Kejaksaan Negeri Jakarta Utara (Kejari Jakut) menangkap buron bernama Januar Murdianto alias Jawir. Jawir kabur usai menjalani sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri (PN) Jakut.

"Melakukan penangkapan Terdakwa atas nama Januar Murdianto alias Jawir bin Moh Rianto," kata Kepala Kejari Jakut, Dandeni Herdiana, dalam keterangannya, dikutip dari detikNews, Selasa (13/5/2025).

Jawir dibekuk Tim Gabungan Seksi Intelijen dan Tindak Pidana Umum Kejari Jakut pada Senin, 12 Mei pukul 14.50 WIB. Terdakwa kasus prostitusi atau perbuatan cabul ini diciduk saat apel kekasihnya di kantor.

Jawir ditangkap di salah satu gedung di Jalan MH Thamrin, Cibatu, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (Jabar).

"Tim melakukan upaya penangkapan. Namun, pada saat hendak diamankan, Terdakwa melakukan upaya perlawanan dengan cara mencoba melarikan diri, akan tetapi upaya melarikan diri tersebut berhasil digagalkan," katanya.

Dia lalu dibawa ke kantor Kejari Jakut untuk diserahkan lagi ke rutan tempatnya ditahan sebelumnya, yakni Rutan Kelas I Cipinang Jakarta Timur. Disebutkan Jawir kabur dari PN Jakut usai sidang tahap pemeriksaan saksi pada Selasa, 6 Mei 2025 sekitar pukul 19.00 WIB.

Jawir didakwa atas pelanggaran Pasal 296 KUHP atau Pasal 506 KUHP.

Sebagia informasi, Jawir kabur saat akan diadili di PN Jakut pada Selasa (6/5). Agenda sidang adalah pembacaan surat dakwaan dan pemeriksaan saksi-saksi dengan jaksa penuntut Erni Pramonti.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Seksi Intel Kejari Jakut, Rico, mengatakan para tahanan yang akan diadili tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dari Rutan Cipinang sekira pukul 13.00 WIB. Kemudian, pada pukul 14.00 WIB dibawa dari sel yang ada di basemen pengadilan menuju ruang sidang 7 yang dijaga oleh petugas pengawalan dan anggota kepolisian.

Lalu, pada pukul 17.00 WIB, tahanan ini masuk ruang sidang Cakra di lantai dua untuk mengikuti persidangan dengan agenda pembacaan surat dakwaan dan pemeriksaan saksi dan selesai pada pukul 17.30 WIB.

Video Hotman Paris Tak Yakin Permintaan Maaf Razman Dimaafkan MA

Video Hotman Paris Tak Yakin Permintaan Maaf Razman Dimaafkan MA

Penyidik KPK AKBP Rossa Purbo Bekti menyebut penggeledahan yang dilakukan terkait kasus Harun Masiku termonitor oleh tim hukum DPP PDIP. Rossa menuding monitoring itu merupakan bagian dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Hal itu disampaikan Rossa saat dihadirkan sebagai saksi kasus dugaan perintangan penyidikan untuk terdakwa Hasto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (9/5/2025). Mulanya, Rossa menjelaskan dugaan perbuatan perintangan penyidikan yang dilakukan Hasto.

Rossa mengatakan Hasto diduga merintangi penangkapan Harun dengan meminta Harun menenggelamkan ponsel. Dia menyebut perintah itu diberikan Hasto ke Harun melalui satpam kantor DPP PDIP, Nurhasan.

"Kami akan jelaskan konstruksi Pasal 21 perintangan itu salah satunya adalah upaya mencegah, perbuatan mencegah, merintangi, menggagalkan secara langsung ataupun tidak langsung. Nah perbuatan terdakwa itu secara tidak langsung memerintahkan Harun Masiku melalui Nurhasan supaya menenggelamkan handphone," kata Rossa.

Rossa mengatakan timnya kembali dimasukkan dalam satgas penanganan perkara Harun tahun 2023. Dia mengatakan tim satgasnya sempat dikeluarkan setelah mantan Ketua KPK, Firli Bahuri menyampaikan ke publik soal kegiatan tangkap tangan (OTT) kasus Harun pada 8 Januari 2020.

"Baru pada tahun 2023, tepatnya bulan Mei, satgas kami dimasukkan kembali ke dalam perkara ini dengan Sprindik tambahan. Pada saat itu, misi yang diemban oleh satgas kami hanya utk melakukan pencarian Harun Masiku saja. Membantu pencarian DPO saja," ujarnya.

Rossa mengatakan pihaknya sudah beberapa kali melakukan penggeledahan untuk memburu buron Harun. Salah satu lokasi yang digeledah yakni parkiran di sebuah apartemen Jakarta.

"Kami memang sudah beberapa kali melakukan penangkapan terhadap DPO, sepengetahuan dan pengalaman kami, untuk membuat perkara ini terang harus mulai dari TKP awal. Maka, kami, satgas kami melakukan penggeledahan di beberapa lokasi, salah satunya adalah di tempat parkir apartemen yang ada di wilayah Jakarta," ujarnya.

Jaksa mendalami hasil penggeledahan di parkiran tersebut. Rossa mengatakan pihaknya menemukan mobil Harun dan foto Harun bersama ketua partai yang disebut ditunjukkan ke eks Ketua KPU Arief Budiman.

"Apa yang ditemukan?" tanya jaksa.

"Di situ ada terparkir mobil Harun Masiku yang sudah lama terparkir dan kami menemukan beberapa dokumen dan petunjuk pada mobil tersebut, di antaranya ialah menguatkan keterangan dari saksi Ketua KPU (Arief Budiman) pada saat itu bahwa Harun Masiku, didatangi Harun Masiku, dengan membawa foto-foto Harun Masiku dengan ketua partai. Dan kita dapat foto-foto itu ada di situ," jawab Rossa.

Rossa mengatakan pihaknya lanjut melakukan penggeledahan ke rumah eks komisioner KPU, Wahyu Setiawan di Pirwokerto untuk mencari keberadaan Harun Masiku. Namun, dia mengatakan timnya hanya bertemu dengan anak Wahyu.

"Selain itu, selain mobil, foto apa lagi yang meyakinkan menambahkan alat bukti untuk tim, meyakinkan bahwa tadi ada perbuatan perintangan apalagi yang ditemukan?" tanya jaksa.

"Kemudian setelah melakukan penggeledahan, kami berangkat menuju ke Semarang untuk melakukan pemeriksaan kepada terpidana Wahyu Setiawan, yang waktu itu sudah divonis, ternyata kami sampai di Semarang, ternyata sudah mendapatkan PB (pembebasan bersyarat). Sehingga kami berinisiatif untuk melakukan penggeledahan di rumah Wahyu yang ada di Purwokerto," jawab Rossa.

"Ditemukan apa di sana?" tanya jaksa.

"Pada saat kami melakukan penggeledahan di tempat atau di rumah Wahyu, kami hanya ketemu anaknya dan kami berusaha persuasif karena tujuan kami pada saat itu adalah menemukan Harun Masiku," jawab Rossa.

Rossa lalu menjelaskan jika rangkaian penggeledahan yang lakukan itu ternyata termonitor oleh tim hukum DPP PDIP. Dia menyakini monitoring itu merupakan bagian dari Hasto.

"Faktanya adalah, penggeledahan-penggeledahan yang kami lakukan ini termonitor dari pihak tim hukum DPP yang dalam hal ini kami menduga menjadi bagian dari Hasto kristiyanto atau terdakwa," ujarnya.

Rossa mengatakan pihaknya melanjutkan penggeledahan ke rumah kerabat Harun di Jakarta Timur. Dari situlah, Rossa mengatakan pihaknya kemudian menemukan barang bukti elektronik (BBE) terkait upaya penyelarasan keterangan agar perkara ini tidak melibatkan Hasto.

"Kemudian kami melakukan penggeledahan juga terhadap salah satu kerabat Harun Masiku yang ada di Jakarta timur dan setelah kami melakukan penggeledahan itu, yang bersangkutan ditemui oleh tim dari penasihat hukum juga. Nah ini sampai complain kepada saya, kenapa saya bisa diketahui," kata Rossa.

"Nah dari situ kami menemukan petunjuk bahwa ada yang perlu kita lakukan penggeledahan yaitu namanya Simon Petrus. Setelah kita lakukan penggeledahan di rumah Simon Petrus ini, kami menemukan BBE yang terkait dengan upaya-upaya penyelarasan keterangan supaya tidak melibat, perkara ini tidak melibatkan atau terbuka terkait dengan perannya terdakwa," tambahnya.

KPK mendakwa Hasto merintangi penyidikan kasus dugaan suap dengan tersangka Harun Masiku. Hasto disebut menghalangi KPK menangkap Harun Masiku yang jadi buron sejak 2020.

Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku merendam handphone agar tak terlacak KPK saat operasi tangkap tangan (OTT) pada 8 Januari 2020. Hasto juga disebut memerintahkan Harun Masiku stand by di kantor DPP PDIP agar tak terlacak KPK.

Perbuatan Hasto itu disebut membuat Harun Masiku bisa kabur. Harun Masiku pun masih menjadi buron KPK.

Selain itu, Hasto didakwa menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan Rp 600 juta. Jaksa mengatakan suap itu diberikan agar Wahyu Setiawan mengurus penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku.

Hasto didakwa memberi suap bersama-sama orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri kemudian juga Harun Masiku. Donny saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, lalu Saeful Bahri telah divonis bersalah dan Harun Masiku masih menjadi buron.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

TNI melakukan penggerebekan kasus peredaran narkoba di Bima, Nusa Tenggara Barat. SETARA Institute mengkritik keras tindakan penggerebekan oleh TNI ini karena melanggar hukum.

"Penggerebekan pengedar narkoba di Bima oleh Komando Rayon Militer 1608-04/Woha dan Unit Intelijen Kodim 1608/Bima menuai polemik dan mengundang kontroversi di ruang publik. Tindakan yang dilakukan oleh TNI tersebut melanggar hukum, karena pemberantasan narkoba secara yuridis bukanlah yurisdiksi TNI," kata Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (8/5/2025).

Dia menegaskan UU yang berlaku tidak memberi TNI wewenang untuk menggerebek peredaran narkoba. Wewenang tersebut ada di aparat penegak hukum.

"UU TNI, KUHAP, dan UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan kewenangan apa pun kepada TNI untuk melakukan penegakan hukum dalam pemberantasan narkoba. Penegakan hukum dalam pemberantasan narkoba merupakan kewenangan kepolisian, BNN, dan penyidik pegawai negeri sipil melalui koordinasi dengan kepolisian dan BNN," tuturnya.

Dia mengingatkan agar hal ini menjadi koreksi. Dia meminta DPR agar menegur Panglima TNI perihal ini.

"Dengan demikian, harus ada koreksi atas pelanggaran hukum tersebut agar tidak merusak tertib hukum (legal order). Dewan Perwakilan Rakyat dengan kewenangan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan seyogianya memberikan teguran keras dan/atau Panglima TNI," ungkapnya.

Dia juga mendorong Presiden untuk menegur Panglima TNI. Sebab, bukan kali ini saja TNI bertindak di luar kewenangannya.

"Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan juga mesti melakukan tindakan yang dibutuhkan kepada Panglima TNI agar jajarannya tidak melakukan tindakan di luar kewenangan. Bukan kali ini saja TNI melakukan tindakan di luar kewenangan," jelasnya.

Penggerebekan Narkoba di Bima

Sebelumnya, diberitakan TNI melakukan penggerebekan narkoba di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kodim 1608/Bima melalui Koramil 1608-04/Woha bersama Unit Intel menggagalkan peredaran narkoba di kawasan tambak Desa Penapali, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, pada Kamis (1/5/2025).

"Penggerebekan ini merupakan respons cepat terhadap laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas ilegal di lokasi tersebut. Menyikapi informasi itu, Dandim 1608/Bima segera menginstruksikan Danramil dan Pasi Intel untuk melakukan penindakan," kata Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (2/5).

Operasi dipimpin langsung oleh Danramil Kapten Cba Iwan Susanto dan Pasi Intel Kapten Inf. Bambang Herwanto, serta melibatkan unsur masyarakat sebagai saksi di lapangan.

Dalam operasi tersebut, petugas TNI mengamankan tiga orang pelaku berinisial S (26), I (23), dan M (25), yang seluruhnya berasal dari wilayah Kecamatan Woha.

Dari tangan para tersangka, diamankan 32 paket sabu dengan total berat 38,68 gram, tiga unit handphone, lima dompet, beberapa tas berisi alat penggunaan sabu, uang tunai, serta berbagai barang bukti lainnya seperti alat isap, timbangan elektrik, alat suntik, dan senjata tajam berupa pipa kaca serta gunting kecil.

Penggerebekan ini mendapat sorotan dari berbagai pihak. Banyak yang mempermasalahkan wewenang TNI.

Sementara itu, Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen Yusri Nuryanto buka suara. Dia menjelaskan bahwa tindak pidana tersebut terlihat di depan mata. Maka dari itu TNI bertindak untuk penanganan awal.

"Ya kalau kita umpama di depan mata nih ya terlihat, melihat sesuatu yang tindak pidana. Kan nggak mungkin kita akan membiarkan. Jadi dalam penanganan awal nggak apa-apa kita tangkap," tutur Mayjen Yusri saat wartawan menemuinya di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (7/5/2025).

TNI juga akan melihat pelakunya. Jika pelakunya sipil, maka akan diserahkan ke polisi.

"Tetapi kita melihat pelakunya siapa nih. Ya kalau memang dia orang sipil, ya diserahkan kepada kepolisian atau kepada kejaksaan. Jadi kita nggak akan membiarkan, oh biar saja, itu bukan domain saya. Tidak juga. Ya kalau memang itu di depan mata berat kita menangkap, kita berat mengamankan. Tertangkap tangan lagi," jelasnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Warga negara Ghana, KUV, yang ngamuk di dalam supermarket apartemen di Kalibata, Jakarta Selatan, sempat dimediasi pihak imigrasi dan polisi. Mediasi itu dilakukan usai KUV melakukan kekerasan terhadap pekerja cat di apartemen.

"Setelah mediasi WNA tersebut atas nama KUV, tidak kooperatif dan berbelit. Di mana pada pukul 17.20 WIB WNA tersebut turun dari unit," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Rabu (23/4/2025).

Upaya mediasi pada Senin (21/4) yang dilakukan oleh pihak Imigrasi itu gagal. KUV malah keluar dari apartemen sambil membawa pisau dan anaknya.

"WNA tersebut turun dari unit dengan membawa sebilah pisau bersama anaknya usia 4 tahun. WNA tersebut pergi menggunakan mobil Agya nomor polisi B-2361-SYP dan berhenti di depan pintu masuk mal," ujarnya.

Ade menjelaskan pihak keamanan apartemen dan imigrasi meminta bantuan ke Polsek Pancoran untuk mengamankan KUV. Namun, WNA tersebut tidak kooperatif dan lari ke dalam supermarket.

"Di dalam Farmers Market, WNA tersebut mengamuk kembali, memecahkan barang-barang yang ada di dalam Farmers Market," jelas Ade Ary.

Dia mengatakan pihak Polsek Pancoran kembali melakukan upaya mediasi dengan WNA tersebut. Akhirnya, WNA tersebut sempat luluh dengan kesepakatan mau keluar dari Supermarket dengan dikawal kepala mal Kalibata City berinisial V.

"Sampai di area gate 2, keadaan kembali ricuh dengan keadaan saudari V dicekik (disandera) oleh WNA tersebut," kata Ade Ary.

Dia menjelaskan salah seorang sekuriti berupaya melawan KUV saat WN Ghana itu mencekik V. Namun, WNA itu kabur lagi ke sebuah klinik.

"WNA tersebut melarikan diri ke area klinik," ujar Ade Ary.

Sekitar pukul 20.00 WIB, tim piket Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan ikut membantu menangani aksi anarkis WNA tersebut. Akhirnya, WNA tersebut diamankan dan dibawa ke RS Polri Kramatjati, Jakarta Timur.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com -Fany Rizkia, seorang anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta Timur, bergabung dengan lembaga ini karena dorongan kuat dari rasa kemanusiaan.

"Motivasi saya untuk terlibat di BPBD ini, pada kebencanaan itu karena terdorong dari rasa kemanusiaan, jadi untuk rasa saling tolong menolong saat itu yang dibutuhkan," ucap Fany kepada Kompas.com pada Senin (21/4/2025).

Menceritakan perjalanan kariernya, Fany menuturkan, ia bergabung dengan BPBD setelah menyelesaikan pendidikan hukum di salah satu universitas di Jakarta.

"Kalau latar belakang pendidikannya mungkin agak kurang sinkron ya. Saya kebetulan lulusan S1 dan S2 hukum. Jadi, saya bergabung di sini setahun setelah lulus dari sarjana hukum," ungkap Fany.

Fany menjelaskan bahwa meskipun tugas utama perempuan di BPBD Jakarta Timur adalah melakukan pendataan, mereka juga harus bersiap untuk terjun langsung ke lapangan jika diperlukan.

"Enggak menutup kemungkinan bagi kami (perempuan) untuk terjun langsung, seperti ketika ada penemuan jenazah di sungai atau orang hilang di sungai," ucap Fany.

Fany menambahkan bahwa ia harus selalu bersiaga 24 jam untuk menghadapi bencana yang dapat datang secara tiba-tiba.

"Kalau untuk jam kerja itu office hour seperti biasa, namun tidak sepenuhnya seperti itu. Karena kemungkinan di luar jam kerja, jika ada bencana, kami harus siap-siap," ungkapnya.

Menurut Fany, bencana bisa terjadi kapan saja, termasuk saat hari libur atau malam hari ketika orang-orang sedang beristirahat.

"Tapi meski lelah tetap kami jalani saja, karena memang sudah tugasnya," tutur Fany.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan 3 hakim penerima suap untuk memberikan vonis lepas kepada terdakwa korporasi korupsi ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng sebagai tersangka. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sahroni berharap adanya reformasi hakim.

"Kita ini republik ini lagi banyak sekali kasus perkara, baik penegakan hukum, dan Kejaksaan menangkap dugaan Wakil Ketua Pengadilan Jakarta Pusat, kita berharap reformasi hakim di republik ini harus dibenahi," kata Sahroni di Polres Metro Jaktim, Jakarta Timur, Selasa (15/4/2025).

Menurut Sahroni, reformasi hakim perlu dilakukan agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan keadilan tidak hilang. Dia mengatakan hal itu merupakan tugas besar yang harus dilakukan oleh pemerintahan baru saat ini.

"Dan kita nggak mau masyarakat ini hilang trust-nya terhadap kita. Nah dari sini inilah bentuk kerja berat dari pemerintahan baru, yang baru beberapa bulan ini, dan mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita bersama," ucapnya.

Dia juga mengajak semua pihak terus mengawasi aparat penegak hukum. Menurutnya, meski masih ada kekurangan, perbaikan terus dilakukan oleh aparat penegak hukum.

"Dan teman-teman terus mengawasi apa yang menjadi kekurangan sekarang ini, baik polisi, Kejaksaan, KPK, proses penegakan hukum yang tidak sempurna, tapi minimal kita mau perbaiki apa yang jadi kekurangan," katanya.

Untuk diketahui, Ketua PN Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus suap penanganan perkara di PN Jakarta Pusat. Selain itu, ada pula 3 hakim, serta panitera muda pada PN Jakarta Utara dan pengacara yang turut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Kasus suap dan gratifikasi itu berkaitan dengan vonis onstslag atau putusan lepas pada kasus korupsi ekspor bahan baku minyak goreng. Majelis hakim saat itu memberikan putusan lepas pada terdakwa korporasi.

Tiga hakim itu adalah hakim Agam Syarif Baharudin, hakim Ali Muhtaro, dan hakim Djuyamto. Ketiganya diduga menerima uang suap senilai Rp 22,5 miliar atas vonis lepas tersebut.

Tiga hakim itu bersekongkol dengan Muhammad Arif Nuryanta selaku Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; Marcella Santoso dan Ariyanto selaku pengacara; serta panitera muda pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Wahyu Gunawan.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Seorang pria berjaket ojek online (ojol) ditangkap saat menyelundupkan narkoba jenis sabu seberat 535,25 gram ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang, Jakarta Timur.

Kepala Lapas Kelas I Cipinang Wachid Wibowo mengatakan petugas lapas menggagalkan upaya penyelundupan barang haram tersebut pada Minggu (6/4) sekitar pukul 23.00 WIB.

"Keberhasilan tersebut bermula dari kejelian dua petugas jaga yang mencurigai gelagat seorang pria berjaket ojek online di area parkir," kata Wachid di Jakarta, dilansir Antara, Jumat (11/4).

Saat petugas menghampiri dan meminta keterangan, pria tersebut berusaha melarikan diri.

Petugas jaga berhasil mengamankan dan membawa pria tersebut ke Pos Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) untuk diperiksa lebih lanjut.

Wachid menyebut upaya menggagalkan penyelundupan sabu itu merupakan bukti komitmen Lapas Cipinang dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan pemasyarakatan.

Petugas Lapas Cipinang menegaskan pentingnya kewaspadaan, terutama pada jam-jam rawan. Pihak Lapas Cipinang juga terus memperkuat sistem deteksi dini, menerapkan pengawasan berlapis serta menjalin sinergi dengan aparat penegak hukum.

Langkah ini selaras dengan 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dalam memberantas peredaran narkoba dan segala bentuk kejahatan yang melibatkan narapidana.

Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP) Sumaryo mengatakan pihaknya langsung berkoordinasi dengan Polres Metro Jakarta Timur untuk proses hukum lebih lanjut.

Barang bukti telah diserahkan kepada polisi dan pelaku langsung diamankan untuk proses penyidikan.

"Penemuan ini menjadi bukti bahwa sistem pengamanan kami berjalan optimal dan responsif terhadap setiap potensi ancaman," kata Sumaryo.

Wakil Kepala Satuan (Wakasat) Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Timur AKP Suminto menyebutkan pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

"Ancaman hukuman yang dikenakan adalah pidana mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Seorang pria berjaket ojek online (ojol) ditangkap saat menyelundupkan narkoba jenis sabu seberat 535,25 gram ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang, Jakarta Timur.

Kepala Lapas Kelas I Cipinang, Wachid Wibowo mengatakan, petugas lapas berhasil menggagalkan upaya penyelundupan barang haram tersebut pada Minggu (6/4) sekitar pukul 23.00 WIB.

"Keberhasilan tersebut bermula dari kejelian dua petugas jaga yang mencurigai gelagat seorang pria berjaket ojek online di area parkir," kata Wachid di Jakarta, Jumat.

Saat petugas menghampiri dan meminta keterangan, namun pria tersebut berusaha melarikan diri.

Petugas jaga berhasil mengamankan dan membawa pria tersebut ke Pos Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) untuk diperiksa lebih lanjut.

Wachid menyebutkan, upaya menggagalkan penyelundupan sabu oleh seorang pria itu merupakan bukti konkret komitmen Lapas Cipinang dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan pemasyarakatan.

Petugas Lapas Cipinang menegaskan pentingnya kewaspadaan, terutama pada jam-jam rawan. Pihak Lapas Cipinang juga terus memperkuat sistem deteksi dini, menerapkan pengawasan berlapis serta menjalin sinergi dengan aparat penegak hukum.

Langkah ini selaras dengan 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto dalam memberantas peredaran narkoba dan segala bentuk kejahatan yang melibatkan narapidana.

Lapas Cipinang berkomitmen menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman dan bebas dari narkoba, serta mendukung pembinaan yang bermartabat.

Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP), Sumaryo mengatakan, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Polres Metro Jakarta Timur untuk proses hukum lebih lanjut.

Barang bukti telah diserahkan kepada Kepolisian dan pelaku langsung diamankan untuk proses penyidikan.

"Penemuan ini menjadi bukti bahwa sistem pengamanan kami berjalan optimal dan responsif terhadap setiap potensi ancaman," kata Sumaryo.

Wakil Kepala Satuan (Wakasat) Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Timur, AKP Suminto menyebutkan, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

"Ancaman hukuman yang dikenakan adalah pidana mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun," katanya.

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Markas Besar (Mabes) TNI mengatakan proses hukum bagi oknum TNI AD penembak 3 anggota Polri di Way Kanan, Lampung, masih berjalan. Mabes TNI akan menghukum seberat-beratnya apabila oknum tersebut terbukti bersalah.

"Masalah proses hukum yang di Lampung ya, artinya kan kemarin sudah disampaikan tersangka-tersangkanya, dari petunjuk dari Panglima TNI kita ikuti saja, proses investigasi, penyelidikan dan belum selesai," kata Kapuspen TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi kepada wartawan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (27/3/2025).

Dia menegaskan para prajurit akan dihukum berat jika terbukti terlibat. Saat ini proses penyidikan masih berlangsung.

"Nanti kalau memang betul terbukti bersalah, dan benar-benar betul-betul dia melakukan itu, sesuai hasil scientific investigation dan sebagainya, dan sebagainya yang telah dikembangkan oleh tim investigasi. Ya kita hukum seberat-beratnya," ujarnya.

Lebih lanjut, Kristomei mengatakan pihaknya tidak akan melindungi prajurit terlibat. Pihaknya akan memecat oknum prajurit TNI tersebut jika terbukti bersalah.

"Nggak ada, ngapain kita lindungi-lindungi. Sudah jelas kalau Panglima TNI, kalau bagi prajurit yang melanggar hukum, ya kita proses," kata dia.

"Ngapain takut, kalau prajurit pecat-pecat. Kan yang daftar jadi prajurit TNI banyak, hari ini aja yang dilantik segitu banyaknya, 805 orang. Yang daftar ribuan. Jadi ngapain melindungi yang jelek. Sudah hukum aja lah, banyak yang daftar, kok," imbuhnya.

Sebagai informasi, peristiwa penembakan terhadap tiga polisi itu terjadi pada Senin (17/3) sore. Saat itu, ketiga polisi tersebut tengah menggerebek salah satu lokasi sabung ayam di Way Kanan, Lampung.

