Palu (ANTARA) - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamenham) RI Mugiyanto menegaskan pentingnya HAM sebagai fondasi utama dalam tata kelola pemerintahan modern.

"Aparatur sipil negara (ASN) adalah garda terdepan dalam mewujudkan kebijakan dan pelayanan publik yang berperspektif HAM," kata Mugiyanto saat memberikan penguatan kapasitas HAM kepada seluruh ASN jajaran Kementerian Hukum, HAM serta Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang juga diikuti secara hybrid di seluruh Indonesia di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis.

Oleh karena itu, kata dia, kapasitas dan kesadaran akan prinsip HAM harus menjadi bagian integral dari kompetensi setiap aparatur negara.

Ia menyampaikan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, sehingga peran strategis ASN sangat diperlukan.

Wamenham juga menyoroti urgensi penguatan kapasitas HAM bagi ASN dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap prinsip dan norma HAM, dan mencegah potensi pelanggaran HAM di lingkungan kerja.

Selain itu, kata dia, untuk membangun budaya pelayanan publik yang inklusif, adil, dan menghormati martabat manusia, meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta mendukung percepatan reformasi birokrasi dan prinsip "good governance".

Ia menekankan seluruh layanan publik, khususnya di Kementerian Hukum, HAM, serta Imigrasi dan Pemasyarakatan harus bebas dari diskriminasi, dan mengedepankan prinsip-prinsip partisipatif.

“Semua jajaran, khususnya para penjabat harus mengakselerasikan 10 prinsip HAM dalam layanan publik, utamanya prinsip partisipatif dan melibatkan masyarakat dalam setiap kebijakan dan pelayanan yang dijalankan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenham Sulteng Mangatas mengatakan kegiatan ini memberikan motivasi dan arah kebijakan yang lebih jelas dalam mewujudkan pelayanan berbasis HAM.

“Kami di Kanwil Kementerian HAM Sulteng berkomitmen memperkuat literasi dan praktik HAM di seluruh satuan kerja," ujarnya.

Menurut dia, pesan Wamenham menjadi pengingat bahwa pelayanan bukan sekadar administratif, tetapi juga menyangkut penghormatan terhadap nilai-nilai dasar kemanusiaan.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Kanwil Kementerian Hukum Sulteng Rakhmat Renaldy, yang menekankan bahwa peningkatan kapasitas HAM di lingkungan ASN adalah bagian dari upaya berkelanjutan membangun kepercayaan publik.

“Kami telah, dan akan terus, menginternalisasi prinsip-prinsip HAM dalam setiap aspek layanan hukum dan administrasi kami. Baik di layanan pemasyarakatan, keimigrasian, maupun pelayanan hukum lainnya, prinsip non-diskriminatif dan penghormatan terhadap martabat manusia harus menjadi etos kerja,” ujarnya.

Pewarta: Nur Amalia Amir
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

DEPOK, iNewsDepok. id - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat (Kakanwil Ditjen Imigrasi Jabar), Filianto Akbar, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Kota Depok pada Kamis (27/3/2025). 

Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau secara langsung kualitas pelayanan keimigrasian yang diberikan kepada masyarakat di wilayah Depok menjelang libur Lebaran.

Dalam kunjungan tersebut, Filianto Akbar didampingi oleh Pelaksana harian Kepala Kantor Imigrasi (Plh Kakanim) Depok, Dody Saputra, beserta jajarannya. Mereka meninjau berbagai fasilitas dan sarana prasarana, termasuk tempat layanan, ruang kerja pegawai, ruang arsip, ruang tunggu pemohon, dan fasilitas penunjang lainnya.

Filianto Akbar berinteraksi langsung dengan petugas dan beberapa pemohon untuk memahami alur pelayanan, kendala yang dihadapi, dan harapan masyarakat terhadap peningkatan layanan. Ia juga memastikan bahwa para pegawai bekerja dalam lingkungan yang kondusif dan fasilitas yang memadai.

