Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Riau, Maizar menegaskan tidak main-main perangi narkoba di lingkungan Lapas dan Rutan di wilayah Riau. Sebagai komitmen, Maizart mengajak masyarakat terlibat aktif.

"Seperti yang ditegaskan Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan bahwa di lingkungan pemasyarakatan baik Lapas maupun rutan itu Zero Narkoba dan HP adalah harga mati," tegas Maizar, Sabtu (17/5/2025).

Ketegasan ini disampaikan menanggapi adanya dugaan keterlibatan salah satu warga binaan dalam peredaran narkoba. Khususnya lingkungan Pemasyarakatan di bawah komando Kanwil Ditjenpas Riau.

Sebagai komitmen, Maizar mengaku telah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Polda Riau untuk melakukan pendalaman. Ditjenpas, dipastikan siap bekerjasama dan berkolaborasi memberantas narkoba hingga masuknya barang terlarang ke sel.

"Kami selalu siap bekerjasama dengan pihak kepolisian dan akan melakukan langkah-langkah responsif. Terbukti terlibat, maka sanksi tegas akan diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku," katanya.

Maizar menyebut bila terbukti keterlibatan narapidana dalam peredaran narkoba, dia akan memberikan sanksi tegas. Salah satunya pencabutan hak-hak bersyarat seperti remisi dan pembebasan bersyarat.

Langkah tegas ini diambil untuk memberi efek jera bagi para pelaku. Termasuk soal kemungkinan adanya sanksi pidana yang akan diserahkan kepada pihak kepolisian.

"Kami sangat terbuka segala informasi yang dapat mendukung agar Lapas dan Rutan kami bersih dari narkoba dan HP. Silakan masyarakat apabila ada aduan terkait, kami akan segera tindak lanjuti. Kami ucapkan terima kasih atas dukungan dalam perjuangan kami zero narkoba dan HP," tegas Maizar.

Langkah tegas diberikan tidak hanya bagi para tahanan atau narapidana, bagi para pegawai yang terlibat juga akan diberikan sanksi tegas. Hal ini disampaikan agar tak ada pegawai 'main mata' dalam melakukan tugas-tugas di Rutan dan Lapas.

Video: Aksi Nekat IRT di Sukabumi Selundupkan Sabu di Kemaluan

Video: Aksi Nekat IRT di Sukabumi Selundupkan Sabu di Kemaluan

Sebanyak 34 narapidana (napi) beragama Buddha di Bali mendapat remisi dalam rangka Hari Raya Waisak 2025. Puluhan warga binaan yang mendapat diskon hukuman itu tersebar di lembaga pemasyarakatan (Lapas) maupun rumah tahanan (Rutan) di seluruh Bali.

"Remisi Hari Raya Waisak diberikan dikarenakan telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif sesuai dengan undang-undang pemasyarakatan," kata Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan Bali, Decky Nurmansyah, melalui keterangan resmi yang diterima detikBali, Senin (15/5/2025).

Decky menjelaskan pemberian remisi merupakan penghargaan atas upaya warga binaan yang memperbaiki diri selama menempuh masa hukuman. Dia berharap para narapidana dapat termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

Berdasarkan data dari Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Bali, remisi dalam rangka Waisak terbanyak diterima oleh narapidana dari Lapastik Bangli, yakni 13 orang. Disusul napi dari Lapas Kerobokan sebanyak 10 orang.

Kemudian napi dari LP Perempuan Kerobokan sebanyak 3 orang, Lapas Tabanan (1), Lapas Singaraja (2), Rutan Bangli (3), dan Rutan Gianyar (1). Seluruhnya merupakan penerima remisi khusus (RK) I, yakni mendapat pengurangan masa pidana sebagai penghargaan atas perilaku baik.

Artinya, tidak ada napi yang mendapat RK II dalam rangka memperingati Waisak tahun ini. RK II merupakan jenis remisi yang memungkinkan narapidana bebas langsung setelah menerima remisi.

Video: Kate Middleton Umumkan Kondisi Remisi Kanker

Video: Kate Middleton Umumkan Kondisi Remisi Kanker

MEDAN, iNewsMedan.id- Sebanyak 347 narapidana di Sumatera Utara memperoleh remisi dalam rangka memperingati Hari Raya Waisak tahun 2025. Informasi ini disampaikan oleh Yudi Suseno, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumut, pada Minggu, 12 Mei 2025. 