Mereka yang gugur adalah Inspektur Satu (Iptu) Lusiyanto, Brigadir Kepala (Bripka) Petrus Apriyanto, dan Brigadir Dua (Bripda) Ghalib Surya Ganta. Sebagai bentuk penghormatan terakhir, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan kenaikan pangkat luar biasa anumerta.

Dua oknum TNI yang menembak tiga polisi di Way Kanan, Lampung, berinisial Kopda B dan Peltu L, resmi jadi tersangka. Keduanya pun dijerat dengan pasal yang berbeda.

"Untuk Kopda B dijerat dengan Pasal 340 juncto 338 KUHPidana. Sementara untuk Peltu L dijerat dengan Pasal 303 KUHPidana," kata WS Danpuspomad Mayjen TNI Eka Wijaya Permana, Rabu (25/3).

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Pengadilan Militer II-08 Jakarta seharusnya bisa mempertimbangkan hak dari korban akibat penderitaan yang diakibatkan dari tindak pidana para terdakwa

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menghormati putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menolak permohonan biaya ganti rugi (restitusi) dalam kasus penembakan pemilik rental mobil di Rest Area KM45, Tol Tangerang-Merak, Banten.

"Kami menghormati putusan hakim. Tetapi memang ada beberapa hal yang perlu kami tekankan. Restitusi ini kan memang hak korban yang menjadi tanggung jawab pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," kata Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Sri Nurherwati usai sidang pembacaan vonis terdakwa di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Cakung, Jakarta Timur, Selasa.

Menurut Sri, Pengadilan Militer II-08 Jakarta seharusnya bisa mempertimbangkan hak dari korban akibat penderitaan yang diakibatkan dari tindak pidana para terdakwa.

Apalagi, salah satu pertimbangan hakim militer menolak permohonan restitusi lantaran keluarga korban meninggal Ilyas Abdurrahman telah menerima dana santunan Rp100 juta. Sedangkan, santunan bagi keluarga korban luka yakni Ramli Rp35 juta.

"Para keluarga sudah mendapatkan santunan sehingga ini sangat berbeda dengan makna restitusi. Restitusi itu kan sebenarnya hak dari korban akibat penderitaan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Sementara santunan ini kan berkaitan dengan duka cita kemudian rasa sakit sehingga memang kami berharap itu dipisahkan, dibedakan," jelas Sri.

Selain itu, dalam sidang pembacaan vonis hakim militer menilai ketiga terdakwa tidak akan mampu secara finansial untuk membayar nilai restitusi yang diajukan LPSK.

Sri menilai, seharusnya nilai restitusi sebaiknya dihitung lebih dulu oleh hakim militer. Perkara apakah terdakwa mampu membayar atau tidak itu persoalan lain.

"Yang dimaksudkan di sini adalah negara hadir untuk mendengar berapa sih kerugian korban. Bagaimana tanggung jawab pelaku ke korban. Itu merupakan bagian dari efek jera," ucap Sri.

Lebih lanjut, Sri menyebut selama ini penderitaan yang dialami korban tidak pernah dipertimbangkan dan yang menjadi fokus utama yakni tingginya hukuman badan dan denda.

Adapun LPSK akan berkoordinasi dengan oditur militer terkait pertimbangan restitusi. LPSK berharap, oditur militer bisa ikut memasukkan nominal restitusi di dalam memori atau kontra memori banding.

Sebelumnya, Oditur Militer menuntut ketiga terdakwa anggota TNI Angkatan Laut (AL) pada kasus penembakan bos rental mobil di tempat istirahat (rest area) KM45, Tol Tangerang-Merak untuk membayar ganti rugi (restitusi) kepada korban.

Terdakwa satu atas nama Kelasi Kepala (KLK) Bambang Apri Atmojo membayar restitusi kepada keluarga almarhum Ilyas Abdurrahman (bos rental) sebesar Rp209,6 juta sedangkan kepada saudara Ramli, korban luka sebesar Rp146,4 juta.

Terdakwa dua yakni Sersan Satu Akbar Adli dikenakan tuntutan membayar restitusi sebesar Rp147 juta kepada keluarga almarhum Ilyas Abdurrahman dan keluarga Ramli sebesar Rp73 juta.

Sedangkan terdakwa tiga, Sersan Satu Rafsin Hermawan dituntut membayar restitusi kepada keluarga Ilyas Abdurrahman sebesar Rp147 juta dan keluarga Ramli sebesar Rp73 juta subsider tiga bulan penjara.

Namun, pada sidang pembacaan vonis hari ini Pengadilan Militer II-08 Jakarta menolak permohonan biaya ganti rugi (restitusi) kepada korban.

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Polisi mengimbau mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI) untuk tetap tertib, kondusif, dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku saat hendak melakukan unjuk rasa yang rencananya digelar di Mapolres Metro Jakarta Timur, pada Jumat (14/3).

Unjuk rasa tersebut berkaitan dengan kematian seorang mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI), Kenzha Ezra Walewangko (22) yang ditemukan tewas di area kampus pada Selasa (4/3).

"Kami berharap sesuaikan dengan prosedur hukum yang berlaku, sesuai dengan undang-undang penyampaian pendapat di muka umum. Jangan sampai kita salah prosedur," ujar Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly di Mapolsek Cipayung, Jakarta Timur, Kamis.

Nicolas mempersilakan mahasiswa UKI yang ingin melakukan unjuk rasa karena hal tersebut merupakan hak seluruh warga Indonesia.

Dia juga siap memberikan penjelasan terkait penyelidikan kasus kematian mahasiswa UKI tersebut jika massa aksi merasa tidak puas dengan hasil kerja polisi.

"Sampai saat ini saya belum tahu ya (mau ada aksi). Kalaupun unjuk rasa, ya itu kan haknya seluruh warga negara. Silakan saja, kalau mereka tidak puas dengan hasil kerja kita, kami bisa menyampaikan," ujar Nicolas.

Dia menjelaskan pihaknya masih membutuhkan waktu untuk mengungkap kasus sekaligus menangkap pelaku.

"Kita juga tidak tinggal diam, sudah delapan hari kita bekerja, sudah 27 saksi yang kita periksa. Ini kasus masih dalam tahap penyelidikan. Butuh waktu, karena kita bekerja dengan mendasari proses penyelidikan secara ilmiah (Scientific Crime Investigation/SCI)," jelas Nicolas.

Adapun Pengurus Pusat Generasi Muda Kawanua (PP-GMK) menyampaikan duka yang mendalam atas meninggalnya Kensha Walewangko, mahasiswa asal Manado, Sulawesi Utara.

"Kami turut berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan dan berharap mereka diberikan kekuatan dalam menghadapi kejadian ini," kata ketua umum pengurus pusat generasi muda Kawanua, Jianly Imanuel Bagensa dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.

Pengurus Pusat Generasi Muda Kawanua (PP-GMK) pun mengecam keras segala bentuk tindakan kriminal tidak terpuji yang dilakukan terhadap almarhum Kensha Walewangko di lingkungan kampus UKI.

Pihaknya mendesak aparat kepolisian untuk segera mengusut tuntas kasus ini secara transparan dan adil, serta memastikan para pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan hukum yang berlaku, dan mendesak kampus UKI untuk memberikan sanksi tegas terhadap oknum-oknum mahasiswa yang terlibat dalam kasus ini

"Kami Pengurus Pusat Generasi Muda Kawanua akan terus mengawal dan mengusut hingga tuntas kasus ini. Dan mengajak seluruh pihak untuk mari bersama-sama kita kawal kasus ini agar terus berjalan, dan diproses dengan seadil-adilnya," tegas Jianly.

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

Salah seorang napi di Rutan Kelas I Cipinang, Jakarta Timur, membuat lukisan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto bersama keluarga. Lukisan itu dibeli Agus seharga Rp 20 juta.

Saat itu Agus tengah berkunjung ke Lapas Kelas I Cipinang untuk makan siang bersama para napi dan warga binaan. Ketika hendak meninggalkan Lapas, Agus diberi bingkisan besar dibalut bungkusan cokelat.

Ketika dibuka, ternyata bingkisan itu merupakan lukisan dirinya beserta keluarga yang diberikan oleh napi narkoba. Namun Agus tidak mau menerima sebagai hadiah, lukisan itu dia beli.

Agus juga sempat berbincang dengan napi narkoba tersebut. Menurut Agus seharusnya napi tersebut mendapatkan rehabilitasi karena merupakan korban penyalahgunaan narkoba.

"Ini harusnya direhab, korban (penyalahgunaan narkoba)," kata Agus di lokasi, Selasa (25/2/2025).

Agus kemudian memberikan uang Rp 20 juta. Uang itu untuk membayar karya lukisan dari napi tersebut.

"Ini saya beli aja, terima kasih ya," ujar Agus.

Tonton juga Video: Momen Siswa SMA di Jakut Beri Gibran Lukisan Wajah Prabowo

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini