Proses saat ini tinggal menunggu persetujuan dari Pusat yakni Direktorat Jenderal Imigrasi

Tabanan, Bali (ANTARA) - Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, menangani empat warga negara asing (WNA) mengajukan permohonan izin tinggal Golden Visa.

"Proses saat ini tinggal menunggu persetujuan dari Pusat yakni Direktorat Jenderal Imigrasi," kata Kepala Kantor Imigrasi Denpasar Ridha Sah Putra di Desa Marga, Kabupaten Tabanan, Bali, Kamis.

Dia menjelaskan empat WNA itu yakni masing-masing dua orang berasal dari Rusia dan Hong Kong.

Menurut dia, WNA yang mengajukan Golden Visa itu berkutat dalam investasi di sektor properti dan perhotelan.

Ada pun nilai investasi minimal dari investor asing perorangan yang mengajukan visa istimewa itu yakni minimal 350 ribu dolar AS.

Empat investor asing itu, kata dia, mengajukan visa emas tersebut untuk durasi selama 10 tahun.

"Proses pengajuan ke Ditjen Imigrasi melalui aplikasi Molina secara daring nanti diverifikasi dari pusta, disetujui, kemudian kami terbitkan golden visa," tuturnya.

Ia menjelaskan pengajuan golden visa tersebut yang pertama di wilayah kerjanya sejak program itu diluncurkan pada 25 Juli 2024 oleh Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.

Ada pun wilayah kerjanya mencakup Kota Denpasar, Kabupaten Badung (Badung bagian utara di Kecamatan Abiansemal, Mengwi dan Petang), kemudian Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli dan Kabupaten Tabanan.

Ada pun jenis Golden Visa meliputi investor perorangan, investor korporasi, eks warga negara Indonesia (WNI), keturunan eks WNI, rumah kedua (second home), talenta global, dan tokoh dunia.

Visa jenis ini bertujuan memudahkan WNA untuk berinvestasi dan berkarya di Indonesia.

Golden visa memberikan jangka waktu tinggal lebih lama di Indonesia yakni lima dan 10 tahun dengan syarat investasi tertentu.

Secara nasional, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah menerbitkan sebanyak 471 Golden Visa sejak diresmikan pada Juli hingga Desember 2024 dengan total nilai investasi mencapai Rp9 triliun.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla atau karib disapa JK mengatakan bahwa salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia dalam mencapai kemajuan adalah masalah hukum, terutama dalam hal penegakan hukum

"Masalah yang paling pokok, masalah hukum. Sekarang ini hampir semua sektor hukum, penegak hukum yang memegang hukum itu sudah menjadi bagian yang sangat perlu diperbaiki,” kata JK dalam Podcast bersama Mahfud MD bertajuk “Ruang Sahabat” dikutip dari YouTube Mahfud MD Official, Senin (25/11/2024).

Menurut JK, jika sistem hukum di Indonesia tidak diperbaiki, maka rencana ekonomi yang baik sekalipun akan sulit diwujudkan.

JK lantas menyebut bahwa kepastian hukum tersebut erat kaitannya dengan investasi yang selama ini dikejar oleh Indonesia.

Dia mengatakan, investor asing sering kali merasa ragu untuk berinvestasi di Indonesia karena masalah ketidakpastian hukum.

"Mau undang investor asing mereka tanya dulu, ini bisa enggak konsekuen hukum ini?" ujarnya.

Selain soal kepastian hukum, JK juga menyoroti korupsi sebagai salah satu masalah besar yang menghambat Indonesia mendampatkan investasi asing.

"Korupsi seperti yang disampaikan tadi sehingga sekarang Indonesia bukan lagi pilihan pertama untuk masuk ke Asia Tenggara investasi," katanya.

Menurut JK, negara-negara seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand kini lebih dipilih oleh investor karena memiliki iklim hukum yang lebih stabil.

Atas dasar itu, JK menegaskan bahwa sistem hukum di Indonesia harus segera diperbaiki agar bisa bersaing secara global.

Selain itu, JK juga mengkritik perihal prosedur birokrasi yang mempersulit proses perizinan.

"Masalah kita bukan di luar negeri, bukan untuk mengundang mereka masuk tapi kalau masuk bagaimana,” ujarnya.

Proses perizinan yang lambat dan penuh birokrasi disebut membuat investor enggan untuk berinvestasi di Indonesia. Bahkan, JK menyebut bahwa pengusaha sering kali mengalami kesulitan karena perizinan yang memakan waktu berbulan-bulan.

Senada dengan JK, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam Mahfud MD juga menyoroti perihal kepastian hukum di tanah Air

Menurut Mahfud, ketika diminta menjadi calon wakil presiden (cawapres) oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri, masalah hukum menjadi prioritas utama.

"Aparat penegak hukum sewenang-wenang, korupsi terjadi di mana-mana dan itu kerjaannya Pak Mahfud nanti fokus di situ,” kata Mahfud menirukan perkataan Megawati kepadanya.

Terkait investasi, Mahfud pun menyebut bahwa ketidakpastian hukum menjadi masalah utama yang menghambat.

"Sudah diizinkan nanti pada proses berikutnya batal lagi karena ada orang lain yang juga minta dan membayar lebih banyak," ujar Mahfud.

Mahfud juga mengungkapkan bahwa investor sering kali merasa terjebak dalam situasi harus memberikan uang untuk memastikan kelancaran bisnis, tetapi sering kali disalahartikan sebagai tindakan suap.

"Pak Mahfud, gimana saya mau berinvestasi kalau kita ngasih uang untuk sesuatu agar lancar, itu kalau ketahuan kita dibilang nyogok, padahal diperas gitu,” katanya menirukan keluhan yang diterimanya dari pengusaha.

Optimis sekaligus pesimis

Namun, meskipun kondisi hukum di Indonesia sangat memprihatinkan, Mahfud tetap optimis bahwa perubahan bisa terjadi.

Dia menyebutkan bahwa optimisme yang muncul dari pernyataan keras yang sering disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto mengenai penegakan hukum.

"Optimisme muncul karena Pak Prabowo statemen-statemenya sampai hari ini masih keras terhadap penegakan hukum," ujarnya.

Namun, dia juga mengungkapkan pesimisme terkait apakah struktur pemerintahan yang ada saat ini dapat mendukung pernyataan tersebut.

"Saya melihat ini ke struktur pemerintahannya ini benar enggak bisa mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo,” katanya.

Meskipun demikian, Mahfud menegaskan bahwa tidak boleh cepat menilai atau menghakimi menteri baru karena perubahan membutuhkan waktu dan kesabaran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla atau karib disapa JK mengatakan bahwa salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia dalam mencapai kemajuan adalah masalah hukum, terutama dalam hal penegakan hukum

"Masalah yang paling pokok, masalah hukum. Sekarang ini hampir semua sektor hukum, penegak hukum yang memegang hukum itu sudah menjadi bagian yang sangat perlu diperbaiki,” kata JK dalam Podcast bersama Mahfud MD bertajuk “Ruang Sahabat” dikutip dari YouTube Mahfud MD Official, Senin (25/11/2024).

Menurut JK, jika sistem hukum di Indonesia tidak diperbaiki, maka rencana ekonomi yang baik sekalipun akan sulit diwujudkan.

JK lantas menyebut bahwa kepastian hukum tersebut erat kaitannya dengan investasi yang selama ini dikejar oleh Indonesia.

Dia mengatakan, investor asing sering kali merasa ragu untuk berinvestasi di Indonesia karena masalah ketidakpastian hukum.

"Mau undang investor asing mereka tanya dulu, ini bisa enggak konsekuen hukum ini?" ujarnya.

Selain soal kepastian hukum, JK juga menyoroti korupsi sebagai salah satu masalah besar yang menghambat Indonesia mendampatkan investasi asing.

"Korupsi seperti yang disampaikan tadi sehingga sekarang Indonesia bukan lagi pilihan pertama untuk masuk ke Asia Tenggara investasi," katanya.

Menurut JK, negara-negara seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand kini lebih dipilih oleh investor karena memiliki iklim hukum yang lebih stabil.

Atas dasar itu, JK menegaskan bahwa sistem hukum di Indonesia harus segera diperbaiki agar bisa bersaing secara global.

Selain itu, JK juga mengkritik perihal prosedur birokrasi yang mempersulit proses perizinan.

"Masalah kita bukan di luar negeri, bukan untuk mengundang mereka masuk tapi kalau masuk bagaimana,” ujarnya.

Proses perizinan yang lambat dan penuh birokrasi disebut membuat investor enggan untuk berinvestasi di Indonesia. Bahkan, JK menyebut bahwa pengusaha sering kali mengalami kesulitan karena perizinan yang memakan waktu berbulan-bulan.

Senada dengan JK, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam Mahfud MD juga menyoroti perihal kepastian hukum di tanah Air

Menurut Mahfud, ketika diminta menjadi calon wakil presiden (cawapres) oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri, masalah hukum menjadi prioritas utama.