Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita unggulan Kamis untuk disimak, Presiden utus Jokowi, Jonan, Pigai, Thomas Djiwandono ke Vatikan hingga pembangunan pabrik BYD diusik premanisme ormas. Berikut berita-berita tersebut:

1.⁠ ⁠Presiden utus Jokowi, Jonan, Pigai, Thomas Djiwandono ke Vatikan

Presiden Prabowo Subianto mengutus Presiden Ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Menteri HAM Natalius Pigai, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, dan Ignatius Jonan untuk mewakili Presiden RI dan Pemerintah Indonesia menghadiri acara pemakaman Sri Paus Fransiskus di Vatikan, Roma, Sabtu (26/4).

Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi menjelaskan utusan-utusan khusus Pemerintah RI itu diharapkan dapat mewakili bangsa dan negara untuk menyampaikan belasungkawa. Baca selengkapnya di sini

2.⁠ ⁠Jenazah Paus Fransiskus disemayamkan di Basilika Santo Petrus

Jenazah Paus Fransiskus telah dipindahkan dari kediamannya di Casa Santa Marta ke Basilika Santo Petrus, Vatikan, agar umat beriman dapat memberikan penghormatan terakhir hingga hari pemakamannya pada Sabtu (26/4).

Ritus pemindahan jenazah Paus Fransiskus berlangsung pada Rabu pagi, dipimpin oleh dewan kardinal yang berkumpul di Roma setelah wafatnya pemimpin tertinggi Gereja Katolik itu. Baca selengkapnya di sini

3.⁠ ⁠Kejagung tegaskan tidak antikritik produk jurnalistik yang kontra

Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan bahwa pihaknya tidak antikritik terhadap produk jurnalistik yang kontra terhadap institusi tersebut.

Kejaksaan Agung mempersilakan jurnalis untuk berkarya dengan sebebas-bebasnya. Baca selengkapnya di sini

4.⁠ ⁠Kejagung benarkan sita uang tersangka AM yang disimpan di bawah kasur

Kejaksaan Agung (Kejagung) membenarkan telah menyita uang dari tersangka AM (Ali Muhtarom) yang disimpan di bawah kasur pada rumahnya yang berada di Jepara, Jawa Tengah.

Ali Muhtarom selaku anggota majelis hakim merupakan salah satu tersangka dalam kasus dugaan suap dan/atau gratifikasi terkait dengan putusan lepas (ontslag) perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Baca selengkapnya di sini

5.⁠ ⁠Pembangunan pabrik BYD diusik premanisme ormas, Moeldoko: Tumpas saja

Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Moeldoko mendukung Gubernur Jawa Barat untuk menumpas tindakan premanisme yang dapat mengganggu investasi, dalam hal ini menyinggung kasus premanisme yang terjadi pada pembangunan fasilitas manufaktur BYD di Subang, Jawa Barat.

Menurut dia, alih-alih mengganggu, masyarakat seharusnya turut ambil andil dalam menciptakan iklim investasi yang baik, sebab dengan hadirnya investasi akan terbuka pula lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat. Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Tiara Hana Pratiwi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Hakim imigrasi di pengadilan Lousiana memberikan izin kepada pemerintahan federal Amerika Serikat (AS) di bawah pimpinan Presiden Donald Trump untuk mendeportasi aktivis mahasiswa pro-Palestina, Mahmoud Khalil.

Khalil adalah mahasiswa yang terdaftar di Universitas Columbia, New York. Dia menjadi koordinator aksi pro-Palestina di lingkungan kampus pada 2024 silam.

Keputusan tersebut diambil setelah memenuhi syarat untuk dideportasi. Sebelumnya deportasi itu mengalami kendala setelah visa pelajarnya dicabut. Pasalnya, Khalil ternyata tercatat dengan status penduduk sah Negara Paman Sam.

Keputusan hakim imigrasi, Jamee Comans itu mengafirmasi argumen pemerintahan Trump yang disampaikan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. Dalam memonya, Rubio menyatakan keyakinan Khalil bisa mengancam keamanan nasional, dan itu harusnya jadi justifikasi untuk mendeportasinya.

