Washington DC -

Sejak pelantikannya pada tanggal 20 Januari, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terus maju dengan penangkapan dan deportasi migran tanpa izin tinggal, meski banyak menuai kritik dari aktivis hak sipil dan hak asasi manusia. Ia mengumumkan keadaan darurat di perbatasan AS-Meksiko.

Selain itu, Kongres AS telah meloloskan UU migrasi yang lebih ketat yakni Lakes Riley Act. Berdasarkan UU tersebut, migran tanpa status kependudukan yang sah, akan dapat ditahan di pusat penahanan imigrasi bukan hanya untuk kejahatan berat, tetapi juga untuk pelanggaran ringan seperti mengutil.

Pada minggu pertama masa jabatan kedua Trump, hampir 2.400 migran ditangkap. Badan perlindungan perbatasan AS yakni United States Immigration and Customs Enforcement (ICE) kini merilis angka baru setiap hari. Penangkapan tersebut diduga ditujukan terutama kepada imigran yang pernah terjerat kasus hukum.

"Deportasi massal terbesar dalam sejarah"

Seorang juru bicara Trump minggu lalu mengatakan tentang "deportasi massal terbesar dalam sejarah." Namun, bahkan di bawah pemerintahan Demokrat sebelumnya Joe Biden, ada ratusan penangkapan setiap hari. Pada tahun 2024 ada rata-rata 311 penangkapan per harinya dan rata-rata 467 pada tahun 2023.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Dengan banyak dukungan antara lain dari dari kepolisian federal AS FBI, ICE memulai "operasi tertarget" terhadap para migran tanpa izin tinggal di kota metropolitan Chicago, AS, pada hari Minggu (26/01). Lembaga penyiaran CNN melaporkan tentang berlangsungnya "operasi kilat".

Beberapa lembaga federal juga diberi kewenangan tambahan untuk menangkap imigran ilegal di Amerika Serikat. Ini adalah operasi yang berlangsung beberapa hari dan akan meluas ke seluruh negeri.

Deportasi dapat meningkat dalam beberapa minggu dan bulan mendatang. Dalam pidato pelantikannya pada tanggal 20 Januari, Trump mengumumkan niat untuk mendeportasi "jutaan dan jutaan" migran ilegal.

Direktur ICE Tom Homan juga mengonfirmasi rencana ini. Pria berusia 63 tahun itu dijuluki sebagai "raja perbatasan" oleh Trump saat masa jabatan pertamanya.

Ke mana para migran dideportasi?

Mayoritas para migran yang dideportasi oleh pemerintahan Trump sejauh ini diterbangkan ke Meksiko dan Guatemala. Pemerintah Meksiko berencana mendirikan kamp penerimaan untuk mendukung mereka yang dideportasi.

Setelah Kolombia menolak mengizinkan pesawat militer AS yang membawa orang-orang yang dideportasi mendarat, perselisihan pun terjadi antara kedua negara.

Presiden Kolombia Gustavo Petro, yang berasal dari partai kiri secara khusus mengkritik penggunaan pesawat militer untuk deportasi. Menurutnya, warga Kolombia yang dideportasi harus diperlakukan "dengan bermartabat" dan bukannya "seperti penjahat".

Trump kemudian mengancam tarif impor tinggi pada produk Kolombia. Presiden Petro akhirnya menyerah, dan mengizinkan penggunaan pesawat militer

Bagaimana proses deportasi era Trump?

Pada prinsipnya, setelah penangkapan, pengadilan AS memutuskan deportasi migran yang tidak punya surat izin tinggal yang sah. Jika keputusannya adalah mendeportasi, mereka akan dibawa ke negara asal dengan pesawat Angkatan Darat AS atau pesawat sipil dan diserahkan kepada pihak berwenang di sana.

Strategi Trump adalah meningkatkan jumlah penangkapan dan deportasi lebih cepat. Salah satu tindakan pertamanya adalah menutup aplikasi CBP One, yang memungkinkan para migran mengajukan suaka secara daring dan menjadwalkan janji temu. Karena penutupan, janji temu suaka yang dijadwalkan sebelumnya juga dibatalkan.

Pemerintahan baru AS juga mengumumkan minggu lalu, imigran ilegal kini juga dapat ditangkap di gereja, sekolah, dan rumah sakit. Dari sudut pandang hukum, hal ini mungkin dilakukan. Namun, peraturan khusus sebelumnya menetapkan, petugas polisi imigrasi AS tidak dapat beroperasi di area "lokasi sensitif" semacam itu tanpa adanya izin khusus.

Deportasi migran Amerika Latin yang sedang terjadi saat ini mendapat publisitas yang besar. Antara lain, Gedung Putih mengumumkan sejumlah penangkapan di akun media sosialnya dan menyajikan gambar-gambar migran kriminal.

Reaksi terhadap kebijakan deportasi era Trump

Penangkapan dan deportasi di bawah Trump dianggap sangat brutal. Selain Kolombia, Brasil juga mengeluhkan tentang perlakuan tidak manusiawi terhadap warganya yang dideportasi.

Puluhan migran yang dideportasi dari Amerika Serikat ke Brasil diborgol dan AC pesawat rusak, kata Kementerian Luar Negeri Brasil.
Menurut laporan media, beberapa dari mereka yang dideportasi ditendang dan dipukuli oleh para penjaga. Selain itu, mereka tidak diberi makanan, minuman, dan akses ke toilet untuk waktu yang lama.

PBB mengingatkan AS tentang hak suaka yang "diakui secara universal". Meskipun negara berhak menjalankan hak kedaulatannya di sepanjang perbatasan luarnya, mereka harus melakukannya "sesuai dengan kewajiban mereka untuk menghormati hak asasi manusia," kata juru bicara Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Ravina Shamdasani.

Bahkan di Amerika Serikat, banyak yang tidak setuju dengan cara deportasi ini. California dan negara bagian serta kota lain yang diperintah Demokrat mengkritik deportasi tersebut.

Beberapa kota besar, seperti Chicago atau Los Angeles, telah menyatakan diri sebagai "kota perlindungan", yang melarang pemerintah kota menggunakan sumber daya atau personel untuk melaksanakan arahan imigrasi federal.

Namun, secara umum, para politisi dari Partai Demokrat yang sekarang menjadi oposisi lebih enggan mengkritik perlakuan Trump terhadap imigran, dibandingkan saat awal masa jabatan pertamanya. Para uskup Katolik di AS menyebut perlakuan Trump terhadap imigran dan pengungsi mengkhawatirkan.

Ada juga kekhawatiran dari komunitas bisnis. Banyak industri di AS bisa kehilangan pekerja akibat deportasi. Ambil contoh sektor pertanian yang sekitar setengah dari seluruh karyawannya dikatakan sebagai migran ilegal.

Yang tidak kalah pentingnya, tindakan pemerintahan baru AS telah menimbulkan ketidakpastian yang besar di kalangan migran.

Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman

(nvc/nvc)

Washington D.C.: Pada Senin, 20 Januari 2025, Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menandatangani perintah eksekutif yang mengembalikan status Kuba sebagai negara sponsor terorisme.

Langkah ini membatalkan keputusan Mantan Presiden AS Joe Biden pada minggu sebelumnya, yang sempat mencabut status tersebut sebagai bagian dari kesepakatan yang dimediasi oleh Vatikan untuk membebaskan tahanan politik di Kuba.

Menurut laporan dari CBS Miami, Trump menyatakan bahwa keputusan ini adalah langkah untuk "melindungi keamanan nasional Amerika dan menekan rezim Kuba agar menghentikan dukungannya terhadap aktor-aktor teroris."

Ia menambahkan bahwa "Amerika Serikat tidak akan mentoleransi rezim yang secara aktif mendukung terorisme internasional."

Kenapa Kuba Sebelumnya Dianggap Negara Terorisme?

Kuba pertama kali ditetapkan sebagai negara sponsor terorisme pada tahun 1982 karena perannya dalam menyediakan dukungan kepada kelompok-kelompok gerilya dan individu yang terlibat dalam terorisme.

Menurut laporan Departemen Luar Negeri AS, Kuba memberikan pelatihan, perlindungan, dan dukungan finansial kepada kelompok seperti ELN (Ejército de Liberación Nacional) dan FARC dari Kolombia.

Bahkan hingga tahun 2019, Kuba menolak permintaan Kolombia untuk mengekstradisi pemimpin ELN yang diduga terlibat dalam serangan bom di akademi polisi Bogotá yang menewaskan 22 orang.

Selain itu, rezim Kuba juga melindungi pelaku kejahatan terorisme domestik di AS, seperti Joanne Chesimard alias Assata Shakur, yang termasuk dalam daftar teroris paling dicari oleh FBI.

Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa Kuba terus mempertahankan hubungan erat dengan negara-negara yang dianggap sponsor terorisme, seperti Iran dan Korea Utara.