Dari total tersebut, 204 orang merupakan napi kasus pidana umum, sedangkan 143 lainnya terlibat dalam perkara-perkara khusus yang diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2006 dan PP Nomor 99 Tahun 2012. Kasus narkotika menjadi yang paling dominan, dengan 138 napi di antaranya mendapat pengurangan hukuman. 

Yudi menjelaskan bahwa seluruh penerima remisi hanya mendapatkan Remisi Khusus I (RK I), yaitu pengurangan sebagian masa pidana. "Tidak ada penerima Remisi Khusus II (RK II) atau remisi yang langsung diikuti dengan bebasnya narapidana," ujarnya dalam keterangan tertulis. 

Selain itu, seorang anak binaan juga menerima remisi RK I selama 15 hari, namun tidak ada anak yang menerima remisi untuk tindak pidana khusus seperti narkoba atau korupsi.

"Per 8 Mei 2025, jumlah penghuni lapas dan rutan di wilayah Sumut mencapai 32.287 orang, yang terdiri dari 23.485 narapidana dan 8.802 tahanan, "tutup Yudi.

Editor : Ismail

Sebanyak 65 tahanan di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Musi Rawas, Sumatera Selatan, dipindahkan ke Nusa Kambangan. Pemindahan itu dilakukan pasca kerusuhan yang terjadi pada kamis (8/5/2025).

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumsel Erwedi Suprianto mengatakan penindakan tersebut dilakukan pada Sabtu (10/5/2025).

"Kurang lebih pergi meninggalkan lapas Muara Beliti itu pukul 06.30 WIB. Ada 65 warga binaan yang dikirim ke sana (Nusa Kambangan)," katanya, Sabtu.

Erwedi mengatakan pemindahan warga binaan tersebut dilakukan menggunakan empat unit kendaraan dan dikawal oleh pihak kepolisian.

"Tadi kita menggunakan empat unit kendaraan untuk memindahkan warga binaan. Ada dua bus kemudian dua elf milik kita dari pemasyarakatan. Kita mendapatkan pengawalan dari personel kepolisian termasuk personel kanwil, dari pihak lapas, sama dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang mengawal sampai tujuan ke Nusa Kambangan," jelasnya.

Erwedi menjelaskan, 65 warga binaan Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti yang dikirim ke Nusa Kambangan merupakan para oknum yang terlibat dari kerusuhan tersebut.

"Yang kita pindahkan yang pasti bandar, kemudian kategori provokator, kemudian yang melakukan pengerusakan, dan orang-orang yang terlibat kerusuhan. Kita arahkan ke Nusa Kambangan langsung," ungkapnya.

Video: Kerusuhan di Lapas Musi Rawas, Petugas Pastikan Tak Ada Napi yang Kabur

Video: Kerusuhan di Lapas Musi Rawas, Petugas Pastikan Tak Ada Napi yang Kabur

Petugas memastikan tidak ada napi yang kabur saat terjadi kerusuhan di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Musi Rawas, Sumatera Selatan. Kini kondisi di lapas tersebut sudah kondusif.

Dilansir detikSumbagsel, kerusuhan di Lapas Kelas IIA Narkotika Muara Beliti tepatnya di Jalinsum KM 19, Kecamatan Muara Beliti, Musi Rawas, Sumatera Selatan, pada Kamis (8/5/2025) terjadi sekira pukul 10.00 WIB. Namun situasi mulai kembali kondusif sekira pukul 11.30 WIB.

"Saat ini kondisi lapas sudah mulai kondusif dan stabil. Untuk semua narapidana juga sudah kembali ke dalam sel mereka masing-masing. Sudah dipertegas juga oleh pihak lapas bahwa tidak ada tahanan yang kabur," kata Kapolres Musi Rawas AKBP Agung Adhitya Prananta, Kamis.

Agung pun membantah isu adanya penyanderaan pegawai lapas yang dilakukan narapidana saat terjadi kerusuhan.

"Saya pertegas lagi tidak ada petugas dan pegawai yang disandera. Saat ini situasi sudah aman terkendali dan kami sekarang masih melakukan penyidikan untuk mengetahui penyebab terjadinya kerusuhan ini," ujarnya.

Sementara itu, Kalapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti Ronald Heru Praptama juga menegaskan bahwa dari 1.069 narapidana yang ada, tidak ada satu pun yang kabur akibat kerusuhan tersebut.

"Tidak ada yang kabur, karena kita di depan itu kita jaga dan dari tembok dan pagar juga sudah kita cek dan sampai sekarang dipastikan tidak ada yang kabur," tegasnya.

Sementara untuk para oknum napi pemicu kerusuhan, Ronald mengatakan saat ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kepala Kanwil Ditjenpas Sumsel, Erwendi Supriyanto untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Evaluasinya kita menunggu petunjuk dari pimpinan kita dari Jakarta yang akan ke sini (Erwendi Supriyanto). Nantinya akan kami diskusikan langkah-langkah selanjutnya. Untuk oknum nanti akan kita dalami lebih lanjut lagi dan itu nanti akan kita akan koordinasikan lagi dengan Ditjenpas-nya," jelasnya.

Saat ini, kata Ronald, pihaknya masih melakukan perbaikan fasilitas lapas yang rusak akibat kerusuhan tersebut..

"Yang jelas secepatnya kita perbaiki mulai hari ini (Kamis) seperti pintu dan pagar yang rusak atau miring langsung kita perbaiki. Secepatnya kita cari bahan-bahannya agar cepat selesai," ujarnya.

Baca selengkapnya di sini

Video: Situasi Lapas Narkotika Musi Rawas Sudah Kondusif

Video: Situasi Lapas Narkotika Musi Rawas Sudah Kondusif

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjen Pas) Sumatera Barat bersama pihak kepolisian membentuk tim investigasi khusus terkait keracunan 22 warga binaan di Lapas Biaro Kelas IIA Bukittinggi. Tim tersebut akan mendalami apakah terdapat unsur kelalaian pada kasus keracunan massal tersebut.

Kepala Kanwil Ditjen PAS Sumbar, Marselina Budiningsih, mengatakan bakal memproses semua pihak terkait, baik pegawai maupun warga binaan. Tim khusus itu diakuinya sudah mulai bekerja.

"Kita sudah koordinasi dan melaporkan kepada Direktorat Jenderal dan berkoordinasi bersama ibu Kapolres dan sudah berkoordinasi dengan pihak keluarga. Kita sudah membentuk tim investigasi yang melaksanakan tugas," kata Marselina kepada wartawan di Bukittinggi, Kamis (1/5/2025).

"Apabila ada unsur-unsur kelalaian kita akan memproses sesuai dengan ketentuan, baik itu pegawai maupun warga binaan," tambah dia.

Diketahui puluhan warga binaan Lapas Biaro atau Lapas Kelas IIA Bukittinggi, Sumatera Barat, mengalami keracunan akibat menghirup bahan kimia pembuat parfum. Dirut Rumah Sakit Ahmad Mukhtar (RSAM) Bukittinggi, Busril menyebutkan, ada 22 pasien yang dirujuk ke rumah sakit tersebut. Dua dalam kondisi kritis dan harus mendapat bantuan ventilator.

Selain di RSAM, satu narapidana juga dirujuk ke RSUD Bukittinggi. Sekitar dua setengah jam dirawat, warga binaan tersebut meninggal dunia.

"Benar, ada satu pasien yang kami terima pukul 14.00 WIB hari Rabu (kemarin) diantar oleh mobil operasional Lapas Bukittinggi. Meninggal jam 16.30 setelah dirawat di IGD," kata juru bicara RSUD Bukittinggi, Nugrahadi kepada wartawan, Rabu (30/4) malam.

Ia menjelaskan, dari diagnosa awal, warga binaan tersebut mengalami keracunan alkohol. "Diagnosa awal terjadi intoksikasi atau keracunan alkohol," katanya.

Video: 22 Napi Lapas Biaro Dilarikan ke RS Diduga gegara Keracunan

Video: 22 Napi Lapas Biaro Dilarikan ke RS Diduga gegara Keracunan

Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat saat ini sedang menaruh perhatian terhadap kasus-kasus besar di Jabar. Dengan jumlah penduduk hampir 50 juta jiwa, kasus yang terjadi itu berpotensi terjadi pelanggaran HAM yang perlu diselesaikan.

Beberapa di antaranya adalah kasus pemerkosaan yang dilakukan dokter residen PPDS Unpad di RSHS Bandung, kasus pelecehan yang dilakukan dokter kandungan di Garut dan kasus-kasus lainnya. Kanwil HAM pun berkomitmen mengawal hak-hak korban maupun hak pelaku yang tetap harus mendapat perlindungan.

"Dinamika HAM di Jabar saat ini sedang menjadi barometer nasional, karena kasus-kasus besar ini hampir semua terjadi di Jawa Barat," kata Kakanwil Kementerian HAM Jabar Hasbullah dalam kunjungannya ke kantor detikJabar, Senin (28/4/2025) kemarin.

Hasbullah mengatakan, dalam menangani kasus-kasus HAM, pihaknya bisa punya dua peran. Peran pertama, yaitu sebagai mediator yang menengahi masalah itu yang biasanya terjadi dalam kasus-kasus keluarga seperti hak asuh anak.

Lalu peran kedua, Kanwil Kementerian HAM akan turun tangan menindaklanjuti permasalahan tersebut. Hasilnya nanti bisa dikeluarkan melalui rekomendasi secara terbuka maupun tertutup demi memenuhi hak asasi dari pihak yang terseret kasus tersebut.

"Tapi karena di Undang-undang 39 Tahun 1999 tentang HAM itu tidak memberi wewenang yang besar terhadap kementerian ini. Jadi rekomendasinya ya mau diterima atau tidak, terserah, karena tidak mengikat. Makanya kita berharapa ke depan bisa mengikat rekomendasinya," ucap Hasbullah.

Terlepas apapun itu, Hasbullah pun mendorong supaya masyarakat lebih berani melapor jika ada kejadian yang berpotensi terjadi pelanggaran HAM. Kanwil Kementerian HAM pun sudah membuka kanal aduan yang bisa diakses secara luas oleh masyarakat Jabar.

"Kita ingin masyarakat bisa aware terhadap HAM. Hak terhadap dirinya, kelompoknya, masyarakatnya, ada HAM yang dimiliki dan itu melekat. Itu yang harus dihormati dan harus dijunjung tinggi, harus dijaga," tegasnya.

Selain itu, Hasbullah juga berharap kolaborasi dengan media massa bisa semakin menambah kesadaran masyarakat secara luas mengenai HAM. "Kami atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih kepada detikJabar yang sudah menerima kami silaturahmi. Tentu ini langkah strategis untuk kami berkolaborasi di masa depan, bahwa peran media sangat dibutuhkan," pungkasnya.

Video: KemenHAM Tindaklanjuti Laporan Eks Pemain Sirkus Korban Eksploitasi

Video: KemenHAM Tindaklanjuti Laporan Eks Pemain Sirkus Korban Eksploitasi

Palu (ANTARA) - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamenham) RI Mugiyanto menegaskan pentingnya HAM sebagai fondasi utama dalam tata kelola pemerintahan modern.

"Aparatur sipil negara (ASN) adalah garda terdepan dalam mewujudkan kebijakan dan pelayanan publik yang berperspektif HAM," kata Mugiyanto saat memberikan penguatan kapasitas HAM kepada seluruh ASN jajaran Kementerian Hukum, HAM serta Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang juga diikuti secara hybrid di seluruh Indonesia di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis.

Oleh karena itu, kata dia, kapasitas dan kesadaran akan prinsip HAM harus menjadi bagian integral dari kompetensi setiap aparatur negara.

Ia menyampaikan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, sehingga peran strategis ASN sangat diperlukan.

Wamenham juga menyoroti urgensi penguatan kapasitas HAM bagi ASN dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap prinsip dan norma HAM, dan mencegah potensi pelanggaran HAM di lingkungan kerja.

Selain itu, kata dia, untuk membangun budaya pelayanan publik yang inklusif, adil, dan menghormati martabat manusia, meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta mendukung percepatan reformasi birokrasi dan prinsip "good governance".

Ia menekankan seluruh layanan publik, khususnya di Kementerian Hukum, HAM, serta Imigrasi dan Pemasyarakatan harus bebas dari diskriminasi, dan mengedepankan prinsip-prinsip partisipatif.

“Semua jajaran, khususnya para penjabat harus mengakselerasikan 10 prinsip HAM dalam layanan publik, utamanya prinsip partisipatif dan melibatkan masyarakat dalam setiap kebijakan dan pelayanan yang dijalankan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenham Sulteng Mangatas mengatakan kegiatan ini memberikan motivasi dan arah kebijakan yang lebih jelas dalam mewujudkan pelayanan berbasis HAM.

“Kami di Kanwil Kementerian HAM Sulteng berkomitmen memperkuat literasi dan praktik HAM di seluruh satuan kerja," ujarnya.

Menurut dia, pesan Wamenham menjadi pengingat bahwa pelayanan bukan sekadar administratif, tetapi juga menyangkut penghormatan terhadap nilai-nilai dasar kemanusiaan.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Kanwil Kementerian Hukum Sulteng Rakhmat Renaldy, yang menekankan bahwa peningkatan kapasitas HAM di lingkungan ASN adalah bagian dari upaya berkelanjutan membangun kepercayaan publik.

“Kami telah, dan akan terus, menginternalisasi prinsip-prinsip HAM dalam setiap aspek layanan hukum dan administrasi kami. Baik di layanan pemasyarakatan, keimigrasian, maupun pelayanan hukum lainnya, prinsip non-diskriminatif dan penghormatan terhadap martabat manusia harus menjadi etos kerja,” ujarnya.

Pewarta: Nur Amalia Amir
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Ditjenpas Riau memindahkan 14 narapidana ke Blok Pengendali Narkoba di Lapas Gobah Pekanbaru. Pemindahan dilakukan setelah belasan narapidana itu viral dugem di tahanan.

"14 narapidana ini kita pindahkan ke Lapas Gobah. Tarok di BPN (Blok Pengendali Narkoba), satu-satu," kata Kepala Kanwil Ditjenpas Riau Maizar, Kamis (17/4/2025).

Maizar minta belasan narapi dijebloskan ke BPN yang ketat penjagaan. Bahkan dalam blok tersebut hanya diisi satu orang dalam satu sel.

Blok Pengendali Narkoba sendiri memiliki 160 blok khusus di Lapas Kelas II-A. Blok dengan penjagaan ketat itu dilakukan demi meminimalisir pelanggaran.

Blok itu pertama kali dikenalkan oleh Kepala Kanwil Kemenkumham yang menjabat saat itu, yakni Ibnu Chuldun pada 2021 silam. Ibnu Chuldun sengaja menggagas blok agar ada penjagaan ketat.

"Saya minta masukkan di BPN biar tidak bisa mereka saling komunikasi antara satu dan lainnya selama pemeriksaan. Di sana ketat penjagaan," kata Maizar.

Selain memasukkan narapidana ke blok khusus, Maizar juga memastikan petugas menyita 14 unit handphone dari narapidana. Saat ini pemeriksaan masih berlanjut untuk mengusut asal-usul masuknya barang terlarang itu ke dalam sel.

Diketahui video tahanan dan narapidana diduga dugem sambil pesta minuman keras serta narkoba viral di media sosial. Terungkap video pesta terlarang itu ternyata di Rutan Pekanbaru.

Dari video yang beredar terlihat sekelompok orang diduga pesta minuman keras. Terlihat ada botol dengan pipet berwarna putih mirip alat hisap sabu atau bong.

Selain itu, terlihat sejumlah pria di video itu bebas menggunakan handphone. Ada pula yang asik berjoget dengan musik remix dan minuman botol berserakan.

Video: Viral Napi Diduga Dugem-Pesta Narkoba di Rutan Pekanbaru

Video: Viral Napi Diduga Dugem-Pesta Narkoba di Rutan Pekanbaru

Video menunjukkan tahanan diduga dugem sambil berpesta minuman keras dan narkoba di dalam rutan viral di media sosial. Buntutnya, Kepala Rutan Pekanbaru Sialang Bungkuk Bastian Manalu dan Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Jelfry dibebastugaskan dari jabatannya.

"Karutan dan KPR mereka kita periksa. Untuk sementara mereka berdua kita bebas tugaskan," kata Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Riau Maizar, dilansir detikSumbagsel, Rabu (16/4/2025).

Maizar menjelaskan pembebastugasan dilakukan mulai hari ini. Posisi Bastian sementara digantikan Kabid Perawatan, Pengamanan, dan Kepatuhan Internal Kanwil Ditjenpas Riau, Nimrot Sihotang.

Sebanyak 14 tahanan tengah diperiksa oleh Ditjenpas Riau. Maizar memastikan secara tegas bakal menindak semua tahanan yang terlibat, termasuk petugas yang terlibat.

"Begitu juga dengan petugas, kalau ada petugas terlibat kita berkomitmen untuk memberikan sanksi hukum sesuai aturan yang berlaku," katanya.

Diketahui, dalam video yang beredar terlihat sekelompok orang diduga pesta minuman keras. Terlihat ada botol dengan pipet berwarna putih mirip alat hisap sabu atau bong. Selain itu, terlihat sejumlah pria di video itu bebas menggunakan handphone. Ada pula yang asik berjoget.

Baca selengkapnya di sini.

Simak juga Video Tahanan Lapas Kutacane Aceh Berhamburan Kabur

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Pekanbaru (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau memeriksa sebanyak 14 narapidana terkait video viral yang memperlihatkan dugaan aktivitas dugem di dalam Rutan Sialang Bungkuk Pekanbaru.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Maizar saat dikonfirmasi, Rabu, menyebutkan para narapidana yang terekam dalam video tersebut telah dipindahkan ke Lembaga Permasyarakatan Kelas II Pekanbaru untuk mempermudah proses pemeriksaan.

“Langkah ini kami ambil agar pemeriksaan berjalan lebih maksimal. Sementara kami juga masih menyelidiki dari mana mereka mendapatkan barang-barang tersebut, apakah dari kunjungan atau keterlibatan oknum petugas,” kata Maizar di Pekanbaru.

Ia menegaskan, jika nantinya ditemukan keterlibatan petugas, sanksi tegas akan diberikan. Petugas bisa saja dipecat sementara narapidana yang terlibat akan diisolasi dan tidak diberikan remisi.

Sebagai bagian dari proses penyelidikan internal, Kanwil Kemenkumham Riau juga telah menarik sementara pejabat rutan yang menjabat untuk diperiksa lebih lanjut di kantor wilayah.

Terkait keberadaan alat hisap sabu atau bong yang terlihat dalam video, Maizar mengaku belum dapat memastikan apakah barang tersebut sudah diamankan, karena penyelidikan masih berlangsung hingga saat ini.

Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan sejumlah pria diduga tahanan asyik dugem diiringi musik keras viral di media sosial dan diduga terjadi di Rutan Sialang Bungkuk Pekanbaru.

Dalam video berdurasi singkat itu, terlihat beberapa orang berjoget sambil berdiri maupun duduk. Itu dengan latar suara musik keras dan beberapa botol minuman di depan mereka.

Tampak pula sebuah botol bekas yang dipasangi sedotan berwarna putih, menyerupai bong atau alat hisap sabu. Ada juga seorang pria yang duduk di sudut ruangan sambil memegang handphone di telinganya.

Belum diketahui kapan dan di mana video tersebut direkam, serta siapa yang merekam dan menyebarkannya.

Pewarta: Bayu Agustari Adha/Annisa Firdausi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Sebanyak 7.607 narapidana di Jawa Tengah menerima remisi hari raya Idul Fitri. Dari jumlah tersebut 84 di antaranya bebas setelah masa tahanan dikurangi oleh remisi.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Tengah, Kunrat Kasmiri mengatakan remisi diberikan sebagai apresiasi kepada narapidana yang menunjukkan perilaku baik selama menjalani masa hukuman.

"Remisi diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat administratif dan substantif, termasuk berkelakuan baik, aktif dalam program pembinaan, serta telah menjalani minimal enam bulan masa pidana," kata Kunrat Kasmiri dalam keterangannya, Senin (31/3/2025).

"Dari total 7.607 narapidana yang menerima remisi, sebagian besar mendapatkan pemotongan masa tahanan antara 15 hari hingga dua bulan. Sementara itu, 84 orang yang menerima remisi langsung bebas dan dapat segera kembali ke keluarga mereka untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama," imbuhnya.

Kunkrat menjelaskan remisi diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia tentang pemberian remisi bagi narapidana dan anak binaan dalam rangka perayaan hari besar keagamaan.

"Kami berharap, mereka yang menerima remisi, terutama yang bebas, bisa kembali beradaptasi di tengah masyarakat dan tidak mengulangi kesalahan di masa lalu," jelasnya.

Kanwil Ditjenpas Jawa Tengah juga mencatat penghematan anggaran sebesar Rp 3.656.692.500 dari pemberian remisi tersebut. Untuk diketahui jumlah penghuni Lapas atau Rutan se-Jawa Tengah per 30 Maret 2025 adalah 14.760 penghuni yang meliputi 11.792 narapidana dan 2.968 tahanan dengan kapasitas jumlah hunian sejumlah 10.717 orang.

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun