JAKARTA - Kementerian Hukum ( Kemenkum ) mencanangkan komitmen bersama zona wilayah bebas korupsi (WBK) dan integritas. Kemenkum juga mencanangkan transformasi digital dalam melayani masyarakat.

Pencanangan itu dilakukan oleh Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas bersama jajaran eselon I dan sejumlah Kakanwil Kemenkum di Graha Pengayoman, Kemenkum, Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2025).

Supratman menjelaskan, pencanangan zona integritas dan WBK itu merupakan komitmen Kemenkum untuk menciptakan sebuah tata kelola pemerintah yang lebih baik dan lebih bersih.

"Pencanangan zona integritas, wilayah bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini adalah komitmen bagi Kementerian Hukum untuk menciptakan sebuah tata kelola pemerintah yang lebih baik, lebih bersih," kata Suprtaman usai acara.

Selain itu, Supratman menilai transformasi digital sangat penting dalam rangka memberi layanan ke masyarakat. Ia pun berharap, seluruh layanan di Kemenkum bisa terlayani dengan digital.

"Nanti Insya Allah paling lambat ya, paling lambat kami berusaha di tahun 2025 itu bisa terjadi. Tapi karena mungkin soal keterbatasan soal anggaran, karena itu paling lambat di tahun 2026 seluruh layanan, cita-cita di Kementerian Hukum, seluruh layanan itu bisa diakses lewat digitalisasi," terang Supratman.

Kendati demikian, Supratman menyampaikan, pihaknya akan memberi kemudahan dan kecepatan kepada masyarakat dalam rangka mendapatkan pelayanan di bidang hukum.

"Nah karena itu mohon dukungan kepada teman-teman semua, bahwa pencanangan hari ini adalah bukti nyata keseriusan Kemenkum dalam rangka memberikan sebuah layanan kepada masyarakat yang terbaik, cepat, mudah diakses, dan keamanan yang terjamin," tutur Supratman.

"Karena itu sekali lagi, kalau kemudian pencanangan transformasi digital ini betul-betul bisa kita wujudkan di tahun-tahun yang akan datang, maka tentu pencanangan dari daerah ataupun wilayah bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme itu otomatis dia akan seiring sejalan dengan pencanangan digitalisasi," tandasnya.

JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD turut menyoroti pernyataan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang membuka wacana denda damai bagi para koruptor. Menurutnya, masalah tindak pidana korupsi (tipikor) tak bisa diselesaikan secara damai.

Untuk itu, Mahfud menilai, wacana denda dama yang digulirkan Supratman adalah salah. "Saya kira bukan salah kaprah, salah beneran (wacana denda damai untuk koruptor). Kalau salah kaprah itu biasanya sudah dilakukan, terbiasa meskipun salah. Ini belum pernah dilakukan kok. Mana ada korupsi diselesaikan secara damai," ujar Mahfud saat ditemui di Kantor MMD Initiative, Jalan Kramat VI, Jakarta Pusat, Kamis (26/12/2024).

Bila wacana denda damai itu diterapkan, Mahfud menilai, hal itu merupakan bentuk korupsi yakni kolusi. Menurutnya, peradilan denda damai itu membuat rentan para aparat penegak hukum terjerat kolusi.



"Itu korupsi baru namanya kolusi, kalau diselesaikan secara damai. Dan itu sudah sering terjadi kan. Diselesaikan diam-diam antar penegak hukum, penegak hukumnya yang ditangkap. Kalau diselesaikan diam-diam. Kan banyak tuh yang terjadi," kata Mahfud.

"Jaksa, polisi, hakim masuk penjara kan mau selesaikan diam-diam, ya toh, itu sama aja," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas membuka wacana agar para koruptor bisa diberikan denda damai selain pengampunan dari Presiden. Menurutnya, kewenangan denda damai itu dimiliki oleh Kejaksaan Agung lantaran Undang-undang tentang Kejaksaan yang baru memungkinkan hal tersebut.

?Tanpa lewat Presiden pun memungkinkan (memberi pengampunan kepada koruptor) karena Undang-undang Kejaksaan yang baru memberi ruang kepada Jaksa Agung untuk melakukan upaya denda damai kepada perkara seperti itu,? kata Supratman dalam keterangan tertulis, Senin (23/12/2024).