"Pengadilan akan mendukung dakwaan tentang kemungkinan deportasi," kata Hakim Jamee Comans seperti dikutip dari NBC News pada Sabtu (12/4).

Dalam sidang di sana pada Jumat (11/4) lalu, pengacara Khalil mengajukan serangkaian argumen yang berupaya untuk menunda putusan tentang kelayakannya dideportasi dan menghentikan proses sepenuhnya.

Setelah putusan tersebut, Khalil, yang memilih diam selama proses persidangan dan menyuarakan pendapatnya. Ia menyatakan tidak menemukan keadilan selama proses hukum berjalan.

"Saya ingin mengutip apa yang Anda katakan terakhir kali bahwa tidak ada yang lebih penting bagi pengadilan ini selain hak proses hukum dan keadilan fundamental," kata dia.

"Jelas apa yang kita saksikan hari ini, tidak satu pun dari prinsip-prinsip ini hadir hari ini atau dalam seluruh proses ini. Inilah tepatnya mengapa pemerintahan Trump telah mengirim saya ke pengadilan ini, 1.000 mil jauhnya dari keluarga saya. Saya hanya berharap bahwa urgensi yang Anda anggap pantas bagi saya diberikan kepada ratusan orang lain yang telah berada di sini tanpa mendengar selama berbulan-bulan," imbuhnya.

Sementara itu tim hukumnya menyatakan akan terus bekerja tanpa lelah sampai Khalil bebas.

"Hari ini, kami melihat ketakutan terburuk kami terwujud: Mahmoud menjadi sasaran sandiwara proses hukum, pelanggaran mencolok atas haknya untuk mendapatkan sidang yang adil, dan senjata hukum imigrasi untuk menekan perbedaan pendapat," kata pengacaranya, Marc van der Hout.

Tahun lalu, Khalil yang baru berusia 30 ikut memimpin aksi pro-Palestina di lingkungan kampus Universitas Columbia. 

Dia kemudian petugas Imigrasi dan Bea Cukai di New York pada 8 Maret. Setelah itu dia dipindahkan ke fasilitas penahanan di Jena, Louisiana, dan berada di sana selama lebih dari sebulan.

Kasusnya adalah yang pertama dari serangkaian penangkapan yang dilakukan oleh pemerintahan Trump yang menargetkan mahasiswa dan cendekiawan pro-Palestina yang berada di AS dengan visa atau green card.

Hamas menyerahkan jenazah empat sandera Israel sembari menunggu pembebasan ratusan tahanan Palestina oleh Israel sebagai balasannya. Hal ini menandai pertukaran terakhir dalam tahap pertama gencatan senjata.

Dilansir Reuters dan AFP, Kamis (27/2/2025), gencatan senjata mulai berlaku pada 19 Januari lalu dan sebagian besar telah terlaksana, meskipun mengalami banyak kemunduran. Namun, fase pertama gencatan senjata akan berakhir minggu ini dan nasib fase berikutnya, yang bertujuan untuk mengakhiri perang, masih belum jelas. Hamas mengatakan bahwa sejauh ini belum menerima proposal apa pun.

Usai berhari-hari mengalami kebuntuan, mediator Mesir mengamankan penyerahan jenazah empat sandera terakhir dalam fase pertama gencatan senjata dan Israel diharapkan membebaskan lebih dari 600 tahanan Palestina sebagai gantinya.

Sebelumnya, Israel sempat menolak membebaskan ratusan tahanan Palestina usai Hamas menyerahkan enam sandera dalam 'upacara' yang dianggap memalukan.

Namun kini penyerahan 4 jenazah terakhir ini dilakukan secara tertutup. Hal itu agar mencegah Israel mencari dalih untuk menunda pembebasan sandera.

"Israel menerima peti jenazah yang membawa sisa-sisa keempat sandera," kata kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dalam sebuah keterangan.

Keempat jenazah sandera itu teridentifikasi sebagai Tsachi Idan, Itzhak Elgarat, Ohad Yahalomi, dan Shlomo Mantzur. Jenazah tersebut sedang menjalani identifikasi awal di wilayah Israel.