Semua ini menjadi dasar penetapan Kuba sebagai negara sponsor terorisme selama beberapa dekade, meskipun status ini sempat dicabut pada tahun 2015 sebelum dikembalikan oleh Donald Trump pada tahun 2021 dan dicabut oleh Joe Biden awal tahun 2025.

Dampak Langsung pada Kebijakan AS-Kuba

Penetapan status ini memberikan konsekuensi signifikan bagi ekonomi Kuba. Dengan status tersebut, Kuba akan menghadapi larangan tambahan pada perdagangan dan investasi, serta pembatasan lebih lanjut dalam akses ke sistem keuangan internasional.

Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodríguez, menyebut langkah ini sebagai "alat politik koersif" yang dirancang untuk menghukum rakyat Kuba.

Rodríguez menegaskan bahwa Kuba tidak terlibat dalam kegiatan terorisme internasional dan langkah ini bertujuan untuk mengisolasi negara itu secara diplomatik dan ekonomi.

Tahanan Politik dan Kritik Terhadap Trump

Beberapa tahanan politik yang sempat dibebaskan sebagai bagian dari kesepakatan Vatikan, seperti Reyna Yacnara Barreto Batista, kini menghadapi ketidakpastian hukum.

"Kami tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini," ujar Barreto Batista, salah satu aktivis yang sebelumnya menjalani hukuman empat tahun atas tuduhan gangguan publik.

Langkah ini juga menuai kritik dari komunitas internasional, termasuk PBB, yang menyebut keputusan Trump sebagai "langkah mundur dalam hubungan internasional." Banyak negara menilai bahwa status ini lebih bernuansa politik daripada berbasis bukti.

Sekretaris Negara AS, Marco Rubio, mendukung penuh keputusan ini. "Rezim Kuba terus mendukung rezim otoriter lainnya dan memperburuk situasi hak asasi manusia di kawasan ini," ujarnya.

Rubio, yang merupakan senator asal Florida, telah lama menjadi pendukung kebijakan keras terhadap Kuba.

Baca Juga:
Trump Cabut Sanksi untuk Pemukim Israel di Palestina


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WAN)

Havana -

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memasukkan kembali Kuba ke dalam daftar negara pendukung terorisme, yang sebelumnya dicabut oleh mantan Presiden AS Joe Biden. Kuba mengecam keputusan Trump.

"Presiden Trump, dalam tindakan arogansi dan mengabaikan kebenaran, baru saja menerapkan kembali penetapan Kuba sebagai negara sponsor terorisme," tulis Presiden Kuba Miguel Díaz-Canel di media sosial X seperti dilansir CNN, Selasa (21/1/2025).

Miguel tak kaget dengan tindakan Trump. Menurutnya, keputusan Trump ini semakin menguatkan ketegangan antara Kuba dan negeri Paman Sam itu.

"Ini tidak mengejutkan. Tujuannya adalah untuk terus memperkuat perang ekonomi yang kejam melawan Kuba demi tujuan dominasi," lanjutnya.

Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez juga memberikan tanggapan pedas terhadap keputusan Trump. Bahkan, Bruno menyebut Trump adalah sosok yang angkuh.

"Karena mabuk arogansi, Presiden Trump tanpa alasan memutuskan bahwa Kuba mensponsori terorisme. Dia tahu bahwa dia BERBOHONG. Tekadnya adalah meningkatkan hukuman dan perang ekonomi terhadap keluarga Kuba. Memang akan merugikan, tapi tidak akan mematahkan tekad teguh masyarakat kita. Kami akan menang," kata Rodriguez dalam postingan di X.

Padahal, pada 14 Januari 2025, pemerintahan Biden mengumumkan mereka akan menghapus Kuba dari daftar negara sponsor terorisme. Biden menganggap pemerintah Kuba tidak terbukti memberikan bantuan dalam bentuk apapun terhadap gerakan terorisme internasional dalam 6 bulan terakhir.

Namun, Trump langsung ngegas membatalkan keputusan Biden itu. Kebijakan pembatalan itu ditandatangani Trump di arena Capital One setelah ia dilantik sebagai Presiden ke-47 AS.

(isa/nvc)

Havana -

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memasukkan kembali Kuba ke dalam daftar negara pendukung terorisme, yang sebelumnya dicabut oleh mantan Presiden AS Joe Biden. Kuba mengecam keputusan Trump.

"Presiden Trump, dalam tindakan arogansi dan mengabaikan kebenaran, baru saja menerapkan kembali penetapan Kuba sebagai negara sponsor terorisme," tulis Presiden Kuba Miguel Díaz-Canel di media sosial X seperti dilansir CNN, Selasa (21/1/2025).

Miguel tak kaget dengan tindakan Trump. Menurutnya, keputusan Trump ini semakin menguatkan ketegangan antara Kuba dan negeri Paman Sam itu.

"Ini tidak mengejutkan. Tujuannya adalah untuk terus memperkuat perang ekonomi yang kejam melawan Kuba demi tujuan dominasi," lanjutnya.

Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez juga memberikan tanggapan pedas terhadap keputusan Trump. Bahkan, Bruno menyebut Trump adalah sosok yang angkuh.

"Karena mabuk arogansi, Presiden Trump tanpa alasan memutuskan bahwa Kuba mensponsori terorisme. Dia tahu bahwa dia BERBOHONG. Tekadnya adalah meningkatkan hukuman dan perang ekonomi terhadap keluarga Kuba. Memang akan merugikan, tapi tidak akan mematahkan tekad teguh masyarakat kita. Kami akan menang," kata Rodriguez dalam postingan di X.

Padahal, pada 14 Januari 2025, pemerintahan Biden mengumumkan mereka akan menghapus Kuba dari daftar negara sponsor terorisme. Biden menganggap pemerintah Kuba tidak terbukti memberikan bantuan dalam bentuk apapun terhadap gerakan terorisme internasional dalam 6 bulan terakhir.

Namun, Trump langsung ngegas membatalkan keputusan Biden itu. Kebijakan pembatalan itu ditandatangani Trump di arena Capital One setelah ia dilantik sebagai Presiden ke-47 AS.

(isa/nvc)

Jakarta -

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump akan dilantik secara resmi. Warga asing yang bermukim di Negeri Paman Sam pun dibuat dag dig dug der soal visa dan imigrasi.

Masalah imigrasi dan penduduk gelap tanpa dokumen menjadi salah satu topik yang menjadi perhatian menjelang pelantikan Donald Trump untuk yang kedua kalinya sebagai Presiden Amerika Serikat.

Donald Trump, yang hari ini akan dilantik menjadi presiden, pernah berjanji akan melakukan deportasi terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Sebanyak 1 juta orang kabarnya akan dideportasi oleh Trump.

Kebijakan Trump soal imigrasi membuat banyak orang ketar-ketir, termasuk sejumlah warga asal Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat tanpa dokumen resmi.

Salah satunya adalah Dinda (bukan nama sebenarnya). Dinda datang ke Negeri Paman Sam dengan visa turis dan sudah dua tahun terakhir bermukim di Amerika Serikat.

"Sekarang saya kerja sebagai pramusaji, dibayar US$2,50 per jam tetapi kebanyakan penghasilan saya berdasarkan tip dari tamu," tutur Dinda yang mengaku bisa memperoleh rata-rata US$5.000 per bulan.

Dinda sadar status kependudukannya di Amerika Serikat bermasalah dan sedang mengurus untuk menjadikannya legal.

"Saya berusaha mengurus izin kerja saya sejak Maret lalu, dan sepertinya sebentar lagi akan keluar," kata Dinda kepada Hellena Souisa dari ABC Indonesia.

Tapi dengan terpilihnya Donald Trump, Dinda jadi khawatir. "Soalnya surat-surat saya belum di tangan, takutnya nanti aplikasi saya di-review lagi dan bakal kenapa-napa," kata dia.

"Apalagi menurut teman-teman di sini, zamannya Trump dulu tuh sering ada razia pekerja, kalau ketahuan ilegal langsung dideportasi," ujarnya khawatir.

Dinda menceritakan di tempatnya bekerja ada beberapa orang yang berstatus ilegal seperti dirinya, kebanyakan dari Meksiko.

"Bos-bosnya di sini enggak terlalu peduli status kita karena mereka perlu orang yang mau kerja, ... bahkan kalau ilegal, bosnya malah bisa bayar gaji lebih rendah."

Mereka Ingin Menetap Secara Legal

Berbeda dengan Dinda, Michael Widjaja sudah tinggal di Amerika Serikat secara legal selama 10 tahun dan bekerja sebagai perawat.

Sekarang Michael menjadi pesimis dengan pengajuan 'Green Card' atau izin menetap yang sedang diurusnya.

"Dalam 12 jam terakhir ini saya mulai memikirkan alternatif lain seandainya aplikasi ini tidak berjalan dengan semestinya," ujar dia.

"Saya mulai memikirkan ke mana saya harus pindah," lirihnya.

Michael Walter Sopacua, pria berdarah Ambon yang kini sudah berstatus warga negara Amerika Serikat punya pendapat lain.

Pria yang akrab dipanggil Aiky ini mengatakan ia dan istrinya butuh waktu hampir sepuluh tahun untuk bisa mendapatkan 'Green Card' sampai dapat bekerja dan akhirnya menjadi warga negara.

"Jadi kita menjalani aturan hukum yang ada, kita bukan imigran yang memaksakan segalanya harus sesuai kemauan kita," tegas dia.

Lia Sundah Suntoso, warga Indonesia yang sudah menjadi pengacara imigrasi di New York lebih dari 20 tahun, mengatakan sebenarnya antara Donald Trump dan Kamala Harris tidak ada yang menawarkan pilihan terbaik bagi warga imigran, khususnya imigran ilegal.

Lia memiliki beberapa kasus dari imigran yang menginginkan jalan untuk bisa menetap di Amerika Serikat, termasuk para pencari suaka.

Menurutnya proses pengurusan visa menetap di era Joe Biden dan Kamala Harris membutuhkan waktu lama bahkan tak kunjung selesai.

"Setidaknya kalau Trump yang terpilih kita jadi tahu siapa yang dihadapi ... dari pada kita di PHP [pemberi harapan palsu] mulu," ujarnya.

"Saya rasa politisi harus berhenti menggunakan imigran atau semua yang terkait dengannya sebagai pion," ujarnya, yang tak ingin masalah imigrasi dipolitisasi.

"Karena sebenarnya ini menyangkut manusia," pungkas dia.

------

Artikel telah tayang di detiknews.

(wsw/wsw)

Jakarta -

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden memberikan remisi kepada nyaris 2.500 narapidana yang dihukum karena pelanggaran narkoba tanpa melibatkan kekerasan menjelang akhir masa jabatannya. Gedung Putih menyebutnya sebagai pemberian remisi terbesar dalam sehari sepanjang sejarah AS.

Para narapidana yang mendapatkan remisi, seperti dilansir detikNews dari AFP, Sabtu (18/1/2025), merupakan mereka yang sudah menjalani "masa hukuman yang jauh lebih lama" dibandingkan dengan hukuman yang bakal mereka terima berdasarkan undang-undang yang berlaku saat ini.

Biden mengatakan langkah ini sebagai "langkah penting untuk memperbaiki kesalahan historis, memperbaiki kesenjangan hukuman, dan memberikan kesempatan kepada individu-individu yang layak untuk kembali kepada keluarga mereka".

"Dengan tindakan ini, saya sekarang telah memberikan lebih banyak pengampunan individu dan keringanan hukuman dibandingkan setiap presiden lainnya dalam sejarah AS," ucap Biden dalam pernyataannya pada Jumat (17/1) waktu setempat.

Dia menambahkan bahwa dirinya mungkin bakal memberikan lebih banyak pengampunan dan keringanan hukuman sebelum menyerahkan jabatan ke Presiden terpilih AS Donald Trump pada Senin (20/1) pekan depan.

Bulan lalu, Biden memberikan keringanan hukuman terhadap 37 terpidana mati federal, dari total 40 terpidana mati federal, dengan mengubah hukuman mereka menjadi penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat.

Dia juga memberikan pengampunan kepada 39 orang yang dihukum karena tindak kejahatan tanpa kekerasan, dan meringankan hukuman nyaris 1.500 narapidana lainnya yang menjalani hukuman penjara yang lama.

Di antara mereka yang diampuni adalah putra Biden sendiri, Hunter, yang menghadapi kemungkinan hukuman penjara usai dinyatakan bersalah atas pelanggaran pajak dan pelanggaran aturan kepemilikan senjata api.

Langkah tersebut membuat Biden dihujani kritikan.

(dhm/dhm)

Washington DC -

Menjelang akhir masa jabatannya, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden memberikan remisi kepada nyaris 2.500 narapidana yang dihukum karena pelanggaran narkoba tanpa melibatkan kekerasan. Gedung Putih menyebutnya sebagai pemberian remisi terbesar dalam sehari sepanjang sejarah AS.

Para narapidana yang mendapatkan remisi, seperti dilansir AFP, Sabtu (18/1/2025), merupakan mereka yang telah menjalani "masa hukuman yang jauh lebih lama" dibandingkan dengan hukuman yang akan mereka terima berdasarkan undang-undang yang berlaku saat ini.

Biden menyebut langkah ini sebagai "langkah penting untuk memperbaiki kesalahan historis, memperbaiki kesenjangan hukuman, dan memberikan kesempatan kepada individu-individu yang layak untuk kembali kepada keluarga mereka".

"Dengan tindakan ini, saya sekarang telah memberikan lebih banyak pengampunan individu dan keringanan hukuman dibandingkan setiap presiden lainnya dalam sejarah AS," ucap Biden dalam pernyataannya pada Jumat (17/1) waktu setempat.

Dia menambahkan bahwa dirinya mungkin akan memberikan lebih banyak pengampunan dan keringanan hukuman sebelum menyerahkan jabatan kepada Presiden terpilih AS Donald Trump pada Senin (20/1) pekan depan.

Bulan lalu, Biden memberikan keringanan hukuman terhadap 37 terpidana mati federal, dari total 40 terpidana mati federal, dengan mengubah hukuman mereka menjadi penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat.

Simak juga Video: Ini Sejumlah Rangkaian Pengamanan Jelang Pelantikan Donald Trump

[Gambas:Video 20detik]

Dia juga memberikan pengampunan kepada 39 orang yang dihukum karena tindak kejahatan tanpa kekerasan, dan meringankan hukuman nyaris 1.500 narapidana lainnya yang menjalani hukuman penjara yang lama.

Di antara mereka yang diampuni adalah putra Biden sendiri, Hunter, yang menghadapi kemungkinan hukuman penjara setelah dinyatakan bersalah atas pelanggaran pajak dan pelanggaran aturan kepemilikan senjata api.

Langkah tersebut membuat Biden dihujani kritikan.

(nvc/idh)

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah memberi tahu Kongres tentang niatnya menghapus Kuba dari daftar negara sponsor terorisme AS.

Langkah ini bertujuan memfasilitasi pembebasan "tahanan politik" melalui kesepakatan yang ditengahi Gereja Katolik, menurut pengumuman Gedung Putih.

Pejabat senior pemerintah AS mengatakan kepada Associated Press pada hari Selasa bahwa "puluhan" tahanan yang dianggap Washington ditahan "secara tidak adil" akan dibebaskan pada akhir masa jabatan Biden pada tanggal 20 Januari.

Sebagai gantinya, Washington berencana meredakan beberapa tekanan ekonomi terhadap Havana, termasuk membalikkan aspek-aspek memorandum tahun 2017 yang telah memperketat sikap AS terhadap Kuba.

"Dalam mengambil langkah-langkah ini untuk mendukung dialog yang sedang berlangsung antara pemerintah Kuba dan Gereja Katolik, Presiden Biden juga menghormati kebijaksanaan dan nasihat yang telah diberikan kepadanya oleh banyak pemimpin dunia," ungkap Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre.

Pemerintah Kuba menggambarkan keputusan AS sebagai "langkah ke arah yang benar" tetapi menekankan sebagian besar blokade ekonomi dan sanksi masih berlaku, terus menghambat pembangunan pulau itu.

Havana menyoroti pembatasan impor bahan bakar yang sedang berlangsung, larangan perdagangan, dan sanksi keuangan berdampak parah pada penduduknya.

Kuba juga mengkritik waktu pengambilan keputusan, dengan mencatat keputusan itu diambil menjelang akhir masa jabatan kepresidenan Biden dan memperingatkan pemerintahan Presiden terpilih Donald Trump yang akan datang dapat membatalkan tindakan tersebut.

"Ini adalah perbaikan yang diperkenalkan di ambang pergantian pemerintahan... padahal seharusnya sudah terwujud bertahun-tahun yang lalu," ujar Kementerian Luar Negeri Kuba.

Trump mengembalikan penunjukan Kuba sebagai negara sponsor terorisme pada Januari 2021, dengan alasan dukungan untuk Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan melindungi buronan AS.

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah memberi tahu Kongres tentang niatnya menghapus Kuba dari daftar negara sponsor terorisme AS.

Langkah ini bertujuan memfasilitasi pembebasan "tahanan politik" melalui kesepakatan yang ditengahi Gereja Katolik, menurut pengumuman Gedung Putih.

Pejabat senior pemerintah AS mengatakan kepada Associated Press pada hari Selasa bahwa "puluhan" tahanan yang dianggap Washington ditahan "secara tidak adil" akan dibebaskan pada akhir masa jabatan Biden pada tanggal 20 Januari.

Sebagai gantinya, Washington berencana meredakan beberapa tekanan ekonomi terhadap Havana, termasuk membalikkan aspek-aspek memorandum tahun 2017 yang telah memperketat sikap AS terhadap Kuba.

"Dalam mengambil langkah-langkah ini untuk mendukung dialog yang sedang berlangsung antara pemerintah Kuba dan Gereja Katolik, Presiden Biden juga menghormati kebijaksanaan dan nasihat yang telah diberikan kepadanya oleh banyak pemimpin dunia," ungkap Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre.

Pemerintah Kuba menggambarkan keputusan AS sebagai "langkah ke arah yang benar" tetapi menekankan sebagian besar blokade ekonomi dan sanksi masih berlaku, terus menghambat pembangunan pulau itu.

Havana menyoroti pembatasan impor bahan bakar yang sedang berlangsung, larangan perdagangan, dan sanksi keuangan berdampak parah pada penduduknya.

Kuba juga mengkritik waktu pengambilan keputusan, dengan mencatat keputusan itu diambil menjelang akhir masa jabatan kepresidenan Biden dan memperingatkan pemerintahan Presiden terpilih Donald Trump yang akan datang dapat membatalkan tindakan tersebut.

"Ini adalah perbaikan yang diperkenalkan di ambang pergantian pemerintahan... padahal seharusnya sudah terwujud bertahun-tahun yang lalu," ujar Kementerian Luar Negeri Kuba.

Trump mengembalikan penunjukan Kuba sebagai negara sponsor terorisme pada Januari 2021, dengan alasan dukungan untuk Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan melindungi buronan AS.

Biden telah mendukung penghapusan Kuba dari daftar tersebut selama masa jabatan mantan Presiden Barack Obama tetapi hingga saat ini tidak membalikkan kebijakan Trump, bahkan menjatuhkan sanksi tambahan selama masa jabatannya.

Tim transisi Trump belum mengonfirmasi apakah Presiden terpilih akan membatalkan langkah tersebut.

Beberapa anggota parlemen Republik mengkritik tindakan Biden. Senator Ted Cruz (R-Texas) menyebut keputusan itu "tidak dapat diterima berdasarkan manfaatnya" dan berjanji bekerja sama dengan Trump untuk "segera membatalkannya".

Anggota DPR Carlos Gimenez (Republikan-Florida) juga mengecam langkah tersebut, menyebut Biden sebagai "pengecut yang menyedihkan."

Presiden Amerika Serikat Joe Biden meringankan hukuman bagi sekitar 1.500 narapidana dan mengampuni 39 narapidana yang dihukum karena kejahatan non-kekerasan, Kamis (12/12).

Pejabat Gedung Putih mengatakan pemberian grasi ini menjadi yang terbesar dilakukan dalam satu hari dalam sejarah modern. Grasi ini diberikan Biden menjelang lengsernya pada Januari mendatang.

"Amerika dibangun di atas janji kemungkinan dan kesempatan kedua," kata Biden dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip CNN.

"Sebagai presiden, saya memiliki hak istimewa besar untuk mengulurkan belas kasih kepada orang-orang yang telah menunjukkan penyesalan dan rehabilitasi, memulihkan kesempatan bagi orang Amerika untuk berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari dan berkontribusi pada komunitas mereka, serta mengambil langkah untuk menghilangkan perbedaan hukuman bagi pelaku non-kekerasan, terutama mereka yang dihukum karena pelanggaran narkoba," kata Biden.

Sekitar 1.500 orang yang mendapat keringanan hukuman telah ditahan di rumah selama pandemi Covid-19 dan dianggap telah menunjukkan komitmen yang jelas untuk rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam komunitas mereka.

Sementara 39 orang yang diampuni dari kejahatan non-kekerasan dianggap telah menunjukkan catatan kontribusi yang berarti kepada negara.

"Mereka adalah individu-individu yang telah mendapatkan pekerjaan, melanjutkan pendidikan, menjadi pengasuh anak-anak dan anggota keluarga mereka, serta telah benar-benar berintegrasi kembali ke dalam komunitas mereka," kata seorang pejabat pemerintah yang mengetahui pengumuman tersebut kepada CNN.

"Mereka termasuk individu-individu yang menghadapi tantangan luar biasa dalam hidup dan kini benar-benar menunjukkan ketahanan dan berupaya mengatasi tantangan-tantangan tersebut," lanjutnya.