JAKARTA - Komjen Pol Agus Andrianto yang kini menjabat sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih dikenal sebagai Perwira Tinggi (Pati) Polri dengan berbagai prestasi dan telah menduduki berbagai posisi penting.

Agus Andrianto telah dilantik menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan pada 21 Oktober 2024. Jabatan baru di kabinet Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini membuatnya harus meninggalkan jabatan sebelumnya di Polri sebagai Wakil Kapolri.

Posisi nomor dua di Polri itu telah diemban olehnya sejak tahun 2023 lalu.

Tidak hanya diangkat sebagai menteri, Agus juga telah dianugerahi pangkat jenderal kehormatan oleh Presiden. Penghargaan ini diberikan karena ia telah menunjukkan dedikasi luar biasa selama berkarir di Kepolisian.

Profil Komjen Pol Agus Andrianto

Agus Andrianto lahir pada 16 Februari 1967 di Blora, Jawa Tengah. Kariernya di Polri dimulai setelah lulus dari Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1989.

Keilmuannya di bidang kepolisian lantas dilanjutkan dengan mengikuti berbagai pelatihan dan pendidikan lanjutan, termasuk di Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri (Sespimti) dan berbagai kursus di dalam dan luar negeri.

Selain mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh Polri, Agus juga tercatat mendapat gelar magister Ilmu Hukum dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Kariernya dimulai ketika dia menerima tugas di wilayah hukum Polda Sumatera Utara. Pada tahun 1992 Agus ditunjuk sebagai Kapolsek Sumbul, lalu menjadi Kapolsek Parapat pada 1993 serta Kapolsek Percut Seituan pada tahun 1995.



Pada tahun 1997, Agus dipercaya menjabat Kapuskodalops Polres Lampung Selatan, Kasat Serse Poltabes Medan 1999, Kasubag Binops Bag Serse Ek Polda Jatim 2001, Kasubag Binops Bag Serse Um Polda Jatim 2001, Wakapolres KP3 Tanjungperak 2003, Pamen Polda Jatim 2005, serta Kasat I/Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya 2006.

Agus juga merasakan kursi Dir Psikotropika dan Prekursor Deputi Bid Pemberantasan BNN pada 2015, Dirtipidum Bareskrim Polri 2016, dan Wakapolda Sumatera Utara 2017.

Salah satu tonggak penting dalam kariernya adalah ketika ia diangkat sebagai Kapolda Sumatera Utara pada tahun 2018. Dalam posisi ini, Agus berhasil menangani sejumlah kasus besar, termasuk upaya untuk memberantas peredaran narkotika di wilayah Sumatera Utara.

Karena prestasinya, Agus dipercaya untuk menduduki berbagai jabatan strategis di Mabes Polri seperti, Kepala Divisi Humas Polri dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri.

Saat menjabat Kabaharkam Polri, Agus juga dipercaya menjadi Kepala Operasi Terpusat (Kaopspus) Kontinjensi Aman Nusa II-Penanganan Covid-19.

Hingga pada Februari 2021, ia diangkat sebagai Kepala Bareskrim Polri. Dua tahun setelahnya, Agus mendapat kepercayaan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit untuk menjadi Wakapolri.

Selama kariernya, Agus pernah dianugerahi beberapa tanda jasa , yakni Bintang Yudha Dharma Pratama, Bintang Bhayangkara Pratama, dan Bintang Bhayangkara Nararya.

Lalu, Satyalancana Pengabdian 24 tahun, Satyalancana Pengabdian 16 tahun, Satyalancana Pengabdian 8 tahun Satyalancana Jana Utama, Satyalancana Ksatria Bhayangkara, Satyalancana Karya Bhakti, Satyalancana Bhakti Pendidikan, Satyalancana GOM VII, dan Satyalancana GOM IX.

Selanjutnya, Satyalancana Seroja, Satyalancana Dharma Nusa, Satyalancana Bhakti Nusa, Satyalancana Operasi Kepolisian, serta Satyalancana Kebaktian Sosial.

Jenderal bintang tiga ini memiliki 4 Brevet, yakni Brevet Pelopor Brimob, Brevet Selam Polri, Brevet Para Penerjun, dan Brevet Penyidik.

Itulah profil dari Komjen Pol Agus Andrianto. Tak heran jika jabatan menteri dipercayakan padanya, mengingat pengalaman Agus di Polri memang mumpuni.

