JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum menyebut, Menteri Perdagangan (Mendag) 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, menerbitkan persetujuan impor (PI) gula kristal mentah (GKM) terhadap 10 pihak swasta tanpa melalui rapat koordinasi antar kementerian.

Menurut jaksa, kebijakan Tom pada 2015-2016 ini masuk kategori perbuatan melawan hukum (PMH) yang berakibat pada timbulnya kerugian keuangan negara.

”Terdakwa Thomas Trikasih Lembong tanpa didasarkan Rapat Koordinasi antar Kementerian menerbitkan surat pengakuan impor/persetujuan impor,” kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (6/3/2025).

Adapun 10 pihak swasta itu adalah Tony Wijaya NG melalui PT Angles Products, Then Surianto Eka Prasetyo melalui PT Makassar Tene, dan Hansen Setiawan melalui PT Sentra Usahatama Jaya.

Kemudian, Indra Suryaningrat melalui PT Medan Sugar Industry, Hendrogiarto A.

Tiwow melalui PT Duta Sugar International, Hans Falita Hutama melalui PT Berkah Manis Makmur, Ali Sandjaja Boedidarmo melalui PT Kebun Tebu Mas, dan Ramakrishna Prasad Venkatesha Murthy melalui PT Dharmapala Usaha Sukses.

Selain itu, jaksa juga menyebut menerbitkan rekomendasi PI itu tanpa rekomendasi dari Kementerian Perindustrian.

Penuntut umum juga mempersoalkan kebijakan Tom Lembong menerbitkan surat Pengakuan Sebagai Importir Produsen Gula Kristal Mentah (GKM) periode 2015-2016 terhadap 7 dari 10 perusahaan swasta tersebut.

“Padahal (Tom) mengetahui perusahaan tersebut tidak berhak mengolah Gula Kristal Mentah (GKM) menjadi Gula Kristal Putih (GKP) karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan gula rafinasi,” ujar jaksa.

Dalam perkara ini, Tom didakwa melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Perbuatannya dinilai melanggar hukum, memperkaya orang lain maupun korporasi yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 578 miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tersangka kasus impor gula, HAT, bungkam saat dibawa penyidik Jampidsus ke dalam gedung Jampidmil untuk diperiksa lebih lanjut terkait kasus yang melibatkan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, Selasa (21/1/2025).

Tersangka HAT merupakan Direktur PT BSI, salah satu pihak swasta yang diduga mendapatkan jatah impor gula.

Saat tiba di depan gedung Jampidmil sekitar pukul 16.19 WIB, HAT bungkam sejak turun dari mobil tahanan hingga dibawa masuk ke dalam gedung.

Pria berkacamata yang menutup wajahnya dengan topi dan masker hitam ini hanya berjalan lurus mengikuti arahan penyidik hingga menghilang ke dalam lift.

Sebelum ditangkap hari ini, HAT diumumkan sebagai buronan dalam kasus impor gula ini bersama dengan satu tersangka lain berinisial ASB.

Keduanya ditetapkan sebagai buronan karena tidak memenuhi panggilan penyidik.

“(HAT) dibawa dari Surabaya (sebelum ke Jakarta),” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Harli Siregar saat diwawancarai di kawasan Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa.

HAT diketahui ditangkap di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, sebelum transit di Surabaya untuk dibawa ke Jakarta.

Bersama-sama dengan HAT dan ASB, tujuh pihak swasta lain juga telah ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus impor gula ini.

Jadi, totalnya ada sembilan tersangka baru yang diumumkan Kejaksaan Agung.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dikaitkan dengan alat bukti yang telah kami peroleh selama penyidikan, maka Tim Jampidsus memiliki bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan sembilan tersangka,” ujar Qohar dalam konferensi pers, Senin (20/1/2025).

Adapun kesembilan tersangka tersebut di antaranya adalah Direktur Utama PT AP berinisial TW, Presiden Direktur PT AF berinisial WN, Direktur Utama PT SUC berinisial HS, Direktur Utama PT MSI berinisial IS, dan Direktur PT MP berinisial TSEP.

Selain itu, lanjut Qohar, tersangka lainnya adalah Direktur PT BSI berinisial HAT, Direktur Utama PT KTM berinisial ASB, Direktur Utama PT BFM berinisial HFH, dan Direktur PT PDSU berinisial ES.

Qohar menerangkan bahwa kesembilan tersangka tersebut melakukan tindak pidana korupsi yang sama, yakni mengajukan permohonan izin melakukan importasi gula kepada Tom Lembong.

Padahal, izin impor hanya bisa didapatkan oleh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk pemerintah.

Impor pun hanya diperbolehkan untuk gula kristal putih yang siap dijual kepada masyarakat.

“Jadi sebelum ada penandatanganan kontrak, perusahaan tersebut sudah diundang lebih dahulu, sudah diberitahu bahwa merekalah nanti yang akan melakukan pengadaan gula kristal mentah yang kemudian untuk diolah menjadi gula kristal putih dalam rangka stabilisasi harga pasar dan stok gula nasional,” kata Qohar.

Berdasarkan hasil perhitungan bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Tom Lembong disebutkan merugikan negara hingga Rp 578.105.411.622,47.

Awalnya, total kerugian negara dalam kasus korupsi impor gula ini diperkirakan mencapai Rp 400 miliar.

Namun, jumlahnya mengalami peningkatan setelah penyidik mengembangkan perkara dan menetapkan sembilan tersangka baru.

Diberitakan sebelumnya, Tom Lembong dituduh merugikan negara hingga Rp 400 miliar karena mengizinkan impor gula ketika stok gula di dalam negeri sedang surplus.

Selain Tom, Kejagung juga menetapkan eks Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 2015-2016, Charles Sitorus, sebagai tersangka dalam kasus ini.

Tom, yang tidak terima dituduh sebagai koruptor, mengambil langkah hukum dengan melakukan gugatan praperadilan.

Namun, gugatan tersebut ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum eks menteri perdagangan Thomas Trikasih Lembong melaporkan hakim praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Komisi Yudisial.

Tim kuasa hukum Tom Lembong mendatangi kantor Komisi Yudisial Jakarta, pada Kamis (12/12/2024).

Mereka diterima oleh sejumlah pejabat KY, antara lain Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Joko Sasmito, Kepala Biro Pengawasan Hakim Mulyadi, dan Kepala bagian pemantauan perilaku hakim Niniek Ariyani.

Dalam kesempatan tersebut, terdapat dua pokok laporan dari tim kuasa hukum Tom Lembong.

Pertama, melaporkan hakim praperadilan PN Jaksel yang menolak gugatan Tom Lembong atas penetapan tersangka korupsi impor gula di Kejaksaan Agung. Mereka menilai, hakim tersebut tak bekerja secara profesional.

“Kami memohon kepada Komisi Yudisial RI untuk berkenan melakukan pemeriksaan terhadap Hakim Praperadilan, Bapak Tumpanuli Marbun,” kata tim kuasa hukum Tom Lembong, Zaid Mushafi.

Kemudian, kuasa hukum juga meminta pengawasan ketat terkait dengan proses sidang pokok kasus tom lembong yang akan di gelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat.

“Kami juga meminta pengawasan atas jalannya pemeriksaan pokok perkara yang seharusnya segera dilimpahkan oleh penyidik dan dilakukan pemeriksaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” ungkap dia.

Joko Sasmito mengatakan, Komisi Yudisial memandang bahwa perkara ini mendapat perhatian publik.

Sehingga pihaknya juga memantau perkara praperadilan di PN Jaksel beberapa waktu lalu.

“Dari pengamatan kami, KY memandang belum ada temuan adanya pelanggaran dari hakim praperadilan,” kata Joko.

“Nanti mungkin kalau dijelaskan secara detail akan kami tindaklanjuti oleh pengawasan perilaku hakim. Tentang dugaan pelanggaran kode etik, setelah ada laporan resmi akan kami tindaklanjut,” ungkap dia.

Sementara itu, untuk pengawasan terhadap jalannya sidang pokok perkara yang akan dilangsungkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Joko menjelaskan bahwa hal tersebut menunggu pelimpahan berkas dari Kejagung.

“Kalau misal nanti sudah diputus majelis hakimnya, nanti dalam prosesnya akan kita lakukan pengawasan dan pemantauan,” jelas dia.

