Grup Facebook 'Fantasi Sedarah' berisikan konten terkait fantasi hubungan sedarah alias inses dengan ribuan anggota belakangan viral dan mendapat kecaman keras dari publik. Pasalnya grup tersebut berisi pengalaman yang dibagikan terkait hal-hal menyimpang berhubungan seksual terhadap anggota keluarga sendiri.

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan aparat penegak hukum bakal menindak tegas pelaku di balik grup Facebook 'Fantasi Sedarah'.

Ia menyampaikan KemenPPPA terus berkoordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak (PPA-PPO) Polri dan Direktorat Siber untuk mengusut tuntas kasus ini. Senada, Kapolri Listyo Sigit juga mengatakan akan menindak tegas semua yang terlibat dalam grup haram tersebut.

Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi menegaskan bahwa kasus grup Facebook 'Fantasi Sedarah' itu merupakan pelanggaran atas hak anak. 

"Apapun juga, arahnya adalah pelanggaran hak anak," kata Seto kepada CNNIndonesia.com, Senin (19/5).

Seto meminta pemerintah mengambil tindakan tegas dalam mengusut tuntas kasus ini. Ia mendorong Kemkomdigi bertindak dan kepolisian untuk segera mempidanakan pelaku yang terlibat.

"Mungkin Komdigi bekerja sama dengan Mabes Polri, segera menangkap pelaku-pelaku itu," ujarnya.

Dari segi perlindungan anak, khususnya bagi mereka yang menjadi korban. Seto meminta pemerintah melakukan pendampingan. Misalnya, memberikan pendampingan melalui terapi psikologis dari psikolog ataupun psikiater terhadap korban.

"Nah peran ini juga peran dari Kementerian Kesehatan untuk Kesehatan Jiwa ini kan juga bisa bekerja sama dengan HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia bisa juga dengan ikatan dokter Ahli Jiwa, misalnya," ucap dia.

Selain itu, Seto juga meminta kepada orang-orang yang mengetahui apabila kasus ini menimpa orang di sekitarnya untuk tidak tinggal diam.

Ia meminta mereka menolong ataupun melaporkan ke pihak berwajib.

"Undang-Undang Perlindungan Anak kan ada pasal yang mengatakan, siapapun yang mengetahui ada pelanggaran hak anak, ada kekerasan atau kejahatan terhadap anak, termasuk kejahatan seksual, ini kan masuk bagi kejahatan seksual, kemudian tidak berusaha menolong atau minimal melapor, nah itu yang paling penting. Itu juga bisa terkena sanksi pidana, gitu," ujarnya.

Terpisah, pakar psikologi forensik Reza Indragiri menekankan bahwa fenomena ini merupakan perilaku yang menyimpang jauh dari nilai-nilai moral.

Terlepas dari potensi adanya sudut pandang yang melihat ini sebagai kelainan kejiwaan atau orientasi seksual. Namun, Reza menekankan kasus ini haruslah dilihat sebagai kejahatan yang bejat.

"Betapapun kita sebut sebagai penyimpangan, bukan berarti bahwa pelakunya bisa diasosiasikan sebagai orang yang sakit, tidak waras, kelainan jiwa," kata Reza kepada CNNIndonesia.com.

"Namun sekaligus jahat, karena kata 'jahat' ini berkonsekuensi mereka harus dianggap sebagai orang yang normal/waras, sehingga bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana," imbuhnya.

Reza pun mendesak aparat hukum bertindak cepat dan tidak tebang pilih dalam menangani kasus ini.

Ia meminta kepolisian agar tak terbatas menindak admin grup saja, melainkan juga anggota yang terlibat menyebarkan konten tak senonoh di grup.

Reza menekankan hal itu penting untuk dilakukan demi menciptakan efek jera terhadap pelaku, sehingga kasus serupa tak terjadi lagi.

"Kalau anggota akun itu ada sekitar 10 ribu misalnya, tapi kemudian yang diproses hukum hanya 1-2 orang saja yaitu adminnya, menurut saya tidak akan memunculkan efek jera," ucapnya.

Selain penegakan hukum yang masif, Reza juga menjabarkan tiga upaya lain untuk mengatasi kasus ini.

Pertama ialah pre-emptive action yang bertalian dengan literasi dalam bermedia sosial. Lalu, preventif guna mencegah penyebarluasan grup menyimpang di tengah masyarakat, dan terakhir ialah rehabilitatif.

Dalam konteks pidana, Reza menyampaikan kasus ini seharusnya dapat dengan mudah dijerat hukum pidana.

"Kenapa? Siapapun yang menyebarkan informasi yang mengandung perbuatan asusila di media sosial, hitam putihnya sudah jelas kok UU ITE langsung menyergap itu," ujar dia.

Namun, Reza menyoroti UU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) yang menurutnya dapat menjadi celah kelemahan dalam penindakan.

Ia menyebut muatan pasal di UU TPKS tak serta merta dapat membuat pelaku inses dapat dipidana.

Reza mencontohkan satu studi kasus di mana ada seorang ibu yang melakukan aktivitas seksual dengan anaknya yang sudah dewasa dan tanpa adanya paksaan.

"Apakah serta merta bisa dipidana? Ternyata UU TPKS mengatakan tidak, karena kata kunci dalam UU TPKS, suatu perbuatan aktivitas seksual termasuk dalam kekerasan kalau ada paksaan di dalamnya. Memang ada beberapa kondisi lain kalau dilakukan terhadap anak di bawah usia 0-18 itu kena pidana," ucapnya.

Grup Facebook 'Fantasi Sedarah' berisikan konten terkait fantasi hubungan sedarah alias inses dengan ribuan anggota belakangan viral dan mendapat kecaman keras dari publik. Pasalnya grup tersebut berisi pengalaman yang dibagikan terkait hal-hal menyimpang berhubungan seksual terhadap anggota keluarga sendiri.