CNN belum mendapat daftar lengkap narapidana yang menerima grasi. Meski begitu, sumber CNN memberikan beberapa gambaran narapidana yang diampuni.

Mereka di antaranya veteran militer yang telah mencurahkan sebagian besar waktunya untuk membantu anggota komunitasnya termasuk orang sakit dan orang tua. Kemudian seorang perawat yang dikatakan telah membantu selama bencana alam dan berada di garis depan upaya vaksinasi selama pandemi Covid-19.

Serta seorang konselor pecandu yang diakui atas dedikasinya membimbing pemuda kulit berwarna.

Belakangan, Biden didesak oleh masyarakat untuk memberikan banyak grasi sebelum purna tugas. Pemberian grasi Biden saat ini pun telah memecahkan beberapa rekor yang sebelumnya dibuat oleh eks Presiden Barack Obama menjelang lengsernya pada 2017 lalu.

Kendati begitu, sejumlah pihak masih ingin Biden memberikan lebih banyak grasi dari ini. Menurut pejabat dari kelompok advokasi, keringanan hukuman yang diberikan Biden terhadap 1.500 narapidana tidak membawa mereka benar-benar pulang ke rumah.

"Orang-orang ini sudah pulang (karena menjadi tahanan rumah). Kami berharap ada lebih banyak pengurangan hukuman yang benar-benar akan membawa orang pulang dari penjara dan mempersingkat beberapa hukuman yang sangat panjang," ucapnya.

Selama kurun waktu ini, Biden telah memberikan ampunan bagi sejumlah narapidana termasuk putranya sendiri, Hunter Biden, yang didakwa atas kepemilikan senjata api dan penggelapan pajak federal. Pemberian ampunan terhadap Hunter membuat gempar publik karena dinilai sarat konflik kepentingan.

Biden sebelumnya berjanji tak akan ikut campur dalam masalah hukum Hunter. Masyarakat pun kini mempertanyakan janji Biden dan menuntut sang Presiden memberikan lebih banyak grasi dan ampunan bagi mereka yang betul-betul telah menyesal.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto telah kembali ke Indonesia. Prabowo tiba di Tanah Air usai menyelesaikan tur kenegaraan ke sejumlah negara di luar negeri.

Berdasarkan keterangan dari Tim Media Presiden, Minggu (24/11/2024), pesawat yang ditumpangi Prabowo mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, pagi ini sekitar pukul 05.30 WIB. Kepulangan Prabowo disambut langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih juga hadir menyambut kepulangan Prabowo. Menteri-menteri itu mulai dari Menko Polkam Budi Gunawan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, Kepala BIN Herindra, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Nampak Gibran dan pejabat lainnya telah menunggu terlebih dahulu di seberang karpet merah untuk menyambut Prabowo.

"Selamat datang kembali, Pak," ujar mereka ke Prabowo.

Prabowo tampak mengenakan setelan jas berwarna biru dongker dan berpeci hitam. Saat turun dari pesawat, Prabowo langsung menyalami Gibran dan deretan menteri yang hadir di lokasi.

Prabowo diketahui telah bertolak dari Indonesia sejak 8 November silam. Prabowo melakukan serangkaian kunjungan ke sejumlah negara.

Kunjungan Prabowo dimulai di negara Tiongkok. Di sana ia bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping. Lawatan kenegaraan dari Prabowo kemudian berlanjut ke Amerika Serikat dan bertemu Presiden Joe Biden di Gedung Putih.

Setelahnya Prabowo melanjutkan perjalanan ke dua konferensi internasional. Pertama, KTT APEC di Peru dan KTT G20 di Brasil.

Usai dari sana, Prabowo bertolak ke Inggris untuk bertemu Raja Charles III dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Setelah itu, ia berkunjung ke UEA bertemu Presiden MBZ.

Dari semua kunjungan kenegaraan tersebut, Prabowo mengatakan telah berhasil membawa banyak potensi investasi untuk dalam negeri serta kerja sama di berbagai sektor. Total Prabowo membawa 'oleh-oleh' komitmen investasi senilai US$18,57 miliiar atau sekitar Rp 294,80 triliun dari lawatannya dalam dua pekan terakhir.

"Agak-agak melebihi (target ya). Jadi saya pulang bawa komitmen total US$18,5 miliar. Jadi saya kira ini cukup bagus, menunjukkan kepercayaan global terhadap ekonomi Indonesia, ya," ujar Prabowo di Inggris pada Kamis (21/11) waktu setempat.

(ygs/haf)

Jakarta - (ita/ita)