Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat saat ini sedang menaruh perhatian terhadap kasus-kasus besar di Jabar. Dengan jumlah penduduk hampir 50 juta jiwa, kasus yang terjadi itu berpotensi terjadi pelanggaran HAM yang perlu diselesaikan.

Beberapa di antaranya adalah kasus pemerkosaan yang dilakukan dokter residen PPDS Unpad di RSHS Bandung, kasus pelecehan yang dilakukan dokter kandungan di Garut dan kasus-kasus lainnya. Kanwil HAM pun berkomitmen mengawal hak-hak korban maupun hak pelaku yang tetap harus mendapat perlindungan.

"Dinamika HAM di Jabar saat ini sedang menjadi barometer nasional, karena kasus-kasus besar ini hampir semua terjadi di Jawa Barat," kata Kakanwil Kementerian HAM Jabar Hasbullah dalam kunjungannya ke kantor detikJabar, Senin (28/4/2025) kemarin.

Hasbullah mengatakan, dalam menangani kasus-kasus HAM, pihaknya bisa punya dua peran. Peran pertama, yaitu sebagai mediator yang menengahi masalah itu yang biasanya terjadi dalam kasus-kasus keluarga seperti hak asuh anak.

Lalu peran kedua, Kanwil Kementerian HAM akan turun tangan menindaklanjuti permasalahan tersebut. Hasilnya nanti bisa dikeluarkan melalui rekomendasi secara terbuka maupun tertutup demi memenuhi hak asasi dari pihak yang terseret kasus tersebut.

"Tapi karena di Undang-undang 39 Tahun 1999 tentang HAM itu tidak memberi wewenang yang besar terhadap kementerian ini. Jadi rekomendasinya ya mau diterima atau tidak, terserah, karena tidak mengikat. Makanya kita berharapa ke depan bisa mengikat rekomendasinya," ucap Hasbullah.

Terlepas apapun itu, Hasbullah pun mendorong supaya masyarakat lebih berani melapor jika ada kejadian yang berpotensi terjadi pelanggaran HAM. Kanwil Kementerian HAM pun sudah membuka kanal aduan yang bisa diakses secara luas oleh masyarakat Jabar.

"Kita ingin masyarakat bisa aware terhadap HAM. Hak terhadap dirinya, kelompoknya, masyarakatnya, ada HAM yang dimiliki dan itu melekat. Itu yang harus dihormati dan harus dijunjung tinggi, harus dijaga," tegasnya.

Selain itu, Hasbullah juga berharap kolaborasi dengan media massa bisa semakin menambah kesadaran masyarakat secara luas mengenai HAM. "Kami atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih kepada detikJabar yang sudah menerima kami silaturahmi. Tentu ini langkah strategis untuk kami berkolaborasi di masa depan, bahwa peran media sangat dibutuhkan," pungkasnya.

Video: KemenHAM Tindaklanjuti Laporan Eks Pemain Sirkus Korban Eksploitasi

Video: KemenHAM Tindaklanjuti Laporan Eks Pemain Sirkus Korban Eksploitasi

Palu (ANTARA) - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamenham) RI Mugiyanto menegaskan pentingnya HAM sebagai fondasi utama dalam tata kelola pemerintahan modern.

"Aparatur sipil negara (ASN) adalah garda terdepan dalam mewujudkan kebijakan dan pelayanan publik yang berperspektif HAM," kata Mugiyanto saat memberikan penguatan kapasitas HAM kepada seluruh ASN jajaran Kementerian Hukum, HAM serta Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang juga diikuti secara hybrid di seluruh Indonesia di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis.

Oleh karena itu, kata dia, kapasitas dan kesadaran akan prinsip HAM harus menjadi bagian integral dari kompetensi setiap aparatur negara.

Ia menyampaikan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, sehingga peran strategis ASN sangat diperlukan.

Wamenham juga menyoroti urgensi penguatan kapasitas HAM bagi ASN dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap prinsip dan norma HAM, dan mencegah potensi pelanggaran HAM di lingkungan kerja.

Selain itu, kata dia, untuk membangun budaya pelayanan publik yang inklusif, adil, dan menghormati martabat manusia, meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta mendukung percepatan reformasi birokrasi dan prinsip "good governance".

Ia menekankan seluruh layanan publik, khususnya di Kementerian Hukum, HAM, serta Imigrasi dan Pemasyarakatan harus bebas dari diskriminasi, dan mengedepankan prinsip-prinsip partisipatif.

