Petugas Rutan Bandung (Kebonwaru) melakukan pemeriksaan ke dalam sel hunian tahanan dan narapidana. Hasilnya, ditemukan berbagai macam barang terlarang.

Sidak dilakukan petugas Rutan Bandung bersama Tim Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat pada Kamis (27/2) malam.

Barang-barang terlarang yang ditemukan petugas mulai dari kabel listrik instalasi rakitan, gunting, vape, sendok, garpu, gelas kaca, barang pecah belah, cutter hingga gunting kuku.

Karutan Kelas I Bandung Pance Daniel mengatakan, sidak ini merupakan bentuk pencegahan kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP) dari hal-hal yang sifatnya dilarang dan berbahaya.

"Ya semalam Rutan Bandung dilakukan sidak oleh Tim Kanwil yang dipimpin langsung Kabid Pengamanan, Perawatan dan Kepatuhan Internal," kata Pance Daniel Jumat (28/2/2025).

Pance mengungkapkan, pihaknya langsung mengamankan barang-barang terlarang yang dapat berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.

"Tentunya, kami jajaran Rutan Bandung mendukung dan menyambut positif kegiatan ini guna menciptakan suasana yang aman dan kondusif bagi seluruh penghuni dan petugas khususnya menjelang bulan suci ramadhan," tuturnya.

Sementara itu, Kabid Pengamanan Perawatan dan Kepatuhan Internal Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Provinsi Jabar Sukarno Ali mengatakan sidak ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pas Jawa Barat.

Sidak dilakukan guna menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan terkait peningkatan kewaspadaan selama kegiatan bulan suci ramadhan dan Idul Fitri 1446 H/ 2025 M.

"Dalam sidak kali ini tim kanwil dibagi untuk menggeledah kamar hunian, WBP diperiksa terlebih dulu oleh petugas sebelum para petugas menggeledah kamar mereka," ujar Sukarno.

Barang- barang terlarang yang ditemukan dalam sidak akan dimusnahkan. "Kami akan musnahkan temuan barang terlarang hasil sidak di Rutan Bandung, bersama dengan jajaran petugas rutan," pungkasnya.

Video: Pria Lompat dari Lantai 11 Parkiran Mal PVJ Bandung

Video: Pria Lompat dari Lantai 11 Parkiran Mal PVJ Bandung

Mary Jane telah meninggalkan Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, Wonosari, Gunungkidul. Terpidana mati kasus narkoba asal Filipina itu keluar dari sel tahanannya jelang pemulangannya ke Filipina.

Dilansir detikJogja, Senin (16/12/2024), Mary Jane dijemput di Lapas Wonosari pada Minggu (15/12). Mobil yang menjemput warga negara Filipina itu tiba di lapas sekitar pukul 21.15 WIB.

Mobil itu lalu masuk ke lingkungan lapas sekitar pukul 22.35 WIB dan keluar membawa Mary Jane di dalamnya pukul 22.45 WIB. Mary Jane tampak terlihat bahagia saat hendak meninggalkan Lapas Wonosari.

Mary jane nampak mengenakan pakaian hitam dan mengucapkan salam ke awak media sambil menitikkan air mata.

"Ya bahagia banget, terima kasih ya," ujar Mary Jane saat berada di dalam mobil jemputan.

Satopspatnal Ditjanpas, Sohibur Rachman, menjelaskan Mary Jane akan dibawa ke lapas Perempuan Jakarta. Petugas harus segera melengkapi dokumen pemulangan Mary Jane ke Filipina.

"Malam ini kami atas perintah pimpinan untuk melakukan penjemputan warga kita di Lapas Perempuan Yogyakarta ini untuk dibawa ke Jakarta," paparnya.

Baca selengkapnya di sini

Pemerintah akan memberikan amnesti terhadap warga binaan atau narapidana. Sebanyak 44 ribu napi berpeluang mendapatkan amnesti.

Hal ini sudah dibahas Menteri Hukum Supratman Andi Agtas saat rapat internal dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Presiden, Jakarta, Jumat (13/12/2024). Berikut poin-poin pembahasannya:

1. Amnesti untuk 44 Ribu Napi

Supratman menyebutkan ada kemungkinan 44 ribu warga binaan yang diberi amnesti. Angka tersebut baru sebatas usulan.

"Saat ini yang kita data dari Kementerian Imipas yang memungkinkan untuk diusulkan amnesti kurang lebih sekitar 44 ribu sekian orang ya. Saya belum tahu persis jumlahnya berapa. Namun demikian ini kan baru paparan," kata Supratman.

Supratman mengatakan Presiden Prabowo Subianto setuju dengan pemberian amnesti. Selanjutnya akan dibahas bersama DPR.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (Foto: Agung Pambudhy/detikcom)

"Yang kedua prinsipnya Presiden setuju untuk pemberian amnesti. Tapi selanjutnya kami akan meminta pertimbangan kepada DPR. Apakah DPR nanti dinamikannya seperti apa? Kita tunggu setelah resmi kami mengajukannya kepada parlemen untuk mendapatkan pertimbangan," katanya.

2. Kurangi Isi Lapas 30%

Supratman mengatakan pemberian amnesti ke 44 ribu napi itu, kalau disetujui, dapat mengurangi kelebihan penghuni lapas. Dia mengatakan overload lapas dapat dikurangi 30%.

"Kalau dengan jumlah yang diperkirakan seperti itu, baru mengurangi kurang lebih sekitar 30%," ujarnya.

3. Penghinaan Presiden hingga Terkait Papua

Supratman membeberkan jenis kasus narapidana yang akan diberikan amnesti oleh pemerintah. Jenis kasus tersebut mulai dari penghinaan kepada Presiden, ITE, hingga terkait Papua.

"Beberapa kasus yang terkait dengan kasus-kasus penghinaan terhadap, ataupun ITE yang terkait dengan kepala negara, atau itu Presiden meminta untuk diberi amnesti," kata Supratman.

Ada juga amnesti terhadap narapidana yang sakit berkepanjangan, mengalami gangguan jiwa, hingga HIV. Prabowo, kata Supratman, setuju kategori tersebut diberikan amnesti.

"Kemudian ada juga beberapa kasus yang terkait dengan orang yang sakit berkepanjangan, termasuk ada warga binaan kita yang sudah status orang dalam gangguan jiwa. Dan juga ada yang terkena penyakit yang berkepanjangan termasuk HIV, itu ada kurang lebih sekitar seribu sekian orang, itu juga diminta untuk diberikan amnesti," ujarnya.

"Termasuk beberapa kasus-kasus yang terkait dengan Papua, ada kurang lebih 18 orang, tetapi yang bukan bersenjata, juga Presiden setuju untuk memberikan amnesti. Dan juga yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi akibat penggunaan narkotika, itu juga diminta untuk diberikan amnesti," sambungnya.

Amnesti terkait kasus Papua ini, menurutnya, bagian dari rekonsiliasi. "Kasusnya rata-rata teman-teman aktivis, ekspresi menyangkut soal apa ya. Dan ini bagian dari upaya kita melakukan upaya rekonsiliasi terhadap teman-teman di Papua," kata Supratman.

"Ini upaya iktikad baik bagi pemerintah untuk mempertimbangkan bagaimana kemudian Papua bisa menjadi lebih tenang dan sebagainya. Ini iktikad baik pemerintah untuk itu," lanjutnya.

Meski begitu, Supratman belum memiliki nama-nama narapidana kasus tersebut yang akan dapat amnesti. Sebab, saat ini pemerintah baru membahas soal jenis tindak pidana.

"Belum. Ini masih di... karena kita baru mengklasifikasi menyangkut soal tindak pidananya. Kemudian menyangkut soal orang yang sakit berkelanjutan. Namanya sementara akan diverifikasi lebih lanjut," ujarnya.

Ilustrasi. Potret narapidana di Lapas Cipinang yang mendapatkan remisi beberapa tahun yang lalu (Foto: Rachman Haryanto/detikcom) Foto: Rachman Haryanto

4. Tak Ada Amnesti bagi Pengedar Narkoba

Supratman menegaskan pemberian amnesti untuk kasus narkoba hanya untuk ke pengguna. Ia menekankan tidak ada amnesti bagi pengedar ataupun bandar narkoba.

"Sama sekali kita tidak akan memberi amnesti kepada mereka yang bersatusnya pengedar, apalagi bandar. Itu tidak akan ada amnesti buat itu," kata Supratman.

Terkait status pengguna narkoba, Supratman merujuk pada surat edaran Mahkamah Agung. Yakni bisa dikatakan pengguna jika memakai maksimal satu gram.

"Nah, kalau nanti ada perubahan surat edaran Mahkamah Agung, 1 gram, maksimal 5 gram itu mungkin jumlahnya akan lebih banyak lagi," lanjut Supratman.

Supratman mengungkap saran Presiden Prabowo Subianto agar narapidana pengguna narkoba penerima asesmen yang berusia produktif untuk diberi kegiatan terkait swasembada pangan. Jika sudah bebas, Prabowo bahkan menyarakankan untuk diikuti komponen cadangan.

"Tapi, sekali lagi, ini dilakukan adalah Presiden menyarankan tadi supaya bagi mereka yang masih berusia produktif, itu sedapat mungkin bisa diikutkan dalam kegiatan yang terkait dengan swasembada pangan. Harus dilatih, di luar rehabilitasi," ujarnya.

"Yang kedua, kalau nanti dianggap sudah bisa bebas, Presiden menyarankan untuk bisa ikut dalam komponen cadangan. Bagi yang umur produktif ya, dan masih kuat," lanjut Supratman.

MEDAN, iNewsDeliraya.id- Dalam rangka penegakan keamanan dan ketertiban serta mencegah peredaran barang terlarang di Rutan Labuhan Deli,  menggelar penggeledahan insidentil  kamar hunian warga binaan pemasyarakatan (WBP), Rabu (11/12).

Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Asrul Harahap menjelaskan sasaran dari kegiatan ini berupa pemeriksaan dan penggeledahan badan serta kamar hunian warga binaan pemasyarakatan (WBP). 

Menurut Asrul, warga Binaan di dalam kamar hunian dikeluarkan secara tertib sesuai SOP penggeledahan dan digeledah oleh petugas, kemudian seluruh petugas memeriksa barang-barang di dalam kamar hunian Warga Binaan. 

Selanjutnya, dalam hasil tersebut tidak ditemukannya narkoba maupun jenis lainnya. Dari hasil penggeledahan razia ditemukan beberapa barang terlarang diantaranya android, charger dan kabel handphone dapat memicu potensi gangguan ketertiban maupun keamanan di dalam Rutan. 

" Razia ini diharapkan tercipta ZERO Halinar dan suasana aman dan kondusif," tutupnya.

Editor : Sadam Husin

Imigrasi Medan akan menambah petugas dan konter jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) di Bandara Kualanamu, Deli Serdang. Hal ini dilakukan agar para calon penumpang tujuan luar negeri dapat cepat terlayani.

"Persiapan kita yang pertama, kita menambahkan petugas memaksimalkan kuonter yang ada sehingga penumpang yang datang ataupun yang berangkat bisa cepat dilayani," ungkap Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Sofyan Martono Wibowo, Selasa (10/12/2024).

Sofyan menyebutkan kenaikan jumlah calon penumpang tujuan luar negeri akan terlihat mulai terlihat pada tanggal 15 Desember 2024.

"Kalau kita prediksi untuk Nataru dimulai dari 15 Desember sampai 10 Januari 2025. Nanti prediksi kami setelah tanggal 15 itu pun setelah anak sekolah pada libur Nataru, prediksi kami akan meningkat," ujarnya.

Berdasarkan keterangan Sofyan, rata-rata penumpang tujuan luar negeri melalui Bandara Kualanamu mencapai 5.000-6.000 orang per hari saat Nataru.

"Paling tidak satu hari kita di 2.500-3.000 orang saat low season dan kalau sudah high season itu bisa 5.000 hingga 5.500, hampir dua kali lipatnya," kata Sofyan.

Dari jumlah data tersebut, Sofyan menyebut rata-rata para penumpang dengan tujuan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

"Kalau dari Kualanamu sendiri masih penerbangan ke luar negeri itu tujuannya ke Malaysia dan Singapura," ucapnya.

Video: 7 Orang Tewas Akibat Longsor di Deli Serdang, Jalur Medan-Karo Putus Total

Video: 7 Orang Tewas Akibat Longsor di Deli Serdang, Jalur Medan-Karo Putus Total

Tim Pemenangan Provinsi (TPP) Bidang Hukum Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak bergerak cepat dalam memastikan proses Pilkada 2024 berlangsung secara bersih, jujur, dan adil (luber dan jurdil).

Sebagai bentuk komitmen terhadap pemilu yang berkualitas, TPP Bidang Hukum Khofifah-Emil gerak cepat antisipasi upaya money politics melalui pemantauan intensif. Tim Hukum akan segera melaporkan setiap potensi pelanggaran hukum, khususnya praktik politik uang seperti pembagian sembako dan kebutuhan harian di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur.

Edward Dewaruci, Koordinator TPP Bidang Hukum Khofifah-Emil, menyampaikan bahwa pembentukan inisiatif ini didasari oleh laporan masyarakat mengenai dugaan terjadinya praktik politik uang dan pembagian sembako secara sporadis di beberapa daerah.

"Kami merasa hal ini penting untuk dikawal dan dicegah agar tidak merusak integritas proses demokrasi. Tim kami akan bergerak langsung ke titik-titik yang berpotensi rawan, bekerja sama dengan Tim Pemenangan Daerah (TPD) di masing-masing kabupaten dan kota," ujar Edward, Rabu (20/11/2024).

Selain memantau, tim ini juga akan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menolak segala bentuk politik uang dan melaporkan apabila terjadi pelanggaran.

Ketua TPP Khofifah-Emil, Boedi Prijo menyampaikan, beberapa hari ini memang ada laporan adanya pengerusakan alat peraga kampanye Khofifah-Emil di beberapa titik. Meskipun demikian, Boedi tetap menegaskan komitmen timnya untuk mengawal Pemilu 2024 dengan semangat luber jurdil dan kampanye yang riang gembira.

"Kami terus berkoordinasi dengan seluruh TPD Kabupaten Kota untuk menerima laporan dan memberikan respons dengan cepat. Kami juga terus mengedukasi kampanye damai untuk menjaga marwah demokrasi di Jawa Timur. Apabila terdapat dugaan pelanggaran dapat disampaikan melalui saluran resmi yang telah disiapkan TPD maupun Bawaslu Kabupaten Kota masing-masing," jelas Boedi.

TPP Khofifah-Emil mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga Pemilu 2024 tetap bersih dan bermartabat. TPP Khofifah-Emil juga mengingatkan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya di tanggal 27 November 2024 di TPS.

Video: Khofifah-Emil Ingin Wujudkan Sampah Menjadi Uang

Video: Khofifah-Emil Ingin Wujudkan Sampah Menjadi Uang

Yusril Ihza Mahendra tiba di Istana Negara, Jakarta jelang pengumuman kabinet Prabowo-Gibran. Yusril bicara dirinya menjadi Menko Hukum dan HAM.

"Katanya sih Menko Hukum dan HAM, ya artinya pengembangan dari Menko Polhukam," kata Yusril kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Yusril mengatakan untuk kepastiannya agar menunggu malam ini. Yusril mengatakan Prabowo akan mengumumkan nama-nama menteri di kabinet sekaligus memperkenalkannya ke publik.

"Malam ini akan diumumkan kita tunggu saja. Saya belum tau kegiatan protokoler malam ini karena baru dikasih tahu tadi sore suruh datang jam 8.30 (malam)," ujarnya.

"Katanya presiden akan mengumumkan nama-nama anggota kabinet dan sekaligus memperkenalkan ke publik. Kita tunggu nanti saja," lanjut Yusril.

Selain Yusril, para calon menteri dan wakil menteri lain juga sudah tiba di Istana. Mereka kompak mengenakan batik berwarna cokelat di pengumuman kabinet mala ini.