"Pemberitahuan resmi akan diberikan kepada keluarga para sandera setelah prosesnya selesai," kata kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan.

Israel akan melakukan pemeriksaan forensik lengkap untuk menentukan penyebab kematian keempat sandera terakhir.

Tahanan Palestina Dibebaskan

Sementara itu, tahanan Palestina yang akan dibebaskan termasuk 445 pria dan 24 wanita dan anak di bawah umur yang ditangkap di Gaza, serta 151 tahanan yang menjalani hukuman seumur hidup karena serangan mematikan terhadap warga Israel. Data tersebut berdasarkan sumber Hamas.

Tahanan Palestina yang dibebaskan dibawa menggunakan bus dari penjara Ofer Israel di Tepi Barat yang diduduki. Bus tersebut tiba di kota Palestina Ramallah beberapa menit kemudian.

Tahanan Palestina yang dibebaskan lalu turun dari bus diiringi sorak-sorai dari ratusan orang yang berkumpul di luar. Beberapa pria yang dibebaskan mengenakan jaket hijau dan keffiyeh diangkat tinggi-tinggi oleh kerumunan.

Bus yang membawa mantan tahanan Palestina, yang dibebaskan sebagai bagian dari pertukaran sandera-tahanan ketujuh, tiba di wilayah Palestina (Foto: AFP/ZAIN JAAFAR)

Namun tidak jelas kapan tahanan berikutnya akan dibebaskan.

Tahap pertama gencatan senjata mencakup pertukaran total 33 sandera Israel dengan sekitar 2.000 tahanan Palestina, dan penarikan pasukan Israel dari beberapa posisi di Gaza serta masuknya bantuan.

Namun dengan berakhirnya gencatan senjata selama 42 hari pada hari Sabtu, masih belum jelas apakah perpanjangan yang dapat membebaskan lebih banyak dari 59 sandera yang tersisa akan terjadi atau apakah negosiasi dapat dimulai pada tahap kedua kesepakatan tersebut.

Lihat juga Video: Hamas Serahkan 4 Jenazah Sandera Israel Lewat Palang Merah Internasional

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Para mediator berhasil mencapai kesepakatan terbaru untuk pembebasan ratusan tahanan Palestina oleh Israel, yang seharusnya dibebaskan pekan lalu namun tertunda. Pembebasan para tahanan Palestina itu akan ditukar dengan empat jenazah sandera Israel.

Kelompok Hamas, seperti dilansir AFP dan Reuters, Rabu (26/2/2025), mengonfirmasi kesepakatan baru itu, yang tercapai di bawah pengawasan Mesir sebagai salah satu mediator.

Hamas mengungkapkan pada Selasa (25/2) waktu setempat bahwa para tahanan Palestina, yang pembebasannya tertunda, akan dibebaskan oleh Israel bersamaan dengan diserahkannya empat jenazah sandera Israel yang tewas saat ditahan di Jalur Gaza.

Disebutkan Hamas bahwa pertukaran itu masih menjadi bagian dari tahap pertama gencatan senjata Gaza, yang berlangsung sejak 19 Januari.

Kesepakatan pertukaran itu, sebut Hamas, berhasil dicapai ketika delegasi kelompok militan itu, yang dipimpin pemimpin Hamas di Jalur Gaza, Khalil Al-Hayya, berkunjung ke Kairo pekan ini. Delegasi Hamas menegaskan komitmen terhadap perjanjian gencatan senjata Gaza "dengan seluruh tahapan dan klausulnya".

"Mereka (para tahanan Palestina) akan dibebaskan bersamaan dengan jenazah para tahanan (sandera) Israel yang disepakati untuk diserahkan pada tahap pertama, selain perempuan dan anak-anak Palestina," demikian pernyataan Hamas.

Kesepakatan baru ini tercapai setelah sempat terjadi kebuntuan mengenai pembebasan lebih dari 600 tahanan Palestina, yang sengaja ditunda oleh Israel.

