Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengaku sedih jika kasus dugaan ijazah palsu ini akan berlanjut ke tahan berikutnya. Meski begitu, mantan Wali Kota Solo itu menilai tudingan tersebut sudah keterlaluan.

Hal itu sebagaimana disampaikan Jokowi saat akan diperiksa oleh penyidik terkait kasus tudingan ijazah palsu yang tengah diselidiki oleh Bareksrim Polri.

"Saya sebetulnya ya, sebetulnya ya sedih kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan," kata Jokowi di Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (20/5/2025) dilansir detikNews.

Meski begitu, menurut Jokowi, tudingan ijazah palsu kepada dirinya sudah melampaui batas. Untuk itu, Jokowi menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada penyidik.

"Tapi kan ini sudah keterlaluan, jadi kita tunggu proses hukum," ucapnya.

Seperti diketahui, hari ini Jokowi hadir sesuai undangan dari Dittipdium Bareksrim Polri untuk klarifikasi terkait laporan dugaan ijazah palsu.

"Kami undang Bapak Jokowi untuk klarifikasi hari ini. Sampai pagi ini terkonfirmasi beliau jam 10 hadir di Bareskrim," beber Djuhandhani saat dikonfirmasi.

Sebelumnya, Adik ipar Jokowi, Wahyudi Andrianto, pada Jumat (9/5),bersama kuasa hukum dan ajudan pribadi Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, telah menyerahkan ijazah Jokowi kepada penyidik. Dengan penyerahan ijazah itu, Andrianto berharap kasus tudingan ijazah palsu segera selesai.

"Ya cepet selesai ini. Cepet gamblang gitu. Ya kan," kata Andri di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (9/5).

Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, mengatakan penyidik akan menguji laboratorium forensik dua ijazah Jokowi untuk dipastikan keasliannya. Ia menyebut penyidik akan menginformasikan perkembangan dari hasil uji laboratorium forensik tersebut.

Untuk diketahui, Dittipidum Bareskrim Polri tengah menyelidiki kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Penyelidikan dilakukan berdasarkan surat pengaduan dari Tim Pembela Ulama & Aktivis (TPUA) dengan Nomor: Khusus/TPUA/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024.

Kemudian, penyelidikan juga berdasarkan Laporan Informasi Nomor: LI/39/IV/RES.1.24./2025/Dittipidum tanggal 9 April 2025 atas pengaduan Eggi Sudjana.

Video: 36 Biksu Thudong yang Jalan Kaki dari Thailand Telah Sampai di Borobudur

Video: 36 Biksu Thudong yang Jalan Kaki dari Thailand Telah Sampai di Borobudur

Presiden Prabowo Subianto mengaku mendapat laporan ada penegak hukum yang memberantas korupsi mendapatkan ancaman. KPK menilai tugas memberantas korupsi memang memiliki tantangan tersendiri.

"Penanganan perkara korupsi tentunya punya kompleksitas masing-masing," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (19/5/2025). Budi ditanya apakah KPK jadi salah satu penegak hukum yang mendapat ancaman.

Budi menjelaskan, kompleksitas itu bukan hanya di penindakan, tapi juga dalam tugas-tugas KPK lainnya. Untuk itu, KPK terus bersinergi dan berkonsolidasi.

"Mengintegrasikan antara strategi-strategi tersebut, sekaligus bersinergi kepada seluruh stakeholder, baik antar APH, Kementerian Lembaga, Pemerintah Daerah, dan juga BUMN, BUMD," kata dia.

"Sehingga harapannya hambatan dan tantangan itu bisa kita sama-sama selesaikan," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan terus membongkar kasus-kasus korupsi di Indonesia. Prabowo mengatakan, selama 6 bulan kepemimpinannya, ratusan triliun kekayaan negara bisa diselamatkan.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya di acara Kongres IV Tidar di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (17/5/2025). Prabowo mengatakan dirinya telah disumpah untuk menjalankan amanat UUD 1945.

"Saya disumpah untuk menjalankan UUD 1945, dan semua UU yang berlaku, dan saya akan laksanakan, siapa yang melanggar hukum, siapa yang mau mempertahankan praktik-praktik yang mengakibatkan kerugian kekayaan negara, kekayaan negara harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," ujarnya.