Setelah peninjauan, Filianto Akbar mengapresiasi kinerja Kantor Imigrasi Depok dan memberikan arahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Ia juga mengimbau agar piket pegawai tetap disiagakan selama libur Lebaran untuk melayani kebutuhan mendesak masyarakat, khususnya terkait layanan paspor.

"Saya melihat bahwa Kantor Imigrasi Depok telah memberikan pelayanan yang cukup baik. Namun, kita tidak boleh berpuas diri. Kita harus terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan agar masyarakat semakin puas," kata Filianto Akbar.

Dody Saputra menyambut baik arahan tersebut dan berkomitmen untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan di Kantor Imigrasi Depok. 

Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jabar dan Kantor Imigrasi Depok dalam memberikan pelayanan keimigrasian yang prima kepada masyarakat.

Editor : Mahfud

Kualitas barang hasil produksi mereka tidak perlu diragukan

Makassar (ANTARA) - Sebanyak 60 orang Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Makassar, Sulsel, berhasil memproduksi sebanyak 1.400 lembar baju seragam mahasiswa Universitas Mega Rezky setelah diberdayakan mengikuti program pembinaan kemandirian.

"Kami optimistis melalui program unggulan di Lapas ini dapat membantu meningkatkan kemampuan WBP dengan harapan mereka nantinya dapat produktif dan berkontribusi ketika kembali ke masyarakat," kata Kakanwil Ditjenpas Sulsel Rudy Fernando Sianturi, di Makassar, Sabtu.

Menurut dia, hadirnya pabrik garmen mini di lapas tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan salah satu program pembinaan kemandirian di Lapas Makassar sehingga ketrampilan itu menjadi bekal saat bebas nanti.

"Rencana kami juga mau memesan dan dibuatkan Rompi Kamtib Kanwil. Hal ini merupakan dukungan kami terhadap produk dibuat WBP. Kualitas barang hasil produksi mereka tidak perlu diragukan. Pada program ini juga dapat meningkatkan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) atau pendapatan," tuturnya.

Rudy mengemukakan program pembinaan kemandirian tersebut wajib diikuti WBP lapas maupun Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Maros serta rutan se-Sulsel guna mengajarkan mereka pengalaman kerja salah satunya menjahit.

Oleh karena itu, sinergitas dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder eksternal profesional harus terus dilakukan agar ke depan dapat mengembangkan potensi WBP dalam pemberdayaan keahlian khusus mereka di bidang jahit-menjahit.

Kepala Lapas Kelas I Makassar Sutarno menyampaikan, ada 60 orang WBP yang diberdayakan pada program tersebut. Sebelum menjahit, mereka diasesmen oleh tim seleksi lapas dari Sub Kegiatan Kerja dan sub pembinaan terkait kriteria.

Ada beberapa hal yang ditetapkan untuk mengikuti program pembinaan meliputi, WBP berstatus narapidana, berbadan sehat, memiliki motivasi yang kuat, serta belum pernah mengikuti kegiatan pelatihan kemandirian sebelumnya.

"Berdasarkan hasil asesmen tersebut, maka warga binaan bisa mengikuti program pembinaan kemandirian lapas, tapi tetap dievaluasi setiap bulannya," tutur Sutarno.

Kehadiran pabrik garmen mini tersebut merupakan kerja sama Lapas Kelas 1 Makassar dengan CV Amura Pratama yang sebelumnya melatih WBP menjahit. Dan pembinaan kemandirian ini sudah berjalan lima tahun termasuk memproduksi pakaian jadi.

Selain berhasil memproduksi berbagai pakaian jadi, masker maupun alat pelindung diri bagi pekerja medis atau tenaga kesehatan juga telah dilakukan WBP dengan kualitas sangat baik.

Dalam kunjungan itu, Kakanwil Ditjenpas didampingi Kepala Bidang Pelayanan Pembinaan Yohanis Varianto, Kepala Sub Bidang Pembimbingan dan Pengentasan Anak, Nasir serta tim humas Ditjen Kanwil Sulsel.

Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Kualitas barang hasil produksi mereka tidak perlu diragukan

Makassar (ANTARA) - Sebanyak 60 orang Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Makassar, Sulsel, berhasil memproduksi sebanyak 1.400 lembar baju seragam mahasiswa Universitas Mega Rezky setelah diberdayakan mengikuti program pembinaan kemandirian.

"Kami optimistis melalui program unggulan di Lapas ini dapat membantu meningkatkan kemampuan WBP dengan harapan mereka nantinya dapat produktif dan berkontribusi ketika kembali ke masyarakat," kata Kakanwil Ditjenpas Sulsel Rudy Fernando Sianturi, di Makassar, Sabtu.

Menurut dia, hadirnya pabrik garmen mini di lapas tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan salah satu program pembinaan kemandirian di Lapas Makassar sehingga ketrampilan itu menjadi bekal saat bebas nanti.

"Rencana kami juga mau memesan dan dibuatkan Rompi Kamtib Kanwil. Hal ini merupakan dukungan kami terhadap produk dibuat WBP. Kualitas barang hasil produksi mereka tidak perlu diragukan. Pada program ini juga dapat meningkatkan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) atau pendapatan," tuturnya.

Rudy mengemukakan program pembinaan kemandirian tersebut wajib diikuti WBP lapas maupun Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Maros serta rutan se-Sulsel guna mengajarkan mereka pengalaman kerja salah satunya menjahit.

Oleh karena itu, sinergitas dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder eksternal profesional harus terus dilakukan agar ke depan dapat mengembangkan potensi WBP dalam pemberdayaan keahlian khusus mereka di bidang jahit-menjahit.

Kepala Lapas Kelas I Makassar Sutarno menyampaikan, ada 60 orang WBP yang diberdayakan pada program tersebut. Sebelum menjahit, mereka diasesmen oleh tim seleksi lapas dari Sub Kegiatan Kerja dan sub pembinaan terkait kriteria.

Ada beberapa hal yang ditetapkan untuk mengikuti program pembinaan meliputi, WBP berstatus narapidana, berbadan sehat, memiliki motivasi yang kuat, serta belum pernah mengikuti kegiatan pelatihan kemandirian sebelumnya.

"Berdasarkan hasil asesmen tersebut, maka warga binaan bisa mengikuti program pembinaan kemandirian lapas, tapi tetap dievaluasi setiap bulannya," tutur Sutarno.

Kehadiran pabrik garmen mini tersebut merupakan kerja sama Lapas Kelas 1 Makassar dengan CV Amura Pratama yang sebelumnya melatih WBP menjahit. Dan pembinaan kemandirian ini sudah berjalan lima tahun termasuk memproduksi pakaian jadi.

Selain berhasil memproduksi berbagai pakaian jadi, masker maupun alat pelindung diri bagi pekerja medis atau tenaga kesehatan juga telah dilakukan WBP dengan kualitas sangat baik.

Dalam kunjungan itu, Kakanwil Ditjenpas didampingi Kepala Bidang Pelayanan Pembinaan Yohanis Varianto, Kepala Sub Bidang Pembimbingan dan Pengentasan Anak, Nasir serta tim humas Ditjen Kanwil Sulsel.

Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Makassar (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar membekuk tiga orang warga negara asing (WNA), yakni dua WNA asal Jepang berinisial SO dan KK serta satu WNA asal Malaysia berinisial MS terkait pelanggaran administrasi keimigrasian, khususnya izin tinggal di Makassar, Sulawesi Selatan.

"Ada dua warga Jepang, mereka seharusnya memenuhi kriteria tertentu agar mendapatkan izin tinggal dengan status investor," kata Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Selatan Friece Sumolang saat ekspose, di Makassar, Jumat.

Menurut dia, keduanya berdalih mendapatkan izin tinggal sebagai investor, namun saat dibuktikan apakah benar mereka menjalankan kegiatan investasi di Indonesia, dokumen dan persyaratannya tidak dapat ditunjukkan.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar Abdi Widodo Subagio pada kesempatan itu menambahkan tiga WNA ini ditangkap karena tidak memiliki dokumen resmi izin tinggal. Usai ditangkap maka rencana mereka segera dideportasi ke negara asalnya.

