TEL AVIV - Seorang warga Israel mantan sandera Hamas, Mia Schem, mengakui dia merasa lebih aman dan terlindungi di Gaza daripada di Israel.

Surat kabar Hebrew Maariv melaporkan hal itu pada Senin (5/5/2025).

Mia Schem, 23 tahun, dibebaskan sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran tahanan pada November 2023.

Awal bulan ini, Schem mengidentifikasi dirinya sebagai penggugat dalam kasus pemerkosaan yang dilaporkan sebelumnya terhadap seorang pelatih pribadi terkenal di Tel Aviv, yang merupakan tokoh terkemuka di media sosial dan memiliki beberapa klien selebriti, termasuk mantan perdana menteri.

Menurut surat kabar tersebut, Schem menuduh pemerkosaan itu terjadi di rumahnya, menggunakan obat bius, dan dia tidak ingat banyak detailnya.

Media Israel melaporkan tersangka dalam kasus Schem telah berbohong dalam tes poligraf, tetapi dia dibebaskan dari tahanan karena kurangnya bukti.

Mereka juga menuduh Schem berbohong untuk mencari perhatian.

Pengadilan mengeluarkan perintah penyekapan lengkap atas penyelidikan tersebut termasuk identitas pihak-pihak yang terlibat.

Menurut laporan resmi, meskipun ribuan kasus pelecehan dan penyerangan seksual dilaporkan setiap tahun, hampir sembilan dari sepuluh kasus pemerkosaan ditutup tanpa tuntutan.

Laporan oleh Asosiasi Pusat Krisis Pemerkosaan, Kepolisian Israel membuka 6.405 penyelidikan atas kasus pemerkosaan pada tahun 2023, namun, 81% di antaranya ditutup tanpa dakwaan sementara tuntutan diajukan hanya pada 16% kasus.

2% dari kasus yang tersisa berakhir dengan penyelesaian bersyarat.

REPUBLIKA.CO.ID, DEN HAAG— Afrika Selatan hari ini, Selasa (29/4/20250 mengatakan kepada Mahkamah Internasional (ICJ) bahwa Israel menggunakan kelaparan sebagai senjata untuk melawan warga Palestina di wilayah pendudukan, melanggar kewajiban internasionalnya.

"Hukum internasional melarang Israel menggunakan kelaparan sebagai metode perang, termasuk dalam pengepungan atau blokade, Israel tidak boleh secara kolektif menghukum penduduk Palestina yang dilindungi, yang berada di bawah pendudukan yang melanggar hukum," kata perwakilan Afrika Selatan Jaymion Hendricks pada hari kedua dengar pendapat di Den Haag, dikutip dari Middleeasmonitor, Selasa (29/4/2025).

Hendricks mengatakan bahwa Israel telah mengerahkan berbagai teknik kelaparan dan kelaparan, menyempurnakan tingkat penderitaan dan kematian yang dapat disebabkannya melalui sistem pangan.

Hal tersebut mengarah pada saat genosida ini, terlepas dari upaya mengerikan yang dilakukan oleh para pejabat Israel untuk mengkarakterisasi mereka sebaliknya, orang Palestina adalah manusia.

Dia menekankan bahwa Israel harus bekerja sama dengan itikad baik dengan PBB dan memberikan setiap bantuan.

“Israel harus mematuhi kewajibannya sebagai kekuatan pendudukan untuk memastikan pasokan makanan dan medis dan memfasilitasi penyediaan barang-barang kemanusiaan, layanan-layanan penting, dan bantuan pembangunan tanpa hambatan oleh PBB, negara-negara ketiga, dan organisasi-organisasi internasional lainnya," kata Hendricks.

Stok makanan yang kian menipis di Jalur Gaza memperparah kelaparan di wilayah kantong Palestina itu di tengah perang Israel yang menghancurkan, kata UNRWA pada Ahad lalu.

"Kelaparan semakin parah di Gaza," kata badan PBB untuk pengungsi Palestina itu dalam sebuah pernyataan.