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan aparat penegak hukum bakal menindak tegas pelaku di balik grup Facebook 'Fantasi Sedarah'.

Ia menyampaikan KemenPPPA terus berkoordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak (PPA-PPO) Polri dan Direktorat Siber untuk mengusut tuntas kasus ini. Senada, Kapolri Listyo Sigit juga mengatakan akan menindak tegas semua yang terlibat dalam grup haram tersebut.

Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi menegaskan bahwa kasus grup Facebook 'Fantasi Sedarah' itu merupakan pelanggaran atas hak anak. 

"Apapun juga, arahnya adalah pelanggaran hak anak," kata Seto kepada CNNIndonesia.com, Senin (19/5).

Seto meminta pemerintah mengambil tindakan tegas dalam mengusut tuntas kasus ini. Ia mendorong Kemkomdigi bertindak dan kepolisian untuk segera mempidanakan pelaku yang terlibat.

"Mungkin Komdigi bekerja sama dengan Mabes Polri, segera menangkap pelaku-pelaku itu," ujarnya.

Dari segi perlindungan anak, khususnya bagi mereka yang menjadi korban. Seto meminta pemerintah melakukan pendampingan. Misalnya, memberikan pendampingan melalui terapi psikologis dari psikolog ataupun psikiater terhadap korban.

"Nah peran ini juga peran dari Kementerian Kesehatan untuk Kesehatan Jiwa ini kan juga bisa bekerja sama dengan HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia bisa juga dengan ikatan dokter Ahli Jiwa, misalnya," ucap dia.

Selain itu, Seto juga meminta kepada orang-orang yang mengetahui apabila kasus ini menimpa orang di sekitarnya untuk tidak tinggal diam.

Ia meminta mereka menolong ataupun melaporkan ke pihak berwajib.

"Undang-Undang Perlindungan Anak kan ada pasal yang mengatakan, siapapun yang mengetahui ada pelanggaran hak anak, ada kekerasan atau kejahatan terhadap anak, termasuk kejahatan seksual, ini kan masuk bagi kejahatan seksual, kemudian tidak berusaha menolong atau minimal melapor, nah itu yang paling penting. Itu juga bisa terkena sanksi pidana, gitu," ujarnya.

Terpisah, pakar psikologi forensik Reza Indragiri menekankan bahwa fenomena ini merupakan perilaku yang menyimpang jauh dari nilai-nilai moral.

Terlepas dari potensi adanya sudut pandang yang melihat ini sebagai kelainan kejiwaan atau orientasi seksual. Namun, Reza menekankan kasus ini haruslah dilihat sebagai kejahatan yang bejat.

"Betapapun kita sebut sebagai penyimpangan, bukan berarti bahwa pelakunya bisa diasosiasikan sebagai orang yang sakit, tidak waras, kelainan jiwa," kata Reza kepada CNNIndonesia.com.

"Namun sekaligus jahat, karena kata 'jahat' ini berkonsekuensi mereka harus dianggap sebagai orang yang normal/waras, sehingga bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana," imbuhnya.

Reza pun mendesak aparat hukum bertindak cepat dan tidak tebang pilih dalam menangani kasus ini.

Ia meminta kepolisian agar tak terbatas menindak admin grup saja, melainkan juga anggota yang terlibat menyebarkan konten tak senonoh di grup.

Reza menekankan hal itu penting untuk dilakukan demi menciptakan efek jera terhadap pelaku, sehingga kasus serupa tak terjadi lagi.

"Kalau anggota akun itu ada sekitar 10 ribu misalnya, tapi kemudian yang diproses hukum hanya 1-2 orang saja yaitu adminnya, menurut saya tidak akan memunculkan efek jera," ucapnya.

Selain penegakan hukum yang masif, Reza juga menjabarkan tiga upaya lain untuk mengatasi kasus ini.

Pertama ialah pre-emptive action yang bertalian dengan literasi dalam bermedia sosial. Lalu, preventif guna mencegah penyebarluasan grup menyimpang di tengah masyarakat, dan terakhir ialah rehabilitatif.

Dalam konteks pidana, Reza menyampaikan kasus ini seharusnya dapat dengan mudah dijerat hukum pidana.

"Kenapa? Siapapun yang menyebarkan informasi yang mengandung perbuatan asusila di media sosial, hitam putihnya sudah jelas kok UU ITE langsung menyergap itu," ujar dia.

Namun, Reza menyoroti UU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) yang menurutnya dapat menjadi celah kelemahan dalam penindakan.

Ia menyebut muatan pasal di UU TPKS tak serta merta dapat membuat pelaku inses dapat dipidana.

Reza mencontohkan satu studi kasus di mana ada seorang ibu yang melakukan aktivitas seksual dengan anaknya yang sudah dewasa dan tanpa adanya paksaan.

"Apakah serta merta bisa dipidana? Ternyata UU TPKS mengatakan tidak, karena kata kunci dalam UU TPKS, suatu perbuatan aktivitas seksual termasuk dalam kekerasan kalau ada paksaan di dalamnya. Memang ada beberapa kondisi lain kalau dilakukan terhadap anak di bawah usia 0-18 itu kena pidana," ucapnya.

Aksi pemalakan sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) terhadap investor marak terjadi di Indonesia. Yang terbaru, pelakunya justru sesama pengusaha, yakni Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Cilegon Cs diduga meminta jatah proyek ke PT Chandra Asri Alkali.

Aksi meminta jatah preman (japrem) itu terekam dalam sebuah video yang viral di media sosial. Dalam video itu, sejumlah orang mengaku perwakilan Kadin dan meminta jatah proyek pabrik kimia Chlor Alkali-Ethylene Dichloride (CA-EDC).

"Tanpa lelang! Harus jelas porsinya, Rp5 triliun untuk Kadin, Rp3 triliun untuk Kadin, tanpa lelang. Bagi!" kata orang di video yang mengklaim diri perwakilan Kadin Cilegon tersebut.