“Semua jajaran, khususnya para penjabat harus mengakselerasikan 10 prinsip HAM dalam layanan publik, utamanya prinsip partisipatif dan melibatkan masyarakat dalam setiap kebijakan dan pelayanan yang dijalankan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenham Sulteng Mangatas mengatakan kegiatan ini memberikan motivasi dan arah kebijakan yang lebih jelas dalam mewujudkan pelayanan berbasis HAM.

“Kami di Kanwil Kementerian HAM Sulteng berkomitmen memperkuat literasi dan praktik HAM di seluruh satuan kerja," ujarnya.

Menurut dia, pesan Wamenham menjadi pengingat bahwa pelayanan bukan sekadar administratif, tetapi juga menyangkut penghormatan terhadap nilai-nilai dasar kemanusiaan.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Kanwil Kementerian Hukum Sulteng Rakhmat Renaldy, yang menekankan bahwa peningkatan kapasitas HAM di lingkungan ASN adalah bagian dari upaya berkelanjutan membangun kepercayaan publik.

“Kami telah, dan akan terus, menginternalisasi prinsip-prinsip HAM dalam setiap aspek layanan hukum dan administrasi kami. Baik di layanan pemasyarakatan, keimigrasian, maupun pelayanan hukum lainnya, prinsip non-diskriminatif dan penghormatan terhadap martabat manusia harus menjadi etos kerja,” ujarnya.

Pewarta: Nur Amalia Amir
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Ditjenpas Riau memindahkan 14 narapidana ke Blok Pengendali Narkoba di Lapas Gobah Pekanbaru. Pemindahan dilakukan setelah belasan narapidana itu viral dugem di tahanan.

"14 narapidana ini kita pindahkan ke Lapas Gobah. Tarok di BPN (Blok Pengendali Narkoba), satu-satu," kata Kepala Kanwil Ditjenpas Riau Maizar, Kamis (17/4/2025).

Maizar minta belasan narapi dijebloskan ke BPN yang ketat penjagaan. Bahkan dalam blok tersebut hanya diisi satu orang dalam satu sel.

Blok Pengendali Narkoba sendiri memiliki 160 blok khusus di Lapas Kelas II-A. Blok dengan penjagaan ketat itu dilakukan demi meminimalisir pelanggaran.

Blok itu pertama kali dikenalkan oleh Kepala Kanwil Kemenkumham yang menjabat saat itu, yakni Ibnu Chuldun pada 2021 silam. Ibnu Chuldun sengaja menggagas blok agar ada penjagaan ketat.

"Saya minta masukkan di BPN biar tidak bisa mereka saling komunikasi antara satu dan lainnya selama pemeriksaan. Di sana ketat penjagaan," kata Maizar.

Selain memasukkan narapidana ke blok khusus, Maizar juga memastikan petugas menyita 14 unit handphone dari narapidana. Saat ini pemeriksaan masih berlanjut untuk mengusut asal-usul masuknya barang terlarang itu ke dalam sel.

Diketahui video tahanan dan narapidana diduga dugem sambil pesta minuman keras serta narkoba viral di media sosial. Terungkap video pesta terlarang itu ternyata di Rutan Pekanbaru.

Dari video yang beredar terlihat sekelompok orang diduga pesta minuman keras. Terlihat ada botol dengan pipet berwarna putih mirip alat hisap sabu atau bong.

Selain itu, terlihat sejumlah pria di video itu bebas menggunakan handphone. Ada pula yang asik berjoget dengan musik remix dan minuman botol berserakan.

Video: Viral Napi Diduga Dugem-Pesta Narkoba di Rutan Pekanbaru

Video: Viral Napi Diduga Dugem-Pesta Narkoba di Rutan Pekanbaru

Video menunjukkan tahanan diduga dugem sambil berpesta minuman keras dan narkoba di dalam rutan viral di media sosial. Buntutnya, Kepala Rutan Pekanbaru Sialang Bungkuk Bastian Manalu dan Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Jelfry dibebastugaskan dari jabatannya.

"Karutan dan KPR mereka kita periksa. Untuk sementara mereka berdua kita bebas tugaskan," kata Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Riau Maizar, dilansir detikSumbagsel, Rabu (16/4/2025).

Maizar menjelaskan pembebastugasan dilakukan mulai hari ini. Posisi Bastian sementara digantikan Kabid Perawatan, Pengamanan, dan Kepatuhan Internal Kanwil Ditjenpas Riau, Nimrot Sihotang.

