OKU TIMUR, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit menegaskan bahwa proses hukum terkait kematian tiga anggotanya di Way Kanan, Lampung, akan berjalan secara terbuka.

Pernyataan tersebut disampaikan saat Kapolri mengunjungi kediaman Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lusiyanto, di Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan, Kamis (27/3/2025).

Kapolri menyatakan bahwa ia bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini hingga tuntas.

"Kami sama-sama sepakat untuk diproses tegas, diproses tuntas. Baik terkait dengan kasus penembakan hingga pembunuhan akan diproses oleh bapak panglima. Terkait masalah perjudian yang menyangkut oknum akan kita proses," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga meminta kepada pihak keluarga untuk menyerahkan kasus ini kepada jajaran POM TNI.

"Oleh karena itu, tentunya kami semua terus akan mengikuti, menjadi duka kita bersama. Namun di satu sisi harus menyerahkan petugas yang ada dan prosesnya akan diusut tuntas," tambahnya.

Kapolri juga menyampaikan bela sungkawa secara moril kepada keluarga almarhum AKP Anumerta Lusiyanto atas kejadian yang menyedihkan ini.

Ia menegaskan bahwa keluarga almarhum tetap dianggap bagian dari Polri.

"Yang jelas kami dari keluarga Polri menyampaikan duka cita yang dalam terkait dengan kasus penembakan yang terjadi di Way Kanan," ungkapnya.

Dengan pernyataan ini, Kapolri menunjukkan komitmen Polri menuntaskan setiap kasus yang melibatkan anggotanya dan memberikan keadilan bagi keluarga yang ditinggalkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan Polri telah menyita barang bukti narkoba dengan nilai Rp8,6 triliun sepanjang 2024.

Listyo Sigit mengatakan barang bukti narkoba senilai triliunan itu sudah siap diedarkan di Indonesia.

"Kami berhasil menyita barang bukti berbagai jenis narkotika yang siap diedarkan dengan nilai diperkirakan mencapai Rp8,6 triliun," kata Sigit di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Selasa (31/12/2024).

Kemudian, dia mengklaim bahwa melalui penyitaan barang bukti narkoba tersebut pihaknya berhasil menyelamatkan 40,4 juta jiwa dari penyalahgunaan narkoba.

Selain itu, mantan Kabareskrim itu juga mengemukakan pihaknya telah menyelesaikan 36.174 perkara tindak pidana narkoba atau sebesar 84,47% dari 36.174 perkara yang telah diungkap selama 2024.

"Sepanjang tahun 2024, Polri berhasil menyelesaikan 36.174 perkara atau 84,47% dari total 42.824 perkara yang telah dilakukan pengungkapan," pungkasnya.

Sebagai informasi, terdapat empat kasus menonjol terkait narkoba yang telah diungkap kepolisian sepanjang 2024. Misalnya, pengungkapan clandestine laboratory di Jawa Barat.

Kemudian, pengungkapan kasus narkotika Jaringan Internasional Timur Tengah di Afghanistan-Aceh-Jakarta dengan barang bukti 389 Kg sabu dengan estimasi nilai Rp800 miliar.

Selanjutnya, ungkap kasus clandestine laboratory di Bali dengan bukti berhasil diamankan 1,2 juta butir happy five, 132,9 Kg Hashish dan bahan baku, hingga 17 mesin produksi dengan estimasi nilai Rp1,52 triliun.

Terakhir, penangkapan DPO Internasional di Thailand atas kasus clandestine laboratory yang telah diungkap dengan barang bukti 6.000 gram sabu, 108 gram kokain, 10.181 hingga 520,032 Kg/L Prekursor cair/padat dengan estimasi nilai barang bukti Rp11,5 miliar.

Jakarta -

Polri terus berusaha mewujudkan zero attack terorisme. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap bahwa zero attack terorisme bisa berdampak pada kepercayaan publik internasional (international trust).

Pemaparan ini disampaikan Jenderal Sigit dalam rilis akhir tahun 2024. Jenderal Sigit menjelaskan bahwa zero attack terorisme bisa diwujudkan dengan pengamanan pelaku teror sebelum beraksi.

"Dalam rangka mewujudkan zero attack terkait terorisme, Polri terus melakukan Preventive Strike dengan mengamankan para pelaku teror sebelum melakukan aksinya," kata Jenderal Sigit di Ruang Rupattama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (31/12/2024).

Dia membeberkan bahwa sepanjang 2023-2024 ada 202 tersangka terorisme yang diamankan. Tindakan ini, lanjutnya, bisa berdampak signifikan terhadap peningkatan international trust Indonesia.

"Sepanjang tahun 2023 sampai dengan 2024, kami berhasil mengamankan 202 tersangka yang dapat mengancam kelancaran berbagai kegiatan masyarakat, termasuk agenda internasional. Keberhasilan tersebut telah berdampak signifikan terhadap peningkatan international trust Indonesia di mata dunia," katanya.

Dia menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku terorisme juga memperkuat hubungan instansi dalam dan luar negeri. Polri saat ini sudah menjalin kerjasama dengan 11 kementerian dan lembaga.

"Kemudian, untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku terorisme, Polri juga terus memperkuat hubungan dengan instansi dari dalam dan luar negeri. Sampai saat ini, Polri telah menjalin Kerjasama dengan 11 Kementerian/Lembaga maupun stakeholder luar negeri dan 6 Kementerian/Lembaga dalam negeri," jelasnya.

Kapolri menegaskan bahwa upaya ini dilakukan demi memerangi tindak terorisme. Hal ini juga menjadi bukti kesetiaan terhadap nilai Pancasila.

"Tentunya seluruh upaya yang kami lakukan dalam memerangi tindakan terorisme menjadi bukti bahwa kami akan selalu setia menjaga tetap teguhnya Pancasila di bumi nusantara," ujarnya.

Simak juga Video 'BNPT Ungkap Aplikasi Pesan yang Paling Disukai Teroris':

[Gambas:Video 20detik]

(rdp/dhn)

JAKARTA - Imparsial menyatakan Polri menjadi salah satu institusi negara yang berperan dalam rangka menjaga Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di Indonesia.

Polri menjadi garda terdepan dalam menjaga konstitusi guna memastikan bahwa setiap warga negara dapat menikmati hak-hak mereka tanpa diskriminasi atas dasar agama atau keyakinan

"Dalam konteks ini, Polri memiliki peran krusial dalam mencegah, menangani, dan memediasi konflik tersebut dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM)," kata Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra, Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Terkait hal tersebut, Ardi mengungkapkan, di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, terdapat sejumlah capaian positif dalam konteks pemenuhan hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia. "Hal tersebut tercermin melalui penurunan jumlah kasus atau insiden pelanggaran terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam tiga tahun belakangan ini," ujar Ardi.

Imparsial mencatat pada 2021 terdapat 28 kasus, kemudian 2022 sebanyak 23 kasus, di 2023 sebanyak 18 kasus, tahun 2024 hingga November terdapat 20 kasus. Meski begitu, Ardi menuturkan harus tetap ada perbaikan terus-menerus kedepannya untuk semakin memantapkan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.

Dalam hal ini, Imparsial juga memaparkan bahwa, terdapat beberapa inisiatif lain yang juga progresif yang dilakukan oleh Polri belakangan ini. Diantaranya adalah fasilitasi dialog antar-kelompok agama atau kepercayaan.

"Beberapa kasus yang mengarah pada terjadinya konflik agama berhasil diredam melalui fasilitasi dialog oleh pihak kepolisian. Misalnya, seperti yang dilakukan oleh Polres Tulang Bawang, Lampung pada 2021 menyusul adanya kelompok warga yang melakukan penolakan rumah ibadah, atau tindakan tegas terhadap anggota Polri yang lalai dalam mencegah terjadinya pelanggaran kebebasan beragama sebagaimana yang terjadi terhadap Kapolres Kulonprogo pada tahun 2023," paparnya.

Selain itu, Polri dalam tiga tahun belakangan ini juga membentuk unit keamanan berbasis kerukunan di beberapa daerah di Indonesia. Pembentukan unit itu memang masih terbatas hanya pada daerah-daerah yang memiliki tingkat kerawanan konflik berbasis agama atau keyakinan.

"Unit ini bertugas untuk memantau potensi konflik serta mengedepankan pendekatan preventif secara persuasi. Di beberapa daerah Polri juga melakukan sosialisasi kerukunan antar umat beragama melalui program safari Jumat," ucapnya.

Imparsial berpandangan, penting bagi Polri ke depan untuk merumuskan sebuah kebijakan internal yang dapat menjadi panduan bagi anggota Polri dalam pencegahan dan penanganan kasus kebebasan beragama atau berkeyakinan yang berbasis pada prinsip dan norma hak asasi manusia.

"Mengingat dalam waktu dekat ini umat Kristiani di Indonesia akan merayakan ibadah Natal, semoga Polri mampu menjaga dan melindungi hak-hak warga negaranya untuk beribadah dengan aman dan tenang," tutupnya.

JAKARTA - Komisi Kepolisian Nasional ( Kompolnas ) angkat bicara soal kemajuan reformasi Polri dewasa ini. Pasalnya sejak era Reformasi, Korps Bhayangkara kini jauh lebih humanis dan komitmen dengan isu Hak Asasi Manusia (HAM).

"Polri menjadi lebih humanis dan adanya Perkap HAM menjadi salah satu tolok ukur capaian positif dari proses Reformasi Polri, kemudian masuknya materi HAM dalam pendidikan dan pelatihan anggota, serta tunduknya anggota Polri pada Peradilan Umum," kata Komisioner Kompolnas Gufron, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Menurut Gufron, proses dan agenda reformasi Polri perlu dilihat dalam perspektif yang lebih luas. Di satu sisi, harus diakui sejak 1997 banyak kemajuan yang sudah dicapai, termasuk dalam isu hak asasi manusia.

Gufron menilai, Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo terdapat sejumlah capaian positif yang patut diapresiasi. Salah satunya penguatan Polri dalam penanganan isu Perempuan dan Anak, misalnya dengan peningkatan PPA dan TPPO dari unit menjadi direktorat di Mabes Polri.

"Hal ini menjadi terobosan positif dan nyata di tengah meningkatnya kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang berhadapan dengan hukum. Sebagai terobosan hal ini harus didukung, tidak hanya Kompolnas saja tapi juga kelompok-kelompok lain di masyarakat yang memiliki perhatian dan mendukung upaya penguatan peran Polri. Diharapkan ke depan direktorat dan unit PPA dan TPPO tidak hanya dibentuk di semua Polda dan Polres, melainkan juga di semua Polsek," ujarnya.

Capaian lain, katanya adalah di bidang penanganan korupsi, yaitu dengan dibentuknya Kortas Tipikor. Pembentukan tersebut juga perlu diapresiasi. "Dan Kompolnas tentu saja sejak awal telah mendukung langkah terobosan tersebut guna memberantas kasus-kasus tindak pidana korupsi. Ke depannya diharapkan menguatnya sinergi antar lembaga penegak hukum dalam memberantas masalah korupsi di Indonesia," ucapnya.

Terkait dengan isu kekerasan polisi yang mencuat belakangan ini, Gufron menekankan respons Kapolri tentunya juga positif. Pasalnya, sebagai pimpinan telah memberikan sikap yang jelas dan tegas, bahwa jika ada anggota yang melanggar, akan segera ditindak tegas.

"Sehingga tidak ada impunitas di tubuh Polri. Sebagai contoh pada kasus Solok Selatan dan Semarang, upaya penanganan Polri sejauh ini sudah baik dan oknum polisi yang terbukti melakukan pelanggaran diproses sesuai aturan hukum yang belaku. Kompolnas sebagai lembaga pengawas eksternal sesuai fungsi dan tugasnya akan terus memonitor dan mengawasi hal ini," tutupnya.

JAKARTA - Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menyebut Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo telah mengantongi nama calon Wakapolri pengganti Agus Andrianto yang kini menjadi Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sandi mengatakan, nama yang sudah ada itu pun juga untuk mengisi posisi Kepala Lemdiklat Polri yang ditinggalkan Purwadi Arianto yang diangkat menjadi Wamen PAN-RB.

?Untuk namanya sudah ada, namanya sudah ada. Cuma nanti yang ditunjuk Pak Kapolri siapa yang belum tahu,? kata Sandi Nugroho di Gedung The Tribrata, Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2024).

Sandi menuturkan, tidak menutup kemungkinan perwira tinggi (Pati) bintang dua dan tiga bisa menjabat sebagai Wakapolri. Dia menambahkan, yang nantinya ditunjuk sebagai Wakapolri merupakan Pati terbaik. ?Nama sudah ada, bintang dua, bintang tiga itu mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi Wakapolri atau pun pejabat di Kalemdiklat,? ujar dia.

Dia menambahkan, saat ini Kapolri tengah melihat rekam jejak dari sejumlah pejabat yang nantinya akan menjadi Wakapolri. ?Yang pasti proses sedang berjalan, Bapak Kapolri juga sedang melihat rekam jejak dari masing masing pejabat tersebut dan tentunya yang terpilih adalah pati terbaik polri untuk memegang jabatan tersebut,? jelas dia.