Harryanto Aryodiguno, PhD
Dosen Hubungan Internasional President University

DI TENGAH perkembangan pesat teknologi dan digitalisasi, kita dihadapkan pada dua tantangan besar yang saling bertentangan: menurunnya angka kelahiran dan hak asasi perempuan untuk bebas memilih jalannya hidup. Pembatasan internet, meskipun dapat dipandang sebagai langkah untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan sosial dan keluarga, bisa berpotensi menekan hak perempuan untuk mengakses informasi yang penting bagi pemberdayaan diri mereka.

Yin dan Yang: Menciptakan Keseimbangan Tanpa Menyampingkan Hak Asasi Perempuan
Dalam filosofi Tiongkok, Yin dan Yang menggambarkan dua kekuatan yang saling bertentangan namun saling melengkapi. Dalam konteks ini, dunia digital (Yang) yang sangat aktif dan penuh dengan informasi, hiburan, serta peluang ekonomi, berinteraksi dengan kehidupan sosial dan keluarga (Yin), yang sering kali membutuhkan perhatian lebih untuk menciptakan keseimbangan.

Namun, ketika konsep pembatasan internet diterapkan secara sepihak, hal ini bisa mengabaikan hak perempuan atas kebebasan informasi dan kesempatan untuk mengejar karir atau pendidikan.

Hak Asasi Perempuan dalam Dunia Digital: Menjaga Kesetaraan dalam Era Pembatasan Akses Internet
Dalam era digital yang semakin maju, internet telah menjadi alat yang sangat penting bagi perempuan di seluruh dunia. Melalui akses internet, perempuan dapat memperoleh pendidikan, mengakses peluang kerja, serta membangun jejaring sosial yang memberi mereka kekuatan untuk memperjuangkan hak mereka.

Dari segi politik, sosial, hingga ekonomi, media digital memungkinkan perempuan untuk mengemukakan pendapat, mengorganisir diri, dan memperjuangkan perubahan dalam berbagai sektor kehidupan. Namun, dengan berkembangnya kebijakan pembatasan akses internet, terutama yang berkaitan dengan pembatasan usia dan akses ke platform digital, ada potensi bahaya bagi hak-hak perempuan, yang perlu diperhatikan secara hati-hati.

Internet telah membuka ruang bagi perempuan untuk melampaui batasan sosial, budaya, dan geografis yang sebelumnya menghalangi mereka. Melalui media sosial, perempuan dapat berbagi pengalaman, mengadvokasi isu-isu penting, dan terlibat dalam dialog global mengenai hak asasi manusia. Salah satu contoh utama adalah gerakan #MeToo, yang memberikan ruang bagi perempuan di berbagai belahan dunia untuk berbicara tentang pengalaman mereka dengan pelecehan seksual dan kekerasan berbasis gender.

Di bidang pendidikan, internet memberi akses kepada perempuan di daerah terpencil untuk mendapatkan pembelajaran yang lebih luas tanpa harus bergantung pada infrastruktur fisik yang terbatas. Platform pembelajaran daring memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mengakses materi pendidikan dan mengikuti kursus yang membantu mereka meningkatkan keterampilan dan memperluas pengetahuan, yang pada gilirannya memperbesar peluang mereka dalam dunia kerja.

Selain itu, di dunia ekonomi, internet juga memungkinkan perempuan untuk memulai bisnis mereka sendiri atau bekerja dari jarak jauh, memberi mereka kebebasan untuk mengatur waktu dan sumber daya mereka sendiri. Hal ini membuka peluang ekonomi yang lebih besar, mengurangi ketergantungan pada pekerjaan konvensional, dan memungkinkan perempuan untuk berpartisipasi lebih aktif dalam perekonomian global.

Namun, dengan adanya pembatasan akses internet yang semakin ketat, ada potensi yang cukup besar untuk membatasi kebebasan perempuan di dunia digital. Kebijakan pembatasan usia atau pembatasan lainnya yang tidak mempertimbangkan akses perempuan terhadap sumber daya penting ini dapat menghalangi mereka untuk terus berkembang, berpartisipasi dalam kehidupan publik, dan memperjuangkan kesetaraan gender.

Contohnya, kebijakan pembatasan usia untuk mengakses media sosial atau internet dapat menambah kesulitan bagi perempuan muda yang bergantung pada platform digital untuk mendapatkan pendidikan atau kesempatan kerja. Pembatasan ini dapat menghambat potensi mereka untuk mendapatkan informasi yang relevan mengenai peluang karier, pelatihan keterampilan, atau kegiatan sosial yang memperkaya kehidupan mereka.

Selain itu, pembatasan yang diterapkan dengan alasan perlindungan terhadap anak-anak bisa berisiko mengabaikan hak perempuan dewasa untuk bebas mengakses informasi dan berpartisipasi dalam percakapan publik. Kebijakan yang diterapkan tanpa pemahaman yang mendalam tentang kesetaraan gender dapat memperburuk ketimpangan digital, di mana perempuan justru kehilangan akses ke platform yang mendukung partisipasi mereka dalam dialog sosial dan politik.

Menjaga Keseimbangan dalam Kebijakan Pembatasan Internet
Mengingat peran vital yang dimainkan oleh internet dalam memberdayakan perempuan, sangat penting bahwa setiap kebijakan yang terkait dengan pembatasan akses internet mempertimbangkan dampaknya terhadap kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Pembatasan akses internet yang berlebihan dan tanpa pertimbangan bisa menjadi alat yang mengekang kebebasan perempuan untuk mengejar cita-cita mereka, belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial.

Kebijakan yang efektif dan inklusif harus memperhatikan dua hal utama: pertama, melindungi pengguna internet dari potensi dampak negatif seperti eksploitasi, kekerasan daring, atau konten yang tidak pantas; dan kedua, memastikan bahwa pembatasan tersebut tidak menciptakan kesenjangan yang lebih besar dalam akses dan partisipasi perempuan. Hal ini bisa dilakukan melalui pendekatan yang lebih bijaksana, seperti memberikan pendidikan literasi digital yang inklusif untuk perempuan dari segala usia, serta mendengarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk aktivis perempuan dan organisasi yang memperjuangkan hak-hak perempuan.

Mencapai Keseimbangan antara Pembatasan dan Kebebasan
Alih-alih membatasi akses internet secara drastis, kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis kesetaraan gender bisa diambil untuk menciptakan keseimbangan. Misalnya, pembatasan waktu akses internet pada anak-anak dan remaja untuk mendukung perkembangan sosial mereka, sementara perempuan tetap diberi kebebasan untuk memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Pembatasan yang dilakukan dengan bijak dapat memberi ruang bagi hubungan interpersonal yang lebih mendalam tanpa mengorbankan hak perempuan atas kebebasan informasi dan pendidikan.

Kebijakan yang Mendukung Hak Asasi Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga
Untuk mencapai tujuan meningkatkan angka kelahiran tanpa mengabaikan hak asasi perempuan, kebijakan yang lebih holistik perlu diterapkan. Ini termasuk memberikan insentif untuk pasangan yang memiliki anak, menyediakan fasilitas sosial yang mendukung kehidupan keluarga (misalnya, layanan penitipan anak dan cuti melahirkan), serta pendidikan yang menekankan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam konteks kehidupan keluarga dan profesional.

Pembatasan internet sebagai solusi untuk mempercepat pertumbuhan jumlah demografi perlu diimbangi dengan pertimbangan hak asasi perempuan. Konsep Yin dan Yang mengajarkan kita bahwa keseimbangan antara dunia digital dan kehidupan sosial sangat penting, tetapi keseimbangan ini tidak boleh mengorbankan kebebasan perempuan untuk mengakses informasi dan mengejar peluang yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan kebijakan yang adil, bijaksana, dan inklusif, kita dapat menciptakan harmoni yang mendukung kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan, dan pertumbuhan demografi yang sehat.

Penyalahgunaan teknologi oleh kelompok teroris Indonesia pun terus berkembang, termasuk menggunakan kecerdasan buatan (AI) .

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan internet dan media sosial (medsos) merupakan saluran penyebaran ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme tertinggi kedua dalam seluruh kasus tindak pidana terorisme di Indonesia setelah komunitas pada peringkat pertama.

Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan bahwa temuan tersebut merupakan hasil dari riset BNPY yang dikemas dalam dokumen I-KHub BNPT Counter Terrorism (CT) and Violent Extremism (VE) Outlook Tahun 2024 dengan judul Penyalahgunaan Ruang Siber untuk Aktivitas Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

"Sejak 2013 hingga 2022, dari 721 berkas putusan yang dianalisis terdapat 360 kasus pelaku tindak pidana terorisme yang terpapar melalui platform digital," ungkap Eddy dalam acara Publikasi I-KHUB BNPT CT/VE Outlook 2024 dan Peta Jalan Komstra PE di Jakarta, Selasa.

Untuk itu, dia berharap berbagai upaya yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga negara dan unsur masyarakat ke depan perlu dilaksanakan secara lebih terkoordinasi guna optimalisasi sumber daya dan mencapai hasil yang lebih maksimal.

Berbagai upaya dimaksud, yakni mulai dari pengendalian konten, pengawasan dan patroli siber, pemblokiran, kontrak propaganda, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan literasi digital.

Selain itu, menurut dia, koordinasi antarkementerian dan lembaga dengan tugas dan fungsi terkait serta pencegahan ekstremisme kekerasan dan terorisme di ruang siber perlu dioptimalisasi melalui penyamaan paradigma guna memaksimalkan informasi yang diperoleh, sumber daya, serta program pencegahan.

Komjen Pol. Eddy mengungkapkan terjadi peningkatan aktivitas propaganda kelompok teroris dan simpatisannya di ruang siber secara signifikan yang terdeteksi dari tahun ke tahun, termasuk menyalahgunakan peristiwa internasional terkait dengan isu keagamaan dan identitas.

Peningkatan aktivitas propaganda tersebut, sambung dia, termanifestasi ke dalam dua kali serangan teroris di Indonesia, yang sepenuhnya dipengaruhi oleh radikalisasi melalui internet.

"Kedua serangan itu, yakni serangan tunggal pada tahun 2017 di Banyumas dan pada tahun 2022 di Jakarta. Keduanya menargetkan polisi dan dipengaruhi oleh ideologi Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang disebarkan melalui internet," ucap dia.

Kepala BNPT menyebutkan terdapat beberapa model kerentanan terhadap radikalisasi dan keterpaparan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di ruang siber, di antaranya minim literasi digital, terpapar konflik sosial, serta terasing dari akar komunitas dan budaya.

Sementara itu, kata dia, terpantau pula adanya perkembangan aktivitas pendanaan terorisme di ruang siber Indonesia, mulai dari penggalangan dana secara tradisional hingga penggunaan teknologi keuangan.

Ia berpendapat bahwa pembentukan identitas dan jaringan kelompok teroris serta simpatisan di internet telah terbukti dapat membentuk identitas dan ketokohan yang dapat menggerakkan aksi terorisme, menggalang dana, serta mengatur dan mengorganisasikan jaringan.

"Penyalahgunaan teknologi oleh kelompok teroris Indonesia pun terus berkembang, termasuk menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam membuat konten propaganda serta terindikasi memiliki bahan-bahan pelatihan terkait hacking serta penyalahgunaan teknologi dan game online," tutur Komjen Pol. Eddy.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menemui Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid untuk membahas beberapa hal, termasuk upaya pemberantasan judi online dan pemerataan akses internet.

"Tadi sudah disebut beberapa mengenai judi online, mengenai kejahatan digital," kata Prasetyo di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta, Kamis.

Mensesneg mengapresiasi gerak cepat Menteri Komunikasi dan Digital dalam menangani masalah judi online.

Mensesneg dan Menkomdigi juga membahas upaya pemerataan akses internet dan peningkatan konektivitas di seluruh wilayah Indonesia.

Prasetyo mengatakan bahwa perkembangan pesat teknologi mendatangkan tantangan tersendiri bagi negara dengan wilayah luas seperti Indonesia.

Dia menyampaikan perlunya penguatan infrastruktur teknologi, terutama di daerah-daerah terpencil, agar seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat konektivitas dan digitalisasi.

"Masih ada beberapa daerah yang memang perlu kita perkuat dari sisi pemanfaatan teknologi, jaringan-jaringan teknologinya," ujar dia.

Prasetyo menyampaikan bahwa pertemuannya dengan Menkomdigi merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat koordinasi antar-kementerian.

"Kira-kira apa yang dapat kami bantu dari sisi mungkin regulasi, mungkin perhatian dan mencoba meng-connect-kan dengan beberapa kementerian-kementerian yang lain. Karena pada dasarnya memang kita tidak bisa bekerja sendirian," katanya.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menggelar pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Pertemuan itu membahas sejumlah isu mulai dari judi online hingga kejahatan di ruang digital.

"Kami juga tadi menyampaikan bahwa Kemkomdigi memiliki sejumlah program prioritas yang diantaranya tentu salah satu arahan Presiden adalah penanganan judi online. Kemudian yang kedua adalah ruang digital yang ramah yang tidak marak dengan kejahatan digital," kata Meutya di gedung Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2024).

Isu keamanan data digital juga dibahas dalam pertemuan tersebut. Meutya mengatakan isu itu menjadi salah satu program prioritas Komdigi di bawah kepemimpinannya.

"Termasuk juga data yang secure, data yang aman dan juga berdaulat. Ini kemudian titipan kami, prioritas kami yang kami sampaikan kepada Mensesneg untuk kemudian bisa mendapatkan prioritas dan juga perhatian dari Presiden," katanya.

Mensesneg Prasetyo mengatakan selain judi online, urusan ekosistem digital juga dibahas dalam pertemuan hari ini. Dia meminta Komdigi menghadirkan lingkungan digital yang diisi konten mendidik.

"Tadi sudah disebut beberapa mengenai judi online, mengenai kejahatan digital, kita ingin lebih banyak konten-konten dan ekosistem digital kita yang lebih jauh lebih mendidik," jelas Prasetyo.

Prasetyo juga menyinggung urusan pemerataan internet. Dia mengatakan masih ada daerah di Indonesia yang memiliki keterbatasan dalam menerima jangkauan internet.

"Dan tadi juga disampaikan betapa pentingnya konektivitas dan pemerataan. Pemerataan akses karena perlu kita sadari hari ini mau tidak mau, masalah komunikasi, perkembangan teknologi sudah sangat demikian pesat dan kita menyadari bahwa negara kita sangat luas," katanya.

"Masih ada beberapa daerah yang memang perlu kita perkuat dari sisi pemanfaatan teknologi, jaringan-jaringan teknologinya," sambung Prasetyo.

Lihat Video: Komdigi Pecah Ditjen yang Urus Dunia Digital Jadi 3, Ini Tugasnya

[Gambas:Video 20detik]

(ygs/dek)