Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra memastikan pemerintah bakal memberikan perlindungan kepada mahasiswa yang ditangkap oleh aparat di Amerika Serikat (AS).

Yusril menegaskan perlindungan itu akan diberikan tanpa syarat terhadap seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang berhadapan dengan hukum di negara lain.

"Iya, pasti warga negara kita di luar negeri, walaupun salah pun kita lindungi. Apalagi yang enggak salah," ujarnya kepada wartawan di Istana Negara, Kamis (17/4).

Sebelumnya mahasiswa asal Indonesia Aditya Harsono mengikuti aksi protes atas pembunuhan George Floyd dan ditangkap atas tuduhan berkumpul secara tidak sah atas gerakan Black Lives Matter.

Namun, kasus tersebut akhirnya dibatalkan oleh jaksa penuntut atas dasar "kepentingan keadilan." Kasus Aditya juga kembali disidangkan di persidangan imigrasi pada Kamis pekan lalu dengan agenda penetapan jaminan yang hanya berlangsung beberapa jam.

Sementara itu Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI) telah melakukan pendampingan secara hukum terhadap warga negara Indonesia (WNI) di Amerika Serikat yang ditangkap otoritas setempat, Aditya Harsono.

Direktur Perlindungan warga negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Kemlu RI Judha Nugraha memastikan pendampingan untuk Aditya.

"Kemlu dan KJRI Chicago akan terus melakukan pendampingan hukum untuk memastikan terpenuhinya hak-hak AWH dalam proses hukum di AS," kata Judha dalam rilis resmi, Selasa (14/5).

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan rencana pemberian amnesti masih proses pengajuan final kepada Presiden Prabowo Subianto. Proses itu ditangani oleh Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas.

"Amnesti sudah ditangani teknisnya oleh Supratman di Kementerian Hukum. Jadi semua koordinasi sudah kami lakukan, nama-namanya sudah dikumpulkan oleh beliau dan sedang dibahas untuk diajukan finalnya kepada Presiden," kata Yusril di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Yusril mengatakan amnesti bisa diberikan kepada siapa saja berdasarkan pertimbangan presiden. Sebab, perihal amnesti ini adalah persoalan kebijakan presiden.

"Tapi persoalan kebijakan yang diambil oleh presiden untuk memutuskan sesuatu, yang katakanlah misalnya sudah divonis, inkrah oleh pengadilan, presiden kan bisa saja memberikan amnesti. Baik di awal masa jabatan maupun di akhir masa jabatan," sebutnya.

Dirinya mencontohkan mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden yang memberikan amnesti kepada narapidana pada akhir masa jabatannya. Hal itu, kata dia, adalah hal yang normal.

"Kita tahu juga misalnya Presiden Biden memberikan amnesti kepada para narapidana (di akhir jabatannya), normal saja," ucapnya.

Sebelumnya, Menkum Supratman Andi Agtas mengatakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) akan membuka data para narapidana yang mendapatkan amnesti agar publik bisa mengetahuinya dan memberikan kontrol. Dia mengatakan pihaknya juga masih menunggu data dari Kemen Imipas.

"Nanti, kalau dari Kementerian Imipas datanya sudah ada, pasti kami akan buka ke publik. Supaya ada kontrol publik untuk melihat siapa yang akan diberi amnesti," ujar Andi saat menemui wartawan di Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Selasa (7/1).

"Soal amnesti, kami masih menunggu dari Kementerian Imipas soal datanya, ya. Mudah-mudahan minggu depan. Karena yang akan melakukan asesmen, menentukan siapa orang yang berhak itu kan Kementerian Imipas," ujar Andi.

Andi Agtas menyebutkan ada kemungkinan 44 ribu warga binaan yang diberi amnesti. Kalau disetujui, dia mengatakan pemberian amnesti ke 44 ribu napi itu dapat mengurangi kelebihan penghuni lapas sekitar 30 persen.

"Kalau dengan jumlah yang diperkirakan seperti itu, baru mengurangi kurang lebih sekitar 30 persen," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Predator seks Reynhard Sinaga yang sedang menjalani masa hukumannya di penjara Inggris dilaporkan menjadi target serangan oleh sesama narapidana. Kementerian Koordinator (Kemenko) Hukum, HAM Imigrasi, dan Pemasyarakatan menugaskan deputi untuk menggali informasi terkait kasus Reynhard.

"Sementara kami masih mempelajari masalah ini, mengumpulkan banyak informasi tentang kasus ini walaupun sudah banyak juga informasi yang kami peroleh. Dan karena itu kami menugaskan salah satu deputi di Kemenko untuk berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Luar Negeri akan menghubungi perwakilan Kedutaan Besar di London," kata Menko Kumham Imipas Yusril dalam jumpa pers di Kemenko Kumham Imipas, Jakarta Selatan, Jumat (20/12/2024).

"Untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya termasuk juga upaya-upaya apa yang telah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan di London dalam memberikan perlindungan terhadap warga negara kita yang dipidana di Inggris ini," sambungnya.

Kedua, Yusril juga menugasi Direktorat Pembinaan Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk berkomunikasi dengan keluarga Reynhard. Pemerintah ingin mengetahui bagaimana sikap keluarga mengenai masalah Reynhard Sinaga di Lapas Inggris.

"Yang kedua juga kami menugasi dari Direktorat Bapas kita di sini untuk juga berkomunikasi dengan keluarga dari Reynhard Sinaga. Kita ingin tahu sebenarnya bagaimana sikap keluarganya terhadap kasus yang menimpa salah satu keluarga mereka. Yang sekarang menjadi fokus pemberitaan yang sangat besar di Inggris dan juga menciptakan banyak perhatian di Indonesia," tuturnya.

Yusril menyampaikan pemerintah belum memiliki sikap terkait kasus Reynhard. Dia mengatakan bahwa KBRI London juga telah berkomunikasi dengan Reynhard.

"Jadi pemerintah belum mempunyai sikap apa-apa tapi pemerintah mempelajari kasus ini, memantau kasus ini. Dan kemudian juga akan berkomunikasi dengan pihak keluarganya karena kami harus mendengar keinginan dari keluarganya terhadap kasus ini," ucapnya.

"Mungkin juga Kedutaan kita di London ada kontak langsung dengan Reynhard Sinaga dan kami belum tahu apa pembicaraannya tapi kami juga ingin mendengar sisi lain dari keluarganya sehingga pemerintah suatu saat nanti bisa mengambil satu kesimpulan atau satu sikap terhadap persoalan ini," tutupnya.

Reynhard Sinaga, predator seks yang sedang menjalani masa hukumannya di penjara Inggris, menjadi target serangan sesama narapidana. Pelaku disebut muak dengan tindak kejahatan yang dilakukan pria yang masih berstatus warga negara Indonesia (WNI) tersebut.

Reynhard yang kini berusia 41 tahun, seperti dilansir media lokal Inggris, The Sun dan The Standard, Selasa (17/12), nyaris mengalami luka serius dalam serangan yang terjadi di dalam penjara HMP Wakefield di Inggris pada Juli lalu.

Tindak penyerangan terhadap Reynhard itu diduga telah direncanakan sebelumnya oleh sesama narapidana di dalam penjara tersebut.

Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya angkat bicara mengenai pemulangan lima narapidana gembong narkoba 'Bali Nine' ke negara asal, Australia. Willy memastikan para narapidana itu tetap menjalani hukuman di Australia.

"Para narapidana itu dipindahkan dalam status tetap sebagai tahanan, dan Pemerintah Australia akan menjalankan proses hukum terhadap mereka selanjutnya. Itu pengakuan kesetaraan kedaulatan hukum kita," kata Willy kepada wartawan, Sabtu (15/12/2024).

Lebih jauh Willy menilai adanya kesepahaman Pengaturan Praktis atau practical agreement antara RI dan Australia menandakan penghormatan yang pantas dari pemerintah Australia kepada RI. Menurutnya, kesepakatan tersebut akan menjadi modal diplomasi RI di masa yang akan datang.

"Dalam kesepakatan praktis yang ditandatangani ada syarat yang diajukan Indonesia, mulai dari pengakuan hukum Indonesia, akses memantau, hingga mencekal kelimanya. Mereka menghormati kedaulatan kita, ini penting dalam hubungan bilateral. Kita akan lanjutkan dengan kerangka yang lebih komprehensif dalam pembahasan di DPR," ujarnya.

Polikus Partai NasDem Dapil Jatim XI ini menyampaikan, sebagai bagian dari warga global, penting bagi RI terus membina hubungan baik. Khususnya, dengan negara-negara tetangga.

"Kalau kita lihat sejak awal transfer of prisoners yang diimplementasikan lewat practical agreement merupakan diskresi Presiden diarahkan untuk membina hubungan baik dengan negara-negara tetangga. Saya kira setelah surat-surat resminya diterima DPR pasca reses kita bisa mendetailkannya mungkin dalam rupa perjanjian yang lebih komprehensif" ucapnya.

Willy berharap ke depannya pemerintah Australia bisa membuka diri terhadap tantangan-tangan diplomatik dan hukum yang dihadapi RI. "Ada soal penyelundupan orang, ada soal transit pengungsi, dan lainnya yang bisa di dorong pemerintah Indonesia untuk sama-sama diselesaikan bersama Australia. Jadi kita perlu lihat transfer of prisoner ini dalam pandangan jauh ke depan bukan hanya persoalan an sich-nya," terangnya.

Seperti diketahui, Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) mengatakan kelima napi itu telah ditransfer dari Bali pada pagi tadi dan telah mendarat di Darwin, Australia. Deputi Koordinator Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas I Nyoman Gede Surya Mataram, seperti dalam keterangan tertulis yang diterima dari Menko Yusril Ihza Mahendra, menyebutkan kelima napi itu yakni Scott Anthony Rush, Mathew James Norman, Si Yi Chen, Michael William Czugaj, dan Martin Eric Stephens.

Penyerahan dilakukan di VIP II Gedung Swarawati Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Perwakilan dari pemerintah Indonesia yang menyerahkan ialah Dir Binapi Ditjen Pas, Dir Pamintel Ditjen Pas, Dir TPI Ditjenim / Ka Kanimsus Ngurah Rai, Kadiv Pas Bali, dan Kalapas Kelas IIA Kerobokan Bali.

Sementara, pejabat Australia yang mendampingi ialah Lauren Richardson (Minister-Cousellor Home Affairs, Regional Director South-East Asia) dan beberapa perwakilan dari Kedubes Australia di Jakarta.

Pada pukul 10.35 WITA, rombongan lima orang Narapidana WNA dan tiga orang Kedubes Australia Lepas Landas dari Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju Australia.

Sekitar pukul 14.42 (Waktu Darwin) atau 13.12 WITA, masuk Informasi dari Chris Goldrick, salah satu petugas Kedubes dari Australia yang mendampingi/mengawal di dalam pesawat, rombongan narapidana lima orang WNA Australia bersama 3 orang Kedubes Australia telah mendarat dengan lancar di Darwin, Australia.

Penandatanganan Pengaturan Praktis (Practical Arrangement) antara Indonesia dan Australia terkait pemindahan lima narapidana Bali Nine telah dilakukan secara virtual pada Kamis 12 Desember 2024. Indonesia diwakili oleh Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, sedangkan dari Australia adalah Menteri Dalam Negeri Tony Burke.