Layanan permohonan visa akan tutup sementara selama libur Nyepi dan Lebaran Idul Fitri 2025. Masyarakat yang akan mengurus dokumen visa diimbau untuk segera menyelesaikan permohonannya sebelum kantor imigrasi tutup layanan sementara.

Berikut jadwal libur pelayanan visa saat Nyepi dan Lebaran 2025.

Pelayanan Visa Libur Lebaran 2025

Berdasarkan informasi resmi dari Ditjen Imigrasi, layanan permohonan visa tutup sementara saat peringatan Nyepi dan Lebaran Idul Fitri 2025. Berikut jadwalnya.

• Jumat, 28 Maret 2025
• Rabu, 2 April 2025
• Kamis, 3 April 2025
• Jumat, 4 April 2025
• Sabtu, 5 April 2025 (Libur akhir pekan)
• Minggu, 6 April 2025 (Libur akhir pekan)
• Senin, 7 April 2025.

*Pelayanan Bebas Visa Kunjungan dan Visa on Arrival (VOA) tetap tersedia.

Layanan akan kembali beroperasi secara normal pada Selasa, 8 April 2025. Permohonan visa yang diterima pada Kamis, 27 Maret 2025 akan mulai diproses pada Selasa, 8 April 2025.

"Kami masih tetap maksimal beroperasi untuk pemeriksaan keberangkatan dan kedatangan di tempat-tempat pemeriksaan imigrasi di seluruh Indonesia serta layanan electronic visa on arrival atau e-VoA," kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Saffar Muhammad Godam, dikutip dari Antara, Senin (24/3/2025).

Jenis-jenis Visa Tergantung Kebutuhannya

Berikut ini adalah jenis-jenis visa berdasarkan kebutuhan dan cara mendapatkannya.

1. Bebas Visa

Ada beberapa negara yang tidak mewajibkan visa bagi warga asing yang berkunjung. Pendatang hanya perlu membawa paspor dan identitas diri lain. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa negara tujuan meminta dokumen tambahan seperti menunjukan tiket pulang pergi.

Walau bebas visa, bukan berarti Anda boleh tinggal lama di sana. Selalu ada batas waktu tinggal maksimal yang diterapkan oleh masing-masing negara.

2. eVisa

Dokumen ini dibuat secara online dengan hasil akhir berupa soft file yang dikirim via email. Pemohon cukup memasukkan data diri yang diminta, kemudian melakukan pembayaran pada saat itu juga melalui kartu kredit.

Nanti, dokumen ini akan dikirim via email. Ketika sampai di pintu imigrasi negara tujuan, pemilik eVisa tetap harus menunjukkan dokumen yang diminta (disebutkan di website pendaftaran) kepada petugas imigrasi setempat.

3. Visa on Arrival

Jenis dokumen ini memperbolehkan Anda mengurus izin masuk setelah sampai di negara tujuan. Jadi, Anda tidak perlu bolak-balik ke kedubes tujuan yang berlokasi di negara asal/

Masa berlaku dan maksimal waktu perpanjangannya berbeda-beda antara satu negara dengan yang lain. Untuk jenis on arrival, cap atau stiker akan diberikan di pintu imigrasi negara tujuan, dan pemilik dokumen harus membayar biaya visa.

4. Visa Sebelum Kedatangan

Negara-negara tertentu menerapkan peraturan bahwa visa harus didapat sebelum memasuki negara tujuan. Untuk mendapatkan dokumen ini, pemohon bisa mendatangi kedubes negara tujuan, agen perjalanan, atau badan yang ditunjuk oleh negara yang bersangkutan tersebut.

Simak juga Video 'Hormati Nyepi, Korlantas Bakal Tutup Akses ke Bali 28 Maret Jam 5 Sore':

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengamankan 13 warga negara asing (WNA). Belasan WNA itu diamankan dari 12 perusahaan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang ada di wilayah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau(Kepri) yang masuk daftar pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB) oleh BKPM.

"Ini merupakan kegiatan kedua yang digelar, setelah Bali. Operasi gabungan bersama ini berhasil mengamankan 13 WNA," kata Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, Kamis (13/3/2025).