Sebanyak 14 tahanan tengah diperiksa oleh Ditjenpas Riau. Maizar memastikan secara tegas bakal menindak semua tahanan yang terlibat, termasuk petugas yang terlibat.

"Begitu juga dengan petugas, kalau ada petugas terlibat kita berkomitmen untuk memberikan sanksi hukum sesuai aturan yang berlaku," katanya.

Diketahui, dalam video yang beredar terlihat sekelompok orang diduga pesta minuman keras. Terlihat ada botol dengan pipet berwarna putih mirip alat hisap sabu atau bong. Selain itu, terlihat sejumlah pria di video itu bebas menggunakan handphone. Ada pula yang asik berjoget.

Baca selengkapnya di sini.

Simak juga Video Tahanan Lapas Kutacane Aceh Berhamburan Kabur

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Pekanbaru (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau memeriksa sebanyak 14 narapidana terkait video viral yang memperlihatkan dugaan aktivitas dugem di dalam Rutan Sialang Bungkuk Pekanbaru.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Maizar saat dikonfirmasi, Rabu, menyebutkan para narapidana yang terekam dalam video tersebut telah dipindahkan ke Lembaga Permasyarakatan Kelas II Pekanbaru untuk mempermudah proses pemeriksaan.

“Langkah ini kami ambil agar pemeriksaan berjalan lebih maksimal. Sementara kami juga masih menyelidiki dari mana mereka mendapatkan barang-barang tersebut, apakah dari kunjungan atau keterlibatan oknum petugas,” kata Maizar di Pekanbaru.

Ia menegaskan, jika nantinya ditemukan keterlibatan petugas, sanksi tegas akan diberikan. Petugas bisa saja dipecat sementara narapidana yang terlibat akan diisolasi dan tidak diberikan remisi.

Sebagai bagian dari proses penyelidikan internal, Kanwil Kemenkumham Riau juga telah menarik sementara pejabat rutan yang menjabat untuk diperiksa lebih lanjut di kantor wilayah.

Terkait keberadaan alat hisap sabu atau bong yang terlihat dalam video, Maizar mengaku belum dapat memastikan apakah barang tersebut sudah diamankan, karena penyelidikan masih berlangsung hingga saat ini.

Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan sejumlah pria diduga tahanan asyik dugem diiringi musik keras viral di media sosial dan diduga terjadi di Rutan Sialang Bungkuk Pekanbaru.

Dalam video berdurasi singkat itu, terlihat beberapa orang berjoget sambil berdiri maupun duduk. Itu dengan latar suara musik keras dan beberapa botol minuman di depan mereka.

Tampak pula sebuah botol bekas yang dipasangi sedotan berwarna putih, menyerupai bong atau alat hisap sabu. Ada juga seorang pria yang duduk di sudut ruangan sambil memegang handphone di telinganya.

Belum diketahui kapan dan di mana video tersebut direkam, serta siapa yang merekam dan menyebarkannya.

Pewarta: Bayu Agustari Adha/Annisa Firdausi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Sebanyak 7.607 narapidana di Jawa Tengah menerima remisi hari raya Idul Fitri. Dari jumlah tersebut 84 di antaranya bebas setelah masa tahanan dikurangi oleh remisi.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Tengah, Kunrat Kasmiri mengatakan remisi diberikan sebagai apresiasi kepada narapidana yang menunjukkan perilaku baik selama menjalani masa hukuman.

"Remisi diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat administratif dan substantif, termasuk berkelakuan baik, aktif dalam program pembinaan, serta telah menjalani minimal enam bulan masa pidana," kata Kunrat Kasmiri dalam keterangannya, Senin (31/3/2025).

"Dari total 7.607 narapidana yang menerima remisi, sebagian besar mendapatkan pemotongan masa tahanan antara 15 hari hingga dua bulan. Sementara itu, 84 orang yang menerima remisi langsung bebas dan dapat segera kembali ke keluarga mereka untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama," imbuhnya.

Kunkrat menjelaskan remisi diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia tentang pemberian remisi bagi narapidana dan anak binaan dalam rangka perayaan hari besar keagamaan.

"Kami berharap, mereka yang menerima remisi, terutama yang bebas, bisa kembali beradaptasi di tengah masyarakat dan tidak mengulangi kesalahan di masa lalu," jelasnya.

Kanwil Ditjenpas Jawa Tengah juga mencatat penghematan anggaran sebesar Rp 3.656.692.500 dari pemberian remisi tersebut. Untuk diketahui jumlah penghuni Lapas atau Rutan se-Jawa Tengah per 30 Maret 2025 adalah 14.760 penghuni yang meliputi 11.792 narapidana dan 2.968 tahanan dengan kapasitas jumlah hunian sejumlah 10.717 orang.

