REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia optimis menarik investasi asing dalam berbagai sektor bisnis untuk menuju pembangunan berkelanjutan. Disisi lain banyak perusahaan Indonesia di bidang investasi ikut memberi dukungan akan optimis pemerintah tersebut.

Namun, untuk menarik investasi asing tersebut, tentunya harus ada pertama, kepastian hukum dengan harapan regulasi tersebut tidak berbelit. Kedua, sistem pengawasan, terutama kepada perusahaan yang bergerak dalam bidang investasi.

Praktisi hukum dari WNS Legal Consultants Stella Masengi menegaskan sebagai contoh ada beberapa perusahaan yang mengklaim sebagai perusahaan solusi pendanaan, namun masih kurang terampilnya sumber daya manusia sehingga kurang mendukung investasi berjalan.

"Saya punya klien dari luar negeri, dia hendak berinvestasi di Indonesia dan mengenal sebuah perusahaan yang menawarkan solusi keuangan dan pendanaan dari perusahaan finansial, namun dalam perjalanannya perusahaan yang menggandeng kliennya tersebut ingkar janji atau wanprestasi, sesuai batas waktu kesepakatan pada akhir tahun 2024," tutur Stela dalam keterangannya, Jakarta, Senin 24 Maret 2025.

Memang kata dia menurut kliennya, untuk meyakinkan kliennya tersebut nama perusahaan memakai dua suku kata, dan dapat mengurus perusahaan kliennya agar mendapat tambahan modal untuk pengembangan usaha dengan syarat kliennya membuka PMA di Indonesia.

"Dari situ kliennya sepakat menanamkan dananya sebesar kurang lebih 750 ribu dollar Amerika, dengan janji akan mendapat pendanaan sebesar 25 juta dollar Amerika. Namun, sampai batas waktu, janji tersebut belum juga terealisasikan," tutur dia.

Karena itu pihaknya berharap masalah ini bisa diselesaikan secara persuasif dan sesuai kesepakatan karena mempengaruhi citra Indonesia di mata internasional.

“Jika perusahaan itu tetap ingkar janji tidak membayar juga sesuai kesepakatan maka kami tidak segan-segan mengambil langkah hukum, meski surat somasi ke tiga yang dilayangkan sudah dibalas dengan berjanji akan mengembalikan dana tersebut," ungkapnya.

"Namun, ini menyangkut adanya orang asing, dan kita harus menjaga wibawa negara, agar investor asing mau ikut dalam pembangunan di Indonesia. Kami pun setuju pemerintah membangun badan intelijen keuangan. Kalau bisa tidak saja monitor pengemplang keuangan negara, juga perusahaan swasta yang legalnya patut dipertanyakan, meski hanya terdaftar sebagai badan hukum Perusahaan Terbatas atau PT di Kementerian Hukum," tandasnya.