Saffar mengatakan dalam operasi yang digelar 11 Maret -12 Maret 2025, Imigrasi menargetkan pengawasan terhadap perusahaan PMA yang dicurigai fiktif dan WNA yang terindikasi melanggar aturan. Ada 12 perusahaan yang dilakukan pengecekan oleh Imigrasi dan BKPM di Batam.

"Berdasarkan hasil pengawasan, total 26 Orang Asing dari 12 perusahaan PMA yang perlu ditindaklanjuti. Dari 12 perusahaan PMA yang diperiksa, ditemukan 4 perusahaan dengan belum memenuhi komitmen investasi Rp 10 miliar, 6 perusahaan fiktif, serta dua perusahaan yang memiliki alamat berbeda dari yang terdaftar," ujarnya.

"Dari 26 Orang Asing yang terdata sebanyak 13 orang diamankan. Untuk 13 orang sisanya masuk daftar pencarian orang, terdata 9 WNA yang berada di luar wilayah Indonesia dan nantinya akan dilakukan pembatalan izin tinggal keimigrasian. Untuk sisanya 4 orang ini masih dicari keberadaannya di wilayah Indonesia," tambahnya.

Belasan WNA yang diamankan Imigrasi itu saat ini masih menjalani serangkaian pemeriksaan. Nantinya jika terbukti mereka bisa diberikan sanksi mulai dari denda, pendeportasian, hingga diberikan kesempatan untuk memperbaiki atau melengkapi persyaratan soal investasi.

Direktur Wilayah V Kedeputian Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (BKPM), Adi Soegyharto menyampaikan operasi ini merupakan kolaborasi bersama Ditjen Imigrasi dalam menertibkan perusahan yang tidak memenuhi syarat dalam berinvestasi.

"Ini adalah kota yang kedua, setelah Bali. Kami mengharapkan kolaborasi ini bisa menghadirkan investasi yang taat aturan. Investasi yang masuk benar-benar benar sesuai dengan ketentuan, demi menjaga iklim investasi di Indonesia," kata dia.

Adi menyebut pengawasan ini dilakukan terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) yang telah mendaftarkan diri melalui OSS, dan mengantongi NIB. Perusahaan tersebut kemudian dilakukan pengawasan kembali.

"Kami memperketat pengawasan melalui posted audit. Karena ini daerah perbatasan, dan dekat dengan Singapura dan Malaysia. Jadi biar tumbuh investasinya, dan jelas serta terjamin, maka perlu dilakukan penertiban terhadap PMA yang nakal ini," ujarnya.

Adi menyebut Investasi asing yang masuk diharapkan bisa memberikan manfaat bagsa dan negara serta pendorong pertumbuhan ekonomi akan didukung terus bertumbuh.

"Mereka wajib berinvestasi minimal Rp 10 miliar. Operasi ini diharapkan bisa menjadi efek jera bagi investor asing, untuk tidak main main. Pengawasan ini memperkuat sistem investasi di Indonesia," tambahnya.

Video: KPK Tahan Eks Dirut PT Taspen Terkait Kasus Investasi Fiktif

Video: KPK Tahan Eks Dirut PT Taspen Terkait Kasus Investasi Fiktif

Paspor dibutuhkan warga negara yang akan bepergian ke luar negeri. Dokumen ini berfungsi sebagai kartu identitas ketika berkunjung ke negara lain.

Ada dua jenis paspor, yaitu paspor biasa (cetak) dan paspor elektronik. Bedanya, paspor biasa berupa buku cetak tetapi tidak disertai chip, sedangkan paspor elektronik adalah dokumen cetak namun ada chip untuk penyimpanan data.

Setelah proses pembuatan paspor selesai, paspor bisa diambil di kantor imigrasi. Apakah pengambilan paspor bisa diwakilkan? Berikut informasinya.

Syarat Pengambilan Paspor Diwakilkan

Dikutip dari laman Instagram Ditjen Imigrasi (@ditjen_imigrasi), pengambilan paspor di kantor imigrasi dapat diwakilkan oleh anggota keluarga yang masih satu kartu keluarga (KK) atau orang lain yang tidak dalam satu keluarga. Ini syaratnya.

• Untuk pengambilan paspor yang diwakilkan orang yang masih dalam satu kartu keluarga, silakan tunjukkan berkas permohonan dan foto kopi file kartu keluarga (KK)
• Jika paspor diambil oleh orang lain yang tidak dalam satu kartu keluarga (KK), tunjukkan surat kuasa bermaterai.

