JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi menegaskan bahwa istana tidak bisa mengintervensi proses hukum terkait disebutnya nama Menteri Koperasi Budi Arie dalam dakwaan kasus judi online.

Menurut Hasan, proses hukum yang berjalan pasti akan mengungkap kebenaran secara terang benderang.

"Ya, ikuti saja prosedur hukum. Ya kita kan tidak mengintervensi proses hukum. Makanya saya bilang, yang salah akan kelihatan salah ketika proses hukum ini berjalan. Yang tidak salah juga jangan dipaksain bersalah,” kata Hasan dikutip dari Kompas TV, Senin (19/5/2025).

Di lain sisi, Hasan mengaku, belum mendapat informasi apakah sudah ada komunikasi yang dilakukan ke Budi Arie terkait kasus tersebut.

Oleh karena itu, dia meminta semua pihak menunggu proses hukum yang berjalan.

“Cuma, saya belum punya informasi apakah sudah bicara langsung terkait soal ini. Walaupun ini kan juga masih penyebutan saja di dalam proses hukum. Jadi, artinya beliau sendiri juga belum ada proses hukum apa-apa. Jadi, kita pantau saja,” ujarnya.

Sebelumnya, Hasan mengatakan, istana menghormati proses hukum yang berjalan terkait persidangan kasus suap pengamanan situs judi online (judol).

Sebelumnya, nama Budi Arie muncul dalam surat dakwaan kasus suap pengamanan situs judi online yang dibacakan pada sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu, 14 Mei 2025.

Surat dakwaan itu ditujukan untuk Zulkarnaen Apriliantony, satu dari 24 tersangka kasus judol yang menyeret sejumlah nama pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika, kini Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Diketahui, Zulkarnaen merupakan orang terdekat Budi Arie.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Reza Prasetyo Handono mengonfirmasi bahwa dakwaan tersebut dibacakan oleh jaksa penuntut umum Pompy Polansky Alanda pada sidang 14 Mei 2025.

"Semua yang ada di surat dakwaan itu dibacakan jaksa penuntut umum," kata dia, dilansir dari Kompas.id, Sabtu (17/5/2025).

Peran Budi Arie

Mengacu dalam surat dakwaan itu, keterlibatan Budi Arie dalam perlindungan situs judol bermula pada Oktober 2023, ketika menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.

Saat itu, Budi Arie meminta Zulkarnaen untuk mencarikan orang yang bisa mengumpulkan data situs judi online.

Zulkarnaen lalu mempertemukannya dengan Adhi Kismanto, orang yang memperkenalkan alat crawling data untuk mengumpulkan situs judol.

Budi Arie kemudian meminta Adhi untuk mengikuti seleksi sebagai tenaga ahli di kementeriannya.

Namun, Adhi gagal dalam proses seleksi karena tidak memiliki gelar sarjana.

Meski demikian, Adhi tetap diterima bekerja di Kemenkominfo atas atensi dari Budi Arie.

Dia bertugas mencari situs judi online untuk dilaporkan ke Riko Rasota Rahmada yang kala itu menjabat sebagai Kepala Tim Take Down.

Pada Januari 2024, ada banyak situs judi online yang dikoordinasikan oleh Alwin Jabarti Kiemas dan Denden Imadudin Soleh, dua terdakwa lain dalam kasus ini.

Denden mengatakan, ada tim Menkominfo yang tengah melakukan patroli mandiri.

Atas hal tersebut, Alwin tak bersedia membayar uang penjagaan, tetapi hanya memberikan uang koordinasi Rp 280 juta kepada Denden.

Selanjutnya, Muhrijan alias Agus mengetahui soal praktik penjagaan laman judol agar tidak diblokir di Kemenkominfo karena mendengar adiknya, Muchlis Nasution sedang berkoordinasi melalui telepon dengan Denden.

Muhrijan kemudian bilang kepada Denden bahwa dia mengetahui adanya praktik penjagaan situs judol sekitar Februari atau Maret 2024 dan mengancam akan melaporkannya kepada Menkominfo.

Melalui pertemuan dengan Denden, Muhrijan meminta uang Rp 1,5 miliar yang akhirnya dipenuhi oleh Denden.

Pada Maret 2024, Muhrijan kembali bertemu dengan Denden untuk meminta uang. Namun, Denden bilang bahwa praktik penjagaan judol saat itu sudah berhenti.