Pada Sabtu (22/2) lalu, Hamas telah membebaskan enam sandera Israel sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata Gaza. Namun Israel menunda pembebasan ratusan tahanan Palestina sebagai imbalannya. Dalam pernyataannya, Tel Aviv menuduh Hamas telah melanggar perjanjian dengan menggelar seremoni di depan publik saat penyerahan sandera Israel di Jalur Gaza.

Sejak gencatan senjata berlaku pada pertengahan Januari lalu, Hamas telah membebaskan 25 sandera Israel dalam seremoni publik yang digelar di berbagai wilayah Jalur Gaza. Dalam seremoni itu, para militan bersenjata dan bermasker mengarak para sandera ke atas panggung yang dihiasi slogan-slogan Hamas.

Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengecam seremoni publik Hamas itu, yang disebutnya sebagai "seremoni memalukan yang tidak menghormati para sandera kami". Dia menuding Hamas "menggunakan para sandera secara sinis untuk propaganda" mereka.

Komite Palang Merah Internasional mendesak semua pihak untuk melakukan pertukaran tahanan dan sandera "dengan cara yang bermartabat dan secara privat".

Kesepakatan baru soal pertukaran tahanan Palestina dan jenazah sandera Israel itu mengindikasikan bahwa krisis yang bisa memicu kegagalan gencatan senjata Gaza bisa dihindari. Namun sejauh ini, Israel belum memberikan komentarnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menunda pembebasan tahanan Palestina berdasarkan kesepakatan gencatan senjata Gaza. Penundaan pembebasan tahanan itu akan dilakukan hingga Hamas mengakhiri 'upacara yang dianggap memalukan' saat menyerahkan sandera Israel.

"Mengingat pelanggaran berulang Hamas --termasuk upacara memalukan yang tidak menghormati sandera kami dan penggunaan sandera secara sinis untuk propaganda-- telah diputuskan untuk menunda pembebasan warga Palestina yang direncanakan kemarin (Sabtu) hingga pembebasan sandera berikutnya dipastikan, tanpa upacara yang memalukan", kata kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan, dilansir AFP, Minggu (23/2/2025).

Diketahui, sejak gencatan senjata berlaku pada 19 Januari, Hamas telah membebaskan 25 sandera Israel. Pembebasan sandera tersebut disiapkan dalam 'upacara', terlihat kelompok militan mengarak para tawanan di atas panggung, tawanan juga melambaikan tangan kepada warga Gaza yang berkumpul untuk menyaksikan acara tersebut. Para tawanan juga berbicara melalui mikrofon.

Dalam upacara tersebut, para sandera juga diberikan sertifikat dalam bahasa Ibrani untuk menandai berakhirnya penahanan mereka sebelum diserahkan kepada petugas Palang Merah, yang selanjutnya diserahkan kepada pasukan Israel.

Sebelumnya pada hari Kamis, militan telah menyerahkan jenazah tiga sandera dalam peti mati dengan sebuah 'upacara'. Hal itu menuai kritik luas dari PBB.

"Pengarakkan jenazah dengan cara yang terlihat pagi ini sangat menjijikkan dan kejam, serta bertentangan dengan hukum internasional," kata kepala hak asasi manusia PBB Volker Turk.

Sementara Hamas telah menolak seruan yang dilakukan berulang kali oleh Palang Merah untuk membebaskan para sandera secara tertutup.

Sebelumnya pada Sabtu (22/2), Hamas juga telah membebaskan enam sandera Israel sebagai bagian dari pertukaran sandera-tahanan ketujuh yang dijadwalkan berdasarkan kesepakatan gencatan senjata tahap pertama.

Sebagai imbalannya, Israel akan membebaskan lebih dari 600 tahanan Palestina.

Akan tetapi, setelah para sandera Israel dibebaskan oleh Hamas, sumber-sumber Israel mengatakan bahwa Netanyahu diperkirakan akan memutuskan pembebasan tahanan Palestina.

Lalu pada pagi ini, Netanyahu mengumumkan keputusannya untuk menangguhkan pembebasan tahanan Palestina hingga upacara penyerahan sandera dihentikan.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa yang berkaitan dengan hukum dan undang-undang terjadi di sepanjang Minggu (9/2).