Biaya Paspor Elektronik dan Nonelektronik Terbaru

Syarat permohonan paspor baru adalah melampirkan kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), akta kelahiran, ijazah/surat baptis/buku nikah, dan surat penetapan pengadilan apabila pernah ganti nama. Sementara itu, untuk penggantian paspor, cukup membawa KTP dan paspor lama, serta surat penetapan pengadilan apabila pernah ganti nama.

Perlu diketahui, ada penyesuaian tarif untuk paspor elektronik dan nonelektronik dengan masa berlaku lima tahun dan 10 tahun. Kebijakan ini berlaku mulai tanggal 17 Desember 2024.

"Kami menyesuaikan tarif paspor berdasarkan jenis dan masa berlaku paspor sehingga masyarakat bisa memilih mana yang lebih sesuai dengan kebutuhannya. Kami pastikan penyesuaian tarif ini tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat dan mengimbanginya dengan peningkatan layanan publik yang berkelanjutan," kata Saffar M. Godam, Plt. Direktur Jenderal Imigrasi.

Berikut rincian tarif paspor terbaru.

1. Paspor masa berlaku 5 tahun

• Tarif paspor nonelektronik: Rp 350.000
• Tarif paspor elektonik: Rp 650.000

2. Paspor masa berlaku 10 tahun

• Tarif paspor nonelektronik: Rp 650.000
• Tarif paspor elektonik: Rp 950.000.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan menggelar sosialisasi mekanisme pembatalan visa bagi orang asing yang ditolak untuk masuk ke Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Sosialisasi ini diberikan kepada para stakeholder di Bandara Kualanamu, Deli Serdang.

"Sosialisasi ini sebagai bentuk penyebaran, penyampaian informasi dan pengetahuan mengenai mekanisme pembatalan visa bagi orang asing yang ditolak masuk di TPI di seluruh Indonesia, terhadap stakeholder di Bandara Kualanamu," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Wahyu Hidayat saat sosialisasi di Hotel Wing Kualanamu, Kamis (5/12/2024).

Wahyu mengatakan bahwa kegiatan ini sesuai dengan Surat Edaran Plt Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1199.GR.01.01 Tahun 2024 Tentang Pembatalan Visa Bagi Orang Asing yang Ditolak Masuk Pada TPI. Menurutnya, materi sosialisasi ini sangat penting.

"Kami berharap sosialisasi ini dapat diikuti dengan baik mengingat materi yang disampaikan sangat penting. Di mana Imigrasi memiliki kebijakan selective policy, yaitu hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan negara serta dapat berkontribusi terhadap perkembangan dan perekonomian Indonesia," jelasnya.

Wahyu menjelaskan bahwa surat edaran Plt Direktur Jenderal Imigrasi ini baru diterbitkan. Sebelum adanya surat edaran ini, proses pembatalan visa dilakukan secara manual dengan menerakan cap pembatalan pada halaman paspor.

Namun, pada surat edaran yang baru, penerbitan visa yang dilakukan secara online melalui laman https://evisa.imigrasi.go.id/ dapat dilakukan pembatalan visa secara online di TPI.

"Ini juga terhubung secara menyeluruh pada sistem perlintasan keimigrasian di seluruh TPI di Indonesia," ujarnya.

Kepala Bidang TPI Sofyan Martono Wibowo menyampaikan bahwa pembatalan visa yang dilakukan di TPI juga dapat diberitahu kepada sponsor orang asing dan maskapai.

"Dengan begitu, orang asing yang dibatalkan visanya tidak dapat masuk kembali melalui TPI lain sebelum melakukan permohonan visa baru," kata Sofyan.

Sosialisasi ini disambut baik oleh seluruh undangan yang terdiri dari Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah 2, Aviation Security Bandar Udara Kualanamu, manajer operasional PT Angkasa Pura Aviasi, dan pihak maskapai penerbangan seperti Air Asia, Lion Air, Batik Air, Saudi Airlines, dan yang lainnya.

Biden Sebut Trump Pecundang, Ungkit soal Kebijakan Imigrasi

Biden Sebut Trump Pecundang, Ungkit soal Kebijakan Imigrasi