Sebagai informasi, Tom Lembong merupakan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) di era Joko Widodo yang dituduh melakukan korupsi terkait dengan impor gula pada tahun 2015-2016.

Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung pada 29 Oktober 2024, terkait pemberian izin impor gula kepada swasta saat kondisi dalam negeri sedang surplus.

Tom Lembong dituduh telah merugikan negara hingga Rp 400 miliar karena mengizinkan impor gula ketika stok gula di dalam negeri sedang surplus.

Selain Tom, Kejagung menetapkan eks Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 2015-2016 Charles Sitorus sebagai tersangka dalam kasus ini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerima aduan tim hukum dan istri dari Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong. Aduan tersebut terkait dengan dugaan kesewenang-wenangan penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Kami tentu harus mempelajari kasus ini karena baru mendapat permohonan audiensi 2 hari yang lalu," kata anggota Komnas HAM Bidang Pengaduan Hari Kurniawan di Jakarta, Jumat (6/12/2024).

Sesuai dengan ketentuan yang ada, kata Hari, layanan pengaduan di Komnas HAM akan ditangani selama 7 hari kerja. Menurut dia, saat ini Komnas HAM menerima terlebih dahulu sebelum menganalisis dari kelengkapan bukti dari pihak kuasa hukum dan keluarga.

"Pengaduan yang masuk itu akan kami tangani atau 7 hari kerja, artinya selama 10 hari, karena Sabtu dan Minggu libur," tuturnya.

Hari menambahkan, aduan dari kuasa hukum dan keluarga itu terkait dengan dugaan kesewenang-wenangan dan diskriminasi oleh Kejaksaan Agung terhadap Tom Lembong dalam kasus korupsi impor gula.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum Tom Lembong, Zaid Mushafi bersama dengan istri Tom Lembong Franciska Wihardja mendatangi kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada Jumat (6/12/2024).

Mereka mengadu Komisioner Komnas HAM Hari Kurniawan terkait dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kesewenang-wenangan yang diduga dilakukan aparat hukum Kejaksaan Agung.

“Audiensi ini dilatarbelakangi oleh permohonan Tim Penasihat Hukum kepada Komnas HAM sehubungan dengan terjadinya pelanggaran HAM dan kesewenangan yang dilakukan penyidik terhadap Bapak Thomas Trikasih Lembong dalam penetapan tersangka dan penahanan,” kata Zaid dalam keterangan usai pertemuan.

Thomas Trikasih Lembong merupakan Mantan Menteri perdagangan RI periode 12 Agustus 2015 - 27 Juli 2016.

Tom Lembong dipanggil dan diperiksa secara sporadis dan terus–menerus sebagai saksi oleh penyidik sebanyak 4 kali, sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan 29 Oktober 2024 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan.

Kemudian Thomas Trikasih Lembong ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada 29 Oktober 2024, tanpa ada pemberitahuan sebelumnya dan/atau pemeriksaan sebagai calon tersangka sebagaimana dimaksud Putusan MKRI 21/PUU-XII/2014.

“Kami memohon kepada Komnas HAM untuk berkenan melakukan investigasi dan pengawasan atas jalannya pemeriksaan pokok perkara yang seharusnya segera dilimpahkan oleh penyidik dan dilakukan pemeriksaan di pengadilan,” lanjut Zaid.

Sementara itu, Franciska menegaskan bahwa sepanjang hidupnya, Tom Lembong selalu mementingkan orang lain dan kebaikan untuk masyarakat, termasuk memperjuangkan penegakan HAM di Indonesia, khususnya “Hak atas kesejahteraan”.

“Dia (Tom Lembong) juga selalu menggunakan semua kredibilitas beliau, termasuk nama baiknya di dunia internasional, untuk membawa kebermanfaatan bagi Indonesia,” kata wanita yang akrab disapa Ciska itu.

Dia mengatakan bahwa suaminya adalah seorang eksekutif ekspatriat bahkan memberikan kesaksian kepada koran The Australian beberapa hari lalu.

“Pak Lembong dikenal secara luas di kalangan investor internasional sebagai ‘pejabat dengan integritas tertinggi’,” jelasnya.

“Integritas tersebut berhasil membawa investasi-investasi besar yang membuka banyak lapangan pekerjaan dan membawa kebermanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia,” lanjut dia.

Sebagai informasi, usai ditetapkan sebagai tersangka, kuasa hukum Tom Lembong mengajukan permohonan praperadilan.

Namun, gugatan itu ditolak dalam sidang pembacaan putusan praperadilan atas kasus dugaan tindak pidana korupsi kebijakan impor gula tahun 2015-2016.

“Menolak tuntutan profisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhkan, menolak praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputusakan selasa 26 Novmber 2024," kata hakim tunggal Tumpanuli Marbun dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (26/11/2024).

Dengan putusan ini, penetapan tersangka Tom yang sebelumnya digugat tetap sah. Tom lembong menjadi tersangka bersama Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 2015-2016 berinisial CS.

"Terhadap dua orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti karena yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu TTL Menteri Perdagangan periode 2015-2016 " kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Abdul Qohar dalam konferensi pers, Selasa (29/10/2024) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum Tom Lembong, Zaid Mushafi bersama dengan istri Tom Lembong Franciska Wihardja mendatangi kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada Jumat (6/12/2024).

Mereka mengadu Komisioner Komnas HAM Hari Kurniawan terkait dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kesewenang-wenangan yang diduga dilakukan aparat hukum Kejaksaan Agung.

“Audiensi ini dilatarbelakangi oleh permohonan Tim Penasihat Hukum kepada Komnas HAM sehubungan dengan terjadinya pelanggaran HAM dan kesewenangan yang dilakukan penyidik terhadap Bapak Thomas Trikasih Lembong dalam penetapan tersangka dan penahanan,” kata Zaid dalam keterangan usai pertemuan.

Thomas Trikasih Lembong merupakan Mantan Menteri perdagangan RI periode 12 Agustus 2015 - 27 Juli 2016.

Tom Lembong dipanggil dan diperiksa secara sporadis dan terus–menerus sebagai saksi oleh penyidik sebanyak 4 kali, sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan 29 Oktober 2024 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan.

Kemudian Thomas Trikasih Lembong ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada 29 Oktober 2024, tanpa ada pemberitahuan sebelumnya dan/atau pemeriksaan sebagai calon tersangka sebagaimana dimaksud Putusan MKRI 21/PUU-XII/2014.

“Kami memohon kepada Komnas HAM untuk berkenan melakukan investigasi dan pengawasan atas jalannya pemeriksaan pokok perkara yang seharusnya segera dilimpahkan oleh penyidik dan dilakukan pemeriksaan di pengadilan,” lanjut Zaid.

Sementara itu, Franciska menegaskan bahwa sepanjang hidupnya, Tom Lembong selalu mementingkan orang lain dan kebaikan untuk masyarakat, termasuk memperjuangkan penegakan HAM di Indonesia, khususnya “Hak atas kesejahteraan”.

“Dia (Tom Lembong) juga selalu menggunakan semua kredibilitas beliau, termasuk nama baiknya di dunia internasional, untuk membawa kebermanfaatan bagi Indonesia,” kata wanita yang akrab disapa Ciska itu.

Dia mengatakan bahwa suaminya adalah seorang eksekutif ekspatriat bahkan memberikan kesaksian kepada koran The Australian beberapa hari lalu.

“Pak Lembong dikenal secara luas di kalangan investor internasional sebagai ‘pejabat dengan integritas tertinggi’,” jelasnya.

“Integritas tersebut berhasil membawa investasi-investasi besar yang membuka banyak lapangan pekerjaan dan membawa kebermanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia,” lanjut dia.

Sebagai informasi, usai ditetapkan sebagai tersangka, kuasa hukum Tom Lembong mengajukan permohonan praperadilan.

Namun, gugatan itu ditolak dalam sidang pembacaan putusan praperadilan atas kasus dugaan tindak pidana korupsi kebijakan impor gula tahun 2015-2016.

“Menolak tuntutan profisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhkan, menolak praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputusakan selasa 26 Novmber 2024," kata hakim tunggal Tumpanuli Marbun dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (26/11/2024).

Dengan putusan ini, penetapan tersangka Tom yang sebelumnya digugat tetap sah. Tom lembong menjadi tersangka bersama Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 2015-2016 berinisial CS.

"Terhadap dua orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti karena yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu TTL Menteri Perdagangan periode 2015-2016 " kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Abdul Qohar dalam konferensi pers, Selasa (29/10/2024) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan mengaku merasa punya tanggung jawab moral terkait kasus hukum yang melibatkan sahabatnya, Tom Lembong.

Pasalnya, Anies sudah berteman dengan Tom sejak 20 tahun lalu. Pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, Tom juga berperan sebagai co-captain Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas Amin).

“Tentu itu punya beban tanggung jawab moral. Oleh karena itu saya mengikuti setiap fase persidangannya," ujar Anies dalam program Rosi di Kompas TV, dikutip Jumat (29/11/2024).

Anies mengatakan, banyak yang tidak mengetahui proses hukum yang dijalani Tom, termasuk pemeriksaan yang dinilai janggal. Bahkan, dia menyebut pemeriksaan itu dilakukan dengan tujuan tertentu.

"Jadi yang dialami Pak Tom itu banyak yang tidak terlihat publik. Yang diperiksa pajaknya, yang biasanya punya unit usaha lebih dari 20, biasanya hanya diambil sampel, ini semuanya diperiksa dengan tujuan tertentu," kata Anies.

"Pemeriksaan begitu lengkap, semua banyak sekali. Bukan hanya itu, saya bisa sebutkan semua, tapi kami memilih untuk diam saja," sambung dia.

Oleh sebab itu, Anies berjanji akan terus mendampingi Tom Lembong hingga permasalahan ini tuntas.

"Karena itulah saya dan kita semua berjanji mendampingi proses ini sampai Insya Allah keadilan ditemukan di ujungnya," jelas dia.

Adapun permohonan praperadilan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong ditolak dalam sidang pembacaan putusan praperadilan atas kasus dugaan tindak pidana korupsi kebijakan impor gula tahun 2015-2016.

“Menolak tuntutan provisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhkan, menolak praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputuskan Selasa, 26 November 2024," kata hakim tunggal Tumpanuli Marbun dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (26/11/2024).

Dengan putusan ini, penetapan tersangka Tom yang sebelumnya digugat tetap sah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong mengaku kecewa terhadap putusan hakim Pengadilan Negari (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) yang menolak gugatan praperadilannya.

Atas putusan yang ditetapkan pada Selasa (26/11/2024), eks Menteri Perdagangan itu tetap berstatus sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula 2015-2016.

Tom yang kini ditahan Kejaksaan Agung di rumah tahanan Salemba itu pun kembali menulis surat terbuka untuk meluapkan kekecewaannya.

"Teman- teman, ibu, bapak yang saya hormati dan saya sayangi, tentunya kita kecewa atas keputusan PN Jakarta Selatan, menolak gugatan Pra-Peradilan kita," mengutip surat terbuka Tom Lembong yang diunggah oleh kuasa hukumnya siang ini.

"Tuhan Allah memutuskan agar proses ini sebaiknya berlanjut, dan saya menerima tugas ini dengan hati yang lapang. Semua akan ada hikmahnya, pada saat yang dipilih oleh Sang Pencipta," lanjut Tom.

Tom menyatakan akan terus berjuang untuk mengungkapkan kebenaran dan menegakkan keadilan.

"Saya terus cinta Indonesia, dan niat saya semakin kokoh untuk terus mendedikasikan hidup saya bagi bangsa dan negara," ujarnya.

Ia juga kembali menyampaikan terima kasih kepada tim hukumnya, serta kepada unsur masyarakat yang terus membelanya.

"Terima kasih kepada anggota Dewan DPR-RI maupun DPRD yang menyerukan kebenaran dan keadilan dan menyuarakan aspirasi masyarakat. Juga kepada keluarga saya, baik keluarga inti dan keluarga besar," ungkap Tom.

"Seperti kata (Istri) Ciska, saya percaya Tuhan Allah senantiasa membersamai kita. Dan terutama Selamat Ulang Tahun ke-93 kepada Mama saya tercinta pada hari ini," tulis Tom.

Sebelumnya, Permohonan praperadilan Tom Lembong ditolak dalam sidang pembacaan putusan praperadilan atas kasus dugaan tindak pidana korupsi kebijakan impor gula tahun 2015-2016.

“Menolak tuntutan profisi yang diajukan pemohon, menolak eksepsi pemohon untuk seluruhkan, menolak praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputusakan selasa 26 nov 2024," kata hakim tunggal Tumpanuli Marbun dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (26/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan soal tudingan kepada pihaknya terkait tidak memberikan penunjukan kuasa hukum Tom Lembong secara mandiri.

Jaksa Teguh menegaskan bahwa pihaknya telah memenuhi hak-hak Tom Lembong saat menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi importasi gula.

"Penyidik telah memberitahukan hak-haknya sebagai tersangka termasuk memberitahukan hak pemohon selaku tersangka untuk menunjuk dan diganti oleh penasihat hukum," ujarnya di sidang praperadilan di PN Jaksel, Selasa (19/11/2024).

Dia menjelaskan, saat Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka, penyidik telah memberikan kesempatan soal penunjukkan penasihat hukum. Namun, Tom belum siap untuk menghadirkan kuasa hukumnya sendiri.

Dengan demikian, penyidik Jampidsus Kejagung telah menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi tersangka. Penunjukkan itu dinilai telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Bahwa tindakan termohon selaku penyidik yang telah menunjuk penasihat hukum bagi pemohon untuk mendampingi pemohon selaku tersangka justru merupakan sebuah bentuk ketaatan termohon selaku penyidik," tutur Teguh.

Selain itu, Teguh juga mengungkapkan bahwa berdasarkan BAP pemeriksaan, Tom Lembong tidak menolak penasihat hukum yang telah ditunjuk oleh penyidik.

"Dalam BAP tersangka tanggal 29 Oktober 2024 jawaban nomor 4 yang menyatakan bahwa untuk pemeriksaan ini saya bersedia didampingi oleh penasihat hukum atau pengacara yang ditunjuk oleh penyidik Kejaksaan Agung RI," tambahnya.

Adapun, kronologi penunjukkan kuasa hukum dari penyidik terjadi pada (29/10/2024). Kuasa hukum yang ditunjuk adalah Eko Purwanto.

Barulah, Tom Lembong menunjuk pengacara secara pribadi yakni Ari Yusuf Amir (1/11/2024). Ari merupakan rekan Tom saat menjadi tim sukses Calon Presiden Anies Baswedan dan wakilnya Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024.

"Selanjutnya pemohon baru melakukan penunjukkan penasihat hukum sendiri berdasarkan surat kuasa penunjukkan penasihat hukum tanggal 30 oktober 2024 kepada Ari Yusuf Amir dan kawan-kawan," pungkasnya.

Kuasa hukum mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, Zaid Mushafi menyatakan kebijakan impor gula telah diafirmasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2015-2016.

Zaid menilai kebijakan impor gula tersebut telah beralih sepenuhnya menjadi tanggung jawab presiden. Dengan demikian, penetapan Tom Lembong sebagai tersangka korupsi impor gula tidak sah.

"Dengan demikian tindakan pemohon sebagai Menteri Perdagangan telah diafirmasi oleh presiden selaku kepala negara dan merupakan pimpinan pemohon, oleh karenanya telah beralih sepenuhnya menjadi tanggung jawab presiden. Dengan demikian, penetapan pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah," kata Zaid saat membacakan permohonan Praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (18/11).

Zaid menyebut kebijakan impor gula yang dibuat Tom Lembong juga merupakan ranah hukum administrasi bukan tindak pidana.

"Bahwa pada faktanya kebijakan impor gula pada masa kepemimpinan pemohon sebagai Menteri Perdagangan (policy maker) adalah ranah hukum administrasi negara sehingga perbuatan pemohon dalam mengambil kebijakan impor gula untuk kepentingan masyarakat bukan merupakan tindak pidana," ujar Zaid.

Menurut Zaid, Kejaksaan Agung dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka seharusnya memastikan perbuatan yang disangkakan adalah perbuatan orang atau korporasi.

Dalam hal orang perseroangan, maka perbuatan dimaksud harus perbuatan dalam kapasitas pribadi, bukan perbuatan dalam kapasitas jabatan.

Apabila dalil tersebut dihubungkan dengan proses penyidikan perkara a quo, terang Zaid, Kejaksaan Agung menyasar pada kebijakan Tim Lembong semasa menjabat sebagai Menteri Perdagangan periode Agustus 2015-Juli 2016.

Zaid menjelaskan kebijakan seorang menteri adalah kebijakan pejabat tata usaha negara yang hanya dapat dinilai secara hukum sebagaimana Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang administrasi pemerintahan.

"Dalam hal ini penetapan pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah karena kebijakan izin impor merupakan ranah hukum administrasi negara, bukan domain hukum pidana," ujarnya.

Zaid menambahkan penahanan terhadap Tom Lembong juga tidak berdasarkan alasan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 1 KUHAP.

"Dengan demikian, syarat objektif penahanan berupa "diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup" tidak terpenuhi dan tindakan termohon melakukan penahanan terhadap pemohon merupakan abuse of power serta tindakan kriminalisasi atas diri pemohon," kata Sugito.

Atas dasar alasan tersebut, kuasa hukum Tom Lembong meminta hakim tunggal Tumpanuli Marbun menyatakan penetapan tersangka dan penahanan tidak sah dan harus batal demi hukum. Kuasa hukum juga meminta nama baik Tom Lembong direhabilitasi atau dipulihkan.

Tom Lembong bersama CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) diproses hukum Jampidsus Kejaksaan Agung atas kasus dugaan korupsi importasi gula tahun 2015-2016.

Menurut Kejaksaan, kasus tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp400 miliar.

Tom Lembong dan CS sudah ditahan untuk waktu 20 hari pertama terhitung sejak Selasa (29/10) setelah menjalani pemeriksaan.

Kejaksaan mengklaim akan mengusut tuntas kasus tersebut dan membuka kemungkinan menjerat tersangka baru. Sejumlah saksi sudah dilakukan pemeriksaan.

Bisnis.com, JAKARTA - Eks Menteri Perdagangan (Mendag) Tom Lembong disebut tak diberikan kesempatan untuk menunjuk kuasa hukum secara pribadi saat ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung)

Kuasa Hukum Tom, Sugito Atmo Pawiro mengatakan kliennya tidak mendapatkan kesempatan oleh Kejagung untuk menunjuk pengacara saat ditetapkan sebagai tersangka.

"Pada saat pemohon [Tom] ditetapkan sebagai tersangka pada 29 Oktober 2024, termohon [Dirdik Jampidsus Kejagung] tidak memberikan kesempatan kepada pemohon untuk menghubungi dan meminta bantuan dari penasihat hukum yang sesuai kepercayaan dan hati nurani pemohon," ujarnya dalam sidang praperadilan di PN Jaksel, Senin (18/11/2024).

Dia menambahkan, Dirdik Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar justru diduga memaksakan kehendaknya untuk menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingi Tom Lembong.

Penetapan kuasa hukum Tom itu itu melalui surat Penunjukkan Penasihat Hukum Untuk Mendampingi Tersangka No. 34.F.2.Fd.2/10/2024 tertanggal 29 Oktober 2024.

"Sedangkan pada faktanya pemohon telah memiliki penasihat hukum pilihannya sendiri, akan tetapi termohon secara sewenang-wenang dan melawan hukum tidak memberikan kesempatan kepada pemohon untuk menghubungi penasihat hukum pemohon," tambahnya.

Kuasa Hukum Tom, Ari Yusuf Amir menambahkan bahwa kliennya kala itu tidak bisa menolak kuasa hukum yang telah "disodorkan" Kejagung lantaran kondisi mentalnya dalam keadaan tidak baik.

*Tentunya mentalnya down kan pada waktu itu. Dan setelah langsung disodorkan penasihat hukum. Sehingga tidak sempat lagi berpikir, tidak dikasih kesempatan menghubungi keluarga, maupun penasihat hukumnya," ujar Ari.

Nantinya, permohonan gugatan itu bakal direspons oleh pihak termohon atau Kejagung melalui sidang eksepsi yang bakal digelar di PN Jaksel pada Selasa (18/11/2024).