KOMPAS.com - Penutupan Kampung Rusia di Bali merupakan langkah tegas pemerintah dalam menegakkan hukum terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang tidak mematuhi peraturan di Indonesia.

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menegaskan bahwa tindakan ini dilakukan untuk memastikan Bali tetap menjadi destinasi wisata yang aman dan berkualitas.

Deputi Pengembangan Pariwisata dan Infrastruktur Kemenpar Hariyanto menyatakan bahwa koordinasi dengan pemerintah daerah terus dilakukan guna memperlancar penertiban Kampung Rusia.

Menurutnya, Bali adalah salah satu gerbang utama kedatangan wisatawan mancanegara di Indonesia, sehingga penting untuk menjaga ketertiban dan hukum di wilayah tersebut.

Wilayah yang dikenal sebagai Kampung Rusia di Jalan Sriwedari, Tegallalang, Ubud, Kabupaten Gianyar, telah menjadi sorotan publik karena mendapatkan banyak respons negatif dari warga setempat.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kompas.com (@kompascom)

Pemerintah daerah menemukan adanya dugaan tindak pidana alih fungsi lahan pertanian dan sawah yang dilindungi, yang menjadi alasan utama penutupan kawasan ini.

Bangunan di kawasan tersebut dinilai melanggar Pasal 19 ayat 3 dalam Peraturan Daerah (Perda) Gianyar Nomor 15 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Selain itu, juga Perda Gianyar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.

Dengan adanya pelanggaran tersebut, pemerintah memproses kasus ini sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Kasus ini kini sedang ditangani oleh Direktorat Kriminal Umum Reserse Kriminal Polda Bali. Hariyanto berharap kejadian serupa tidak akan terulang kembali di masa mendatang.

Ia menegaskan bahwa Bali telah mendapatkan berbagai penghargaan dunia, seperti Destinasi Wisata Terbaik Kedua di Dunia 2025 dari TripAdvisor dan Best Island dari majalah DestinAsian 2024. Oleh karena itu, keamanan dan kualitas pariwisata Bali harus terus dijaga.

Sebagai salah satu destinasi wisata utama bersama Jakarta dan Kepulauan Riau, Bali harus memperketat pengawasan agar dapat mewujudkan pariwisata berkualitas (quality tourism).

Hariyanto menegaskan bahwa wisatawan yang datang harus ikut bertanggung jawab dan mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia.

Penutupan Kampung Rusia di Bali

Sebelumnya, pada 20 Januari 2025, Pemerintah Kabupaten Gianyar melalui Satpol PP telah menutup dan membubarkan Parq Ubud, sebuah apartemen yang dilengkapi ruang kerja, restoran, kafe, dan fasilitas lainnya.

Yohanes Valdi Seriang Ginta Direktur PT PARQ Ubud, berinisial HF (53), berkewarganegaraan Jerman, saat dihadirkan dalam konferensi pers terkait kasus alih fungsi lahan di Gedung Direskrimsus Polda Bali, pada Jumat (24/1/2025. KOMPAS.com/ Yohanes Valdi Seriang Ginta

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali juga telah menetapkan Direktur PT Parq Ubud Partners, berinisial AF (53), sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan dan sawah yang dilindungi di Ubud, Bali pada 24 Januari 2025.

Dengan adanya langkah tegas ini, pemerintah berkomitmen untuk terus menegakkan hukum agar pelanggaran serupa tidak kembali terjadi.

Penegakan aturan ini diharapkan dapat mendukung terciptanya pariwisata yang lebih berkualitas dan berkelanjutan di Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pariwisata menyatakan bahwa penutupan Kampung Rusia di Bali merupakan bentuk tegas dari pemerintah untuk menegakkan hukum kepada Warga Negara Asing (WNA) yang abai terhadap aturan Indonesia.

“Kami terus melakukan koordinasi dengan Pemda setempat guna memperlancar penertiban Kampung Rusia di Bali. Hal ini juga menjadi perhatian khusus, karena bagaimanapun Bali merupakan salah satu pintu utama kedatangan wisatawan mancanegara di Indonesia,” kata Deputi Pengembangan Pariwisata dan Infrastruktur Kemenpar, Hariyanto, saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Menanggapi tindak lanjut terhadap penutupan Kampung Rusia di Bali, Hariyanto mengatakan bahwa sebelumnya wilayah yang terkenal dengan sebutan "Kampung Rusia" di Jalan Sriwedari, Tegallalang, Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali itu mendapat banyak respons kurang baik dari warga setempat.

Hal tersebut terbukti dengan adanya temuan pemerintah daerah setempat yang menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana alih fungsi lahan pertanian dan sawah yang dilindungi. Sehingga harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Bangunan tersebut dinilai melanggar Pasal 19 ayat 3 pada Perda Gianyar Nomor 15 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, juga Perda Gianyar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.

Sebagai tindak lanjut dari adanya temuan tersebut, Kemenpar melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat guna memperlancar penertiban Kampung Rusia di Bali.

“Hal ini juga menjadi perhatian khusus, karena bagaimanapun Bali merupakan salah satu pintu utama kedatangan wisatawan mancanegara di Indonesia,” ujar Hariyanto.

Menurutnya, saat ini kasus telah ditangani oleh pihak terkait yaitu Direktorat Kriminal Umum Reserse Kriminal Polda Bali.

“Kita semua berharap ke depan tidak akan terjadi kembali kejadian seperti ini, karena Bali sudah dikenal sebagai destinasi pariwisata yang aman, serta sudah mendapatkan penghargaan dunia, misalnya Destinasi Wisata terbaik kedua di dunia 2025 dari TripAdvisor, Best Island dari majalah DestinAsian 2024, dan lainnya,” kata dia.

Sebagai destinasi wisata yang paling banyak mendatangkan wisatawan mancanegara bersama Jakarta dan Kepulauan Riau, ia mengatakan keamanan pariwisata di Bali harus terus diperketat agar tujuan mewujudkan pariwisata yang berkualitas (quality tourism) bisa tercapai.

“Kasus ini tidak boleh terjadi lagi di masa mendatang dan penegakan hukum itu mesti ditegakkan. Kita sudah harus mengarah ke sana, karena kita sudah mengarah ke quality tourism, kita harus pastikan wisatawan yang datang ikut bertanggung jawab,” ujar dia.

Sebelumnya, pada Senin (20/1) kemarin Pemkab Gianyar melalui Satpol PP menutup dan membubarkan Parq Ubud yang merupakan apartemen dilengkapi ruang kerja, restoran, kafe, dan fasilitas lainnya.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Bali pun telah menetapkan Direktur PT Parq Ubud Partners berinisial AF (53) sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan dan sawah dilindungi di Ubud, Bali pada Jumat (24/1).

Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Bali Tjok Bagus Pemayun mengatakan penutupan PARQ Ubud atau yang dikenal sebagai 'Kampung Rusia' di Jalan Sriwedari, Tegallalang, Ubud, adalah bagian penegakan hukum yang dilakukan Pemkab Gianyar.

"Iya, tentu ini bagian daripada penegakan hukum dari sisi Pemda Gianyar. Kita lihat bahwa beberapa regulasi yang ada belum bisa dipenuhi dari kegiatan di sana," kata dia, saat dihubungi Selasa (21/1).

Oleh karena itu, sambungnya, ke depan akan menjadi ketentuan bagi para pelaku usaha pariwisata di Bali yang tak melaksanakan atau memenuhi regulasi.

Ditanya lebih lanjut mengenai legalitas 'Kampung Rusia' itu, Pemayun belum bisa berbicara lebih banyak karena belum mendapat laporan dari Pemkab Gianyar.

"Secara detailnya, saya belum dapat laporan dari teman-teman Gianyar. Tetapi, kalau dilihat dari pemberitaan itu dasar ditutup kan ada beberapa regulasi yang tidak bisa dipenuhi," imbuhnya.

Pemayun juga tidak mengetahui model usaha apa di sana dan siapa pemiliknya. Tapi yang jelas kalau tidak sesuai regulasi iya tentu akan ditutup.

