Survei Litbang Kompas menunjukkan kepuasan publik terhadap 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka mencapai 80,9%. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra bersyukur atas hal itu.

"Bahwa ada peningkatan yang cukup tajam ya, dari 50 koma sekian ke 74 persen, tingkat kepuasan masyarakat terhadap penegakan hukum di tanah air kita, pokoknya terhadap persoalan-persoalan hukum pada umumnya. Kami merasa bersyukur, kami semua para menteri yang lain, Menteri Hukum, Menteri Imigrasi, dan seluruh aparat pemerintah mendapat apresiasi peningkatan kepuasan masyarakat terkait penegakan hukum," kata Yusril di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/1/2025).

Yusril mengatakan Asta Cita yang menjadi visi Prabowo menekankan reformasi di bidang hukum. Menurut Yusril, pemerintah sudah mulai melakukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum hingga melakukan penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat.

"Kami betul-betul mengambil suatu langkah langkah secara sistematik dan terencana, bukan saja melakukan perbaikan terhadap norma-norma hukum, kemudian juga peningkatan kemampuan dan capacity building dari aparatur penegak hukum kita, tapi juga mengambil suatu langkah-langkah yang law enforcement di tengah-tengah masyarakat," ucapnya.

Yusril mengatakan pemerintah terus melakukan perbaikan di bidang hukum. Meski demikian, katanya, pemerintah tetap tak bisa melakukan intervensi jika persoalan hukum itu terkait dengan putusan pengadilan.

"Walaupun tentu pemerintah tidak sendiri, kadang-kadang putusan pengadilan dianggap tidak adil dan pemerintah pun tidak bisa berbuat apa-apa, karena pengadilan itu lembaga yang independen, pemerintah tak bisa mengintervensi putusan pengadilan. Walaupun kami bisa melakukan koordinasi, misalnya percepatan tentang minutasi atau putusan pengadilan dan lain sebagainya, suatu proses yang sudah diputus di masyarakat dapat dilakukan koordinasi," ucapnya.

Dia juga mengatakan ada lembaga penegak hukum independen seperti KPK. Dia mengatakan pemerintah terus memperkuat koordinasi antarinstitusi penegak hukum.

"Seperti hari ini, kami mengundang Kejaksaan Agung, kami mengundang juga Kapolri, yang diwakili oleh Bareskrim, jadi langkah seperti penanganan pinjol atau pinjaman daring ini pun kami mengkoordinasikan," ujarnya.

Sebelumnya, kinerja 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai positif di mata masyarakat. Berdasarkan survei, sebanyak 80,9% publik menyatakan puas.

Survei itu dilakukan oleh Litbang Kompas yang dirilis, Senin (20/1). Survei periodik ini dilakukan dengan wawancara tatap muka pada 4-10 Januari 2025. Sebanyak 1.000 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia.

Tingkat kepercayaan 95%, margin of error plus minus 3,10%. Penarikan sampel dilakukan secara acak sederhana.

Adapun rincian kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran yang dirilis Litbang Kompas sebanyak 80,9% responden mengaku puas dan 19,1% tidak puas.

Berikut derajat kepuasan terhadap 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran berdasarkan status sosial ekonomi responden:

- 84,7% kalangan bawah mengaku puas dan 15,3% tidak puas
- 81,4% kalangan menengah bawah mengaku puas dan 18,6% tidak puas
- 75,3% kalangan menengah atas mengaku puas dan 24,7% tidak puas
- 67,9% kalangan atas mengaku puas dan 32,1% tidak puas.

Setelah lima terpidana narkoba Bali Nine dipindahkan ke Australia dan terpidana mati kasus narkoba Mary Jane Veloso dipindahkan Filipina, kini ada upaya pemindahan napi narkoba asal Prancis, Serge Areski Atlaoui, untuk dipindahkan ke negara asalnya.

Namun, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra memastikan Pemerintah Prancis belum mengajukan permohonan resmi terkait transfer of prisoner atau pemindahan narapidana hukuman mati tersebut. Ia mengatakan pemindahan Atlaoui baru dalam tahap awal pembicaraan dengan pihak Prancis.

"Jadi agak berbeda dengan Australia dan Filipina jadi kasus Serge ini masih di tahap-tahap awal pembicaraan dan belum ada pembicaraan yang mendalam mengenai persoalan ini," ujar Yusril  dalam konferensi pers dengan Duta Besar Perancis untuk RI Fabien Penone di Gedung Kemenko Kumham Imipas, Jumat (20/12). 

Yusril menjelaskan surat yang diterima pemerintah Indonesia masih sebatas permintaan dari Atlaoui yang diteruskan Pemerintah Perancis.

Namun, dia mengatakan surat permohonan dari Atlaoui itu tidak dapat ditindaklanjuti lantaran bukan pengajuan resmi dari negara asal.

"Belum ada permintaan dari pemerintah Perancis secara resmi, hanya meneruskan permintaan dari Serge sendiri kepada pemerintah Indonesia. Tentu kalau permintaan itu dari yang bersangkutan kita tidak bisa meresponsnya," jelasnya.

Dalam kasus ini, Yusril mengatakan bahwa terpidana Atlaoui telah dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Agung RI terkait kasus psikotropika. Permohonan grasi dari Atlaoui, kata dia, juga sudah ditolak Presiden RI.

Meskipun demikian, Yusril mengaku memang telah berkomunikasi langsung dengan Menteri Kehakiman Prancis terkait mekanisme pemindahan narapidana serta sistem hukum yang dijalankan.

Hanya saja, ia mengatakan masih perlu pembicaraan lebih lanjut antar kedua negara karena adanya perbedaan sistem hukum dan aturan yang berlaku.

"Kalau kami pelajari sepintas memang masih memerlukan diskusi yang sangat mendalam antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Perancis," jelasnya.

Di sisi lain, ia mengatakan saat ini Atlaoui telah dipindahkan sementara dari Lapas Nusakambangan ke Lapas Salemba untuk menjalani pengobatan kanker. Kondisi itulah yang kemudian disebut Yusril menjadi alasan Atlaoui meminta pemindahan tahanan ke Prancis.

"Kondisi sakitnya memang agak serius dan karena itu yang bersangkutan melalui kepada Pemerintah Prancis minta supaya menjalani hukumannya itu dipindahkan ke Prancis," kata dia.

Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya angkat bicara mengenai pemulangan lima narapidana gembong narkoba 'Bali Nine' ke negara asal, Australia. Willy memastikan para narapidana itu tetap menjalani hukuman di Australia.

"Para narapidana itu dipindahkan dalam status tetap sebagai tahanan, dan Pemerintah Australia akan menjalankan proses hukum terhadap mereka selanjutnya. Itu pengakuan kesetaraan kedaulatan hukum kita," kata Willy kepada wartawan, Sabtu (15/12/2024).

Lebih jauh Willy menilai adanya kesepahaman Pengaturan Praktis atau practical agreement antara RI dan Australia menandakan penghormatan yang pantas dari pemerintah Australia kepada RI. Menurutnya, kesepakatan tersebut akan menjadi modal diplomasi RI di masa yang akan datang.

"Dalam kesepakatan praktis yang ditandatangani ada syarat yang diajukan Indonesia, mulai dari pengakuan hukum Indonesia, akses memantau, hingga mencekal kelimanya. Mereka menghormati kedaulatan kita, ini penting dalam hubungan bilateral. Kita akan lanjutkan dengan kerangka yang lebih komprehensif dalam pembahasan di DPR," ujarnya.

Polikus Partai NasDem Dapil Jatim XI ini menyampaikan, sebagai bagian dari warga global, penting bagi RI terus membina hubungan baik. Khususnya, dengan negara-negara tetangga.

"Kalau kita lihat sejak awal transfer of prisoners yang diimplementasikan lewat practical agreement merupakan diskresi Presiden diarahkan untuk membina hubungan baik dengan negara-negara tetangga. Saya kira setelah surat-surat resminya diterima DPR pasca reses kita bisa mendetailkannya mungkin dalam rupa perjanjian yang lebih komprehensif" ucapnya.

Willy berharap ke depannya pemerintah Australia bisa membuka diri terhadap tantangan-tangan diplomatik dan hukum yang dihadapi RI. "Ada soal penyelundupan orang, ada soal transit pengungsi, dan lainnya yang bisa di dorong pemerintah Indonesia untuk sama-sama diselesaikan bersama Australia. Jadi kita perlu lihat transfer of prisoner ini dalam pandangan jauh ke depan bukan hanya persoalan an sich-nya," terangnya.

Seperti diketahui, Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) mengatakan kelima napi itu telah ditransfer dari Bali pada pagi tadi dan telah mendarat di Darwin, Australia. Deputi Koordinator Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas I Nyoman Gede Surya Mataram, seperti dalam keterangan tertulis yang diterima dari Menko Yusril Ihza Mahendra, menyebutkan kelima napi itu yakni Scott Anthony Rush, Mathew James Norman, Si Yi Chen, Michael William Czugaj, dan Martin Eric Stephens.

Penyerahan dilakukan di VIP II Gedung Swarawati Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Perwakilan dari pemerintah Indonesia yang menyerahkan ialah Dir Binapi Ditjen Pas, Dir Pamintel Ditjen Pas, Dir TPI Ditjenim / Ka Kanimsus Ngurah Rai, Kadiv Pas Bali, dan Kalapas Kelas IIA Kerobokan Bali.

Sementara, pejabat Australia yang mendampingi ialah Lauren Richardson (Minister-Cousellor Home Affairs, Regional Director South-East Asia) dan beberapa perwakilan dari Kedubes Australia di Jakarta.

Pada pukul 10.35 WITA, rombongan lima orang Narapidana WNA dan tiga orang Kedubes Australia Lepas Landas dari Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju Australia.

Sekitar pukul 14.42 (Waktu Darwin) atau 13.12 WITA, masuk Informasi dari Chris Goldrick, salah satu petugas Kedubes dari Australia yang mendampingi/mengawal di dalam pesawat, rombongan narapidana lima orang WNA Australia bersama 3 orang Kedubes Australia telah mendarat dengan lancar di Darwin, Australia.

Penandatanganan Pengaturan Praktis (Practical Arrangement) antara Indonesia dan Australia terkait pemindahan lima narapidana Bali Nine telah dilakukan secara virtual pada Kamis 12 Desember 2024. Indonesia diwakili oleh Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, sedangkan dari Australia adalah Menteri Dalam Negeri Tony Burke.

Terpidana mati kasus penyelundupan narkoba asal Filipina, Mary Jane Fiesta Veloso meninggalkan Lapas Perempuan IIB Yogyakarta, Wonosari, Gunungkidul, DIY, Minggu (15/12) malam, tidak dengan tangan hampa.

Mary Jane meninggalkan Lapas Wonosari yang ia huni sejak 2021 itu dan menuju Jakarta dengan membawa sebuah kenang-kenangan.

"Ada yang dibawa, lukisan yang baru, yang baru dia buat," kata Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIB Yogyakarta, Evi Loliancy saat melepas kepergian Mary Jane.

Menurut Evi, lukisan karya Mary Jane beraliran abstrak. Menceritakan perjalanan hidup perempuan asal Bulacan, Filipina tersebut.

"Mulai dari perjalanan awal dari yang mulai gelap menjadi terang, intinya seperti itu," urai Evi.

Evi menuturkan, selama hampir 15 tahun menjalani masa tahanan di Indonesia, Mary Jane cukup meninggalkan memori manis bagi dirinya dan segenap keluarga besar Lapas Wonosari, termasuk para narapidana lain.

Evi yang mulai mengepalai Lapas Wonosari sejak dua tahun lalu ini mengaku turut berbahagia melihat salah seorang warga binaannya akan bisa berkumpul dengan keluarganya lagi.

"Kalau sebagai pribadi Mary Jane cukup baik ya, mampu berkomunikasi bersosialisasi dengan teman-temannya, mampu menjadi motivasi buat teman-temannya," ujar Evi.

"Ya pasti ya kehilangan, bukan hanya teman-teman, kami-kami juga kehilangan karena teman-teman apalagi mungkin lebih lama dari saya, jadi merasakan rasanya seperti apa. Tapi, karena ini untuk kebaikan, kita semua harus mengikhlaskan," pungkasnya.

Koordinator Satuan Operasional Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Sohibur Rachman mengatakan, Mary Jane sementara waktu akan menghuni Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pondok Bambu, Jakarta Timur setelah dipindah dari Yogyakarta.

Mary Jane menghuni Lapas Pondok Bambu sampai dokumen atau administrasi sebagai persyaratan kembali ke negara asal, Filipina selesai diurus.

"Kami (menempuh) perjalanan darat karena secepat mungkin besok kami harus sudah membuat laporan dan melengkapi dokumen pendukung dari persiapan untuk (Mary Jane) kembali ke negaranya di Filipina," ujarnya.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menjelaskan pemindahan Mary Jane Veloso ke Filipina yang ditargetkan sebelum natal tahun ini, dilakukan melalui diskresi Presiden Prabowo Subianto.

"Ini adalah satu kebijakan yang ditempuh oleh Presiden, berpaku kepada beberapa konvensi walaupun belum kita ratifikasi," jelasnya kepada wartawan, Rabu (11/12).

"Sampai hari ini sebenarnya aturan hukum tertulis tentang transfer personal narapidana itu belum ada. Karena itu presiden menggunakan diskresi kebijakan yang ada pada beliau," imbuhnya.

Meski bersifat diskresi, Yusril mengklaim hal tersebut tetap memiliki kekuatan hukum dan dapat dibenarkan dari sisi administrasi negara.

"Dengan mempertimbangkan berbagai konvensi praktik penyelenggaraan negara dan asas umum pemerintahan yang baik. Karena itu dapat dibenarkan dari sebuah pandang hukum administrasi negara," katanya.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyebut Presiden Filipina Ferdinand Bongbong Marcos Jr bakal memberikan keringanan hukuman terhadap narapidana kasus narkoba Mary Jane Veloso.

Yusril mengaku pemerintah telah mendapatkan informasi dari otoritas Filipina apabila Mary Jane bakal menerima grasi setelah proses transfer narapidana dari Indonesia rampung dilakukan.

"Kami mendapatkan informasi seperti itu bahwa Presiden Marcos dari Filipina akan menggunakan kewenangannya," ujarnya kepada wartawan, Rabu (11/12).

"Kami mendengar juga bahwa Presiden Marcos akan mengubah status hukuman mati MJ menjadi hukuman seumur hidup," imbuhnya.

Kendati demikian, Yusril menegaskan pemberian grasi itu tidak akan dilakukan saat Mary Jane masih menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia.

Ia menjelaskan proses pemberian keringanan hukuman itu baru bisa dilakukan oleh pemerintah Filipina setelah proses pemindahan tanggung jawab pembinaan narapidana selesai.

Meski begitu, Yusril mengatakan ke depannya pemerintah Filipina masih tetap berkewajiban melaporkan seluruh perkembangan kasus yang melibatkan Mary Jane.

"Kita tetap mempunyai akses untuk memantau apa yang terjadi dengan napi yang kita kembalikan ke negaranya melalui kedutaan kita yang ada di Manila," tuturnya.

"Saya kira juga kewajiban dari Pemerintah Filipina melalui Kementerian Luar Negeri untuk memberikan informasi kepada kita apa yang terjadi pada napi yang sudah kita kembalikan," imbuhnya.

Sebelumnya Yusril telah menandatangani kesepakatan terkait pemindahan narapidana kasus narkoba Mary Jane Veloso ke Filipina sebelum Natal 2024.

Kesepakatan itu ditandatangani dalam pertemuannya dengan Wamen Departemen Kehakiman Filipina Raul Vasquez pada Jumat (6/12) di kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta.

Melalui dokumen ini, pemerintah Indonesia memutuskan tidak memberi grasi untuk Mary Jane, namun setuju untuk memulangkannya ke Filipina. Yusril dan Raul sepakat bakal memulangkan Mary Jane sebelum hari raya Natal atau 25 Desember 2024.

"Kita tidak memberikan pengampunan atau grasi pada terpidana [Mary Jane]. Tapi, kita sepakat untuk memulangkan yang bersangkutan ke Filipina," ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM) Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintahan Prabowo Subianto berkomitmen penuh terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM.

Hal itu disampaikan Yusril dalam agenda Puncak Peringatan Hari HAM ke-76 dengan tema 'Harmoni dalam Keberagaman Menuju Indonesia Emas 2045' di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Selasa (10/12) malam.

"Pemerintahan ini mempunyai komitmen yang kuat terhadap hak asasi manusia. Hal ini ditunjukkan dengan pembentukan Kementerian HAM sebagai Governmental Human Rights Focal Point," ujar Yusril dalam sambutannya.

Ia menuturkan Indonesia merupakan negara ke-4 yang memiliki Kementerian Hak Asasi Manusia yang diberi mandat untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban negara- terutama pemerintah- di bidang HAM sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28i ayat (4) 1945.

Kata dia, pemerintahan sebelumnya bahkan sudah memperlihatkan komitmen besar terhadap HAM yang akan diteruskan dan diperkuat oleh pemerintahan saat ini, baik menyangkut hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

"Pembenahan-pembenahan masih perlu terus kita lakukan, baik itu menyangkut peraturan perundang-undangan, perilaku aparat sipil maupun aparat pertahanan dan keamanan," ucap Yusril.

"Oleh karena itu, main streaming dan penguatan hak asasi manusia bagi aparat sipil, pertahanan dan keamanan menjadi keharusan dan keutamaan," sambungnya.

Yusril menambahkan indeks demokrasi Indonesia yang menurun membutuhkan perharian lebih pemerintah saat ini untuk memperbaiki dan menjamin kebebasan-kebebasan sipil.

Ia juga turut menyoroti angka kemiskinan yang tinggi mencapai 25,22 juta orang, gizi buruk, ketimpangan, yang harus menjadi perhatian serius bagi pemerintahan sekarang untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasarnya.

Kata dia, faktor-faktor penyebab kemiskinan perlu diatasi, termasuk judi online.

"Krisis lingkungan hidup, hak-hak masyarakat adat juga menjadi perhatian pemerintah melalui penguatan instrumen bisnis dan HAM yang berlaku bagi pelaku usaha dan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN). Tanggung jawab hak asasi manusia juga merupakan tanggung jawab pemerintah daerah," ungkap Yusril.

"Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahannya berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia," sambungnya.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan membantah membebaskan terpidana mati kasus penyalahgunaan narkoba asal Filipina, Mary Jane Fiesta Veloso.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan RI hanya mempertimbangkan opsi "transfer of prisoner" atau pemindahan narapidana. Filipina, kata dia, harus memenuhi sejumlah syarat yang ditetapkan pemerintah Indonesia.

"Tidak ada kata bebas dalam statement Presiden Marcos itu. 'bring her back to the Philippines' artinya membawa dia kembali ke Filipina," kata Yusril melalui keterangan persnya, Rabu (20/11).

Sejumlah syarat yang harus dipenuhi Filipina sebagai negara yang mengajukan permohonan pemindahan narapidana yaitu mengakui dan menghormati putusan final pengadilan Indonesia dalam menghukum warga negaranya yang terbukti melakukan tindak pidana di wilayah negara Indonesia.

Kedua, narapidana tersebut dikembalikan ke negara asal untuk menjalani sisa hukuman di sana sesuai putusan pengadilan Indonesia.

Terakhir, biaya pemindahan dan pengamanan selama perjalanan menjadi tanggungan negara yang bersangkutan.

"Bahwa setelah kembali ke negaranya dan menjalani hukuman di sana, kewenangan pembinaan terhadap napi tersebut beralih menjadi kewenangan negaranya," kata Yusril.

Yusril menyebut Mary Jane kemungkinan besar lolos dari hukuman mati apabila ada grasi yang diberikan Presiden Filipina.

"Dalam kasus Mary Jane yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia, mungkin saja Presiden Marcos akan memberikan grasi dan mengubah hukumannya menjadi hukuman seumur hidup, mengingat pidana mati telah dihapuskan dalam hukum pidana Filipina, maka langkah itu adalah kewenangan sepenuhnya dari Presiden Filipina," ujarnya.

Yusril menambahkan Joko Widodo saat menjadi Presiden RI telah menolak permohonan grasi Mary Jane, baik yang diajukan oleh pribadi maupun pemerintah Filipina.

"Presiden kita sejak lama konsisten untuk tidak memberikan grasi kepada napi kasus narkotika," katanya.

Yusril menjelaskan beberapa hari lalu telah menerima permohonan pemindahanan Mary Jane dari Menteri Kehakiman Filipina Jesus Crispin Remulla. Pembahasan juga telah dilakukan bersama Dubes Filipina di Jakarta, Gina A. Jamoralin.

"Semua telah kami bahas internal di kementerian-kementerian di bawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas dan telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo yang telah menyetujui kebijakan transfer of prisoner ini," kata Yusril.

Ia memperkirakan proses pemindahan Mary Jane akan dilakukan pada Desember 2024. Selain Filipina, negara yang telah mengajukan pemindahan narapidana adalah Australia dan Prancis.

"Dalam pertemuan APEC di Peru, PM Australia juga menyampaikan permintaan itu kepada Presiden Prabowo dan beliau menjawab sedang mempertimbangkan dan memproses permohonan itu," ucap Yusril.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertandang menemui Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra, Kamis (7/11).

Pertemuan yang berlangsung di Gedung Eks Sentra Mulia, Jakarta Selatan, itu turut membahas beberapa isu seperti Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset, penegakan hukum, hingga keluhan warga negara asing yang diadukan melalui Kedutaan Besar mereka soal pengurusan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) di Indonesia yang berbelit-belit.

Terkait RUU Perampasan Aset, Yusril mengatakan pemerintah sudah menyampaikan surat presiden (Surpres) kepada DPR dan menunggu waktu pembahasan akan dilaksanakan.

"Kalau sudah disampaikan maka pemerintah tidak akan menarik," kata Yusril melalui siaran persnya, Kamis (7/11).

Yusril menyatakan akan mengoordinasikan dengan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas terkait beberapa isu dalam RUU Perampasan Aset. Demikian juga dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang akan dilakukan perubahan atau penggantian, khususnya untuk penegakan hukum.

"Kemenko yang mengoordinasi Kementerian Hukum merupakan rumah untuk menggodok Undang-undang, akan kami koordinasikan demi terwujudnya kepastian hukum dan pertumbuhan ekonomi," ucap Yusril.

Sementara terkait KITAS, Yusril menjelaskan proses pemberian izin untuk pekerja asing di Indonesia harus mendapat Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dari Kementerian Tenaga Kerja.

Setelah mendapat RPTKA, Disnaker mengeluarkan notifikasi untuk diproses mendapat visa bekerja dari Imigrasi, baru kemudian bisa masuk ke Indonesia untuk mengurus visa. Yusril berjanji akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

"Jika perlu adanya pelayanan satu pintu dan lebih ditingkatkan layanan digital atau online agar masyarakat dapat dilayani secara cepat, tepat, akurat dan dapat menumbuhkan perekonomian bangsa," kata Yusril.

Hadir dari KPK yaitu Nawawi Pomolango, Nurul Ghufron dan Johanis Tanak.

Sedangkan Yusril didampingi Staf Khusus Bidang Administrasi Rildo Ananda Anwar, Staf Khusus Bidang Isu Strategis Karjono Atmoharsono, Plt. Deputi Bidang Hukum Nofli, Plt. Deputi Bidang HAM R Andika Dwi Prasetya, serta Plt. Deputi Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan Surya Mataram.