Pembangunan pabrik kimia yang dipalak ini ternyata proyek strategis nasional (PSN) Presiden Prabowo Subianto. Hal lain yang bikin publik terkejut adalah aksi premanisme itu dilancarkan organisasi pebisnis, bukan ormas yang selama ini kerap berkeliaran mengganggu investor.

Kejadian menggegerkan itu langsung direspons Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie dengan membentuk tim investigasi untuk mengusut kejadian tersebut.

Pemerintah pun juga buru-buru bersikap. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mempertemukan PT PT Chandra Asri Alkali dengan petinggi Kadin.

"Ini sudah beberapa bulan ramai kita dengar bahwa terjadinya aksi-aksi baik itu dari kelompok masyarakat maupun organisasi dan lain-lain yang itu cukup meresahkan, mengganggu, terhadap kegiatan iklim investasi," kata Todotua di Kantor Kementerian Investasi, Jakarta, Rabu (14/5).

Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan kemitraan usaha. Pemerintah akan memfasilitasi pengusaha lokal untuk terlibat di proyek-proyek investasi.

Terkait tindak lanjut terhadap kasus pemalakan Kadin Cilegon, pemerintah menyerahkan ke kepolisian. Polda Banten turun tangan mengusut kejadian tersebut.

Kasus pemalakan pengusaha bukan kali ini saja terjadi. Intensitas yang meningkat membuat pemerintah sampai membentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas pada 6 Mei 2025. Namun, praktik ini tetap subur.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah Rejalam mengatakan premanisme di dunia bisnis adalah salah satu indikator bahwa hukum tidak berjalan. Pemerintah dinilai gagal menghadirkan kepastian hukum untuk para investor. Hal ini berbahaya untuk perekonomian Indonesia.

"Itu pasti berdampak minat investasi. Orang enggak mau investasi ketika tidak ada kepastian hukum. Pemalakan itu salah satu indikator tidak berjalannya hukum," kata Piter saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (14/5).

I menyarankan pemerintah membenahi penegakan hukum. Bila tidak dilakukan, dia khawatir investor semakin enggan masuk ke Indonesia. Aksi japrem Kadin Cilegon Cs terhadap PSN Prabowo semakin menunjukkan aksi premanisme sudah tak pandang bulu karena proyek negara pun disikat.

"PSN saja tidak ada kepastian hukumnya. PSN itu proyeknya negara. Kalau negara saja tidak ada kepastian hukumnya, apalagi swasta?" ucap Piter.

Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF, Andry Satrio Nugroho mengatakan pemalakan terhadap pengusaha di Indonesia sudah dalam tahap mengkhawatirkan. Japrem menimbulkan biaya produksi tersembunyi atau hidden cost bagi investor, yang membebani dunia bisnis dari usaha kecil sampai perusahaan besar.

"Nah, kalau kita ukur, kurang lebih (hidden cost premanisme) itu ada 20-50 persen terhadap biaya produksi. Jadi cukup besar. Semakin besar itu, semakin membuat investasi yang ada saat ini itu tidak bisa menggerakkan perekonomian secara menyeluruh," kata Andry saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (14/5).

Andry memperkirakan perusahaan besar bisa terkena jatah preman sekitar 20 persen, bahkan UMKM bisa sampai 50 persen biaya produksi karena tidak punya biaya untuk membayar jasa keamanan penangkal premanisme.

Dana japrem, kata Andry, tampak dalam ICOR (incremental capital output ratio) di mana skor Indonesia 6,33 pada 2023. Skor ICOR Indonesia dimaknai setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi diperlukan tambahan investasi 6,33 persen. Nah, semakin tinggi skornya, berarti semakin tak efisien investasi mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, suburnya japrem menjadi cerminan kegagalan pemerintah menghadirkan iklim investasi yang baik. Pembentukan Satgas Premanisme justru membuktikan kegagalan itu.

"Satgas premanisme ini menurut saya (menunjukkan) suatu kegagalan koordinasi yang dibuat lintas sektor kementerian/lembaga dan juga aparat penegak hukum terkait terkait. Jadi aparat penegak hukum ternyata tidak berani untuk menindak yang bisa dikatakan praktik-praktik yang sudah mengarah ke pidana," ujarnya.

Andri berharap Satgas Premanisme bisa menyelesaikan persoalan pemalakan terhadap pengusaha. Namun, dia menilai perlu ada hasil cepat untuk memulihkan kepercayaan investor.

"Mungkin satu bulan ini sudah harus ada keberhasilan yang bisa dilihat. Kenapa? Yang kita takutkan adalah investor akan pindah satu per satu. Yang ada di dalam akan pindah keluar, yang dari luar tidak berani masuk ke dalam," kata Andry.

MUFTI Idris, putra Anwar Deng, gubernur Taliban di Parwan, terluka akibat ledakan, dan tiga pengawalnya tewas. Insiden itu terjadi setengah kilometer dari Karizmir.

Para pendukungnya, untuk menyesatkan publik, telah menyebarkan gambar-gambar lama dirinya di media sosial seolah-olah ia sedang menghadiri suatu acara.

Serangan ini semakin menguatkan realitas bahwa Taliban, meskipun telah menguasai Afghanistan, masih berhadapan dengan ancaman yang kompleks, baik dari kelompok pesaing maupun dari dalam tubuhnya sendiri.

Laporan Human Rights Watch (2025), ancaman terorisme di Afghanistan terus meningkat, terutama dengan aksi kelompok ISIS-K yang menargetkan Taliban dan komunitas minoritas.

ISIS-K, sebagai cabang ISIS di Afghanistan, melancarkan serangkaian serangan terhadap etnis Hazara serta lembaga-lembaga yang dianggap bertentangan dengan ideologi mereka.

Selain itu, mereka juga mengincar pejabat Taliban sebagai upaya memperlemah otoritas pemerintahan yang saat ini berkuasa.