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun

Surabaya (ANTARA) - Sebanyak 14.799 warga binaan pemasyarakatan di Jatim mendapatkan remisi khusus Idul Fitri 1446H/ 2025 Masehi.

Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Jatim Kadiyono dalam keterangannya di Surabaya, Senin, mengatakan bahwa sebelumnya jajaran lapas atau rutan di Jatim mengusulkan jumlah yang sama dengan menggunakan sistem otomatis melalui sistem database pemasyarakatan (SDP).

"Alhamdulillah, antara pengusulan dan realisasi remisi jumlahnya sama, hal ini menunjukkan kualitas semakin baik dan efektif. Warga binaan juga bisa melihat langsung melalui layanan self service yang ada di setiap lapas secara gratis," kata Kadiyono.

Jika dirinci, kata dia, sebanyak 14.643 warga binaan mendapatkan Remisi Khusus I (pengurangan sebagian). Sedangkan yang masuk kategori Remisi Khusus II (bisa langsung bebas) adalah 156 orang.

"Remisi yang diberikan paling singkat 15 hari, dan paling lama 2 bulan," urai Kadiyono.

Dengan pemberian remisi ini, Kadiyono menjelaskan ada potensi penghematan uang negara sebesar Rp9,6 miliar.

"Penghematan itu berasal dari biaya bahan makanan yang rata-rata setiap orang dianggarkan sebesar Rp20 ribu," kata Kadiyono.

Ia mengatakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan remisi khusus (RK) bagi narapidana dan pengurangan masa pidana (PMP) khusus bagi anak binaan yang beragama Islam. Penerima RK dan PMP Khusus Idul Fitri 1446 Hijriah berjumlah 156.312 orang.

Dari jumlah ini, 154.170 narapidana dan 1.214 anak binaan memperoleh RK I dan PMP I, yang berarti pengurangan sebagian masa pidana mereka. Sementara itu, 928 orang yang terdiri dari 908 narapidana dan 20 anak binaan langsung dibebaskan setelah menerima RK II dan PMP II.

Kadiyono mengatakan remisi dan PMP merupakan wujud nyata dari sikap negara sebagai reward kepada narapidana dan anak binaan yang selalu berusaha berbuat baik, memperbaiki diri, dan kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna.

"Remisi dan PMP menjadi sebuah indikator narapidana dan anak binaan telah mampu menaati peraturan di lembaga pemasyarakatan rumah tahanan negara atau lembaga pembinaan khusus anak, dan telah mengikuti program pembinaan dengan baik," ujarnya.

Kadiyono berharap pemberian remisi dan PMP ini dapat dijadikan semangat dan tekad bagi narapidana dan anak binaan untuk mengisi hari-hari dengan memperbanyak karya dan cipta yang bermanfaat.

Pihaknya juga mengapresiasi seluruh petugas pemasyarakatan yang telah menjalankan tugas dan kewajiban dalam membina warga binaan serta jajaran pemerintah, instansi, dan lembaga sosial terkait yang telah berpartisipasi mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Saya mengucapkan selamat dan mengingatkan agar Saudara terus memperbaiki diri, memperkuat iman dan takwa, serta meningkatkan kualitas diri. Jadilah insan yang taat hukum, berakhlak mulia dan berbudi luhur, serta berguna bagi pembangunan bangsa," ucapnya.

Pewarta: Indra Setiawan
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Jawa Barat menyatakan sebanyak 17.265 narapidana di Jabar akan mendapatkan remisi khusus Lebaran 2025. Sebanyak 103 orang di antaranya akan langsung bebas dari tahanan saat Idul Fitri 1446 Hijriah.

"Total warga binaan yang mendapat remisi khusus (RK) Idul Fitri tahun ini yaitu 17.265 orang. Dengan rincian RK I itu 17.162 orang dan RK II 103 orang," kata Kepala Kanwil Ditjenpas Jabar Kusnali saat dikonfirmasi, Minggu (30/3/2025).

RK I adalah pengurangan masa pidana tertentu dan napi harus tetap menjalani masa hukumannya di dalam penjara. Sedangkan RK II adalah pengurangan masa pidana yang langsung membebaskan napi tersebut setelah mendapatkan remisi.

Kusnali mengatakan, warga binaan yang mendapatkan remisi khusus Lebaran merupakan napi yang sedang menjalani hukuman kasus pidana umum hingga narkotika. Tapi, yang paling mendominasi yaitu napi kasus narkoba yang mendapatkan remisi tersebut.

"Remisinya bervariasi, dari 15 hari minimal dan maksimal 2 tahun. Dan itu tersebar di 33 lapas dan rutan se-Jawa Barat. Ada napi perempuan, laki-laki, termasuk anak-anak," ungkapnya.

Selain itu, ada napi tipikor yang turut mendapat remisi Lebaran 2025. Tapi Kusnali memastikan, tidak ada napi korupsi yang langsung bebas pada tahun ini.

"Kalau untuk tipikor enggak ada, semuanya masuk kategori RK I. Artinya setelah mendapatkan pengurangan masih ada sisa pidana yang harus dijalaninya," pungkasnya.

Video ASDP: 89 Ribu Orang Mudik Lewat Pelabuhan Merak pada H-10 & H-9 Lebaran

Video ASDP: 89 Ribu Orang Mudik Lewat Pelabuhan Merak pada H-10 & H-9 Lebaran

Wanita berinisial A itu awalnya lolos dari pemeriksaan petugas saat membesuk temannya, B asal Surabaya. Tapi gelagatnya membuat petugas Lapas Narkotika Kelas II A Pamekasan curiga.

Wanita itu keluar masuk kamar mandi. Petugas pun kembali melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan A dan menemukan 2 paket narkoba jenis sabu seberat 11,2 gram.

Dia keluar masuk toilet ternyata untuk megambil sabu-sabu yang disembunyikan di dalam alat vitalnya. Sabu itu ketahuan setelah dikeluarkan dan diselipkan di sela barang bawaan.

Modusnya, sabu seberat 11,2 gram itu dimasukkan ke dalam balon yang kemudian dimasukkan ke dalam alat kelaminnya. Sehingga dia perlu mengeluarkannya di toilet lapas.

Saat ketahuan, A tidak bisa mengelak. Dia pun segera dimintai keterangan lebih lanjut sebelum akhirnya diserahkan ke Polres Pamekasan untuk proses hukum lebih lanjut.

Kalapas Narkoba Kelas IIA Pamekasan Fathorrosi mengatakan bahwa upaya penyelundupan sabu yang berhasil digagalkan itu terjadi pada Kamis (20/3).

"Yang bersangkutan memasukkan barang haram itu ke alat vital dengan cara dibungkus balon," kata Fathorrosi kepada detikJatim, Jumat (21/3).

Pihaknya mengaku selalu melakukan penjagaan ketat kepada setiap pengunjung demi mengantisipasi segala bentuk upaya penyelundupan narkoba baik oleh pengunjung maupun Warga Binaan sendiri.

Menindaklanjuti kejadian ini, Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan Kanwil Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Jatim berkoordinasi dengan Polres Pamekasan.

"Pelaku beserta barang bukti telah diserahkan kepada kepolisian guna dilakukan penyelidikan dan pengembangan kasus," ujar Fathorrosi.

Polisi-Lapas Semarang Gagalkan Penyelundupan Sabu Lewat Anus

Polisi-Lapas Semarang Gagalkan Penyelundupan Sabu Lewat Anus

Efisiensi anggaran bukan alasan untuk menurunkan kualitas kinerja, tetapi justru menjadi tantangan agar lebih kreatif dan inovatif dalam menjalankan tugas

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra memberikan penguatan kepada seluruh pegawai agar tetap bekerja secara optimal meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran.

Dalam kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (13/2), ia menegaskan bahwa profesionalisme dan dedikasi dalam bekerja harus tetap dijaga guna memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.

"Efisiensi anggaran bukan alasan untuk menurunkan kualitas kinerja, tetapi justru menjadi tantangan agar lebih kreatif dan inovatif dalam menjalankan tugas," ujar Yusril, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Selain memberikan arahan terkait peningkatan kinerja, Yusril juga menjelaskan bahwa Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) kini telah mengalami restrukturisasi.

Saat ini, kementerian tersebut terbagi menjadi satu kementerian koordinator dan tiga kementerian teknis, yaitu Kementerian Koordinator (Kemenko) Kumham Imipas, Kementerian Hukum, Kementerian HAM serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Dia menuturkan perubahan struktur bertujuan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan.

Dengan pembagian yang lebih spesifik, dirinya berharap pelayanan kepada masyarakat semakin optimal dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Dalam kesempatan tersebut, Menko juga menyoroti pentingnya upaya Indonesia bergabung dengan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organization for Economic Co-operation and Development/OECD).