Dari mulai calo penerimaan Polri hingga jenazah awak media.

Berikut rangkaian berita hukum yang telah dirangkum ANTARA.

1. Polda Sulteng pecat satu oknum polisi terlibat calo penerimaan Polri

Palu (ANTARA) - Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah (Sulteng) melakukan pemecatan terhadap salah seorang oknum polisi AKP M yang terbukti terlibat calo penerimaan anggota Polri.

Kabidhumas Polda Sulteng Kombes Pol. Djoko Wienartono di Palu, Minggu, mengatakan Polda Sulteng telah memutus perkara dalam sidang kode etik pelanggaran yang dilakukan oknum polisi tersebut dengan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Baca di sini

2. Menteri ATR pastikan kebakaran di gedung ATR/BPN itu musibah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memastikan bahwa kebakaran yang terjadi merupakan musibah bagi Kementerian ATR/BPN dan bukan menjadi upaya penghilangan barang bukti dari masalah pertanahan yang terjadi.

"Yang terbakar itu bagian Humas, di sana tidak ada dokumen HGB, HGU, atau apapun, jadi tidak ada yang namanya penghilangan barang bukti," ujar Nusron di Jakarta, Minggu.

Baca di sini

3. Akademisi Untar harapkan perubahan pasal di KUHAP tetap relevan

Surabaya (ANTARA) - Akademisi Universitas Tarumanagara (Untar) Jakarta DR Hery Firmansyah SH.,M.Hum.,MPA CTL mengharapkan perubahan pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tetap relevan.

"Kita tak ingin pasal yang dibuat hanya untuk mengakomodasi kepentingan elite yang kemudian akan menjadi dosa jariyah setelahnya," ujar Hery dalam keterangan tertulis yang diterima di Surabaya, Minggu.

Baca di sini

4. Pakar sarankan hakim periksa kesaksian Tio soal terintimidasi

Jakarta (ANTARA) - Pakar Hukum dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Beniharmoni Harefa, menyarankan hakim sebaiknya melakukan pemeriksaan mendalam terhadap kesaksian Agustiani Tio Fridelina yang mengaku terintimidasi dalam kasus Harun Masiku.

Tio merupakan mantan narapidana kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku, yang mengaku ditawari uang Rp2 miliar oleh orang tak dikenal (OTK) sebelum diperiksa penyidik KPK. Tio pun dihadirkan sebagai saksi oleh tim kuasa hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat (7/2).

Baca di sini

5. Polri temukan jenazah awak media yang hilang dalam insiden speedboat

Jakarta (ANTARA) - Polisi pada Sabtu pagi waktu setempat menemukan jenazah yang diduga sebagai awak media bernama Sahril yang hilang dalam insiden meledaknya speedboat milik Basarnas Kota Ternate saat melaksanakan operasi evakuasi nelayan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa pihak kepolisian sedang berupaya memastikan identitas jenazah dengan prosedur yang tepat.

Baca di sini

Pewarta: Walda Marison
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Polisi telah memeriksa Sunardi (44), si pembunuh pegawai koperasi di Cibarusah, Kabupaten Bekasi, yang ternyata juga membunuh istrinya. Dari hasil pemeriksaan, tidak ada tanda-tanda gangguan kejiwaan dari Sunardi.

"Sejauh ini sih kita melihat semuanya kita periksa dari pemeriksaan kita ajak ngomong masih nyambung," kata Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar saat dihubungi, Jumat (7/2/2025).

Onkoseno menyebut Sunardi sehat secara jasmani dan rohani. Sunardi bisa mempertanggungjawabkan perbuatan kejinya tersebut usai membunuh kedua korban.

"Jadi kita nilai dia secara jasmani rohani bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya," ujarnya.

Sunardi sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Polres Metro Bekasi. Atas kasus tersebut, Sunardi dijerat dengan Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan.

Bunuh Pegawai Koperasi-Habisi Istri

Ulah keji Sunardi terungkap setelah membunuh wanita pegawai koperasi berinisial SP di rumahnya yang berlokasi di Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Jenazah SP ditemukan pada Senin (3/2) siang dengan kondisi disimpan dalam lemari dan dibungkus seprai.

Polisi mengungkapkan korban dijerat dengan kerudung yang dikenakannya. Sunardi membunuh korban lantaran kesal ditagih tunggakan utang.

"Kesal karena ditagih utangnya, sedangkan Tersangka tidak bisa membayar," kata Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar, Rabu (5/2).

Onkoseno mengatakan Sunardi berutang kepada korban sebesar Rp 3 juta. Sunardi kesal karena ditagih utang yang berujung gelap mata membunuh korban.

Pihak kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) tempat pembunuhan SP. Namun saat olah TKP dilakukan, polisi menemukan kerangka manusia dalam septic tank rumah Sunardi.

Terbaru, terungkap sudah sosok kerangka tersebut merupakan wanita AM yang tak lain adalah istri dari Sunardi. Kepada pihak kepolisian, Sunardi mengakui sudah membunuh istrinya pada 2022.

"(Identitas kerangka manusia) saudari AM. Pengakuan dari tersangka, AM ini adalah istrinya," ujar Ongkoseno.

Sunardi cemburu dan menduga istrinya berselingkuh dengan pria lain. Dari situ, ia gelap mata dan membunuh istrinya.

Keduanya melangsungkan pernikahan di Banyumas, Jawa Tengah, lalu pindah ke wilayah Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Setelah dibunuh, jasad AM dimasukkan ke septic tank yang berada di belakang rumahnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Denpasar tengah mengurus dua jenazah warga negara asing (WNA) tewas akibat tertimpa pohon di Monkey Forest Ubud, Gianyar, Bali. Imigrasi Denpasar telah menghubungi kedutaan masing-masing WNA yang tewas.

"Kami sudah menghubungi pihak kedutaan masing-masing negara untuk pengurusan jenazahnya," ungkap Kepala Imigrasi Denpasar, Ridha Sah Putra, kepada detikBali di Tabanan, Kamis (12/12/2024).

Jenazah dua WNA akibat pohon tumbang di Monkey Forest Ubud pada Selasa (10/12/2024) siang juga sudah diurus keluarga. Oleh karena itu, Imigrasi Denpasar juga tengah menunggu keluarga masing-masing WNA tersebut.

Ridha menjelaskan jenazah WNA asal Prancis, Funny Justine Christine (32), masih berada di Rumah Sakit (RS) Dharma Yadnya, Denpasar. Sedangkan jenazah Kim Hyoeun (42) asal Korea Selatan (Korsel) berada di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof Ngoerah Denpasar.

Berdasarkan catatan Imigrasi Denpasar, Christine berada di Bali sejak 4 Desember 2024. Sedangkan Hyoeun bersama keluarganya sudah berada di Bali sejak 2 Desember 2024. Keduanya diketahui datang ke Bali untuk berlibur sampai Januari 2025.

"Yang Korea Selatan izin tinggalnya kunjungan sampai 2 Januari 2025, yang Prancis sampai 4 Januari 2025," jelas Ridha.

Diberitakan sebelumnya, dua turis asing tewas tertimpa pohon beringin, pule, dan kresek di objek wisata Monkey Forest, Ubud, Gianyar, Bali, Selasa (10/12/2024) siang. Tumbangnya pohon-pohon tersebut juga mengakibatkan salah satu turis asing luka-luka.

Kapolsek Ubud Kompol Gusti Nyoman Sudarsana menerangkan seluruh korban tewas dan luka sudah dilarikan ke Rumah Sakit Kenak Medika, Ubud. Siapa saja korban tewas dan luka tersebut, berikut identitasnya.

1. Nama: Funny Justine Christine (tewas).
Asal: Prancis.
Usia: 32 tahun.

2. Nama: Kim Hyoeun (tewas).
Asal: Korea Selatan.
Usia: 42 tahun.

3. Nama: Lee Sunni (luka-luka).
Asal: Korea Selatan.
Usia: 43 tahun.

Sudarsana menjelaskan pohon-pohon itu tumbang setelah tertiup angin kencang. Monkey Forest juga diguyur hujan saat peristiwa tersebut terjadi.