JAKARTA - Komjen Pol Agus Andrianto yang kini menjabat sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih dikenal sebagai Perwira Tinggi (Pati) Polri dengan berbagai prestasi dan telah menduduki berbagai posisi penting.

Agus Andrianto telah dilantik menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan pada 21 Oktober 2024. Jabatan baru di kabinet Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini membuatnya harus meninggalkan jabatan sebelumnya di Polri sebagai Wakil Kapolri.

Posisi nomor dua di Polri itu telah diemban olehnya sejak tahun 2023 lalu.

Tidak hanya diangkat sebagai menteri, Agus juga telah dianugerahi pangkat jenderal kehormatan oleh Presiden. Penghargaan ini diberikan karena ia telah menunjukkan dedikasi luar biasa selama berkarir di Kepolisian.

Profil Komjen Pol Agus Andrianto

Agus Andrianto lahir pada 16 Februari 1967 di Blora, Jawa Tengah. Kariernya di Polri dimulai setelah lulus dari Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1989.

Keilmuannya di bidang kepolisian lantas dilanjutkan dengan mengikuti berbagai pelatihan dan pendidikan lanjutan, termasuk di Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri (Sespimti) dan berbagai kursus di dalam dan luar negeri.

Selain mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh Polri, Agus juga tercatat mendapat gelar magister Ilmu Hukum dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Kariernya dimulai ketika dia menerima tugas di wilayah hukum Polda Sumatera Utara. Pada tahun 1992 Agus ditunjuk sebagai Kapolsek Sumbul, lalu menjadi Kapolsek Parapat pada 1993 serta Kapolsek Percut Seituan pada tahun 1995.

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menghadiri rapat kerja perdana bersama Komisi XIII DPR yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024). Berbeda dengan menteri lainnya, Natalius Pigai secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki program 100 hari pertama pascamenjabat sebagai Menteri HAM.

"Kami tidak punya program 100 hari. Kami punya program emergency conditions untuk membangun rakyat dan bangsa dan negara selama lima tahun kalau dipertahankan," kata Pigai dalam rapat tersebut.

Menurutnya, jika program 100 hari pertama itu hanya difokuskan untuk tata laksana, revitalisasi organisasi dan pembangunan organisasi, hingga pengisian staf di jajaran kementeriannya, maka hal itu sebenarnya sudah diselesaikan cukup tujuh hari saja.



"Nanti kalau 100 hari, hari ke 101 nanti diam semua, enggak ada yang kerja lagi.

?Oleh karena itu, saya menempatkan lima tahun sebagai kondisi emegency, dan pasukan saya harus siap harus siap melayani kebutuhan rakyat semuanya," ujarnya.

JAKARTA - Pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang meminta anggaran kementeriannya dinaikkan menjadi Rp20 triliun panen kritikan. Salah satunya, kritikan disampaikan oleh mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat dan Wakil Menteri Luar Negeri di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Dino Patti Djalal .

?Pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai utk naikkan anggaran dari 60 Milyar menjadi 20 Trilyun adalah yg hal yg tidak masuk akal, dan tidak akan mungkin dikabulkan Presiden Prabowo, Menteri Keuangan dan DPR krn akan menghamburkan uang negara utk program2 yg tidak jelas dan akan berbuntut korupsi,? cuit Dino Patti Djalal di akun X (sebelumnya Twitter), Rabu (23/10/2024).

Dino meminta agar menteri jangan menyulitkan presiden. ?Dan harus jaga kredibilitas Kementeriannya. Koordinasi dulu dgn Menkonya, Setneg dan kantor Presiden sebelum membuat pernyataan kebijakan yg berisiko tinggi. Ingat, anda sekarang pejabat Pemerintah, bukan aktifis lagi. Credibility is everything,? kata Dino.



Sentilan Dino pun direspons Natalius Pigai. ?Soal Anggaran: 1. Saya mau bangun ? Universitas HAM bertaraf International terpadu dengan Pusat Studi HAM (Eropa, Afrika, Timur Tengah, Asia dan Kawasan Amerika ), Laboratorium HAM termasuk forensik, Rumah Sakit HAM dll. Akan dipimpin oleh Putra Indonesia berkelas dunia bidang HAM. Dan ini Icon Indonesia di Panggung HAM dunia bahkan satu satu ya di dunia,? kata Pigai di akun @NataliusPigai2.