BACA JUGA: Abbas Gembosi Pejuang Gaza yang Korbankan Jiwa Raga, Akhir Keruntuhan Otoritas Palestina?

Penduduk, termasuk anak-anak, berharap bisa mendapatkan makanan untuk bertahan hidup dari organisasi-organisasi amal, kata UNRWA.

Disebutkan bahwa persediaan tepung di Gaza semakin berkurang pekan ini.

"Hampir 3 ribu truk bantuan UNRWA bersiap memasuki Gaza," kata UNRWA. "Pengepungan harus dihentikan."

Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini mengatakan bahwa anak-anak Palestina di Gaza menderita kelaparan karena Israel terus mencegah masuknya pasokan makanan dan kebutuhan pokok lain.

GAZA - Hamas dilaporkan akan mengajukan proposal lima poin selama pembicaraan mendatang di Kairo, yang bertujuan mengamankan gencatan senjata jangka panjang dan perjanjian komprehensif dengan Israel.

Kabar itu diungkap seorang sumber senior dari gerakan tersebut. Rencana tersebut mencakup pertukaran tahanan, gencatan senjata selama lima tahun, dan jaminan internasional dan regional.

Menurut laporan media, pokok pertama dalam proposal tersebut adalah pertukaran tahanan komprehensif di mana semua tawanan Israel yang ditahan di Gaza akan dibebaskan dengan imbalan sejumlah tahanan Palestina yang disepakati.

Proposal tersebut juga menyerukan gencatan senjata permanen, penarikan penuh pasukan pendudukan Israel dari Gaza, dimulainya upaya rekonstruksi, dan pencabutan blokade.

Proposal tersebut menguraikan kesediaan Hamas menyetujui gencatan senjata selama lima tahun, asalkan didukung jaminan internasional dan regional serta untuk memulihkan kondisi seperti sebelum 2 Maret ketika Israel sepenuhnya memblokade daerah kantong tersebut.

Ini akan mencakup penghentian operasi militer, pasukan Israel kembali ke posisi yang disepakati dalam kesepakatan 17 Januari, dan dimulainya kembali bantuan kemanusiaan berdasarkan protokol yang ditetapkan.

Satu komite lokal yang terdiri dari teknokrat independen akan dibentuk untuk memerintah Gaza berdasarkan ketentuan kesepakatan yang diusulkan.

TEL AVIV - Setiap tahun pada tanggal 17 April, Hari Tahanan Palestina diperingati untuk menyoroti penderitaan mereka yang ditahan di penjara Israel dan perjuangan mereka untuk kebebasan melawan pendudukan Israel yang terus berlanjut atas tanah mereka.

Hari tersebut menandai pembebasan Mahmoud Bakr Hijazi pada tahun 1974, warga Palestina pertama yang dibebaskan dalam pertukaran tahanan dengan Israel.

Hari tersebut kemudian ditetapkan untuk menghormati semua tahanan Palestina dan menyoroti penahanan berkelanjutan Israel terhadap warga Palestina serta pelanggaran hak-hak mereka.

Saat ini, ada hampir 10.000 warga Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel di Israel dan wilayah yang diduduki, menurut kelompok hak-hak tahanan Addameer.

Bagi warga Palestina, mereka adalah tahanan politik yang harus dibebaskan. Dari mereka yang ditahan: 3.498 ditahan tanpa dakwaan atau pengadilan, 400 adalah anak-anak, 27 adalah wanita, 299 menjalani hukuman seumur hidup.

Tahanan administratif, termasuk wanita dan anak-anak, dapat ditahan militer untuk periode enam bulan yang dapat diperbarui berdasarkan "bukti rahasia" yang tidak boleh dilihat tahanan maupun pengacara mereka.

400 Tahanan Anak, Kasus Ahmad Manasra

Israel adalah satu-satunya negara di dunia yang mengadili anak-anak di pengadilan militer, yang sering kali mengabaikan hak-hak dasar mereka.

Menurut Defense for Children Palestine, sekitar 500 hingga 700 anak Palestina ditahan dan dituntut di sistem pengadilan militer Israel setiap tahun, beberapa di antaranya berusia 12 tahun.

Dakwaan yang paling umum adalah melempar batu, kejahatan yang dapat dihukum berdasarkan hukum militer hingga 20 tahun penjara.

Saat ini, 400 anak Palestina masih berada di penjara Israel, sebagian besar berada dalam tahanan praperadilan dan belum divonis atas pelanggaran apa pun.

Salah satu kasus tahanan anak yang paling mengerikan adalah kasus Ahmad Manasra, yang ditangkap pada usia 13 tahun, diinterogasi secara brutal, dan kemudian dijatuhi hukuman.

Ahmad bersama sepupunya Hassan, yang diduga menikam dua pemukim Israel di dekat permukiman ilegal Israel di Yerusalem Timur yang diduduki pada tahun 2015.

Hassan, yang saat itu berusia 15 tahun, ditembak dan dibunuh oleh warga sipil Israel, sementara Ahmad dipukuli habis-habisan oleh massa Israel dan ditabrak mobil.

Dia menderita patah tulang tengkorak dan pendarahan dalam.

Pada saat itu, hukum Israel menyatakan anak-anak di bawah usia 14 tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Untuk menghindari hal ini, otoritas Israel menunggu hingga Manasra berusia 14 tahun untuk menjatuhkan hukuman kepadanya.

Hukum tersebut diubah pada bulan Agustus 2016 untuk memungkinkan penuntutan anak-anak yang lebih muda.

Ahmad didakwa dengan percobaan pembunuhan dan dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Hukumannya kemudian dikurangi menjadi 9,5 tahun.

Ahmad telah lama menderita masalah kesehatan mental. Pada akhir tahun 2021, seorang psikiater dari Doctors Without Borders (MSF) diizinkan mengunjunginya dan mendiagnosisnya dengan skizofrenia.

Ini adalah pertama kalinya seorang dokter eksternal diizinkan untuk menemuinya.

Pada tanggal 10 April 2025, setelah menghabiskan lebih dari sembilan tahun di balik jeruji besi, Ahmad akhirnya dibebaskan.

Tahanan Palestina Berlipat Ganda sejak 7 Oktober

Sejak Oktober 2023, ketika Hamas memimpin serangan ke Israel selatan dan Israel kemudian memulai perangnya di Gaza, hingga April 2025, jumlah tahanan politik Palestina berlipat ganda, meningkat dari 5.250 menjadi hampir 10.000 orang.

1 Warga Palestina Dibebaskan, 15 Ditahan

Sejak 7 Oktober, Israel telah menahan sekitar 30.000 warga Palestina. Selama pertukaran tahanan-tawanan dengan Hamas, Israel telah membebaskan lebih dari 2.000 tahanan Palestina.

Itu berarti, untuk setiap orang yang dibebaskan, 15 orang lainnya ditangkap.

Selama gencatan senjata terakhir awal tahun ini, 739 warga Palestina dari Gaza dibebaskan, dari 15.000 yang ditahan.

Sementara di Tepi Barat yang diduduki, 652 orang dibebaskan, tetapi hampir 14.500 telah ditahan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI Prabowo Subianto mengkritisi sikap negara-negara barat yang menerapkan standar ganda dalam menyikapi isu hak asasi manusia, khususnya terkait krisis kemanusiaan di Gaza, Palestina. Kritik Prabowo disampaikan dalam Forum Diplomasi Antalya 2025, di Turki, Jumat,

Pada kesempatan itu, Presiden Prabowo menyoroti inkonsistensi sejumlah negara barat yang dulu gencar mengampanyekan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun, faktanya kini justru bungkam melihat pelanggaran HAM yang terjadi secara terang-terangan di Palestina.

"Banyak negara barat datang ke Indonesia 30 tahun lalu dan mengajari kami tentang HAM, demokrasi. Kami belajar dari mereka. Tapi, sekarang, saat kita semua melihat pelanggaran HAM terang-terangan di depan mata, banyak dari mereka justru diam," ujar Prabowo dalam pernyataannya yang diikuti secara daring Antalya Diplomacy Forum di Jakarta.

Menurut Kepala Negara, diamnya negara-negara yang selama ini mengklaim diri sebagai penjaga nilai-nilai universal menimbulkan kesadaran baru bagi negara-negara di global selatan. "Ini menyedihkan, tetapi ini membangunkan kami. Kami jadi sadar, oh, begitu ya?" lanjutnya.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa tragedi kemanusiaan di Gaza bukan hanya soal politik luar negeri, tetapi juga cerminan dari kegagalan tatanan global dalam menjunjung keadilan dan kemanusiaan.

Tidak tinggal diam

Dalam pidatonya, Presiden juga menekankan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam melihat penderitaan rakyat Gaza dan kawasan sekitarnya akibat konflik berkepanjangan.

“Bagaimana mungkin anak kecil berusia enam tahun dianggap bersalah? Bagaimana mungkin ibu tak bersenjata dibom, kehilangan rumah, kehilangan segalanya? Ini sulit diterima akal sehat,” ujar Presiden Prabowo diikuti dalam jaringan (daring) Antalya Diplomacy Forum di Jakarta, Jumat.

Istanbul (ANTARA) - Kantor Media Pemerintah di Gaza pada Selasa (8/4) menolak mekanisme baru yang diusulkan Israel untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina.

Mereka menegaskan tidak akan mentolerir “manipulasi pendudukan atas nasib kemanusiaan di Jalur Gaza.”

Dalam pernyataan resminya, kantor tersebut menjelaskan bahwa mekanisme tersebut akan melibatkan tentara Israel atau perusahaan swasta yang berafiliasi dengan militer untuk mendistribusikan bantuan secara langsung kepada keluarga-keluarga di Gaza.

Rencana tersebut dinilai “tidak dapat diterima, baik dari bentuk maupun substansinya,” serta disebut sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum humaniter internasional dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan.

Kantor Media Gaza juga menuduh Israel menggunakan mekanisme tersebut sebagai sarana untuk memperkuat kontrol serta melakukan pemerasan politik terhadap warga sipil.

Mereka memperingatkan bahwa rencana ini membahayakan keselamatan warga karena memaksa mereka berkumpul di titik distribusi yang berisiko menjadi sasaran serangan atau menimbulkan ancaman keamanan.

Sejak 2 Maret, Israel telah memblokir masuknya pasokan penting seperti makanan, air, dan obat-obatan ke Gaza dengan menutup perlintasan perbatasan.

Langkah itu memperparah krisis kemanusiaan yang sudah menyebabkan kelaparan meluas.

Kantor Media Gaza menyebut mekanisme tersebut sebagai “upaya transparan untuk melegitimasi pendudukan ilegal” dan menilai Israel berusaha menghindari tanggung jawabnya sebagai kekuatan pendudukan.

Mereka juga menyatakan bahwa Israel bertanggung jawab penuh atas segala dampak krisis kemanusiaan, termasuk krisis kesehatan dan kelangkaan pangan, yang timbul akibat penghalangan distribusi bantuan.

Surat kabar Israel, Yedioth Ahronoth pada Senin melaporkan bahwa militer Israel berencana mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza setelah beberapa pekan blokade, menyusul kekhawatiran akan tuntutan hukum.

“Israel diperkirakan akan kembali mengizinkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza dalam beberapa pekan ke depan, atau bahkan lebih cepat, setelah lima pekan menghentikan pasokan,” tulis surat kabar tersebut.

Disebutkan pula bahwa para komandan militer dan anggota parlemen membahas pentingnya melanjutkan pengiriman bantuan pangan guna menghindari pelanggaran hukum internasional yang dapat menyeret tokoh-tokoh militer dan politik tingkat atas, khususnya di Komando Selatan IDF (Angkatan Darat Israel).

Surat kabar itu menambahkan bahwa militer Israel berencana meluncurkan program percontohan, kemungkinan besar di Rafah, Gaza selatan, dalam beberapa bulan ke depan. Program itu akan dilakukan bekerja sama dengan organisasi bantuan internasional, namun tidak akan melibatkan kelompok perlawanan Palestina, Hamas.

Israel telah mengepung Gaza selama 18 tahun. Serangan besar-besaran belakangan ini menyebabkan 1,5 juta dari total 2,4 juta penduduknya kehilangan tempat tinggal. Penutupan perbatasan oleh pemerintah Tel Aviv semakin mendorong wilayah tersebut ke jurang kelaparan.

Kantor Media Gaza mendesak komunitas internasional, negara-negara donor, dan PBB untuk menolak rencana “berbahaya” itu dan mencari jalur alternatif untuk menyalurkan bantuan.

Mereka menyatakan bahwa PBB adalah lembaga yang “paling dapat dipercaya dan berkomitmen pada standar kemanusiaan,” serta menyerukan kepada rakyat Palestina untuk bersatu menentang “kebijakan berbahaya” Israel.

Sejak 18 Maret, militer Israel kembali melancarkan serangan mematikan di Gaza. Serangan itu telah menewaskan hampir 1.400 orang, melukai lebih dari 3.600 lainnya, dan menghancurkan kesepakatan gencatan senjata serta pertukaran tahanan yang telah ditandatangani pada Januari lalu.

Pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu pekan lalu berjanji akan meningkatkan serangan ke Gaza, bersamaan dengan upaya penerapan rencana Presiden AS Donald Trump untuk memindahkan warga Palestina dari wilayah tersebut.

Sejak Oktober 2023, lebih dari 50.800 warga Palestina – sebagian besar perempuan dan anak-anak – telah tewas dalam gempuran brutal Israel di Gaza.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan kepala pertahanan, Yoav Gallant, atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga sedang menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait perang di wilayah tersebut.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Harian Yedioth Ahronoth, pada Senin (7/4/2025) melaporkan bahwa, militer Israel berencana mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Jalur Gaza setelah blokade penuh selama sepekan terakhir. Media lokal Israel itu menyebut alasan kekhawatiran akan tuntutan hukum menjadi dasar pembukaan blokade.

"Israel diperkirakan akan mengizinkan pengiriman kembali bantuan kemanusiaan ke Gaza dalam beberapa minggu, dan dalam beberapa kasus bahkan lebih cepat, setelah penghentian pasokan selama lima minggu," kata harian Yedioth Ahronoth.

Menurut surat kabar tersebut, komandan militer dan anggota parlemen Israel membahas kebutuhan mendesak untuk melanjutkan pasokan makanan ke Gaza "untuk menghindari pelanggaran hukum internasional yang dapat melibatkan tokoh militer dan politik terkemuka, khususnya mereka yang berada di Komando Selatan IDF (tentara)."

Harian tersebut mengatakan militer berencana untuk meluncurkan program percontohan, kemungkinan besar di Rafah, Gaza selatan, dalam beberapa bulan mendatang, berkoordinasi dengan organisasi bantuan internasional, tetapi tanpa peran apa pun dari Hamas. Mengomentari laporan tersebut, tentara Israel mengatakan bahwa mereka bertindak sesuai dengan perintah dari pimpinan politik.

“Israel tidak mentransfer dan tidak akan mentransfer bantuan apa pun ke Hamas,” imbuhnya.

Sejak 2 Maret, Israel telah menutup perlintasan perbatasan Gaza, menghentikan aliran bantuan kemanusiaan, pertolongan, dan medis ke wilayah tersebut, yang menyebabkan krisis kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, menurut laporan pemerintah daerah dan lembaga hak asasi manusia.

Blokade tersebut merupakan bagian dari serangan baru terhadap Gaza yang telah menewaskan hampir 1.400 orang dan melukai lebih dari 3.400 lainnya sejak 18 Maret, meskipun ada gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan.

Pekan lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji untuk meningkatkan serangan terhadap Gaza di tengah upaya untuk melaksanakan rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengusir warga Palestina dari daerah kantong tersebut.

Yerusalem/Istanbul (ANTARA) - Media lokal pada Senin mengatakan bahwa Militer Israel berencana mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Jalur Gaza setelah blokade selama seminggu di tengah kekhawatiran akan tuntutan hukum.

"Israel diperkirakan akan mengizinkan pengiriman kembali bantuan kemanusiaan ke Gaza dalam beberapa minggu, dan dalam beberapa kasus bahkan lebih cepat, setelah penghentian pasokan selama lima minggu," kata harian Yedioth Ahronoth.

Menurut surat kabar tersebut, komandan militer dan anggota parlemen Israel membahas kebutuhan mendesak untuk melanjutkan pasokan makanan ke Gaza "untuk menghindari pelanggaran hukum internasional yang dapat melibatkan tokoh militer dan politik terkemuka, khususnya mereka yang berada di Komando Selatan IDF (tentara)."

Harian tersebut mengatakan militer berencana untuk meluncurkan program percontohan, kemungkinan besar di Rafah, Gaza selatan, dalam beberapa bulan mendatang, berkoordinasi dengan organisasi bantuan internasional, tetapi tanpa peran apa pun bagi kelompok Palestina Hamas.

Mengomentari laporan tersebut, tentara Israel mengatakan bahwa mereka bertindak sesuai dengan perintah dari pimpinan politik.

“Israel tidak mentransfer dan tidak akan mentransfer bantuan apa pun ke Hamas,” imbuhnya.

Sejak 2 Maret, Israel telah menutup perlintasan perbatasan Gaza, menghentikan aliran bantuan kemanusiaan, pertolongan, dan medis ke wilayah tersebut, yang menyebabkan krisis kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, menurut laporan pemerintah daerah dan lembaga hak asasi manusia.

Blokade tersebut merupakan bagian dari serangan baru terhadap Gaza yang telah menewaskan hampir 1.400 orang dan melukai lebih dari 3.400 lainnya sejak 18 Maret, meskipun ada gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan.

Pekan lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji untuk meningkatkan serangan terhadap Gaza di tengah upaya untuk melaksanakan rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengusir warga Palestina dari daerah kantong tersebut.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2025

TEPI BARAT - Israel telah menahan 1.200 anak Palestina dari Tepi Barat sejak 7 Oktober 2023, menurut data yang dirilis organisasi hak asasi Palestina bersama-sama.

Data tersebut dipublikasikan dalam pernyataan bersama oleh Komisi Palestina untuk Urusan Tahanan, Masyarakat Tahanan Palestina, dan Asosiasi Dukungan Tahanan dan Hak Asasi Manusia Addameer pada hari Sabtu (5/4/2025), menandai Hari Anak Palestina, yang diperingati pada tanggal 5 April setiap tahun.

Pernyataan tersebut mengungkapkan, ?Tahanan anak menjadi sasaran penyiksaan, kelaparan, pengabaian medis, dan perampasan sistematis setiap hari."

Kondisi ini baru-baru ini mengakibatkan kematian tahanan anak pertama sejak dimulainya perang Gaza, Walid Ahmad yang berusia 17 tahun dari kota Silwad, timur laut Ramallah, yang terbunuh di Penjara Megiddo di Israel utara.

Pekan lalu, Komisi Urusan Tahanan dan Perkumpulan Tahanan mengonfirmasi kematian Ahmad, dengan mengutip hasil forensik yang mengidentifikasi kelaparan sistematis sebagai penyebab utama kondisinya yang memburuk dan kemudian kematiannya.

Lembaga tersebut mengatakan, ?Kampanye penangkapan yang menargetkan anak-anak telah meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang bertujuan mencabut mereka dari keluarga dan merenggut masa kecil mereka selama fase paling berdarah dalam sejarah mereka."

"Sejak genosida dimulai, penahanan anak-anak telah meningkat drastis. Di Tepi Barat saja, 1.200 anak telah ditangkap," papar lembaga itu.

Lembaga itu mencatat, "Berkenaan dengan Gaza, jumlah pastinya masih belum diketahui karena kejahatan Israel yang terus berlanjut berupa penghilangan paksa."

Organisasi-organisasi tersebut memperbarui seruan mereka kepada komunitas hak asasi manusia internasional untuk mengambil "tindakan konkret untuk meminta pertanggungjawaban para pemimpin Israel atas kejahatan perang yang sedang berlangsung dan untuk menjatuhkan sanksi terhadap mereka."

Sejauh ini, identitas 63 tahanan yang meninggal dalam tahanan telah dikonfirmasi, termasuk 40 orang dari Gaza, menurut lembaga tersebut.

Lebih dari 9.500 warga Palestina, termasuk wanita dan lebih dari 350 anak-anak, saat ini ditahan di penjara-penjara Israel dalam kondisi yang buruk, menurut laporan hak asasi manusia Palestina dan Israel.

Ketegangan meningkat di seluruh wilayah Tepi Barat yang diduduki, di mana lebih dari 944 warga Palestina tewas dan sekitar 7.000 lainnya terluka, menurut data resmi Palestina.

Mahkamah Internasional (ICJ) menyatakan pendudukan Israel yang telah berlangsung lama di wilayah Palestina sebagai tindakan ilegal pada bulan Juli.

Mahkamah tersebut menuntut evakuasi semua permukiman Yahudi di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

GAZA - Brigade Al-Qassam, sayap militer Gerakan Perlawanan Palestina Hamas, merilis video pada hari Sabtu (5/4/2025) berjudul ?Waktu Hampir Habis?.

Video itu menampilkan dua tahanan Israel yang saat ini ditahan di Gaza.



Dalam video tersebut, kedua tawanan tersebut menceritakan pengalaman mereka saat terjebak dalam penembakan militer Israel saat mereka keluar dari terowongan untuk menghirup udara segar.

Meskipun terkena penembakan, mereka berhasil bertahan hidup, dan mereka bersyukur atas keselamatan mereka atas Tuhan dan upaya para pejuang Brigade Al-Qassam yang membawa mereka kembali ke tempat yang aman di dalam terowongan.

Para tawanan Israel tersebut menekankan betapa gentingnya situasi mereka, dengan menggambarkan lingkungan mereka saat ini sebagai lingkungan yang tidak aman dan tidak memiliki kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, dan selimut.

Mereka juga menunjukkan kontras antara situasi mereka dan tindakan militer Israel, yang menurut mereka membom mereka sementara para pejuang Hamas mempertaruhkan nyawa mereka untuk memastikan mereka dapat menghirup udara segar di luar terowongan.

Dalam pesan mereka, para tahanan meminta tekanan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memastikan mereka dapat kembali dengan selamat.

Mereka juga menyuarakan rasa frustrasi mereka atas kurangnya perhatian yang diberikan kepada kondisi tahanan lain yang telah kembali ke rumah, mendesak agar mereka diberi kesempatan untuk berbicara tentang pengalaman mereka.

GAZA - Brigade Al-Qassam, sayap militer Gerakan Perlawanan Palestina Hamas, merilis video pada hari Sabtu (5/4/2025) berjudul ?Waktu Hampir Habis?.

Video itu menampilkan dua tahanan Israel yang saat ini ditahan di Gaza.



Dalam video tersebut, kedua tawanan tersebut menceritakan pengalaman mereka saat terjebak dalam penembakan militer Israel saat mereka keluar dari terowongan untuk menghirup udara segar.

Meskipun terkena penembakan, mereka berhasil bertahan hidup, dan mereka bersyukur atas keselamatan mereka atas Tuhan dan upaya para pejuang Brigade Al-Qassam yang membawa mereka kembali ke tempat yang aman di dalam terowongan.

Para tawanan Israel tersebut menekankan betapa gentingnya situasi mereka, dengan menggambarkan lingkungan mereka saat ini sebagai lingkungan yang tidak aman dan tidak memiliki kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, dan selimut.

Mereka juga menunjukkan kontras antara situasi mereka dan tindakan militer Israel, yang menurut mereka membom mereka sementara para pejuang Hamas mempertaruhkan nyawa mereka untuk memastikan mereka dapat menghirup udara segar di luar terowongan.

Dalam pesan mereka, para tahanan meminta tekanan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memastikan mereka dapat kembali dengan selamat.

Mereka juga menyuarakan rasa frustrasi mereka atas kurangnya perhatian yang diberikan kepada kondisi tahanan lain yang telah kembali ke rumah, mendesak agar mereka diberi kesempatan untuk berbicara tentang pengalaman mereka.

Para tahanan mengakhiri pesan mereka dengan mengatakan, "Hidupkan kami kembali, kami sudah mati di sini," dan memperingatkan pemirsa tidak mempercayai narasi pemerintah Israel tentang tekanan terhadap Hamas, karena mereka berpendapat pengeboman tersebut merupakan akibat langsung dari tindakan pemerintah.

Dalam perkembangan terkait, keluarga tahanan Israel yang ditahan di Gaza mengadakan acara peringatan di dekat markas militer Israel di Tel Aviv.

Keluarga tahanan, yang tampak khawatir tentang nasib para tahanan sejak Israel melanjutkan operasi militernya di Gaza bulan lalu, menuntut agar kesepakatan pertukaran tahanan dicapai dengan Hamas.

Selama protes, beberapa kerabat memberikan pidato, menyerukan kepada Presiden AS Donald Trump untuk memberikan semua tekanan yang tersedia kepada Perdana Menteri Netanyahu untuk mengakhiri pertempuran.

Para pengunjuk rasa juga menuduh Netanyahu memecah belah negara dan masyarakat, serta mempertaruhkan nyawa tawanan dan tentara demi agenda politiknya.

Netanyahu saat ini terlilit banyak kasus korupsi. Jika pemerintahannya runtuh karena menghentikan genosida di Gaza, dia bisa dipenjara karena kasus korupsi.

KAIRO - Media Israel mengatakan Mesir mengajukan usulan baru untuk gencatan senjata antara Israel dan kelompok pejuang Palestina di Jalur Gaza, beserta pertukaran tahanan.

Penyiar publik Israel KAN melaporkan, ?Kairo telah mengajukan usulan baru mengenai gencatan senjata dan pertukaran tahanan, yang bertujuan menjembatani kesenjangan antara Israel dan Hamas."

Disebutkan bahwa, "Usulan baru tersebut diajukan oleh Mesir dalam 24 jam terakhir untuk mencapai konsensus antara Israel dan Hamas."

Meskipun penyiar tersebut tidak menyebutkan ketentuan atau rincian apa pun, namun, dikatakan usulan tersebut berada di antara tawaran mediator awal, Mesir dan Qatar, yang mencakup pembebasan lima tahanan yang masih hidup, dan usulan Israel, yang mensyaratkan pembebasan 11 tahanan yang masih hidup di Gaza.

Mesir belum mengomentari laporan tersebut.

Israel memperkirakan 59 sandera masih ditahan di Gaza, dengan 22 orang masih hidup.

Militer Israel melancarkan operasi udara mendadak di Gaza pada 18 Maret, menewaskan 1.249 korban dan melukai 3.022 orang meskipun ada gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan dengan Hamas yang berlaku pada Januari.

Lebih dari 50.600 warga Palestina telah tewas di Gaza dalam serangan militer Israel sejak Oktober 2023, sebagian besar dari mereka adalah wanita dan anak-anak.

Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan November lalu untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.