"Hampir tiap hari kita membongkar kasus korupsi, dan tidak akan berhenti," sambungnya.

Prabowo mengaku mendapat laporan adanya ancaman-ancaman yang diterima oleh penegak hukum. Namun Prabowo kembali menegaskan untuk terus memberantas korupsi.

"Saya tau ada penegak-penegak hukum yang diancam, saya tahu, saya dapat laporan, ada yang rumahnya didatangi, ada yang mobilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto, kita paham itu. Tapi saya hanya ingin sampaikan kita tidak gentar, saya tidak gentar," tuturnya.

"Usia saya 73 tahun, saya hanya ingin meninggalkan nama baik, saya akan melaksanakan tugas saya, saya akan tegakkan keadilan, saya akan melawan segala bentuk korupsi di republik ini tanpa pandang bulu," imbuh dia.

Simak juga Video Prabowo: Tiap Hari Kita Bongkar Korupsi, Ada Penegak Hukum Diancam

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Aktivis 98 menggelar Sarasehan Lintas Generasi pada Rabu (21/5) mendatang. Acara sarasehan ini mengundang sejumlah tokoh, seperti Ketua DPR Puan Maharani hingga Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Acara akan berlangsung di Hotel JS Luwansa, Ballroom 2, Kuningan, Jakarta Selatan. Adapun gelaran ini bertema 'Dari Demokrasi Politik menuju Transformasi Demokrasi Ekonomi'.

"Kami menilai sepanjang 27 tahun reformasi itu, Indonesia telah mencapai demokratisasi, terutama demokrasi politik. Indonesia menerapkan pemilihan langsung Presiden, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Kepala Desa, DPR-RI, DPR-D dan DPD-RI. Kemerdekaan berserikat mendirikan Partai politik hingga ormas dan serikat pekerja dijamin. Demikian juga kemerdekaan berpendapat dan kemerdekaan pers juga berjalan," kata Juru Bicara Fasilitator Sarasehan Peringati Reformasi 1998, Eli Salomo, kepada wartawan, Senin (19/5/2025).

Eli menyebut sarasehan rencananya dihadiri oleh Puan Maharani, Dasco, dan tokoh aktivis senior Hariman Siregar yang bertindak sebagai Keynote Speak. Sejumlah pembicara juga dijadwalkan hadir seperti Rocky Gerung, Syahganda Nainggolan, Robertus Robet, Andi Rahmat, Feri Amsari, Habiburokhman, Melki Laka Lena, Masinton Pasaribu, Ester Indahyani, Salamuddin Daeng, dan Asfinawati.

"Acara Sarasehan Aktivis Lintas Generasi Memperingati Peristiwa 1998 ini difasilitatori oleh aktivis 1998 lintas kota, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Lampung, Medan," tambahnya.

Eli menyebut Reformasi 1998 menjadi bagian dari jejak sejarah Indonesia. Indonesia berubah dari sistem yang otoriter menjadi menganut sistem demokrasi.

"Kami memandang sepanjang 27 tahun reformasi itu, rakyat memang telah menikmati demokrasi politik, tentu dengan berbagai kritik terkait demokrasi politik yang dibajak oleh pemodal, demikian juga kritik terkait money politic dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum, baik Pilpres, Pileg maupun Pilkada dan Pilkades," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

alasan razia dilakukan pada malam hari untuk memudahkan identifikasi atau bisa langsung bertemu dengan warga asing tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Jakarta Selatan mengamankan sebanyak enam Warga Negara Asing (WNA) di Apartemen Kalibata City pada Kamis (15/5) malam.

"Enam WNA tersebut diamankan karena menyalahi izin tinggal," kata Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan, Prihatno Juniardi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Prihatno menjelaskan keenam WNA tersebut diamankan dalam Operasi gabungan Wirawibawa dengan beberapa temuan yang sifatnya pelanggaran.

"Seperti tinggal tidak sesuai dengan domisili, kemudian ada juga yang kelebihan tinggal (overstay), ada juga beberapa orang asing tidak memegang dokumen saat kami periksa," katanya.

Prihatno juga menyebutkan razia ini dilakukan secara berkala dan juga ini merupakan perintah dari Direktorat Jenderal Imigrasi untuk dilakukan razia secara serentak di Jabodetabek.