?2. KADARHAM membangun kesadaran HAM di 78 Ribu Desa dll? masih banyak lagi. NB: Pak Dino sebaiknya perlu belajar HAM dan pahami kontek pernyataan Sy bahwa ?saya si maunya 20 T kalau negara sanggup?,? sambungnya.

SINDOnews sudah meminta izin mengutip pernyataan itu melalui WhatsApp Natalius Pigai. Komentar Dino pun mendapat respons beragam dari netizen. Bahkan, ada yang mendorong reshuffle kabinet dilakukan Presiden Prabowo Subianto. ?Sudah saatnya reshuffle,? cuit netizen @All_cle***.

?Kesan saya Menteri HAM ini sepertinya kok terpapar "ASMA" (ASal MAngap) gitu ya,? cuit netizen @EdiKecep***.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menunjuk orangnya dari Partai Gerindra, Prasetyo Hadi menjadi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

Prasetyo Hadi adalah salah satu orang kepercayaan Prabowo. Dia merupakan Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan pada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra sejak 2008.

Dikutip dari lama resmi Fraksi Gerindra, Prasetyo Hadi adalah lulusan SMA Taruna Nusantara tahun 1998.

Pria kelahiran Ngawi, 28 Oktober 1979 ini lantas melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Gadjah Mada dengan jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan pada 1999-2006.

Kemudian, Prasetyo Hadi memutuskan bergabung dengan Partai Gerindra sejak 2008.

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, Prasetyo Hadi dilantik menjadi Anggota DPR periode 2019-2024 melalui pergantian antar waktu (PAW) pada 1 September 2020.

Saat itu, Prasetyo Hadi menggantikan Harry Poernomo yang mengundurkan diri. Dia terpilih karena perolehan suaranya di daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah VI berada di urutan terbanyak kedua pada Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2019.

Di DPR RI, Prasetyo Hadi ditempatkan di Komisi II yang membidangi soal Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Reformasi Birokrasi, Kepemiluan serta Pertanahan dan Reforma Agraria.

Selain, di bidang politik, Prasetyo Hadi juga tercatat sebagai Komisaris di PT. Sentra Strategis Indonesia sejak 2014 sampai sekarang dan Direktur Utama PT. Tusen Hutami Lestari sejak 2016 sampai saat ini.

Harta kekayaan

Dikutip dari laman elhkpn.kpk.go.id, Prasetyo Hadi memiliki total harta kekayaan mencapai Rp 7.109.000.000 berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tanggal penyampaian 24 April 2024 ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk laporan periodik tahun 2023.

Harta itu terdiri dari sebidang tanah di Kota Bogor yang dilaporkan dari hasil sendiri senilai Rp 3.300.000.000.

Kemudian, tiga mobil dan dua sepeda motor yang disebut sebagai hasil sendiri, dengan rincian:

• Mobil Toyota Fortuner Jeep tahun 2014 senilai Rp 265.000.000
• Mobil Toyota Alphard S tahun 2012 senilai Rp 325.000.000
• Mobil Toyota Fortuner Jeep tahun 2016 senilai Rp 355.000.000
• Sepeda motor Honda GL 200 tahun 2013 senilai Rp 10.500.000
• Sepeda motor Honda N (110A) C AT tahun 2011 senilai Rp 3.500.000.

Selanjutnya, kas dan setara kas sebesar Rp 2.850.000.000. Sehingga, total harta kekayaannya tercatat berjumlah Rp 7.109.000.000 karena Wihaji tidak melaporkan kepemilikan utang.

JAKARTA - Agus Andrianto mengaku sudah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) usai dirinya dilantik sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik Agus sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan pada Kabinet Merah Putih .

"Sudah, sudah. Sudah," kata Agus usai pelantikan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/10/2024).

Agus juga memutuskan untuk pensiun. Keputusan tersebut permintaan dirinya sendiri. "Pensiun atas permintaan sendiri," kata Agus.



Agus menegaskan saat ini dirinya mengemban tugas langsung dari Presiden Prabowo. Dirinya juga menyebut akan membantu menyukseskan program-program dari Prabowo.

"Arahannya dari Bapak Presiden, bukan dari Pak Kapolri. Arahannya kan dari Pak Presiden ya. Kami hanya mendapat tugas dari Bapak Presiden untuk membantu beliau apa yang menjadi program beliau akan kita bantu," ungkapnya.

JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bakal segera menunjuk Wakapolri baru pengganti Komjen Pol Agus Andrianto. Hal itu dilakukan menyusul masuknya Agus menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam kabinet Merah Putih.

"Iya betul (dipilih langsung oleh Kapolri)," kata Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Irjen Pol Dedi Prasetyo, Senin (21/10/2024).

Dedi menjelaskan, posisi Wakapolri akan diisi oleh perwira tinggi (Pati) Polri. Namun, dirinya belum bisa memerinci siapa sosok yang akan menggantikan Agus. Sebab, penunjukan Wakapolri akan langsung dilakukan oleh Kapolri.

"Iya masih menunggu dulu (dari Kapolri)," katanya.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan jajaran Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Salah satu yang diumumkan ialah Komjen Pol Agus Andrianto sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menunjuk orangnya dari Partai Gerindra, Prasetyo Hadi menjadi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

Prasetyo Hadi adalah salah satu orang kepercayaan Prabowo. Dia merupakan Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan pada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra sejak 2008.

Dikutip dari lama resmi Fraksi Gerindra, Prasetyo Hadi adalah lulusan SMA Taruna Nusantara tahun 1998.

Pria kelahiran Ngawi, 28 Oktober 1979 ini lantas melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Gadjah Mada dengan jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan pada 1999-2006.

Kemudian, Prasetyo Hadi memutuskan bergabung dengan Partai Gerindra sejak 2008.

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, Prasetyo Hadi dilantik menjadi Anggota DPR periode 2019-2024 melalui pergantian antar waktu (PAW) pada 1 September 2020.

Saat itu, Prasetyo Hadi menggantikan Harry Poernomo yang mengundurkan diri. Dia terpilih karena perolehan suaranya di daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah VI berada di urutan terbanyak kedua pada Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2019.

Di DPR RI, Prasetyo Hadi ditempatkan di Komisi II yang membidangi soal Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Reformasi Birokrasi, Kepemiluan serta Pertanahan dan Reforma Agraria.

Selain, di bidang politik, Prasetyo Hadi juga tercatat sebagai Komisaris di PT. Sentra Strategis Indonesia sejak 2014 sampai sekarang dan Direktur Utama PT. Tusen Hutami Lestari sejak 2016 sampai saat ini.

Harta kekayaan

Dikutip dari laman elhkpn.kpk.go.id, Prasetyo Hadi memiliki total harta kekayaan mencapai Rp 7.109.000.000 berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tanggal penyampaian 24 April 2024 ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk laporan periodik tahun 2023.

Harta itu terdiri dari sebidang tanah di Kota Bogor yang dilaporkan dari hasil sendiri senilai Rp 3.300.000.000.

Kemudian, tiga mobil dan dua sepeda motor yang disebut sebagai hasil sendiri, dengan rincian:

• Mobil Toyota Fortuner Jeep tahun 2014 senilai Rp 265.000.000
• Mobil Toyota Alphard S tahun 2012 senilai Rp 325.000.000
• Mobil Toyota Fortuner Jeep tahun 2016 senilai Rp 355.000.000
• Sepeda motor Honda GL 200 tahun 2013 senilai Rp 10.500.000
• Sepeda motor Honda N (110A) C AT tahun 2011 senilai Rp 3.500.000.

Selanjutnya, kas dan setara kas sebesar Rp 2.850.000.000. Sehingga, total harta kekayaannya tercatat berjumlah Rp 7.109.000.000 karena Wihaji tidak melaporkan kepemilikan utang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menunjuk mantan Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro sebagai Wakil Menteri Sekretaris Negara.

Juri Ardiantoro bakal mendampingi yang ditunjuk menjadi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Gibran Rakabuming Raka selama lima tahun ke depan.

Lantas, siapa Juri Ardiantoro dan rekam jejaknya?

Pria kelahiran Brebes, 6 April 1973 ini mengawali kariernya di bidang kepemiluan. Dia merupakan salah satu pendiri Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP). Lalu, tercatat menjabat sebagai Sekretaris Jenderal KIPP pada 2003.