Muhrijan lalu menghubungi Adhi dan mengaku sebagai utusan dari direktur Kemenkominfo untuk meminta bertemu.

Dalam pertemuan itu, Muhrijan meminta agar praktik penjagaan situs judol dilanjutkan karena ada orang Kemenkominfo yang ingin melanjutkan praktik tersebut, yaitu Denden.

Muhrijan menawarkan bagian Rp 1 miliar sampai dengan Rp 5 miliar atau 20 persen dari total keseluruhan dari situs perjudian yang diminta dijaga kepada Adhi.

Tawaran disetujui dan Adhi mempertemukan Muhrijan dengan Zulkarnaen.

Dalam pertemuan itu, Zulkarnaen menyatakan kepada Muhrijan bahwa dirinya adalah teman baik Budi Arie.

Setelah kesepakatan tercapai, praktik penjagaan situs judi online berlanjut hingga 2024. Selama itu, ada ratusan hingga ribuan laman yang dijaga.

Menurut jaksa, ada 3.900 laman yang dijaga pada Mei 2024. Dari penjagaan itu, mereka meraup uang sebesar Rp 48,7 miliar.

Dalam surat dakwaan yang sama, terungkap pula kode pembagian setoran penjagaan situs judi online kepada Budi Arie.

Pembagian itu diberikan melalui perantara Alwin yang bertugas sebagai bendahara untuk mengatur pembagian uang hasil penjagaan situs perjudian yang memberikan kode tersebut.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) mengakui kesulitan dalam mencegah warga negara Indonesia (WNI) yang berangkat ke Kamboja untuk bekerja secara ilegal. Salah satu pekerjaan ilegal yang kerap dijalani WNI di sana adalah menjadi admin situs judi online (judol).

"(Orang) Indonesia banyak yang berangkat ke Kamboja kemudian bekerja di tempat yang menurut (hukum) di Indonesia tidak diperbolehkan. Contoh, di tempat judi online," kata Plt Dirjen Imigrasi, Brigjen Yuldi Yusman, seusai pertemuan dengan delegasi Kamboja di Nusa Dua, Badung, Bali, Senin (19/5/2025).

Yuldi menjelaskan, kesulitan utama terletak pada tidak adanya penerbangan langsung dari Indonesia ke Phnom Penh, ibu kota Kamboja. Akibatnya, banyak WNI yang memilih transit terlebih dahulu ke negara-negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, Singapura, atau Filipina sebelum melanjutkan perjalanan darat ke Kamboja.

"Kita itu tidak ada direct flight ke Kamboja. Sehingga, mereka yang berangkat ke Kamboja itu, ada yang ke Thailand dulu, ada yang ke Filipina, ada juga yang ke Malaysia dulu. Karenanya, kami sulit mendeteksi (sejak) awal. Ujung-ujungnya, tujuannya ke Kamboja," jelas Yuldi.

Yuldi menyebut para WNI yang terlibat sindikat judi online umumnya tergiur tawaran gaji besar. Pada 2025, tercatat sudah ada 80 permohonan paspor yang ditolak karena diduga akan digunakan untuk bekerja secara ilegal di Kamboja.

"Tidak ada konfirmasi dari sana (pemerintah Kamboja), tapi dari kami ada 80 pekerja (yang permohonan paspornya) ditolak," ujarnya.

Meski demikian, Yuldi menegaskan tidak semua WNI yang berangkat ke Kamboja terlibat dalam industri perjudian. Ada pula WNI yang bekerja secara legal.

Untuk mencegah lebih banyak WNI terlibat pekerjaan ilegal di luar negeri, Ditjen Imigrasi juga menjalankan program desa binaan. Melalui program ini, warga diberi pemahaman serta pelatihan kerja sebelum berangkat ke luar negeri.

"Dengan desa binaan itu kami memberikan pemahaman dan bekal ataupun pelatihan. Sehingga pada saat mereka berangkat (ke luar negeri) sudah dibekali dengan kemampuan dan ilmu yang bermanfaat untuk (diterapkan) di negara tujuan," jelas Yuldi.

Sebelumnya, Ditjen Imigrasi Indonesia dan delegasi Imigrasi Kamboja menggelar pertemuan bilateral di Nusa Dua. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah isu keimigrasian seperti tindak pidana perdagangan orang (TPPO), kerja sama berbagi informasi, hingga pengadaan atase imigrasi.

Yuldi mengatakan, Kamboja merespons positif usulan tersebut. Keberadaan atase dinilai penting untuk memperkuat upaya pencegahan TPPO dan persoalan keimigrasian lainnya.

Video Imigrasi Tangkap Buron Interpol China Terkait Judi Online

Video Imigrasi Tangkap Buron Interpol China Terkait Judi Online

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa hukum telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Kamis (8/5). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

1. Waka Komisi III dukung polisi usut dalang ricuh demo buruh di Semarang

Wakil Ketua Komisi III DPR Dede Indra Permana mendukung kepolisian mengungkap dalang kericuhan dalam aksi memperingati Hari Buruh di Kota Semarang, Jawa Tengah pada 1 Mei 2025 lalu.

Selengkapnya di sini

2. Lapas Narkotika Muara Beliti Sumsel dilaporkan rusuh

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan dilaporkan terjadi kerusuhan pada Kamis sekira pukul 09.00 WIB.

Selengkapnya di sini

3. Anggota DPR hingga mantan Wali Kota Solo hadiri sidang kasus Hasto

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pulung Agustanto dan Dewi Juliani hingga mantan Wali Kota Solo FX Rudy Hadyatmo menghadiri sidang kasus yang menyeret Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto sebagai terdakwa.

Selengkapnya di sini

4. Kejagung sita uang Rp6,8 triliun terkait kasus Duta Palma

Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyita uang senilai Rp6,8 triliun dari PT Duta Palma Group terkait kasus dugaan korupsi dan pencucian uang dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau tahun 2004-2022.

Selengkapnya di sini

5. PPATK: 3,8 juta dari 8,8 juta pemain judol pada 2024 adalah pengutang

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan bahwa sebanyak 3,8 juta dari 8,8 juta pemain judi online atau daring (judol) pada 2024 adalah pengutang.

Selengkapnya di sini

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum, Jumat (2/5) menjadi sorotan, mulai dari Kejagung memeriksa Miss Indonesia 2010 Asyifa Syafningdyah sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak Pertamina 2018–2023 hingga PPATK membekukan lebih dari 5.000 rekening terkait judi online senilai Rp600 miliar.

Berikut rangkuman berita hukum yang masih layak dibaca pagi ini.

1. Kejagung periksa Miss Indonesia 2010 terkait kasus minyak mentah

Kejaksaan Agung memeriksa Miss Indonesia 2010 Asyifa Syafningdyah Putriambami sebagai saksi terkait perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.

Selengkapnya klik di sini.

2. PPATK blokir 5.000 rekening terkait judi "online" senilai Rp600 miliar

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memblokir atau membekukan lebih dari 5.000 rekening yang terafiliasi dengan aktivitas judi daring atau online dengan nilai transaksi mencapai lebih dari Rp600 miliar.

Selengkapnya klik di sini.

3. Dua orang tewas dalam kecelakaan mobil anggota DPR di tol Pemalang

Polisi mencatat dua orang tewas dalam kecelakaan mobil yang ditumpangi anggota DPR Alamudin Dimyati Rois di KM 315 ruas tol Pemalang-Batang di Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jumat dini hari.

Selengkapnya klik di sini.

4. Kabareskrim: Tidak ada pemain judi yang menang

Kepala Bareskrim (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Wahyu Widada menegaskan bahwa tidak ada pemain judi yang menang karena kemenangan yang didapatkan hanyalah iming-iming semata.

Selengkapnya klik di sini.

5. Polri limpahkan tersangka kasus judi "online" Agen138 ke Kejagung

Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri melimpahkan empat tersangka kasus judi online Agen138 kepada Jaksa Agung Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat akumulasi perputaran transaksi judi online (judol) mengalami kenaikan pada tahun 2025. Namun, PPATK mengakui bahwa kerja pemerintah menekan angka judol berhasil, khususnya Polri.

"Harus diakui kerja keras yang sudah dilakukan oleh pemerintah melalui Desk Judol ini berhasil menekan laju pertumbuhan aktivitas judol, apalagi Polri sudah menunjukkan sukses penegakkan hukumnya," ujar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana kepada detikcom, Minggu (27/4/2025).

PPATK sebelumnya mengungkap bahwa angka perputaran di tahun 2025 mencapai Rp 1.200 triliun. Angka tersebut diambil dari pergeseran pola transaksi judol hingga hasilnya diamankan ke luar negeri.

"Bahwa nilai Rp 1.200 T merupakan perkiraan akumulasi perputaran judi online sampai dengan akhir tahun 2025. Nilai tersebut didasarkan atas trend nilai perputaran tahun 2024," katanya.

"Terjadi pergeseran pola transaksi dari bagaimana deposit ke dalam situs perjudian sampai bagaimana cara melarikan dana ke luar negeri. Kami punya parameter dan melakukan analisis terhadap rekening-rekening terkait. Itu jumlah potensi hingga akhir tahun 2025," tambahnya.

Lebih lanjut, Ivan mengaku crypto masih kerap dimanfaatkan untuk memindahkan dana oleh para pelaku judol. Salah satu aliran dana itu paling masif dilancarkan ke Singapura.

"Sebagaimana tahun 2024 bahwa kripto mengalami trend kenaikan sebagai salah satu instrumen untuk memindahkan dana. Namun, masih ditemukan pula aliran dana ke Singapura, UK dan Filipina dengan menggunakan instrumen transfer dana," ujarnya.

"Ya memang kemajuan fintech berdampak massivenya virtual currency dipergunakan sebagai alternative transaksi untuk menyembunyikan harta-harta illegal," sambungnya.

Terkait pengguna judol, Ivan mengatakan PPATK masih menunggu data pasti. "Data masih ditunggu sampai semester pertama tahun ini. Kecenderungan ada (kenaikan)," katanya.

Sebelumnya, Ivan Yustiavandana menyebut saat ini Indonesia sedang menghadapi masalah judi online (judol). Hal ini dilihat dari perputaran dana judi online pada 2025 yang mencapai Rp 1.200 triliun.

"Berdasarkan data, selama tahun 2025, diperkirakan perputaran dana judi online mencapai Rp 1.200 triliun," kata Ivan dalam acara peringatan Gerakan Nasional APU PPT ke-23 dalam situs PPATK, dikutip Kamis (24/4).

Ivan mengatakan jumlah perputaran dana judi online ini pun mengalami kenaikan dari tahun lalu. Dia menjelaskan, pada 2024, perputaran dana judi online sebesar Rp 981 triliun.

"Data tahun lalu sebesar Rp 981 triliun," terang Ivan.

'Lihat juga Video: PPATK Ungkap Perputaran Transaksi Judi Online Capai Rp 283 T'

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

BEKASI, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan darurat kepada FF (27), warga Bekasi, Jawa Barat, mantan admin situs judi online (judol).

Perlindungan diberikan karena FF diduga mendapat ancaman setelah membeberkan kegiatannya selama menjadi admin judol di Kamboja.

"Jadi perlindungan saudara FF ini karena pernyataannya di salah satu stasiun televisi swasta kemudian mendapat ancaman verbal melalui Instagram pribadinya," kata Wakil Ketua LPSK, Wawan Fahrudin, saat dikonfirmasi, Senin (21/4/2025).

Namun, Wawan tak membeberkan jenis ancaman yang diterima FF hingga akhirnya LPSK turun tangan memberikan perlindungan.

Wawan menyatakan pemberian perlindungan sesuai dengan kewenangan lembaganya terhadap seorang saksi maupun korban tindak pidana.

"Sesuai dengan kewenangan LPSK yang bisa memberikan pelindungan terhadap saksi maupun korban tindak pidana, maka kita bisa memberikan pelindungan darurat," imbuh dia.

Sebelumnya, FF menceritakan pengalaman pahitnya selama bekerja sebagai admin situs judol di Kamboja.

Selama menjadi admin judol dalam rentang waktu April hingga November 2024, rasa kemanusiaan dan mentalnya diuji ketika melihat rekannya tewas disiksa seorang algojo asal Indonesia.

Ia melihat dengan mata telanjang saat rekannya menghembuskan nyawa terakhirnya akibat disetrum hingga dipukul di ruangan khusus selama tiga hari berturut-turut.

Korban disiksa karena tak memenuhi target untuk mencatatkan 100 transaksi bagi warga Indonesia bermain judol di situsnya.

"Teman mati karena disetrum, enggak dikasih makan. Penyiksaan di ruangan tertutup gitu," kata FF kepada wartawan, Jumat (18/4/2025).

Kematian rekannya membuatnya depresi. Hal sama juga dialami sesama admin judol. Mereka tak menyangka betapa berisikonya bekerja di Kamboja.

"Melihat teman sampai mati itu bikin mental semua (teman) hancur," ungkap FF.

Setelah kematian itu, tebersit di benak FF untuk segera pulang ke Tanah Air.

Ia tak ingin mengalami nasib yang sama seperti sahabatnya mati disiksa di tangan algojo situs judol. Namun, ia tak bisa melenggang angkat kaki begitu saja dari Kamboja.

Ia harus membayar penalti sebesar Rp 23 juta kepada perusahaan jika hendak pulang ke Indonesia sebelum masa setahun kontraknya rampung.

"Tebusan gue pribadi itu sampai Rp 23 juta. Itu bayar ke perusahaan, cash. Karena dari Rp 23 juta itu dihitung dari biaya transport gua berangkat, pembuatan paspor, sama jalur VIP segala macem," jelasnya.

Seiring berjalannya waktu, mental FF kian digerus. Akhirnya, ia pun angkat tangan. Ia tak ingin berlama-lama di Kamboja.

Pada November 2024, ia memutuskan menyerahkan uang Rp 23 juta ke perusahaan demi bisa pulang ke Tanah Air.

Ia memilih membayar penalti ketimbang bertahan lama di sana. Begitu uang diterima, pihak perusahaan langsung mengizinkannya pulang.

Asa yang dinantikannya sejak lama pun datang untuk bisa kembali menginjakkan kaki di Bumi Pertiwi.

"Tapi gue balik dari Kamboja pun langsung ke psikiater karena gue ngerasa kayak mental gue benar-benar hancur banget gitu. Ketemu orang pun gue sekarang takut," imbuh dia.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bahwa temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal dugaan dana desa dipakai untuk judi online atau daring (judol) perlu dibawa ke ranah hukum.

“Kalau memang itu benar, ya seret ke ranah hukum saja. Seret ke ranah hukum,” kata Rifqinizamy usai menghadiri acara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Kamis.

Selain itu, dia mengatakan bahwa Komisi II DPR RI akan meminta Kementerian Dalam Negeri untuk memperketat pengawasan terhadap penggunaan dana desa.

“Karena kalau itu dilakukan (dana desa dipakai judol), saya kira berarti ada dua titik lemah. Satu, titik lemah pengawasan. Dan yang kedua, titik lemah penegakan hukum,” ujarnya.

Adapun Komisi II DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang pemerintahan dalam negeri, pertanahan, dan pemberdayaan aparatur.

Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengemukakan bahwa institusinya sedang mendalami dugaan penyelewengan dana desa untuk judol.

Ivan turut mengonfirmasikan bahwa saat ini PPATK telah menemukan sekitar enam kepala desa pada salah satu kabupaten di Sumatera Utara telah menggunakan dana desa untuk judol.

“Kami menduga daerah lain juga ada modus serupa,” kata Ivan saat dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Senin (20/1).

Lebih lanjut, PPATK menemukan enam kepala desa di Sumut menggunakan dana desa untuk judol sekitar Rp50-260 juta.

PPATK juga mendapatkan temuan sebanyak Rp40 miliar dana desa di kabupaten tersebut diduga dipakai untuk judol.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Maraknya fenomena judi online di era digital telah menimbulkan kekhawatiran di berbagai kalangan.

Kemudahan akses yang tersedia sepanjang waktu membuat aktivitas ini semakin berkembang di tengah masyarakat. Dampak negatif yang ditimbulkan pun tidak bisa dianggap remeh mulai dari risiko kecanduan, peningkatan angka kriminalitas, perceraian, KDRT, masalah keuangan hingga rusaknya nilai-nilai moral baik pada individu maupun lingkungan sosial.

Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan pedoman hidup yang mencakup semua aspek kehidupan manusia, termasuk dalam masalah perjudian. Dalam ajaran Islam, perjudian, baik yang dilakukan secara konvensional maupun online, dilarang secara tegas.

Sebagaimana tertulis dalam Surah Al-Maidah ayat 90, Allah SWT berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung."

Ayat ini menjelaskan dengan tegas bahwa perjudian merupakan salah satu perbuatan yang sangat tercela dan termasuk dalam tindakan yang dihasut oleh setan.

Allah SWT juga memerintahkan umat Islam untuk menjauhi perbuatan tersebut, agar mereka bisa meraih keberuntungan dan hidup yang lebih baik. Larangan ini diberikan karena dampak buruk yang ditimbulkan oleh perjudian, baik untuk individu maupun masyarakat.

Selain haram untuk dilakukan, Islam juga melarang menghidupi keluarga dengan harta hasil perjudian. Kiai Miftah, Sekretaris Komisi Fatwa MUI, menegaskan bahwa jika seseorang mengetahui bahwa sesuatu yang dimakan atau diterima berasal dari yang haram, seperti hasil perjudian, maka ia wajib meninggalkannya. Harta yang diperoleh dari sumber haram akan berdampak buruk pada tubuh, jiwa,dan juga tabiat.

Mengutip dari Imam Nawawi, Kiai Miftah menambahkan bahwa jika seseorang diundang ke tempat yang sebagian besar hartanya haram, maka ia makruh untuk memenuhi undangan tersebut. Makanan haram juga haram untuk dimakan, kecuali dalam keadaan darurat untuk bertahan hidup, namun dengan batasan ketat.

Menafkahi keluarga dengan harta haram membawa dosa dan murka Allah SWT. Pemberi nafkah akan mendapat dosa, sementara penerima nafkah akan terbiasa dengan hal-hal yang haram. Oleh karena itu, penting bagi keluarga untuk saling mengingatkan dan menjauhi sumber nafkah yang tidak halal.

Pewarta: Allisa Luthfia
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin (16/1) menjadi sorotan, mulai dari Kementerian Hukum (Kemenkum) akui Irfan Ardiansyah sebagai Ketum Ikatan Notaris Indonesia hingga KPK periksa Hakim MK Ridwan Mansyur terkait perkara Hasbi Hasan.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

1. Kemenkum akui Irfan Ardiansyah sebagai Ketum Ikatan Notaris Indonesia

Kementerian Hukum (Kemenkum) resmi mengakui kepengurusan Irfan Ardiansyah pada Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai langkah penyelesaian sengketa kepengurusan yang telah terjadi belakangan ini dalam organisasi profesi itu.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum Widodo menjelaskan keputusan itu dihasilkan setelah kedua pihak kepengurusan INI, yakni Irfan Ardiansyah serta Tri Firdaus, tidak mencapai kesepakatan setelah diberi waktu selama 14 hari oleh Kemenkum sejak 23 Desember 2024 untuk menyelesaikan dualisme kepemimpinan yang terjadi.

"Sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, pemerintah berhak menentukan kepemimpinan yang sah, dalam hal ini Menteri Hukum dan Direktorat Jenderal AHU," ucap Widodo dalam Konferensi Pers Rekonsiliasi Ikatan Notaris Indonesia di Jakarta, Kamis.

Baca selengkapnya di sini

2. KY persilakan publik melapor terkait vonis bebas penambang asal China

Komisi Yudisial mempersilakan masyarakat untuk melaporkan jika menemukan bukti adanya pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) majelis hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang menjatuhkan vonis bebas terhadap warga negara asing asal Tiongkok dalam kasus dugaan penambangan tanpa izin.

"Nantinya KY akan memproses laporan tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk melihat apakah ada dugaan pelanggaran kode etik hakim," ucap anggota dan Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis.

Mukti mengakui bahwa vonis bebas tersebut menuai sorotan publik karena mencederai rasa keadilan. Dalam hal ini, KY akan memberi atensi terhadap kasus-kasus yang menarik perhatian publik sekaligus akan mendalami kasus tersebut.

Baca selengkapnya di sini

3. ORI sebut permintaan hasil ekshumasi kematian Afif masih berproses

Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Mokhammad Najih mengatakan bahwa permintaan hasil ekshumasi kasus kematian Afif Maulana kepada pihak Kepolisian masih berproses.

"Ini masih dalam proses di tingkat pemeriksaan oleh Keasistenan Utama II yang membidangi penegakan hukum," kata Najih di Jakarta, Kamis.

Selain itu, dia mengatakan bahwa proses permintaan data Kepolisian oleh Ombudsman mengenai kasus kematian Afif yang terjadi di Kota Padang, Sumatera Barat, masih berjalan sesuai prosedur pada dua institusi tersebut.

Baca selengkapnya di sini

4. Polri: Komisaris PT AJP rangkap jadi pemimpin "judol"

Dittipideksus Bareskrim Polri mengatakan bahwa Komisaris PT AJP berinisial FH yang menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tindak pidana asal perjudian online, juga merangkap menjadi pemimpin jaringan situs judi online/daring (judol).

"Dia yang top-nya (pemimpin) di judol itu. Artinya, membuat aplikasi, memerintahkan semua, membuat rekening, yang mengatur semua," kata Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Helfi Assegaf di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis.

Dirinya mengungkapkan, jaringan judi online itu adalah Dafabet, Agen138, dan judi bola. Lalu, uang yang diduga dari hasil judi online itu dialirkan oleh FH melalui rekening penampung kepada PT AJP untuk membangun dan mengelola Hotel Aruss, Semarang.

Baca selengkapnya di sini

5. KPK periksa Hakim MK Ridwan Mansyur terkait perkara Hasbi Hasan

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, memeriksa Hakim Mahkamah Konstitusi Ridwan Mansyur sebagai saksi dalam salah satu perkara yang ditangani komisi antirasuah itu.

"Betul diperiksa sebagai saksi," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Menurut informasi yang dihimpun, Ridwan Mansyur diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Budi Arie mengatakan, kehadirannya ke Bareskrim Polri untuk memberikan pernyataan terkait perkara judi online.

Budi Arie sebelumnya diperiksa sebagai saksi dalam kasus judi online yang diduga dibekingi oleh pegawai Kominfo.

"Sebagai warga negara yang taat hukum, saya berkewajiban untuk membantu pihak kepolisian dalam penuntasan pemberantasan kasus judi online di Komdigi," kata Budi Arie usai diperiksa di Bareskrim Polri, Kamis (19/12/2024).

Ia mengatakan, pemberantasan judi online merupakan tugas seluruh pihak. Karena itu, diperlukan konsistensi dan keteguhan hati untuk menuntaskan persoalan ini.

"Terutama dalam perlindungan masyarakat," ungkapnya.

Meski demikian, Budi Arie enggan mengungkap isi pemeriksaannya oleh Bareskrim.

Sebelumnya, Budi Arie tiba di Bareskrim sekitar pukul 10.00 WIB.

Sebagai informasi, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tengah menangani kasus judi online (judol) yang dibekingi belasan pegawai dan staf ahli Kementerian Komunikasi dan Digital (dulunya Kemenkominfo). Desakan untuk memeriksa Budi Arie pun belakangan sempat muncul karena para pegawai judi online itu beraksi sejak Kominfo dipimpin Budi Arie.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Budi Arie Diperiksa Bareskrim Terkait Beking Judol di Komdigi", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/12/19/12280961/budi-arie-diperiksa-bareskrim-terkait-beking-judol-di-komdigi.

Kompascom+ baca berita tanpa iklan: https://kmp.im/plus6
Download aplikasi: https://kmp.im/app6

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyebut Indonesia tertinggal dari negara Asia. Yusril pun menyinggung RI mulai ditinggal Kamboja yang sempat dibantu namun kini entitas di Kamboja memperdaya warga Indonesia dengan judi online (judol).

Hal itu diutarakan Yusril saat orasi ilmiah dalam acara 'Wisuda Poltekip (Politeknik Ilmu Pemasyarakatan) dan Poltekim (Politeknik Imigrasi) 2024' di Poltekip, Cinere, Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (11/12/2024).

Awalnya Yusril menceritakan RI pertama kali merdeka lebih dulu dari negara Asia Tenggara dan Asia Timur.

"Indonesia pertama kali merdeka 1945 dibandingkan dengan rekan-rekan negara lain di Asia Tenggara dan Asia Timur," kata Yusril dalam paparannya.

Yusri mengatakan RI dianggap bangsa terdepan karena merdeka di pertengahan abad ke-20. Namun, saat ini Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan jauh lebih maju melampaui RI.

"Kita dianggap bangsa yang terdepan mencapai kemerdekaan pada pertengahan Abad 20 yang lalu. Tapi satu demi satu mulai meninggalkan kita. Singapura, Malaysia, Korea Selatan jauh berada di atas kita," jelasnya.

Yusril pun menyinggung Vietnam yang pernah dibantu Indonesia dalam mengurusi pengungsi Vietnam. Para pengungsi itu dulu ditempatkan di Pulau Galang, Kepulauan Riau, serta Kamboja pernah dibantu Indonesia lewat pengerahan TNI-Polri untuk menjaga perdamaian dalam peralihan kekuasaan di Kamboja.

Namun kini pihak dari Kamboja memperdaya RI dengan penyebaran judol. Lebih lanjut, Yusril menyebutkan negara-negara itu sedikit semi sedikit mulai mengejar dan meninggalkan RI.

"Bahkan sekarang ini Vietnam yang kita bantu pengungsinya di Pulau Galang sekarang sedikit demi sedikit mulai mengejar kita bahkan meninggalkan Indonesia. Termasuk Kamboja yang dulu tentara polisi kita membantu peralihan kekuasaan di Kamboja. Sekarang sedikit demi sedikit negara itu mengejar kita bahkan sempat memperdayakan kita dengan judi online," tuturnya.

Yusril menyampaikan hal ini perlu direnungkan agar RI tak tertinggal. Menurutnya, bangsa akan mencapai suatu kemajuan jika memiliki spiritualitas dan moralitas tinggi.

Yusril mengatakan spiritualitas dan moralitas penting dimiliki RI. Dia pun menceritakan Kerajaan Ottoman/Turki Usmani (Ottoman Empire) sebagai penguasa Asia dan Eropa yang runtuh karena tidak memiliki hal tersebut. Turki Usmani juga kalah dan tertinggal karena tercecer di ranah sains dan teknologi.

"Seperti dialami Empire Ottoman di masa yang lalu, penguasa dunia menguasai Asia-Eropa. Bahkan raja-raja di Jawa harus mendapat restu oleh Sultan Turki untuk mendapat sebutan sebagai khalifatullah di tanah Jawa. Ottoman Empire runtuh karena krisis spiritualitas dan moralitas, lama-lama mereka tertinggal di bidang science technology," tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Seorang warga negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang terlibat kelompok kriminal pelaku judi online (judol) ditangkap saat melintasi Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pelabuhan Internasional Batam Center pada Senin (2/12/2024).

Pria berinisial YZ yang masuk daftar Red Notice Interpol sejak 3 Juli 2024 itu bertolak dari Pelabuhan Internasional Harbour Front Singapura sebelum memasuki wilayah Indonesia via Batam. Berdasarkan hasil pemeriksaan, YZ merupakan subjek Red Notice atas permintaan NCB Beijing karena diduga terlibat geng kriminal.

"YZ bertanggungjawab mentransferdan melakukan pencucian uang dari geng yang mengoperasikan platform judi online," kata Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Dirwasdakim), Yuldi Yusmandalam konferensi pers pada Kamis (5/12/2024).

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Hajar Aswad menjelaskan saat petugas Imigrasi di perlintasan Pelabuhan Batam Center melakukan pemeriksaan terhadap YZ tanggal 2 Desember lalu, didapati bahwa YZ berstatus HIT pada Border Control Management.

Petugas kemudian membawa YZ ke Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Batam untuk ditindaklanjuti.

Sehari pascaditangkap, yakni Selasa (3/12/2024), YZ ditangani oleh Direktorat

Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian guna pendalaman lebih lanjut serta

koordinasi dengan Interpol Indonesia terkait dugaan tindak pidana YZ serta statusnya.

"Sebagai subjek Red Notice Interpol ,tersangka YZ kemudian diserahkan kepada NCB Interpol pada Kamis (05/12/2024)," ujar Yuldi.

Ditjen Imigrasi sebagai salah satu anggota satuan tugas penanganan judi online

bidang penindakan akan terus berperan aktif, bersinergi bersama Interpol dan

pihak-pihak terkait.

"Kami berkomitmen menjaga wilayah Indonesia dari datangnya WNA yang tidak bermanfaat dan mengancam stabilitas nasional," ujar Yuldi. Rizky Suryarandika.