Tiba-tiba, wisatawan dan pengelola objek wisata, Sudarsana menambahkan, mendengar suara pohon tumbang. "Wisatawan berlarian menyelamatkan diri, tapi ada beberapa wisatawan yang tertimpa pohon," imbuhnya.

Video: 3 Korban Luka Akibat Pohon Tumbang di Monkey Forest Dirawat Intensif

Video: 3 Korban Luka Akibat Pohon Tumbang di Monkey Forest Dirawat Intensif

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membeberkan sebanyak 1.000 jenazah pekerja migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Timur (NTT) dipulangkan dalam kurun waktu 2019-2024.

"Tercatat selama lima tahun terakhir ini, hampir 1.000 jenazah PMI yang dipulangkan ke NTT, tetapi sebagian besar kasusnya sama sekali tidak terungkap," ujar Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah di Kupang, NTT, Selasa (19/11/2024).

Dalam kasus TPPO, jelas Anis, para korban mengalami eksploitasi, kekerasan, hilangnya nyawa, dan tidak mendapatkan keadilan atau delay in justice, khususnya terkait proses penegakan hukum atas kejadian yang dialami. Walhasil, kasus TPPO di NTT mengalami suatu tantangan yang luar biasa.

Anis mengungkapkan hasil kajian Komnas HAM dalam kasus TPPO 2023 yang baru dilaunching tahun ini. Kajian menyoroti pemerintah dalam penanganan dan pencegahan TPPO di NTT dan Kalimantan Barat (Kalbar).

"Kalau untuk TPPO di NTT, itu ada pada situasi darurat yang mana pencegahan dari pemerintah masih sangat minim," beber Anis.

Kemudian, Anis berujar, setiap pihak berbicara menaruh atensi untuk memberantas TPPO, tetapi yang dilakukan belum kelihatan secara serius dalam penanganan lanjutan. "Ini memang belum serius dalam penanganan kasus TPPO," jelas Anis.

Kisah PMI di Saudi: Tiba Tak Berbekal Bahasa Arab hingga Akhirnya Dapat Jodoh

Kisah PMI di Saudi: Tiba Tak Berbekal Bahasa Arab hingga Akhirnya Dapat Jodoh

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membeberkan sebanyak 1.000 jenazah pekerja migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Timur (NTT) dipulangkan dalam kurun waktu 2019-2024.

"Tercatat selama lima tahun terakhir ini, hampir 1.000 jenazah PMI yang dipulangkan ke NTT, tetapi sebagian besar kasusnya sama sekali tidak terungkap," ujar Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah di Kupang, NTT, Selasa (19/11/2024).

Dalam kasus TPPO, jelas Anis, para korban mengalami eksploitasi, kekerasan, hilangnya nyawa, dan tidak mendapatkan keadilan atau delay in justice, khususnya terkait proses penegakan hukum atas kejadian yang dialami. Walhasil, kasus TPPO di NTT mengalami suatu tantangan yang luar biasa.

Anis mengungkapkan hasil kajian Komnas HAM dalam kasus TPPO 2023 yang baru dilaunching tahun ini. Kajian menyoroti pemerintah dalam penanganan dan pencegahan TPPO di NTT dan Kalimantan Barat (Kalbar).

"Kalau untuk TPPO di NTT, itu ada pada situasi darurat yang mana pencegahan dari pemerintah masih sangat minim," beber Anis.

Kemudian, Anis berujar, setiap pihak berbicara menaruh atensi untuk memberantas TPPO, tetapi yang dilakukan belum kelihatan secara serius dalam penanganan lanjutan. "Ini memang belum serius dalam penanganan kasus TPPO," jelas Anis.

Kisah PMI di Saudi: Tiba Tak Berbekal Bahasa Arab hingga Akhirnya Dapat Jodoh

Kisah PMI di Saudi: Tiba Tak Berbekal Bahasa Arab hingga Akhirnya Dapat Jodoh