Di tengah persaingan antarkelompok ekstremis, Taliban menghadapi ancaman dari dalam dan luar. Di satu sisi, ISIS-K menggunakan kekerasan sebagai alat propaganda untuk menarik simpati dari individu yang kecewa dengan kepemimpinan Taliban.

Di sisi lain, friksi internal dalam tubuh Taliban, terutama antara faksi Haqqani dan elemen yang lebih konservatif, semakin memperumit stabilitas pemerintahan mereka.

Taliban juga menghadapi tantangan besar dalam isu hak asasi manusia. Otoritas Sementara Taliban (ITA) semakin memperketat kontrol sosial di Afghanistan antara Juli hingga Desember 2024 dengan menerbitkan 16 dekret baru, termasuk Hukum Propagasi Kebajikan dan Pencegahan Kemungkaran (LPVPV).

Kebijakan ini memperluas pembatasan terhadap perempuan, mencakup aturan berpakaian, larangan penggunaan ponsel, dan pembatasan diskusi keagamaan.

LPVPV memberikan landasan hukum bagi aturan moral Taliban, meskipun hukumannya lebih ringan dibandingkan era 1996–2001.

Namun, kebijakan ini semakin memperburuk akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan.

Larangan terhadap pendidikan medis serta persyaratan mahram untuk menerima perawatan memperparah krisis kesehatan dan membebani sistem yang sudah rapuh.

Hambatan terhadap bantuan kemanusiaan semakin meningkat, terutama dalam menjangkau perempuan dan anak perempuan.

Peran Muhtasibin sebagai penegak hukum moral semakin diperkuat, sementara pencabutan kebijakan sebelumnya tidak terjadi.

Dengan semakin terbatasnya hak dan kebebasan, risiko krisis kemanusiaan di Afghanistan terus meningkat.

Selain itu, tindakan represif Taliban terus meningkat, termasuk penahanan sewenang-wenang terhadap aktivis hak asasi manusia dan jurnalis.

Upaya Taliban dalam membungkam kritik semakin terlihat melalui pembatasan kebebasan berbicara, pemblokiran akses informasi, serta peningkatan pengawasan terhadap media independen.

Jurnalis yang melaporkan pelanggaran HAM kerap menghadapi intimidasi dan ancaman, mempersulit transparansi dalam situasi yang semakin memburuk.

Sejak Taliban menguasai Kabul pada Agustus 2021, hubungan India dengan Afghanistan mengalami ketidakpastian.

Awalnya, India menutup kedutaan dan menarik diplomatnya dari Kabul, tetapi tidak sepenuhnya meninggalkan Afghanistan.

Pada pertengahan 2022, New Delhi mengirim delegasi teknis untuk mengevaluasi situasi dan mengoordinasikan bantuan kemanusiaan.

Hingga tahun anggaran 2024-2025, India tetap mengalokasikan dana sebesar Rs. 200 crores untuk bantuan dan proyek pembangunan di Afghanistan, meskipun jumlah ini menurun dibandingkan dengan anggaran sebelumnya.

Taliban telah meminta India untuk melanjutkan berbagai proyek infrastruktur yang sebelumnya tertunda, dengan harapan dapat menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang masih terpuruk.

Sementara India mencoba menjaga keterlibatan terbatas dengan Afghanistan, China semakin memperkuat pengaruhnya.

Beijing telah menjalin hubungan erat dengan Taliban dan menawarkan dukungan ekonomi, meskipun tidak sebesar yang diharapkan pemerintah Afghanistan.

Salah satu kepentingan utama China adalah memastikan Taliban menekan kelompok separatis Uyghur yang aktif di perbatasan, terutama di wilayah Badakhshan, Faryab, Kabul, dan Nuristan.

Investasi China di Afghanistan, terutama dalam sektor pertambangan dan infrastruktur, menjadi bagian dari strategi geopolitik lebih luas, yang pada gilirannya memengaruhi kalkulasi India dalam hubungannya dengan Kabul.

Di sisi lain, hubungan antara Pakistan dan Taliban semakin memburuk. Islamabad menuduh Afghanistan menjadi tempat berlindung bagi kelompok Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), yang sering melakukan serangan lintas batas ke wilayah Pakistan.

Ketegangan ini berujung pada baku tembak di perbatasan Durand serta penutupan jalur perdagangan utama seperti Torkham dan Spin Boldak.

Situasi ini menambah ketidakstabilan di kawasan dan memperumit posisi India dalam menentukan kebijakan luar negerinya terhadap Afghanistan.

Di tengah ketidakpastian ini, India terus mencari cara untuk menavigasi kompleksitas geopolitik yang berkembang.

Dengan meningkatnya pengaruh China di Afghanistan dan memburuknya hubungan Taliban dengan Pakistan, New Delhi menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara keterlibatan dan kehati-hatian dalam hubungannya dengan Kabul.

Selain itu, ancaman terorisme dari ISIS-K terus meningkat, sementara Taliban berupaya mendapatkan pengakuan diplomatik dari beberapa negara seperti China dan UEA.

Serangan semacam ini mengindikasikan bahwa Afghanistan masih menjadi medan pertarungan bagi berbagai faksi ekstremis, yang masing-masing berlomba menunjukkan supremasi ideologis dan militernya.

Jika Taliban tidak mampu menekan kelompok-kelompok pesaing ini, maka Afghanistan berpotensi menjadi medan perang berkepanjangan, di mana konflik antara berbagai faksi ekstremis akan semakin sulit dikendalikan.

Meskipun beberapa negara seperti China dan UEA telah menerima diplomat Taliban, negara-negara Barat masih enggan mengakui legitimasi mereka.

Menurut Security Council Report (2024), keputusan ini didasarkan pada pelanggaran HAM yang terus berlangsung serta dugaan hubungan Taliban dengan kelompok teroris.

Negara-negara seperti AS dan Inggris tetap mempertahankan sanksi terhadap kepemimpinan Taliban, menghambat akses mereka terhadap dukungan ekonomi internasional.

Laporan Human Rights Watch juga mencatat bahwa individu yang dideportasi dari Pakistan ke Afghanistan mengalami penganiayaan, menyoroti tindakan represif Taliban dalam mempertahankan otoritasnya.

Keberlanjutan aksi terorisme ini memperumit situasi di Afghanistan, bukan hanya bagi Taliban, tetapi juga bagi stabilitas kawasan secara keseluruhan.

Ketegangan internal dalam tubuh Taliban semakin meningkat, terutama antara faksi Haqqani dan kelompok konservatif yang berbeda pandangan dalam kebijakan luar negeri dan strategi keamanan domestik.

Perselisihan ini berpotensi melemahkan kontrol Taliban atas Afghanistan, membuka peluang bagi ISIS-K dan kelompok militan lain untuk memperluas pengaruh mereka.

Sementara itu, kelompok teror seperti ISIS-K semakin agresif dalam menargetkan minoritas dan institusi yang dianggap berseberangan dengan agenda mereka.

Pembunuhan massal terhadap komunitas Hazara dan serangan terhadap masjid-masjid Syiah menjadi bagian dari strategi mereka untuk memicu ketegangan sektarian dan memperluas pengaruh mereka di Afghanistan.

Jika situasi ini terus berlanjut, negara ini berpotensi kembali menjadi medan perang antara faksi-faksi ekstremis yang berusaha mengamankan dominasi mereka melalui kekerasan dan teror.

Taliban mungkin menguasai wilayah, tetapi tanpa kendali penuh atas keamanan, mereka menghadapi risiko kehilangan legitimasi, baik di tingkat domestik maupun internasional.

PARIS, KOMPAS.com - Pada Minggu (6/4/2025), polisi Perancis menangkap dua orang di Paris terkait dengan konspirasi kriminal yang melibatkan aksi teroris serta kepemilikan bahan peledak.

Penangkapan ini berawal dari penyelidikan terhadap rencana serangan yang diduga melibatkan kelompok teroris ISIS.

Tersangka utama yang berusia 19 tahun dan berasal dari Perancis utara, diduga memiliki hubungan dengan kelompok tersebut.

Namun, pengacaranya membantah tuduhan tersebut.

Selain tersangka utama, pria berusia 21 tahun juga ditangkap karena diduga memberikan senjata tiruan kepada tersangka utama, yang kemudian dipamerkan di media sosial.

"Semua tersangka berusia di atas 18 tahun," ujar kantor kejaksaan antiteroris nasional Perancis (PNAT), seperti dikutip dari kantor berita AFP pada Senin (7/4/2025).

Meskipun begitu, kantor kejaksaan tidak mengungkapkan rincian lebih lanjut mengenai usia pasti atau rencana serangan tersebut.

Kepolisian Perancis melakukan penggeledahan di rumah tersangka utama dan menemukan rompi peledak rakitan.

• AS Rilis Video Serangan yang Tewaskan Pemimpin ISIS Abdallah Al Rufayi
• Irak Klaim Bunuh Pemimpin Senior ISIS, Trump Ikut Komentar

Pemuda berusia 19 tahun itu diduga menulis sumpah setia kepada kelompok ISIS dan berencana untuk menyerang tempat umum.

Penangkapan ini juga mengarah pada penahanan dua rekan tersangka lainnya. Salah satunya, yang berusia 21 tahun, diduga memberikan senjata tiruan kepada tersangka utama.

"Klien saya tidak teradikalisasi dan tidak mengikuti ideologi apapun," kata pengacara tersangka, Reda Ghilaci, seperti yang dikutip dari RTL.

PARIS, KOMPAS.com - Polisi Perancis pada Minggu (6/4/2025) menangkap dua orang di Paris terkait dengan konspirasi kriminal yang melibatkan aksi teroris serta kepemilikan bahan peledak.

Penangkapan ini berawal dari penyelidikan terhadap rencana serangan yang diduga melibatkan kelompok terorisISIS.

Menurut laporan media setempat, tersangka utama yang berusia 19 tahun dan berasal dari Perancis utara, memiliki hubungan dengan kelompok jihadis tersebut, meskipun pengacaranya membantah tuduhan itu.

Selain tersangka utama, seorang pria lainnya yang berusia 21 tahun ditangkap karena diduga memberikan senjata tiruan kepada tersangka utama, yang kemudian dipamerkan di media sosial.

"Semua tersangka berusia di atas 18 tahun," ungkap kantor kejaksaan antiteroris nasional Perancis (PNAT), dikutip dari kantor berita AFP pada Senin (7/4/2025).

Kantor kejaksaan tersebut tidak dapat mengungkapkan usia pasti atau rincian lebih lanjut mengenai rencana serangan tersebut.

Kepolisian Perancis melakukan penggeledahan di rumah tersangka utama, di mana ditemukan rompi peledak rakitan.

Seperti dilaporkan oleh harian Le Parisien, pemuda berusia 19 tahun itu diduga telah menulis sumpah setia kepada kelompok ISIS dan berencana untuk menyerang tempat umum.

Dijelaskan, penangkapan ini juga mengarah pada penahanan dua rekan tersangka lainnya.

Salah satu dari mereka, yang berusia 21 tahun, dituduh memberikan senjata tiruan kepada tersangka utama.

"Klien saya tidak teradikalisasi dan tidak mengikuti ideologi jihad apapun," ujar pengacara tersangka, Reda Ghilaci, seperti yang dikutip dari RTL.

Penangkapan ini menunjukkan, upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme di Perancis tetap menjadi prioritas utama bagi pihak berwenang.

KOMPAS.com – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyampaikan kondisi terkini ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) yang hingga kini terjebak di kamp pengungsian di Suriah.

Mereka berada di Suriah karena janji manis Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), beberapa tahun lalu.

“Sejak pergantian leadership di sana, upaya untuk pemulangan di-hold. Kondisi mereka kurang layak secara kemanusiaan,” ujar Kasubdit Kerjasama Regional BNPT RI, Yaenurendra Hasmoro Aryo Putro usai pemutaran Film 'Road to Resilience' dan bedah buku Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah.

Untuk itu, sebagai negara berdaulat, Indonesia memiliki kewajiban melindungi warganya dan merepatriasi. Namun masih ada pihak yang tidak setuju.

“Ngapain sudah di sana dipulangkan, namun kehidupan di sana kurang manusiawi. Untuk itu kita selektif yang mana dulu yang harus dipulangkan. Kita cek dulu assessment-nya,” beber dia seraya mengatakan jumlah WNI eks ISIS di Suriah mencapai 400an.

Tak Ada Alasan Tunggal

Direktur Kreasi Prasasti Perdamaian sekaligus pengamat terorisme, Noor Huda Ismail mengatakan, mereka pergi ke Suriah, tidak seluruhnya atas dasar ideologi ekstrem.

"Ini harus diklasifikasikan, karena ideologi contohnya teman-teman JI (Jemaah Islamiyah). Kedua, ada JAD (Jemaah Ansharut Daulah), mereka berangkat ke sana, pindah kewarganegaraan karena khilafah."

"Ketiga, orang-orang yang dulunya korban. Perempuan misalnya, lakinya berangkat (ke Suriah), masa gua nggak. Jangan disamakan," terangnya.

Menurut Huda, sejumlah WNI yang kembali ke Indonesia bisa kembali ke masyarakat dan beradaptasi dengan baik. Mereka bahkan kerap dijadikan contoh sebagai individu yang meyakini NKRI.

"Semuanya kembali ke masyarakat dan produktif," imbuhnya.

Namun stigma masyarakat atas WNI yang pulang dari Suriah, masih jadi tantangan terberat. Untuk itulah pimpinan Ruangobrol ini mengkomunikasikan hal tersebut melalui film dan buku.

Road to Resilience

Misal, dalam film dokumenter 'Road to Resilience', diangkat perjalanan seorang remaja Indonesia yang terjebak dalam janji-janji manis ISIS dan akhirnya menemukan jalan kembali ke tanah airnya.

Film ini dimulai dengan pengenalan masalah yang lebih luas, mengangkat isu perang saudara di Suriah dan kebangkitan ISIS yang menarik ribuan orang dari seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Ketika Febri dan rombongannya akhirnya berhasil kembali ke Indonesia, mereka menghadapi kenyataan pahit berupa penolakan dan stigma dari masyarakat yang menganggap mereka sebagai pengkhianat.

Selama satu bulan, mereka menjalani berbagai pelatihan dan interogasi dari BNPT dan Densus 88.

Meskipun begitu, Febri dan keluarganya tidak menyerah. Mereka memulai hidup baru di Depok, Jawa Barat, berusaha menata kembali kehidupan mereka dari awal.

Febri menuturkan, kepergiannya ke Suriah bukanlah tanpa alasan. Pergulatan hatinya membawa Febri akhirnya pergi menemui ibunya di negara berkonflik itu.

"Waktu itu, kondisinya di Indonesia gak ada siapa-siapa. Karena ibu ikut sama kakak ke Suriah," ucap Febri.

Karena ingin berbakti kepada orangtua, Febri ingin lebih dekat dengan ibunya. Dia pun terbang ke Suriah dengan segala ancaman yang diterimanya.

"Karena saya merasa durhaka sama ibu, akhirnya mau nyusulin ke Suriah. Ibu segalanya, dia wanita hebat," tuturnya.

Setibanya di Indonesia, Febri dan ibunya mulai menata hidup. Selama setahun keduanya mengisolasi diri dan tidak berkomunikasi dengan keluarga besar.

Ketakutannya akan stigma buruk dari keluarga, membuat ibu dan anak itu berjuang sendirian.

KOMPAS.com – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyampaikan kondisi terkini ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) yang hingga kini terjebak di kamp pengungsian di Suriah.

Mereka berada di Suriah karena janji manis Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), beberapa tahun lalu.

“Sejak pergantian leadership di sana, upaya untuk pemulangan di-hold. Kondisi mereka kurang layak secara kemanusiaan,” ujar Kasubdit Kerjasama Regional BNPT RI, Yaenurendra Hasmoro Aryo Putro usai pemutaran Film 'Road to Resilience' dan bedah buku Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah.

Untuk itu, sebagai negara berdaulat, Indonesia memiliki kewajiban melindungi warganya dan merepatriasi. Namun masih ada pihak yang tidak setuju.

“Ngapain sudah di sana dipulangkan, namun kehidupan di sana kurang manusiawi. Untuk itu kita selektif yang mana dulu yang harus dipulangkan. Kita cek dulu assessment-nya,” beber dia seraya mengatakan jumlah WNI eks ISIS di Suriah mencapai 400an.

Tak Ada Alasan Tunggal

Direktur Kreasi Prasasti Perdamaian sekaligus pengamat terorisme, Noor Huda Ismail mengatakan, mereka pergi ke Suriah, tidak seluruhnya atas dasar ideologi ekstrem.

"Ini harus diklasifikasikan, karena ideologi contohnya teman-teman JI (Jemaah Islamiyah). Kedua, ada JAD (Jemaah Ansharut Daulah), mereka berangkat ke sana, pindah kewarganegaraan karena khilafah."

"Ketiga, orang-orang yang dulunya korban. Perempuan misalnya, lakinya berangkat (ke Suriah), masa gua nggak. Jangan disamakan," terangnya.

Menurut Huda, sejumlah WNI yang kembali ke Indonesia bisa kembali ke masyarakat dan beradaptasi dengan baik. Mereka bahkan kerap dijadikan contoh sebagai individu yang meyakini NKRI.

"Semuanya kembali ke masyarakat dan produktif," imbuhnya.

Namun stigma masyarakat atas WNI yang pulang dari Suriah, masih jadi tantangan terberat. Untuk itulah pimpinan Ruangobrol ini mengkomunikasikan hal tersebut melalui film dan buku.

Road to Resilience

Misal, dalam film dokumenter 'Road to Resilience', diangkat perjalanan seorang remaja Indonesia yang terjebak dalam janji-janji manis ISIS dan akhirnya menemukan jalan kembali ke tanah airnya.

Film ini dimulai dengan pengenalan masalah yang lebih luas, mengangkat isu perang saudara di Suriah dan kebangkitan ISIS yang menarik ribuan orang dari seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Ketika Febri dan rombongannya akhirnya berhasil kembali ke Indonesia, mereka menghadapi kenyataan pahit berupa penolakan dan stigma dari masyarakat yang menganggap mereka sebagai pengkhianat.

Selama satu bulan, mereka menjalani berbagai pelatihan dan interogasi dari BNPT dan Densus 88.

Jakarta -

Arsenal masih krisis striker untuk menghadapi West Ham United. Mikel Merino bakal jadi striker Meriam London lagi?

Merino mencuri perhatian pada akhir pekan lalu di markas Leicester City dalam lanjutan Liga Inggris. Pria asal Spanyol masuk di babak kedua dan menjadi striker, bukan gelandang.

Manajer Arsenal, Mikel Arteta, melakukan itu karena timnya krisis striker. Merino kemudian mencetak brace dan membuat Arsenal mengalahkan Leicester 2-0.

Arteta masih harus mencari solusi terbaik untuk lini depan. Sejauh ini, ada dugaan kalau Merino bakal dijadikan striker lagi saat menjamu West Ham, Sabtu (22/2/2025) malam WIB.

"Kami berlatih beberapa minggu terakhir dengan pemain yang berbeda di sana (lini depan), dan dia (Merino) salah satunya," kata Arteta yang dikutip dari situs resmi Arsenal.

"Tetapi dengan pemain yang lain juga karena begitulah cara Anda menyelesaikan permainan, cara Anda memulai permainan, cara Anda berubah jika lawan melakukan sesuatu yang berbeda, dan setiap tiga hari kami akan membutuhkan opsi yang berbeda," sambungnya.

Arsenal wajib menang atas West Ham jika mau memangkas jarak dengan Liverpool yang ada di puncak klasemen. Arsenal saat ini di posisi kedua dengan 53 poin dan Liverpool di puncak dengan 61 poin.

(ran/yna)

Istanbul (ANTARA) - Kekerasan geng di Haiti terus meningkat, dengan Kantor Hak Asasi Manusia PBB melaporkan lebih dari 1.000 korban jiwa tambahan pada 2024 dibandingkan tahun sebelumnya.

Geng-geng tersebut kini menguasai lebih dari 80 persen ibu kota, Port-au-Prince, dan wilayah lainnya di negara tersebut.

Menurut pernyataan PBB pada Selasa (6/1), sedikitnya 5.601 orang tewas, 2.212 terluka, dan 1.494 diculik akibat kekerasan geng di Haiti tahun lalu.

Angka tersebut meningkat lebih dari 1.000 dibandingkan total korban jiwa pada 2023.

“Angka-angka itu saja tidak dapat menggambarkan kengerian absolut yang terjadi di Haiti, tetapi menunjukkan kekerasan tanpa henti yang dialami masyarakat,” ujar Volker Turk, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia.

Haiti telah dilanda kekerasan dari geng-geng yang menguasai sebagian besar wilayah Port-au-Prince dan daerah sekitarnya.

Pada Desember 2024, geng Wharf Jeremie melakukan salah satu serangan paling mematikan tahun itu dengan membunuh setidaknya 207 orang di Cite Soleil, Port-au-Prince.

Sebagian besar korban adalah orang lanjut usia yang dituduh menggunakan voodoo untuk mencelakai anak pemimpin geng tersebut.

Menurut PBB, geng tersebut membakar, memutilasi atau membuang jasad korban ke laut.

Sejak 2022, geng Wharf Jeremie telah bersaing dengan kelompok lain untuk menguasai jalan-jalan menuju pelabuhan utama dan terminal kontainer di ibu kota.

“Upaya tambahan dari pihak berwenang, dengan dukungan komunitas internasional, diperlukan untuk menangani akar masalah ini,” tambah Turk.

Misi Dukungan Keamanan Multinasional yang disetujui PBB, dipimpin oleh polisi Kenya, memerlukan sumber daya yang memadai untuk secara efektif memerangi kekerasan geng.

Turk menekankan bahwa "memulihkan supremasi hukum harus menjadi prioritas utama."

Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih kuat terhadap Kepolisian Nasional Haiti, dengan dukungan internasional, untuk memastikan para petugas bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan.

Turk menyerukan penegakan penuh sanksi dan embargo senjata PBB untuk mencegah senjata dan amunisi masuk ke Haiti.

Ia mencatat bahwa senjata yang diselundupkan ke Haiti sering kali berakhir di tangan geng kriminal, mengakibatkan "ribuan orang tewas, ratusan ribu mengungsi, dan infrastruktur serta layanan penting seperti sekolah dan rumah sakit terganggu atau hancur."

Ia menambahkan bahwa situasi keamanan yang parah dan krisis hak asasi manusia yang berlangsung di Haiti membuat kepulangan warga secara aman, bermartabat, dan berkelanjutan menjadi mustahil.

Namun, deportasi masih terus dilakukan.

“Saya kembali menyerukan kepada semua negara untuk tidak secara paksa memulangkan siapa pun ke Haiti,” tegas Turk.

Selama bertahun-tahun, Haiti, dengan populasi lebih dari 11 juta jiwa, telah berjuang menghadapi krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang mendasar, sementara ancaman kelaparan semakin nyata.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila (Fikom UP) meresmikan pembukaan Program Studi Magister Media dan Komunikasi dengan Konsentrasi Komunikasi krisis pada Selasa, (24/12/2024). Peluncuran ini sebagai jawaban atas adanya kebutuhan profesional akan kompetensi khusus dalam mengelola komunikasi krisis di tengah situasi dan dinamika di era digital yang terus berkembang.

