HAM. Peraturan ini juga memastikan bahwa para pengusaha perikanan menghormati HAM seluruh pihak yang terlibat, termasuk awak kapal dan masyarakat sekitar.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Kementerian Luar Negeri mengawal pemulangan 19 awak kapal perikanan dari Port Moresby, Papua Nugini, Sabtu (30/11). Belasan awak kapal Run Zeng 05 ini merupakan pekerja di kapal ilegal berbendera Rusia.

Setelah diterima dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Port Moresby di Jayapura, mereka di berangkatkan ke Jakarta dengan pesawat, dan selanjutnya dipulangkan ke daerah asalnya, yaitu Kepulauan Riau (1 orang), Jawa Barat (15 orang), Jawa Timur (1 orang), dan Nusa Tenggara Timur (2 orang).

Sejak dari Jayapura sampai ke Jakarta, para awak kapal didampingi tim dari Ditjen Perikanan Tangkap. Kedatangan mereka juga disambut Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, Mochamad Idnillah.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif mengapresiasi seluruh pihak yang telah membantu pemulangan ABK dari Papua Nugini ke Indonesia, khususnya Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, KBRI Port Moresby, dan Konsulat RI Vanimo.

“Kami berterima kasih kepada International Organization for Migration (IOM) Indonesia atas komitmennya mendukung KKP dalam penanganan awak kapal perikanan WNI eks Run Zeng 03 dan Run Zeng 05 ini. IOM juga intens terlibat dalam pemulangan sampai dengan pemberdayaan para awak ini setelah tidak bekerja sebagai awak kapal perikanan,” lanjut Lotharia Latif dalam siaran resmi KKP, Kamis (5/12/2024).

KM Run Zeng 05 menjadi target operasi aparat penegak hukum Indonesia karena melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia, tepatnya Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 718.

Meski sempat kabur ke wilayah Daru, yang berada di selatan Papua Nugini, KM Run Zeng 05 akhirnya berhasil ditangkap oleh otoritas setempat pada bulan Juni 2024.

Pemulangan 19 awak kapal perikanan eks Run Zeng 05 ini sudah lama ditunggu, namun karena harus mengikuti proses hukum terhadap operator kapal ilegal tersebut oleh otoritas di Papua Nugini yaitu sejak penangkapan kapal tersebut pada bulan Juni 2024, maka baru dapat dipulangkan saat ini.

“Kami bersyukur mereka dalam kondisi sehat. Ini sekaligus bisa menjadi pengalaman berharga agar teman-teman ABK lebih berhati-hati, jangan mudah tergiur dengan bujuk rayu bekerja di kapal perikanan karena banyak calo/agen ilegal yang menjerumuskan untuk bekerja di kapal ilegal,” ujar Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, Mochamad Idnillah.

Sebelumnya, aparat penegak hukum Indonesia lebih dulu menangkap kapal ilegal yang dioperasikan oleh operator yang sama, yaitu Run Zeng 03 di wilayah Maluku pada pertengahan Mei 2024. Terhadap Run Zeng 03, telah dilakukan penegakan hukum yaitu tindak pidana perikanan (illegal fishing) dan pelakunya sudah dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Adapun untuk dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) karena mempekerjakan ABK WNI yang melanggar prosedur, saat ini sedang berproses di Bareskrim Polri.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono secara berkala telah meminta jajarannya untuk terus meningkatkan pengawasan menyasar pelaku illegal fishing dan perdagangan orang di kapal perikanan. Menteri Trenggono juga sudah bertemu dengan Menteri P2MI Abdul Kadir Karding untuk meningkatkan keahlian ABK yang akan bekerja di kapal perikanan luar negeri agar terhindar dari praktik ilegal perdagangan orang.

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

Kepala Kejati Jatim Mia Amiati menjadi salah satu tokoh yang menerima penghargaan di detikJatim Awards 2024. Dia menerima penghargaan Anugerah Figur Akselerator Kemajuan untuk Kategori Penggerak Restorative Justice.

Kajati Jawa Timur Mia Amiati menerima trofi penghargaan dari Chairman CT Corp, Chairul Tanjung di panggung detikJatim Awards 2024.

"Menyampaikan apresiasi kepada detikcom yang sudah memberikan awards kepada kami. Di sini, sebagai penghargaan bahwa kejaksaan hadir untuk negara, hadir dalam pengakuan hukumrestorative justice berupaya menegakkan hukum secara humanis, dan memberikan penegakan hukum secara adil dan terbaik," kata Mia Amiati kepada detikJatim, Senin (25/11/2024).

Sebelumnya, Mia Amiati menerima penghargaan di detikJatim Awards 2024 karena telah melakukan sejumlah terobosan selama menjabat sebagai Kapal Kejati Jatim.

Mia Amiati menginisiasi keadilan restoratif dalam penegakan hukum di Jawa Timur. Penerapan Restorative Justice untuk kasus narkoba pertama kali dilakukan di Jawa Timur terhadap tersangka narkoba warga Dusun Krajan, Desa Gayam, Panggul, Trenggalek.

Dia juga mendorong replikasi Rumah Restorative Justice di berbagai daerah bahkan hingga ke lingkup sekolah dan kampus. Total ada sebanyak 1.740 Rumah RJ yang digagas Mia selama dirinya menjabat sebagai Kajati Jatim dengan total 344 perkara diselesaikan berdasarkan RJ.

Sebagai informasi, detikJatim Awards adalah bentuk apresiasi kepada individu, tokoh masyarakat, serta pelaku bisnis yang telah berdampak positif terhadap masyarakat di Jawa Timur. Awarding ceremony yang diisi dengan pemberian penghargaan hingga hiburan musik ini digelar di Dyandra Convention Center, Surabaya pada Senin (25/11/2024).

Anugerah detikJatim Awards 2024 diberikan kepada individu, komunitas, instansi pemerintahan, juga BUMD dan perusahaan swasta. Seleksi para penerima anugerah telah melewati serangkaian tahapan yang dilakukan dewan redaksi detikcom dan detikJatim.

Mereka yang terpilih menerima penghargaan telah memenuhi sejumlah kriteria yang ditentukan dewan redaksi. Terutama dalam hal inovasi, kreativitas, inspiratif, dampaknya terhadap masyarakat, dan keaktifan di bidang yang digeluti.

Ada enam anugerah yang diberikan kepada sejumlah pihak, yaitu Anugerah Program Inovasi Pembangunan Terpuji, Anugerah Program Ekonomi Terpuji, Anugerah Program Bisnis Terpuji, Anugerah Komunitas Penggerak Terdepan, Anugerah Figur Akselerator Kemajuan.

Juga ada Anugerah Adiluhung, yang diberikan kepada figur atau sosok yang telah paripurna di bidang yang digeluti dan memberikan kebermanfaatan yang sangat besar bagi masyarakat.

Saksikan perhelatan detikJatim Awards 2024 dalam siaran langsung di sejumlah kanal detikcom dan detikJatim. Yuk, ikut sukseskan ajang ini dengan mengapresiasi setiap penerima penghargaan agar terus melakukan kebaikan dan dampak positif bagi masyarakat.

Acara ini didukung oleh: Exxon Mobil Cepu Ltd., PEPC JTB, PEPC ADK, PHE TEJ, PHE Randugunting, PEP Cepu Field, PEP Sukowati Field, PEP Poleng Field Saka Indonesia Pangkah Ltd., Petronas Carigali Ketapang II Ltd., MedcoEnergi Sampang Pty. Ltd., MedcoEnergi Madura Offshore Pty. Ltd., Kangean Energy Indonesia, Husky-CNOOC Madura Ltd.

Video Gus Ipul Sabet detikJatim Awards Kategori Pembangunan Sosial

Video Gus Ipul Sabet detikJatim Awards Kategori Pembangunan Sosial