Abdi mengatakan kedua warga negara Jepang itu terbukti melanggar Pasal 123, huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Hal tersebut berkaitan keterangan tidak benar dalam memperoleh izin tinggal di Indonesia.

Keterangan yang tidak benar dimaksud adalah mengklaim memiliki saham sebanyak Rp10 miliar, namun faktanya tidak dapat dibuktikan termasuk tidak mengetahui keberadaan perusahaannya. Sedangkan perusahaan yang diklaim itu berada di Bali.

Selanjutnya, untuk WNA asal Malaysia dikenakan pelanggaran Pasal 110 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Bersangkutan tidak memiliki dokumen resmi izin tinggal.

"Dia (MS) tidak memiliki dokumen keimigrasian yang valid selama berada di Indonesia. Dia sudah tinggal di Indonesia sejak 2019," ungkap mantan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok ini.

Menurut dia, ketiga WNA yang telah ditangkap tim Imigrasi tersebut maka dikenakan tindakan administrasi keimigrasian dengan segera dideportasi ke negara asalnya serta dilanjutkan dengan penangkalan.

aca juga: BP2MI fasilitasi pemulangan nelayan asal Selayar dari Australia

Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Tim Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat (Kanwil Ditjen Pas Jabar) melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) di Rutan Kelas I Bandung atau Rutan Kebonwaru Bandung . Kamis (27/02/2025) malam. 

Petugas menggeledah seluruh kamar para warga binaan pemasyarakatan (SBP) atau narapidana (napi) dan tahanan. Hasil sidak, petugas menemukan sejumlah barang terlarang di Rutan Kebonwaru Bandung. 

Kepala Rutan Kebonwaru Bandung Pance Daniel mengatakan, kegiatan sidak ini sebagai bentuk pencegahan kepada WBP dari hal-hal terlarang dan berbahaya di dalam rutan. 

"Ya, semalam Rutan Bandung dilakukan sidak oleh Tim Kanwil yang dipimpin langsung Kabid Pengamanan, Perawatan dan Kepatuhan Internal," kata Karutan Kebonwaru Bandung, Jumat (28/2/2025). 

Pance Daniel menyatakan, tim Kanwil Ditjen Pas Jabar menggeledah kamar hunian di Rutan Kebonwaru Bandung dan mengamankan barang-barang terlarang yang dapat berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.

“Tentu, kami jajaran Rutan Kebonwaru Bandung mendukung dan menyambut positif kegiatan ini guna menciptakan suasana aman dan kondusif bagi seluruh penghuni dan petugas, khususnya menjelang bulan suci Ramadhan ” ujar Pance.

Kabid Pengamanan Perawatan dan Kepatuhan Internal Kanwil Ditjen Pas Jabar Sukarno Ali mengatakan, sidak ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari instruksi Kepala Kanwil Ditjen Pas Jabar, guna menindaklanjuti Surat Edaran Ditjen Pas Kemenkumham terkait peningkatan kewaspadaan selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 1446 H/ 2025 M.

“Dalam sidak kali ini tim kanwil dibagi untuk mengeledah kamar hunian. WBP diperiksa terlebih dulu oleh petugas sebelum para petugas menggeledah kamar mereka," kata Sukarno Ali.

Sukarno menyatakan, barang-barang terlarang yang ditemukan dalam sidak, selanjutnya langsung kami kami musnahkan.

"Kami akan musnahkan temuan barang terlarang hasil sidak di Rutan Bandung, bersama dengan jajaran petugas rutan," tandasnya.

Editor : Agus Warsudi

Khususnya untuk mengetahui tentang capaian program kebijakan strategis yang telah berhasil dilaksanakan

Jakarta (ANTARA) - Komisi XIII DPR RI melanjutkan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam dan para kepala kantor wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Imigrasi wilayah tengah dan timur Indonesia.

"Rapat dengar pendapat ini merupakan rangkaian rapat dengar pendapat dengan Dirjen Imigrasi dan Kakanwil seluruh Indonesia yang telah dimulai pada 24 Februari kemarin dengan kepala kantor wilayah barat dan pada hari ini dengan wilayah bagian timur," kata Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira saat membuka rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Dia menyebut RDP digelar untuk membahas sejumlah hal, yakni peran kantor imigrasi dalam menjaga keamanan dan kedaulatan RI melalui pengawasan dari kedatangan orang asing.

Lalu, pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di wilayah timur, yaitu yang ada di Pulau Papua, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Maluku, Maluku Utara, serta Bali.

"Khususnya untuk mengetahui tentang capaian program kebijakan strategis yang telah berhasil dilaksanakan," ucapnya.

Selain itu, lanjut dia, untuk mengetahui kendala atau permasalahan yang terjadi di daerah masing-masing kantor wilayah Ditjen Imigrasi, di antaranya terkait visa dan dokumen perjalanan, izin tinggal, dokumen perjalanan, intelijen keimigrasian, pengawasan dan penindakan keimigrasian, hingga kerja sama keimigrasian.

Selain Plt. Dirjen Imigrasi Saffar M. Godam, rapat tersebut dihadiri oleh 15 orang kepala kantor wilayah Ditjen Imigrasi di wilayah timur, yaitu Kakanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Selatan, Bali, Papua, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, NTB, Sulawesi Tengah, Papua Barat, NTT, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo.

Sebelumnya pada Senin (24/2), Komisi XIII DPR RI menggelar RDP dengan Plt. Dirjen Imigrasi Saffar M. Godam dan para Kakanwil Direktorat Jenderal Imigrasi wilayah barat.

"Jadi hari ini Komisi XIII rapat dengan Dirjen Imigrasi dan kanwil-kanwil wilayah barat Indonesia, terutama untuk mendalami bagaimana kebijakan dan implementasi," kata Andreas ditemui usai rapat.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat (Kanwil Ditjen Pas Jabar) Kusnali melantik 16 pejabat baru sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan, Kamis (13/02/2025).

Upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bagi sejumlah pejabat di lingkungan pemasyarakatan Jawa Barat, berlangsung di Menara BRI Bandung, Jalan Asia Afrika.

Setelah upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan selesai, acara dilanjutkan dengan prosesi serah terima jabatan (sertijab) Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakata dari pejabat lama ke pejabat baru. 

"Saya yakin saudara-saudari semua mampu menjalankan amanah ini. Laksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab," kata Kepala Kakanwil Ditjen Pas Jabar.

Prosesi serah terima jabatan Kepala UPT Pemasyarakatan itu juga mencakup serah terima jabatan Ketua Dharma Wanita Persatuan di beberapa UPT dalam lingkungan Kanwil Ditjen Pas Jabar.

Selain melantik dan memimpin sertijab pejabat UPT pemasyarakatan, acara dilanjutkan dengan penandatanganan naskah kerja sama antara Kanwil Ditjen Pas Jabar dengan Bank BRI.

Editor : Agus Warsudi

KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Dua narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Karawang secara resmi mengikrarkan kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ikrae NKRI ini berlangsung  di Aula Lapas Karawang, Kamis (6/2/2025).

Ikrar NKRI ini juga dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat Kusnali, Kepala Lapas Karawang Christo Toar, Kepala Kesbangpol Karawang Sujana Ruswana, perwakilan Kementerian Agama Karawang, serta jajaran petugas Lapas Karawang.

Dalam suasana yang penuh haru, dua narapidana bernama Syahrul (45) dan Ariadi (40) dengan lantang mengucapkan ikrar bela negara, didampingi Kepala Lapas Karawang, Christo Toar.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Barat Kusnali menyebut bahwa ikrar ini merupakan bukti keberhasilan pembinaan yang dilakukan oleh Lapas Karawang bersama berbagai pihak terkait dalam membimbing narapidana terorisme untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

“Alhamdulillah, dua narapidana ini kini telah menyatakan kesetiaan kepada NKRI. Ini adalah hasil dari pembinaan yang sabar dan berkesinambungan,” ujar Kusnali, Kamis,(6/2/2025).

Ia menambahkan bahwa proses meyakinkan narapidana terorisme untuk berikrar tidak bisa ditentukan waktunya secara pasti, karena membutuhkan kesabaran dan pendekatan yang tepat.

“Keputusan ini datang dari keinginan mereka sendiri. Kami hanya memberikan dukungan penuh agar proses ini berjalan lancar,” jelasnya.

Dengan ikrar ini, kedua narapidana tersebut akan mendapatkan kembali hak-haknya sebagai warga negara Indonesia, termasuk kesempatan untuk memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat sesuai peraturan yang berlaku.

Sementara itu, Kepala Lapas Karawang, Christo Toar, berharap agar warga binaan yang telah berikrar dapat mengikuti seluruh program pembinaan dengan baik, aktif, dan produktif.

“Kegiatan ini membuktikan bahwa Pemasyarakatan hadir untuk membina dan merangkul mereka yang sebelumnya berada di jalan yang salah. Kami bersyukur bahwa Lapas Karawang dapat melaksanakan pembinaan terhadap narapidana terorisme dengan baik,” ungkap Christo.

Ia juga mengajak warga binaan yang telah berikrar untuk menjaga sikap saling menghargai dan menciptakan suasana yang kondusif, terutama dalam keberagaman umat beragama.

“Sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa, mari kita dukung toleransi antarumat beragama di masyarakat,” pesannya.

Christo menegaskan bahwa ikrar ini bukan sekadar formalitas, tetapi janji tulus untuk setia kepada NKRI serta berkontribusi dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

“Kami berharap ini menjadi motivasi bagi warga binaan lainnya, baik yang terjerat kasus terorisme maupun tindak pidana lainnya, agar mereka juga dapat menjalani proses pembinaan dengan baik,” pungkasnya.

Editor : Frizky Wibisono

JAKARTA,iNewsTTU.id- Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, menekankan kepada para Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) untuk meningkatkan pelayanan hukum terbaik kepada masyarakat.

Hal tersebut diutarakan Menkum saat Upacara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kemenkum.

“Saya berharap kepada Bapak Ibu sekalian untuk benar-benar memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat agar Kementerian Hukum menjadi Kementerian yang terdepan, yang bisa dipercaya,” ujar Supratman di Graha Pengayoman, Jakarta, Rabu (04/12/24). 

Lebih lanjut Supratman menyampaikan kepada para pimpinan di kantor wilayah (kanwil) untuk dapat mengawal implementasi kebijakan nasional, khususnya yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di daerah. Menkum mengingatkan, khususnya kepada Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil), bahwa peran mereka sangat krusial sebagai perwakilan Kementerian Hukum di daerah.

“Saudara-saudara merupakan ujung tombak pelaksanaan kebijakan di bidang hukum yang berdampak luas terhadap masyarakat” tegas Supratman kepada para Kakanwil dan Kepala Divisi (Kadiv) yang baru dilantik.

Kemudian Menteri Hukum menjelaskan, bahwa proses seleksi pimpinan kantor wilayah Kementerian Hukum telah melalui serangkaian seleksi yang ketat, yang dipimpin oleh Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) beserta Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum (Sekjen Kemenkum). Dengan sistem yang dibuat oleh Sekjen Kemenkum, maka di masa yang akan datang, sistem merit akan berjalan semakin baik.

“Ke depannya, saya akan menjadi evaluator bagi Bapak Ibu sekalian. Saya akan mengevaluasi hasil kerja Bapak Ibu sekalian ” Ucap Menteri Hukum kepada para Kakanwil dan Kepala Divisi Kantor Wilayah.

Mantan Ketua Baleg ini berpesan kepada seluruh pejabat di Kantor Wilayah untuk mengingat 2 hal, yaitu selalu membuat pelayanan terbaik kepada masyarakat dan hindari praktek-praktek tercela.

“Kita bangun sejarah baru di Kementerian Hukum," tegas Supratman.

Editor : Sefnat Besie