Program studi ini didirikan setelah melalui kajian dan refleksi panjang terhadap adanya kebutuhan komunikasi yang dihadapi oleh organisasi, pemerintah, dan masyarakat dalam berbagai situasi krisis.

Dalam pembukaan Prodi S2 Magister Media dan komunikasi yang dilakukan oleh Rektor Universitas Pancasila, Prof. Marsudi Kisworo, IPU, dilakukan pula Seminar yang mengangkat tema ?Crisis Communication in The Post-Truth Era?.

Sejumlah narasumber dihadirkan, di antaranya Deputi Bidang Pencegahan BNPB Prasinta Dewi dan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Ubaidillah. Seminar ini membahas isu terkini dalam komunikasi krisis, yaitu fenomena post-truth, sebuah kondisi di mana perasaan dan keyakinan pribadi seringkali lebih dipentingkan daripada fakta objektif.

Dalam era post-truth, krisis komunikasi tidak hanya disebabkan oleh kesalahan informasi, tetapi juga oleh disinformasi dan hoaks yang sengaja disebarkan untuk memanipulasi opini publik.

Dalam situasi bencana atau krisis sosial, penyebaran berita palsu menjadi ancaman serius. Informasi yang tidak benar dapat memicu kepanikan, kesalahpahaman, dan memperlambat upaya penanggulangan bencana.

Oleh karena itu, agar dapat merespons krisis komunikasi digital dengan lebih baik, organisasi, pemerintah, dan masyarakat perlu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi serta mengembangkan strategi komunikasi yang lebih efektif untuk menangkal disinformasi dan menyebarkan informasi yang akurat.

Prof. Marsudi dalam sambutannya mengatakan komunikasi krisis sangat penting dan relevan di tengah situasi post-truth saat ini. Krisis memerlukan penanganan komunikasi baik sebelum, sesaat dan sesudah krisis.

"Komunikasi tidak hanya meliputi sender, receiver, media, message, namun ada satu aspek yang sering dilupakan orang yaitu presence atau kehadiran, sehingga sering mengakibatkan salah paham. Dan di era saat ini selain quote (kata-kata yang diucapkan), voice (suara), kehadiran tatap muka, atau tatap mata sebagai bentuk visual harus menjadi satu kesatuan, "katanya.

Sementara itu Dekan Fikom UP Anna Agustina menilai bahwa krisis yang kita hadapi saat ini tidak lagi hanya berasal dari bencana alam. Platform digital juga menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya krisis.

"Oleh karenanya lulusan Prodi Magister ini ke depan diharapkan tidak hanya memiliki pengetahuan teoritis yang kuat, tetapi juga keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam menghadapi krisis di dunia nyata, " ucapnya

Terkait adanya Prodi Media dan Komunikasi ini, Kepala Prodi Magister Media dan Komunikasi Fikom UP Sudarto mengatakan bahwa prodi ini dirancang untuk melahirkan lulusan yang dapat mengelola komunikasi krisis.

"Komunikasi krisis yang dimaksud adalah mampu mengelola tiga fase krisis yakni pra-krisis yang meliputi mitigasi dan perencanaan krisis, fase krisis yang mencakup komunikasi krisis di tengah situasi darurat, dan pasca-krisis yang meliputi evaluasi dan perbaikan sistem komunikasi di masa depan, " ucapnya.

Dengan pemahaman yang komprehensif di ketiga tahapan tersebut, ungkap Sir Anto biasa disebut, lulusan diharapkan tidak hanya mampu mengelola komunikasi selama krisis terjadi, tetapi juga mampu membantu organisasi untuk memitigasi risiko dan mengurangi potensi kerusakan di masa depan.

Ia juga menilai kompetensi komunikasi krisis sangat penting dalam menangani krisis. Sebab jika komunikasi tidak selesai maka krisis akan membesar. "Krisis berhubungan dengan opini publik saat ini. Dan persepsi publik cepat terbentuk dan bahkan bisa membakar emosi. Jadi penanganan krisis dari sisi komunikasi sangat diperlukan, " katanya.

Jakarta -

Ratusan konten di media sosial yang diduga bermuatan radikalisme hingga terorisme terdeteksi sepanjang 2024. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan salah satu penyebaran ideologi terlarang itu dari fitur grup salah satu aplikasi pesan singkat.

"Disukai oleh kelompok-kelompok ini karena dalam member itu unlimited," ucap Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono di Hotel Aryaduta Jakarta, Senin (23/12/2024).

Aplikasi pesan singkat yang dimaksud Eddy itu berbeda dengan aplikasi sejenis lainnya. Sebab, kata Eddy, aplikasi sejenis itu memiliki batas untuk anggota grup.

"Ada batas limitasinya tapi kalau (menyebutkan aplikasi pesan singkat) itu bebas dan juga susah untuk dideteksi," imbuh Eddy.

Seratusan Konten Radikalisme Dicabut

Untuk 2024 saja, sebut Eddy, ada 180.954 konten yang bermuatan intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Pihaknya menggandeng Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk memblokir konten-konten itu.

"Didominasi oleh propaganda jaringan teror yang terafiliasi dengan ISIS, dengan HTI, dan JAD. Ini telah dilakukan pemutusan akses atau dilakukan takedown oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia," kata Eddy.

Lantas bagaimana tindak lanjutnya?

Eddy mengatakan Detasemen Khusus 88 Anti-Teror (Densus 88) bisa melakukan pencegahan apabila muatan konten yang dimaksud sudah mengarah pada persiapan terorisme. Dasarnya, Eddy merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

"Densus (88) bisa melakukan upaya pencegahan, karena di dalam menurut (UU) Nomor 5 Tahun 2018, perbuatan, persiapan sudah masuk dalam bisa dipidana," ucap Eddy.

(dhn/dhn)