Manggarai Barat -

Kunjungan warga negara asing (WNA) ke Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), terus meningkat sejak dibukanya penerbangan langsung dari sejumlah negara ke destinasi superprioritas tersebut.

Meningkatnya arus kedatangan itu direspons Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo dengan memperketat pengawasan terhadap para WNA. Salah satu langkahnya adalah menggelar operasi gabungan di sejumlah hotel dan penginapan di Labuan Bajo.

"Kegiatan operasi ini melibatkan pemeriksaan langsung terhadap keberadaan orang asing yang tengah menginap di berbagai penginapan di Labuan Bajo," kata Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo, Saiful Basyir, Sabtu (10/5/2025).

Operasi ini melibatkan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Sejumlah instansi yang tergabung dalam Timpora antara lain Polres Manggarai Barat, Badan Intelijen Negara (BIN) Manggarai Barat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Koperasi dan UKM Manggarai Barat, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Manggarai Barat.

Dari hasil pemeriksaan, tidak ditemukan pelanggaran keimigrasian oleh para WNA yang menginap di hotel dan penginapan yang menjadi sasaran operasi.

"Selain kegiatan pengawasan, tim juga memberikan edukasi kepada para pemilik penginapan mengenai aturan keimigrasian, hak dan kewajiban warga negara asing, serta prosedur pelaporan orang asing yang menginap," jelas Saiful.

Operasi gabungan ini juga mencakup pemetaan sejumlah permasalahan di lapangan sebagai dasar tindak lanjut dari masing-masing instansi. Menurut Saiful, kegiatan pengawasan dilakukan secara kolaboratif untuk meningkatkan efektivitas dan penegakan hukum di bidang keimigrasian.

Para pemilik penginapan juga dibekali pengetahuan tentang penggunaan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) yang tersedia di situs resmi Direktorat Jenderal Imigrasi.

Saiful mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap aktivitas WNA di Labuan Bajo, terutama mengingat statusnya sebagai kawasan wisata unggulan yang juga menarik investor dan tenaga kerja asing.

"Kita perlu waspada terhadap potensi penyalahgunaan izin tinggal oleh orang asing yang dapat menimbulkan kerugian bagi pemerintah maupun masyarakat Kabupaten Manggarai Barat," tegasnya.

(dpw/dpw)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia optimis menarik investasi asing dalam berbagai sektor bisnis untuk menuju pembangunan berkelanjutan. Disisi lain banyak perusahaan Indonesia di bidang investasi ikut memberi dukungan akan optimis pemerintah tersebut.

Namun, untuk menarik investasi asing tersebut, tentunya harus ada pertama, kepastian hukum dengan harapan regulasi tersebut tidak berbelit. Kedua, sistem pengawasan, terutama kepada perusahaan yang bergerak dalam bidang investasi.

Praktisi hukum dari WNS Legal Consultants Stella Masengi menegaskan sebagai contoh ada beberapa perusahaan yang mengklaim sebagai perusahaan solusi pendanaan, namun masih kurang terampilnya sumber daya manusia sehingga kurang mendukung investasi berjalan.

"Saya punya klien dari luar negeri, dia hendak berinvestasi di Indonesia dan mengenal sebuah perusahaan yang menawarkan solusi keuangan dan pendanaan dari perusahaan finansial, namun dalam perjalanannya perusahaan yang menggandeng kliennya tersebut ingkar janji atau wanprestasi, sesuai batas waktu kesepakatan pada akhir tahun 2024," tutur Stela dalam keterangannya, Jakarta, Senin 24 Maret 2025.

Memang kata dia menurut kliennya, untuk meyakinkan kliennya tersebut nama perusahaan memakai dua suku kata, dan dapat mengurus perusahaan kliennya agar mendapat tambahan modal untuk pengembangan usaha dengan syarat kliennya membuka PMA di Indonesia.

"Dari situ kliennya sepakat menanamkan dananya sebesar kurang lebih 750 ribu dollar Amerika, dengan janji akan mendapat pendanaan sebesar 25 juta dollar Amerika. Namun, sampai batas waktu, janji tersebut belum juga terealisasikan," tutur dia.

Karena itu pihaknya berharap masalah ini bisa diselesaikan secara persuasif dan sesuai kesepakatan karena mempengaruhi citra Indonesia di mata internasional.

“Jika perusahaan itu tetap ingkar janji tidak membayar juga sesuai kesepakatan maka kami tidak segan-segan mengambil langkah hukum, meski surat somasi ke tiga yang dilayangkan sudah dibalas dengan berjanji akan mengembalikan dana tersebut," ungkapnya.

"Namun, ini menyangkut adanya orang asing, dan kita harus menjaga wibawa negara, agar investor asing mau ikut dalam pembangunan di Indonesia. Kami pun setuju pemerintah membangun badan intelijen keuangan. Kalau bisa tidak saja monitor pengemplang keuangan negara, juga perusahaan swasta yang legalnya patut dipertanyakan, meski hanya terdaftar sebagai badan hukum Perusahaan Terbatas atau PT di Kementerian Hukum," tandasnya.

Jakarta -

Imigrasi mengungkap adanya fenomena warga negara asing (WNA) yang berinvestasi fiktif di Pulau Dewata. Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Parlindungan, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XIII DPR RI, Selasa (25/2/2025).

Dilansir dari detikTravel, Parlindungan mengatakan Imigrasi berupaya mengatasi hal tersebut dengan melakukan sejumlah operasi penertiban.

"Sudah melakukan operasi penertiban terkait persoalan tersebut dan banyak ditemukan dan di-screenshot ini kami tampilkan, banyak ditemukan pelanggaran oleh orang asing utamanya terkait investasi atau investor fiktif," terang Parlindungan.

Menurut Parlindungan, investasi WNA di Bali harus senilai Rp 10 miliar ke atas. Namun, ada sejumlah WNA yang melakukan investasi di Bali dengan nilai yang masih diragukan.

"Dengan kerja sama yang dilakukan oleh Dirwardaskim dan arahan Bapak Plt Dirjen, dengan BKPM kami mendapatkan banyak data-data orang asing yang melakukan bisnis di Bali yang nilai investasinya masih diragukan," terang Parlindungan.

Selain WNA berinvestasi fiktif, Bali juga dihadapkan dengan turis asal Rusia dan Ukraina yang kerap berulah. Bahkan, tidak sedikit para WNA yang membuat tindak pidana di Pulau Dewata.

Parlindungan mengungkapkan WNA dari Rusia dan Ukraina itu menetap di Bali karena tidak bisa pulang. Sebab, kedua negara itu tengah berperang.

"Setelah perang Rusia dan Ukraina, akhirnya banyak orang-orang Rusia dan Ukraina yang stranded (telantar) di Bali. Yang ini kadang-kadang menimbulkan persoalan dan terjadi perilaku-perilaku yang menimbulkan pidana, di masyarakat Bali," terang Parlindungan.

Artikel ini telah tayang di detikTravel. Baca selengkapnya di sini!

(iws/gsp)

Jakarta: Pertemuan strategis antara Presiden Prabowo Subianto dan delegasi pengusaha Jepang dari Japan-Indonesia Association (Japinda) di Istana Negara, Jumat 6 Desember 2024, menjadi momen penting untuk memperkuat hubungan ekonomi bilateral Indonesia dan Jepang. Dalam acara yang diakhiri dengan jamuan santap siang ini, Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026, Arsjad Rasjid, menegaskan pentingnya kepastian hukum, kolaborasi lintas sektor, dan sinergi global sebagai kunci utama menarik investasi asing.

“Kepastian hukum memberikan rasa aman kepada investor, sementara kolaborasi global memastikan investasi memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak. Ini adalah pondasi utama untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia,” ujar Arsjad.

Baca juga: Tiongkok Bakal Guyur Investasi ke Indonesia, Ini Dia Sektor yang Diincar

Fokus pada Penguatan Sektor Strategis

Arsjad menjelaskan bahwa pertemuan ini berfokus pada penguatan kerja sama ekonomi di sektor strategis, seperti manufaktur, energi terbarukan, dan teknologi. Jepang, sebagai salah satu investor terbesar Indonesia, diharapkan tetap menjadi mitra utama dalam transformasi ekonomi nasional.
Presiden Prabowo Subianto dalam kesempatan tersebut juga menyoroti pentingnya kolaborasi bilateral untuk menghadapi tantangan ekonomi global. “Jepang adalah mitra strategis yang telah berkontribusi signifikan dalam berbagai sektor. Kami berkomitmen untuk mempererat hubungan ini demi menciptakan peluang baru yang saling menguntungkan,” ujar Presiden.

White Paper sebagai Panduan Strategis

Arsjad turut menggarisbawahi pentingnya White Paper 2024-2029 yang diluncurkan Kadin Indonesia sebagai panduan pembangunan ekonomi. Dokumen ini mencakup reformasi regulasi, pemanfaatan teknologi, serta langkah-langkah strategis untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%.

“White Paper ini adalah bentuk konkret dari visi Kadin Indonesia untuk menciptakan ekosistem investasi yang kondusif, termasuk reformasi regulasi dan pemanfaatan teknologi,” jelas Arsjad.

Kolaborasi Sebagai Role Model Global

Lebih lanjut, Arsjad menyatakan bahwa kolaborasi Indonesia-Jepang harus menjadi contoh bagi kerja sama global lainnya. Ia optimistis pendekatan ini akan memperkuat daya tarik investasi Indonesia di tengah persaingan ekonomi yang semakin ketat.

“Kita memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan ekonomi global. Namun, potensi ini hanya bisa terealisasi jika kita memberikan jaminan melalui kebijakan yang jelas, stabilitas hukum, dan kolaborasi yang erat dengan mitra internasional,” tambahnya.

Pertemuan ini menjadi langkah konkret untuk menciptakan hubungan bilateral yang lebih solid, terutama dalam mendorong investasi pada sektor energi hijau dan teknologi tinggi. Dengan pendekatan berbasis kepastian hukum dan kolaborasi global, Arsjad meyakini bahwa Indonesia dapat merealisasikan visi Indonesia Emas 2045 dan menjadikan ekonomi nasional semakin kompetitif di tingkat dunia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

Hemat saya hal itu malah bagus karena pekerjaan pada level manajemen justru diserahkan kepada pekerja Indonesia sendiri

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra memerintahkan agar Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) RI segera menyelesaikan hambatan keimigrasian terkait investasi asing.

Respons tersebut merupakan tanggapan serius terhadap keluhan para pengusaha Jepang mengenai pelayanan keimigrasian di tanah air yang menemui Yusril di Kantor Kemenko Kumham Imipas di Jakarta, Jumat.

"Setelah mendengar berbagai keluhan para pengusaha Jepang yang tergabung dengan The Jakarta Japan Club, kami segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan juga Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengatasinya," kata Yusril saat dikonfirmasi.

Adapun para pengusaha tersebut, berasal dari beberapa organisasi pengusaha dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jepang di Indonesia.

Dia menjelaskan bahwa dalam pertemuan para pengusaha Jepang itu mengeluh karena sering didatangi petugas Imigrasi di berbagai lokasi.

Para petugas tersebut kerap menanyakan visa kerja dan izin tinggal terbatas khusus bagi kalangan direksi dan komisaris perusahaan yang tidak menetap di Indonesia.

Secara hukum, Yusril menuturkan para pengusaha itu memang tidak wajib memiliki visa kerja dan izin tinggal karena mereka memang tidak tinggal di Indonesia.

Pasalnya, kata dia, para pengusaha dari Jepang tersebut mengontrol perusahaan dari negara mereka menggunakan teknologi dan informasi (TI), sehingga hanya sesekali datang secara fisik ke Indonesia.

"Hemat saya hal itu malah bagus karena pekerjaan pada level manajemen justru diserahkan kepada pekerja Indonesia sendiri," ujarnya.

Untuk itu, dirinya menilai berbagai hambatan keimigrasian tersebut seharusnya dapat diselesaikan jika semua aturan ditegakkan lantaran suasana tenang dan nyaman harus dimiliki oleh investor dan pengurus perusahaan asing yang beroperasi Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua The Jakarta Japan Club Shinichi Kikuchihara berterima kasih dengan respons cepat yang diberikan Menko Kumham Imipas RI dalam menanggapi berbagai keluhan yang mereka sampaikan.

Ketua The Jakarta Japan Club itu hadir didampingi oleh Atase Perdagangan, Investasi, dan Industri Kedutaan Besar Jepang di Jakarta Hanawa Hiroyuki.

Sementara itu, Menko Yusril didampingi oleh Pelaksana tugas (Plt.) Deputi Bidang Koordinasi Hukum Kemenko Kumham Imipas Nofli dan Plt Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas I Nyoman Gede Surya Mataram.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Hemat saya hal itu malah bagus karena pekerjaan pada level manajemen justru diserahkan kepada pekerja Indonesia sendiri

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra memerintahkan agar Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) RI segera menyelesaikan hambatan keimigrasian terkait investasi asing.

Respons tersebut merupakan tanggapan serius terhadap keluhan para pengusaha Jepang mengenai pelayanan keimigrasian di tanah air yang menemui Yusril di Kantor Kemenko Kumham Imipas di Jakarta, Jumat.

"Setelah mendengar berbagai keluhan para pengusaha Jepang yang tergabung dengan The Jakarta Japan Club, kami segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan juga Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengatasinya," kata Yusril saat dikonfirmasi.

Adapun para pengusaha tersebut, berasal dari beberapa organisasi pengusaha dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jepang di Indonesia.

Dia menjelaskan bahwa dalam pertemuan para pengusaha Jepang itu mengeluh karena sering didatangi petugas Imigrasi di berbagai lokasi.

Para petugas tersebut kerap menanyakan visa kerja dan izin tinggal terbatas khusus bagi kalangan direksi dan komisaris perusahaan yang tidak menetap di Indonesia.

Secara hukum, Yusril menuturkan para pengusaha itu memang tidak wajib memiliki visa kerja dan izin tinggal karena mereka memang tidak tinggal di Indonesia.

Pasalnya, kata dia, para pengusaha dari Jepang tersebut mengontrol perusahaan dari negara mereka menggunakan teknologi dan informasi (TI), sehingga hanya sesekali datang secara fisik ke Indonesia.

"Hemat saya hal itu malah bagus karena pekerjaan pada level manajemen justru diserahkan kepada pekerja Indonesia sendiri," ujarnya.

Untuk itu, dirinya menilai berbagai hambatan keimigrasian tersebut seharusnya dapat diselesaikan jika semua aturan ditegakkan lantaran suasana tenang dan nyaman harus dimiliki oleh investor dan pengurus perusahaan asing yang beroperasi Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua The Jakarta Japan Club Shinichi Kikuchihara berterima kasih dengan respons cepat yang diberikan Menko Kumham Imipas RI dalam menanggapi berbagai keluhan yang mereka sampaikan.

Ketua The Jakarta Japan Club itu hadir didampingi oleh Atase Perdagangan, Investasi, dan Industri Kedutaan Besar Jepang di Jakarta Hanawa Hiroyuki.

Sementara itu, Menko Yusril didampingi oleh Pelaksana tugas (Plt.) Deputi Bidang Koordinasi Hukum Kemenko Kumham Imipas Nofli dan Plt Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas I Nyoman Gede Surya Mataram.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024