Tak berhenti di situ, Juri lantas terpilih sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta periode 2008-2013.

Hingga akhirnya, terpilih menjadi anggota KPU RI periode 2012-2017. Tetapi, pada 7 Juli 2016, Juri Ardiantoro terpilih sebagai Ketua KPU menggantikan menggantikan Husni Kamil Manik yang meninggal dunia.

Kemudian, pada 22 Juni 2020, Juri Ardiantoro dilantik menjadi Deputi IV KSP yang membidangi informasi dan komunikasi.

Namun, pada 6 November 2023, pria yang menempuh pendidikan S3 di Universiti Malaya, Malaysia ini memutuskan mundur dari jabatannya.

Pengunduran diri tersebut dilakukan Juri bergabung sebagai tim kampanye pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Saya Juri Ardiantoro, Deputi Kantor Staf Kepresidenan RI bidang Informasi dan Komunikasi Publik ingin menyampaikan infomasi dan penjelasan bahwa saya telah mengajukan pengunduran diri dalam jabatan tersebut kepada Presiden melalui Bapak Kepala Staf Kepresidenan (Moeldoko)," kata Juri dalam keterangan tertulisnya pada 6 November 2023.

"Alasan pengunduran diri saya adalah untuk menjaga netralitas Aparatur sipil negara (ASN) dalam Pemilu 2024, di mana saya akan bergabung dalam Tim Kampanye pasangan capres dan cawapres,” ujarnya lagi.

Saat itu, Juri memang tergabung dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran sebagai salah satu wakil ketua.

Namun, selepas Pilpres 2024, Presiden Jokowi kembali menunjuk Juri Ardiantoro menjadi Staf Khusus (Stafsus) Presiden pada 15 Mei 2024.

Selain Juri, Jokowi juga mengangkat Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menjadi Stafsus Presiden.

Diberitakan Kompas.com, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, penugasan stafsus itu berlaku per 15 Mei 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Supratman Andi Atgas menjadi Menteri Hukum dalam pemerintahannya selama lima tahun ke depan.

Untuk diketahui, Kementerian Hukum merupakan pecahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Supratman diketahui pada era pemerintahan Presiden Jokowi menduduki posisi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). Dia dilantik pada 19 Agustus 2024 atau jelang Jokowi purnatugas.

Sebelumnya, politikus Partai Gerindra itu menggantikan posisi Yasonna Laoly sebagai Menkumham.

Lantas bagaimana jejak karier Supratman Andi Agtas di bidang hukum?

Pria kelahiran Soppeng, Sulawesi Tengah, 55 tahun lalu tersebut ternyata sudah malang melintang di dunia hukum. Supratman Andi Agtas tercatat sebagai pengajar atau dosen di fakultas hukum Universitas Tadulako periode 1998-2012.

Dia menempuh pendidikan strata satu dan magister di bidang ilmu hukum. Lalu, memeroleh gelar sarjana dari UMI Makassar dan Magister ilmu hukum dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar.

Tak berhenti sampai di situ, Supratman lantas mendapat doktor ilmu hukum dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar.

Sebelum terjun ke dunia politik Tanah Air dan bergabung dengan Partai Gerindra, Supratman pernah menggeluti profesi sebagai pengacara atau advokat.

Terjun ke dunia politik, Gerindra sukses membawa Supratman melenggang ke senayan sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019.

Saat itu, Supratman didapuk menjadi Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR. Gerindra kembali mempercayakan posisi tersebut kepada putra asli Sulawesi Tengah ini pada periode keduanya lolos ke Senayan.

Total, Supratman Andi Agtas dua periode dipercaya menduduki jabatan Ketua Baleg DPR RI oleh Gerindra, periode 2014-2019 dan 2019-2024.

Namun, jelang berakhirnya masa jabatan DPR periode 2019-2024, Supratman diganti oleh Wihadi Wiyanto yang sama-sama berasal dari Gerindra.

Keputusan mengganti Supratman Andi Agtas tersebut dilakukan sejak 1 Agustus 2024. Tetapi, surat pergantiannya baru diterima Supratman saat memimpin rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan di-carry over kepada Anggota DPR 2024-2029 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada 6 Agustus 2024.

Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, tidak ada alasan khusus mengenai pergantian Ketua Baleg DPR dari Supratman Andi Agtas ke Wihadi Wiyanto.