Dia menjelaskan alasan razia dilakukan pada malam hari untuk memudahkan identifikasi atau bisa langsung bertemu dengan warga asing tersebut.

"Karena kemungkinan pada saat malam hari mereka ada yang sedang beristirahat di tempatnya,selain itu kita juga sudah berkoordinasi dengan pihak pengelola apartemen untuk memudahkan tugas-tugas kita," katanya.

Prihatno menambahkan operasi Wirawibawa juga melibatkan dari instansi lain seperti kepolisian, TNI, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), dan Kejaksaan.

Dia menjabarkan enam WNA yang diamankan berinisial HTN, DAJ, MMS, dan STS dari Somalia, SAMH dari Sudan, dan OHSA dari Chad.

Sementara itu empat WNA berinisial CTLO dari Myanmar, NV dari India, IH dari Australia dan HS dari Korea Selatan tidak diamankan tetapi paspor mereka yang ditahan.

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang dijatuhkan hukuman 12 tahun penjara ke Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Meski sudah dipenjara, perkara lain masih menanti SYL.

"Bahwa pada tanggal 25 Maret lalu, KPK melakukan eksekusi pidana badan terhadap terpidana SYL di Sukamiskin," ujar juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta Selatan, seperti dikutip dari detikNews, Rabu (14/5/2025).

Setelah dijebloskan ke penjara, SYL wajib membayar denda Rp 500 juta serta uang pengganti sebesar Rp 44 miliar dan USD 30 ribu.

Sampai saat ini, SYL belum membayar tunai denda itu. Dia baru membayar Rp 100 juta dan uang pengganti sebesar Rp 27.390.667.033 atau Rp 27,3 miliar.

"Sampai saat ini KPK juga masih terus menerima beberapa pembayaran sebagian dari denda ataupun uang pengganti pada perkara tersebut," ucapnya.

SYL Dijerat TPPU

Ternyata, kasus korupsi yang menjerat SYL belum selesai. Tindakan pencucian uang yang dilakukan SYL masih diusut KPK.

Sejumlah saksi telah diperiksa KPK termasuk pengacara SYL, Rasamala Aritonang yang merupakan mantan penyidik KPK juga Febri Diansyah yang merupakan mantan Jubir KPK. Tak hanya itu, KPK juga telah menggeledah kantor pengacara Visi Law yang merupakan kantor pengacara SYL.

Inilah yang mendasari KPK belum menyita sejumlah aset milik SYL meski telah berstatus narapidana. Hal itu karena KPK masih mengusut TPPU terhadap SYL.

"Ada pun beberapa barang lainnya yang belum dilakukan perampasan atau belum bisa dilakukan perampasan oleh KPK karena masih dibutuhkan dalam proses penanganan perkara lainnya, yaitu TPPU," kata Budi Prasetyo.

Video: Ridwan Kamil di Lingkaran Kasus Korupsi Bank BJB

Video: Ridwan Kamil di Lingkaran Kasus Korupsi Bank BJB

PT Telkom Indonesia (Persero) buka suara soal pengusutan kasus dugaan korupsi proyek fiktif di PT Telkom periode 2016-2018 yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. Telkom Indonesia memastikan mendukung segala proses penyidikan yang dilakukan oleh jaksa.

"Kami sampaikan kami sangat mendukung penuh proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kami percaya seluruhnya dilakukan secara transparansi juga prudent," kata Senior Vice Presiden Sustainability and Corporate Communication Telkom, Ahmad Reza dalam jumpa pers di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Jumat (16/5/2025).

Reza menyebut dugaan pelanggaran tata kelola itu mulanya diketahui oleh direksi. Sehingga direksi memutuskan untuk melakukan audit internal, lalu melaporkan hasilnya kepada aparat penegak hukum (APH).

"Kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kejaksaan Tinggi DKI atas respons cepat terkait dengan hal tersebut," ucap Reza.

"Ini merupakan bagian juga dari program bersih-bersih BUMN, dimana kami meningkatkan GCG (good corporate governance), sehingga saat kami bisa melakukan terkait GCG dengan jauh lebih baik lagi," terangnya.

Reza menyayangkan adanya pelanggaran tata kelola di tubuh Telkom. Dia berharap praktik serupa tidak terjadi kembali di kemudian hari.

"Telkom terus bertransformasi, ini yang harus kami highlight. Hal ini sebenarnya lebih menyakinkan buat kita, Telkom sampai saat ini tetap tumbuh dengan baik," lanjut Reza memastikan.

Pada kesempatan yang sama Kuasa Hukum PT Telkom Indonesia, Juniver Girsang menegaskan bahwa apa yang sedang bergulir di kejaksaan saat ini merupakan tindak lanjut dari laporan direksi Telkom sendiri.

"Penegasan kami adalah bahwa proses yang ditangani oleh APH sekarang, sebenarnya adalah hasil dari apa yang dilakukan oleh audit internal dari Telkom," tegas Juniver.

Berdasarkan audit, jelasnya, ditemukan adanya penyimpangan dalam hal dalam pengadaan. Karena itu, direksi tak tinggal diam dan melaporkan hal itu kepada APH.

"Direksi mempunyai tanggung jawab kepada program maupun yang namanya dari BUMN bersih-bersih. Lantas sikap tegas dari direksi mengikuti perintah tersebut, dilakukanlah audit internal di Telkom," ungkap dia.

"Hasil audit internal ini kami bersyukur kemudian saat ini kejaksaan tinggi sudah memfokuskan diri memproses penyimpangan tersebut dan atas proses yang berjalan sekarang Telkom mengucapkan terima kasih ternyata hasil internal audit tersebut sudah semakin terang di tindaklanjutin APH," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Kejati DKI Jakarta menjerat sembilan tersangka kasus dugaan korupsi proyek fiktif di PT Telkom Indonesia (Persero). Ada sejumlah proyek fiktif yang nilai totalnya Rp 431 miliar.

Awalnya pada 2016-2018, Telkom bersepakat dengan sembilan orang pemilik perusahaan untuk kerja sama bisnis menggunakan anggaran Telkom. Kemudian Telkom menunjuk empat anak perusahaan, yaitu PT Infomedia, PT Telkominfra, PT Pins, dan PT Graha Sarana Duta.

Setelah itu, empat anak perusahaan Telkom itu menunjuk sejumlah vendor yang berafiliasi dengan sembilan perusahaan swasta yang sudah diatur sebelumnya. Mereka kemudian bekerja sama melaksanakan pengadaan yang ternyata fiktif.

Kejati DKI lantas menjerat sembilan tersangka dalam perkara ini, yaitu:

1. AHMP selaku GM Enterprise Segmen Financial Management Service PT Telkom tahun 2017-2020
2. HM selaku Account Manager Tourism Hospitality Service PT Telkom tahun 2015-2017
3. AH selaku Executive Account Manager PT Infomedia Nusantara tahun 2016-2018
4. NH selaku Direktur Utama PT ATA Energi
5. DT selaku Direktur Utama PT International Vista Quanta
6. KMR selaku Pengendali PT Fortuna Aneka Sarana dan PT Bika Pratama Adisentosa
7. AIM selaku Direktur Utama PT Forthen Catar Nusantara
8. DP selaku Direktur Keuangan dan Administrasi PT Cantya Anzhana Mandiri
9. RI selaku Direktur Utama PT Batavia Prima Jaya

Para tersangka ini dijerat dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3junctoPasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)junctoPasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) ke Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Atas hukuman yang telah dijatuhkan, SYL akan mendekam selama 12 tahun.

"Bahwa pada tanggal 25 Maret lalu, KPK melakukan eksekusi pidana badan terhadap terpidana SYL di Sukamiskin," ujar juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

Setelah dijebloskan ke penjara, SYL wajib membayar denda Rp 500 juta serta uang pengganti sebesar Rp 44 miliar dan USD 30 ribu.

Sampai saat ini, SYL belum membayar tunai denda itu. Dia baru membayar Rp 100 juta dan uang pengganti sebesar Rp 27.390.667.033 atau Rp 27,3 miliar.

"Sampai saat ini KPK juga masih terus menerima beberapa pembayaran sebagian dari denda ataupun uang pengganti pada perkara tersebut," ucapnya.

"Adapun beberapa barang lainnya yang perlu dilakukan perampasan atau perlu bisa dilakukan perampasan oleh KPK karena masih dibutuhkan dalam proses penanganan perkara lainnya, yaitu TPPU," imbuh dia.

4 Perkara SYL

KPK menjerat SYL dengan tiga sangkaan pasal, mulai pemerasan, gratifikasi, hingga pencucian uang. Dalam kasus pemerasan dan gratifikasi, SYL telah menerima vonis 12 tahun penjara.

Hakim di tingkat pertama awalnya menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada SYL. KPK lalu mengajukan banding.

Di tingkat banding, hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman SYL menjadi 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 4 bulan kurungan. Hukuman uang pengganti SYL juga ditambah menjadi Rp 44.269.777.204 dan USD 30 ribu.

SYL kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun MA menolak kasasi dari SYL dan tetap menghukum mantan Mentan itu dengan vonis 12 tahun penjara.

"Tolak kasasi terdakwa dengan perbaikan mengenai redaksi pembebanan uang pengganti kepada Terdakwa," demikian putusan MA seperti dilihat dari situs MA, Jumat (28/2).

Kasus pencucian SYL saat ini masih bergulir di KPK. Tim penyidik KPK masih melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset belum dibahas DPR RI meski Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan dukungan. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Prabowo sudah berkomunikasi dengan ketua umum partai politik terkait RUU Perampasan Aset.

"Saya selalu sampaikan bahwa yang namanya produk undang-undang itu adalah produk politik. Menteri Sekretaris Negara juga sudah menyampaikan bahwa Presiden dalam hal ini sudah berkomunikasi dengan seluruh Ketua-Ketua Umum Partai Politik," kata Supratman kepada wartawan di Kantor Kemenkum, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

Supratman belum memastikan apakah nantinya RUU Perampasan Aset bakal jadi inisiatif DPR atau pemerintah. Namun, pihaknya mendukung RUU itu masuk dalam pembahasan.

"Nanti kita lihat apa yang menjadi keputusan kita dalam penyusunan prolegnas yang akan datang. Apakah akan tetap menjadi inisiatif pemerintah atau kemungkinan untuk lebih cepatnya ini bisa menjadi inisiatif DPR. Jadi ini pilihan-pilihan, nanti kita lihat," ujarnya.

Kini Kemenkum terus memantau perkembangan soal RUU tersebut. Bahkan Menkum memerintahkan jajarannya untuk berkomunikasi dengan Badan Legislatif (Baleg) DPR untuk memasukkan RUU tersebut ke Prolegnas.

"Saya sudah minta kepada Direktur Jenderal Perundang-Undangan yang bertanggung jawab yang mengurus prolegnas untuk sesegera mungkin berkoordinasi dengan badan legislasi di Parlemen," ungkap Supratman.

Simak juga Video Mensesneg: Prabowo Pilih Komunikasi ke DPR Soal RUU Perampasan Aset

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Vadel Badjideh sampai saat ini masih ditahan di rumah tahanan Polres Metro Jakarta Selatan. Ia masih menunggu sampai berkas kasusnya selesai lalu disidangkan.

Pada 11 Mei 2025, Vadel berulang tahun yang ke-21 dan merayakannya di tahanan. Dua kakaknya, Bintang serta Martin Badjideh dan ibunya datang untuk merayakan bersama dengan membawa nasi kuning.

Dalam perayaan ulang tahun itu, Vadel Badjideh meminta kepada ibundanya, Titine Badjideh.

"Bilang 'Ma maafin ma, Vadel ada di sini (pas) ulang tahun, terus juga mama juga ulang tahun dan gak bisa ngerayain di rumah kumpul keluarga, bisanya di sini'. Kata Mama 'Ya gak apa-apa, masih bisa ketemu kita'," ujar kakak Vadel Badjideh, Bintang saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan, Selasa (13/5/2025) malam.

Bintang secara blak-blakan menyebut Vadel Badjideh menangis ketika merayakan ulang tahun di tahanan. Apalagi ketika keluarganya datang.

"Ya mama yang menguatkan Vadel," tegas Bintang.

Titine Badjideh disebut ikhlas dan pasrah dengan keadaan anaknya saat ini yang sedang menjalani masa tahanan.

"Ya sudah, pokoknya sekarang di jalanin, ikhlas. Pokoknya, insyallah ada jalannya buat Vadel bisa pulang dan kumpul lagi. Itu aja sih," jelas Titine Badjideh.

Vadel Badjideh ditahan di Polres Jakarta Selatan sejak 13 Februari 2025 setelah ditetapkan sebagai tersangka atas laporan Nikita Mirzani terkait putrinya, LM.

Nikita Mirzani melaporkan Vadel Badjideh terkait dugaan tindakan asusila dan kekerasan seksual terhadap putrinya, LM, yang masih di bawah umur.

Laporan ini terdaftar dengan LP/B/2811/IX/2024/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA. Vadel disangkakan atas pelanggaran Undang Undang Kesehatan terkait aborsi dan Undang Undang Perlindungan Anak.

Video: Polisi soal Penangguhan Penahanan Vadel Badjideh

Video: Polisi soal Penangguhan Penahanan Vadel Badjideh

Vadel Badjideh sudah tiga bulan ditahan di Polre Jakata Selatan terkait kasus Tindakan asusila yang diduga dilakukan ke putri aktris Nikita Mirzani. Keluarga terus memberikan dukungan kepada Vadel agar kuat menjalani proses hukum.

Dikutip detikHot, berkas perkara dari Vadel Badjideh telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan. Namun, diketahui kapan Vadel akan dilimpahkan ke jaksa untuk menghadapi proses persidangan.

Kakak Vadel Badjideh, Martin dan Bintang, mengaku belum mendapatkan informasi resmi mengenai waktu pemindahan adik mereka ke Kejari Jaksel. "Sampai saat ini belum ada ya update-an lagi yang terbaru. Nanti mungkin kita tanyakan lagi ke pengacara kita," ujarnya.

Pihak keluarga terutama ibu Vadel yang sangat terguncang hatinya setelah simpang siur soal kapan Vadel Badjideh dipindahkan. Sebagai anak, Martin dan Bintang berusaha menenangkan ibu mereka yang terpukul mendengar isu tersebut.

"Sempat Mama juga shock ya. Karena pertama kali. Jadi kita coba menguatkan mama. Kita saling menguatkan. Semoga ada jalan yang terbaik lah. Biar semuanya cepat selesai," beber Bintang.

Meski belum ada kepastian hukum, keluarga Vadel Badjideh tetap berpegang teguh pada komitmen untuk terus mendukungnya sepenuh hati. Mereka tak pernah menyerah dalam memberikan semangat dan pendampingan.

"Kalau untuk Vadel, semua apa pun kita akan tempuh. Untuk support ke Vadel, semua kita akan tempuh. Jadi kita nggak pernah mikir kayak, ngeluh atau capek atau apa untuk mengurus Vadel. Untuk support Vadel. Kita selalu ada untuk support Vadel," ujar Bintang.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Murodih, terkait berkas perkara Vadel Badjideh. Hingga saat ini, polisi juga masih menunggu kepastian dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

"Masih nunggu dari kejaksaan," kata Kompol Murodih.

Vadel Badjideh ditahan di Polres Jakarta Selatan sejak 13 Februari 2025 setelah ditetapkan sebagai tersangka atas laporan Nikita Mirzani terkait putrinya, LM. Nikita Mirzani melaporkan Vadel Badjideh terkait dugaan tindakan asusila dan kekerasan seksual terhadap putrinya, LM, yang masih di bawah umur.

Laporan ini terdaftar dengan LP/B/2811/IX/2024/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA. Vadel disangkakan atas pelanggaran Undang Undang Kesehatan terkait aborsi dan Undang Undang Perlindungan Anak.

Video: Polisi Masih Lengkapi Berkas Kasus Vadel Badjideh

Video: Polisi Masih Lengkapi Berkas Kasus Vadel Badjideh

Kuasa hukum Oriental Circus Indonesia (OCI) Hamdan Zoelva dan kuasa hukum PT Taman Safari Indonesia (TSI) Bambang Widjojanto (BW) mendatangi Kementerian Hak Asasi Manusia. Mereka mendorong kasus dugaan eksploitasi yang diadukan eks pemain sirkus OCI diselesaikan kekeluargaan.

"Jadi memang ada hal-hal yang mungkin secara tertulis di laporan itu, hasil itu, dan juga pemberitaan di media yang masih belum jelas sehingga ditanyakan kepada kami," kata Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM (Dirjen PDK HAM) KemenHAM Munafrizal Manan, kepada wartawan di KemenHAM, Rabu (7/5/2025).

"Dan tadi kami sudah menyampaikan tentang konstruksi yang sudah dijelaskan oleh Kementerian HAM dalam laporan tadi," tambahnya.

Hamdan menjelaskan pihaknya mengapresiasi jika kasus ini diselesaikan secara damai. "Karena itu kami sangat senang kalau ini diselesaikan secara kekeluargaan," ucapnya.

Pertemuan tersebut juga membahas sejumlah nominal uang yang disiapkan bagi para eks pemain sirkus OCI agar kasus diselesaikan kekeluargaan. Mengenai asal-usul para eks pemain sirkus OCI turut masuk pembahasan.

"Kami sampaikan juga disini dan kementerian sangat mendukung penyelesaian secara kekeluargaan itu dan data-data mengenai asal-usul anak-anak itu. Itu, saya kira itulah yang tadi inti yang kami bicarakan," sebut dia.

Sementara, Bambang mendorong proses penyelesaian secara kekeluargaan, karena selama ini TSI terseret kasus tersebut. Sebab TSI selalu dikait-kaitkan dalam perkara ini.

"Ingin mendorong memang proses tadi (diselesaikan kekeluargaan). Kenapa begitu? Karena yang paling terkena dampak dari seluruh proses ini adalah TSI," ucap dia.

"Dan penyelesaian ini menjadi bagian penting untuk menyelesaikan seluruh kasusnya. Dan tadi ada pembicaraan yang belum disampaikan. Bisa saja pra-mediasi nanti akan dilakukan. Yang akan dikoordinasikan oleh Kementerian HAM," tambahnya.

Sebelumnya, KemenHAm menyampaikan sejumlah rekomendasi atas dugaan pelanggaran hukum hingga HAM di kasus mantan pemain sirkus OCI. Rekomendasi yang pertama, Komnas HAM menelusuri apakah ada pelanggaran HAM berat masa lalu di kasus ini.

"Apakah ada pelanggaran HAM yang berat masa lalu dan apakah entitas korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas kasus ini," kata Munafrizal konferensi pers di KemenHAM, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (7/5).

Kementerian HAM juga memberikan sejumlah opsi penyelesaian kasus ini. ada pendekatan penyelesaian melalui restorative justice, hingga mediasi. KemenHAM, kata dia, bersedia menjadi pihak ketiga untuk mediasi.

"Perlu ada regulasi yang mengatur tata kelola bisnis hiburan, khususnya bisnis hiburan sirkus guna mencegah terulangnya kasus semacam ini pada masa mendatang," ucapnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

NTH justru diduga memberikan pelatihan teknik pijat pada sebuah spa di wilayah Jakarta Selatan

Jakarta (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Jakarta Selatan melakukan deportasi terhadap seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Vietnam berinisial NTH karena melanggar izin tinggal.

"NTH dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan setelah terbukti menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia," kata Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan Prihatno Juniardi di Jakarta, Rabu.

Prihatno mengatakan NTH dideportasi ke Vietnam pada Selasa (06/05) melalui Bandara Soekarno-Hatta.

NTH masuk ke Indonesia menggunakan fasilitas bebas visa kunjungan yang berlaku hingga Senin (28/4). Namun ternyata, visa itu tidak digunakan sebagai tujuan wisata.

"Alih-alih memanfaatkan izin tersebut untuk tujuan wisata sebagaimana mestinya, NTH justru diduga memberikan pelatihan teknik pijat pada sebuah spa di wilayah Jakarta Selatan," jelasnya.

Oleh karena itu, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan menjatuhkan sanksi berupa Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa deportasi dan penangkalan, sebagaimana diatur dalam pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Imigrasi Jakarta Selatan berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah kerjanya.

Diimbau pula kepada seluruh WNA maupun pemilik usaha yang mendatangkan tenaga asing agar senantiasa tertib dalam hal izin tinggal dan kegiatan yang dilakukan, serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Langkah tegas ini merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban umum dan keamanan nasional, serta memastikan bahwa setiap orang asing yang berada di Indonesia tidak menyalahgunakan fasilitas keimigrasian yang telah diberikan.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025