"Model usaha kan macam-macam, ada akomodasinya, mungkin ada bar dan restoran. Kan orang asing suka kumpul minum dan sebagainya tentu yang kita lihat usahanya sendiri bagaimana. Untuk laporan detailnya (siapa yang punya ), belum saya terima, biasanya mereka menyampaikan tembusan ke saya tentu nanti saya koordinasikan kembali ke Pemda Gianyar," ujarnya.

"Siapapun pemiliknya, dia harus mengikuti regulasi karena memang baik orang kita apalagi orang asing dia harus mengikuti kaidah-kaidah sesuai regulasi yang ada," lanjutnya.

Pada kesempatan itu, TJok Bagus mengatakan istilah 'Kampung Rusia' adalah bagian dari bahasa promosi saja. Dia mencontohkan warga Bali yang kuliah di Malang, Jawa Timur, berkumpul di suatu kawasan lalu disebut sebagai Kampung Bali.

"Kayak kami ada di Malang, kebetulan adik-adik kuliah di sana, berkumpul di suatu daerah kawasan jadi kayak kampung Bali, misalnya. Tentu harus mengikuti regulasi lokal di sana, bahkan do's and don'ts harus betul-betul dijalankan. Misalnya respect kepada budaya lokal di sana itu yang harus dipenuhi dan sebagainya dan regulasi lainnya," jelasnya.

Ia juga menyatakan penutupan PARQ Ubud tidak akan berdampak pada kunjungan wisatawan asing terutama dari Rusia. Pasalnya yang ditutup adalah usahanya, bukan orangnya.

"Tidak (berdampak), mereka mengetahui mana yang boleh mana yang tidak. Dan usaha apa saja yang dibolehkan untuk dilakukan. Ini kan usahanya yang dia tutup, bukan orangnya. Kalau usahanya sesuai dengan regulasi iya tidak masalah," jelasnya.

Pihaknya juga menghimbau, dalam momentum ini kepada para pelaku usaha pariwisata agar benar-benar mengikuti regulasi yang ada. Seperti dari sisi usaha pariwisata perizinannya harus menyesuaikan.

"Kedua momentum ini dipakai bagaimana mengingatkan para wisatawan yang tinggal di lingkungan usaha wisatanya itu do's and don'ts betul-betul dijalankan," ujarnya.

Sementara, Pemkab Gianyar, Bali, menutup PARQ Ubud atau yang dikenal sebagai 'Kampung Rusia' di Jalan Sriwedari, Tegallalang, Ubud, di Gianyar, Bali, penutupan itu dilakukan pada Senin (20/1) kemarin.

Penutupan itu dilakukan lantaran PARQ Ubud melanggar beberapa Perda Kabupaten Gianyar, dan juga berdasarkan Keputusan Bupati Gianyar Nomor 285/E-09/HK/2025.

"Dalam keputusan tersebut, juga diminta kepada pemilik dan atau penanggung jawab usaha untuk menutup usahanya," kata Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Gianyar, I Ketut Pasek Lanang Sadia dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/2).

Untuk menegakkan perda atau keputusan bupati maka Bupati Gianyar mengeluarkan Surat Perintah Bupati Gianyar Nomor 300/0189/POLDAM kepada I Made Watha selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gianyar untuk melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap pelaksanaan keputusan Bupati Gianyar tentang penghentian kegiatan berusaha dan penutupan tempat usaha PARQ Ubud.

Pemberhentian kegiatan berusaha dan penutupan tempat usaha PARQ Ubud karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 19, Ayat 3 pada Perda Kabupaten Gianyar nomor 15 Tahun 2015, tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan Perda Kabupaten Gianyar, Nomor 2 tahun 2022 tentang penyelenggaraan perizinan berbasis risiko.

Pasek Lanang Sadia menegaskan tindakan penutupan telah berdasarkan hukum yang ada khususnya peraturan daerah kabupaten Gianyar.

"Penutupan dilakukan sesuai dengan Undang-undang dan peraturan daerah Kabupaten Gianyar, dan telah melalui beberapa tahapan," ujarnya.