Ia menilai keanggotaan Indonesia di OECD akan memberikan manfaat besar dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Pasalnya, kata Yusril, OECD dapat menjadi mitra strategis dalam menyediakan sumber daya, informasi, serta praktik terbaik yang dapat membantu Indonesia mencapai target ekonomi dan pembangunan nasional.

Adapun kunjungan kerja tersebut dihadiri oleh para kepala kantor wilayah, baik Kemenkum, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan NTB, Direktorat Jenderal Imigrasi NTB, pejabat struktural, serta jajaran pegawai terkait.

Melalui kunjungan, diharapkan jajaran pegawai semakin termotivasi untuk memberikan kinerja terbaik demi kemajuan institusi dan kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Langkah tegas diambil Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) setelah adanya narapidana kasus korupsi yang kepergok jajan di salah satu restoran Semarang. Tiga pejabat Lapas Semarang pun dicopot buntut dari hal tersebut.

Dilansir detikNews, pencopotan pejabat Lapas Semarang itu dilakukan oleh Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto.

Agus menjelaskan ada tiga orang pejabat Lapas Semarang yang dicopot. Adapun ketiganya yakni Kepala Lapas, Kepala Pembinaan dan Kepala Ketertiban Lapas.

"Kalapas, Kepala Pembinaan dan Kepala Ketertiban sudah saya copot," kata Agus kepada wartawan, Senin (10/2/2025).

Agus menerangkan ketiganya sudah diperiksa di Kanwil Permasyarakatan Jateng.

"Dalam rangka pemeriksaan, posisi di Kanwil Pas Jateng," imbuh dia.

Sebelumnya diberitakan, Agus Hartono yang merupakan terpidana kasus korupsi membuat heboh karena dirinya tengah berada di salah satu restoran di Semarang bersama keluarganya. Padahal, seharusnya ia mendekam di Lapas Kelas 1 Semarang usai divonis 10,5 tahun penjara karena kasus yang menjeratnya.

Dilansir detikJateng, setelah kepergok berada di luar lapas akhirnya Agus dipindahkan ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan. Kepala Lapas Semarang, Mardi Santoso, tidak membantah terkait kejadian itu. Dia mengaku telah melakukan beberapa tindakan.

"Terhadap narapidana berinisial AH yang melanggar peraturan, di era sebelum saya bertugas di sini, sudah diambil tindakan berupa dipindahkan ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan," kata Mardi, Sabtu (8/2/2025).

Mardi tidak menjelaskan detail kronologi pelanggaran itu namun petugas yang terlibat sudah diberikan sanksi.

"Petugas yang terlibat dalam pelanggaran ini telah diberikan tindakan disiplin sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku," ucapnya.

Mardi menjelaskan pihaknya akan menjaga integritas dan menindak tegas jika ditemukan adanya pelanggaran. Mardi juga menegaskan kondisi lapas kondusif.

"Kami terus berkomitmen untuk terus menjaga integritas, tegas saya katakan siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Alhamdulillah kondisi lapas sekarang sangat kondusif," kata Mardi.

Mencoba Teknik Drifting di Track Lumpur Sentosa Stable, Semarang

Mencoba Teknik Drifting di Track Lumpur Sentosa Stable, Semarang

Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menegaskan tiga pejabat Lapas Semarang telah dicopot, terkait narapidana kasus korupsi kedapatan pelesiran. Ketiga pejabat yang dimaksud, sebut Agus, adalah Kepala Lapas, Kepala Pembinaan dan Kepala Ketertiban Lapas.

"Kalapas, Kepala Pembinaan dan Kepala Ketertiban sudah saya copot," kata Agus kepada wartawan, Senin (10/2/2025).

Agus menyebut ketiganya diperiksa. Agus berujar ketiganya diperiksa di Kanwil Permasyarakatan Jateng.

"Dalam rangka pemeriksaan, posisi di Kanwil Pas Jateng," imbuh dia.

Sebelumnya diberitakan terpidana kasus korupsi, Agus Hartono, kepergok makan bareng keluarga di restoran. Agus kini dipindahkan dari Lapas Kelas 1 Semarang, Kedungpane, ke Lapas Super Maximum Security di Nusakambangan.

"Narapidana berinisial AH yang melanggar peraturan, di era sebelum saya bertugas di sini, sudah diambil tindakan berupa dipindahkan ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan," kata Kepala Lapas Semarang Mardi Santoso dalam keterangannya, dilansir detikJateng, Sabtu (8/2).

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini