Denpasar -

Kantor Imigrasi Denpasar kedatangan sejumlah delegasi Imigrasi Kamboja, Selasa (20/5/2025). Kunjungan para delegasi dari salah satu negara ASEAN itu sebagai bahan studi banding.

"Hari ini mereka (delegasi Imigrasi Kamboja) ke sini sedang melakukan kegiatan studi banding dengan kantor imigrasi di Denpasar," kata Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, seusai kunjungan di kantor Imigrasi di Denpasar, Selasa (20/5/2025).

Pantauan detikBali, rombongan dijadwalkan hadir pukul 09.00 Wita. Namun, mereka baru datang di kantor Imigrasi Denpasar pukul 11.11 Wita. Sebanyak empat delegasi Imigrasi dari Kamboja yang datang di kantor Imigrasi Denpasar.

Meski terlambat dua jam, rombongan delegasi Imigrasi pegawai kantor Imigrasi asal Kamboja itu tetap disambut. Dua penari Bali nampak menyambut mereka dengan tarian khas Bali saat akan masuk ke pintu di sisi barat.

Setelah menikmati sambutan berupa tarian Bali, para delegasi dari Kamboja itu masuk ke lobi utama melalui pintu masuk sisi barat. Di sana, mereka melihat aktivitas pengurusan dokumen keimigrasian di sejumlah konter. Mereka juga diajak masuk ke lantai dua kantor Imigrasi Denpasar.

Di sisi lain, Agus mengatakan ada permohonan pembangunan gedung kantor baru dari Kepala Imigrasi Denpasar, R Haryo Sakti. Agus mengatakan permohonan itu akan dibahas dahulu di kementeriannya.

"Pak kepala kantor (Imigrasi Denpasar) mengatakan untuk bisa (dilakukan) pembangunan kantor. Kami akan bahas di tingkat kementerian. Mudah-mudahan, harapan pak kepala kantor bisa memiliki kantor baru dan bisa kami wujudkan," kata Agus.

Agus mengatakan selama berada di Indonesia, banyak hal yang dibicarakan dengan para delegasi Imigrasi asal Kamboja itu. Mulai dari isu soal kejahatan trans nasional, permasalahan kewarganegaraan, hingga keamanan perbatasan.

Ada juga sejumlah isu keimigrasian yang dapat dikembangkan, yang dibahas dengan para delegasi itu. "Khususnya dalam bidang keamanan di perbatasan dan lain sebagainya," katanya.

Diberitakan sebelumnya, semua hasil pembicaraan dengan para delegasi asal Kamboja itu akan dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman. MoU itu rencana akan dibawa ke ranah kementerian kedua negara.

"Kemungkinan Kementerian Dalam Negeri Kamboja akan membuat MoU dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Nanti diatur apa yang dikerjasamakan. Sudah dibahas di level teknis," tandas Agus.

(hsa/hsa)

Denpasar -

Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, memeriksa seorang warga negara asing (WNA) asal Inggris. WNA itu diduga menyalahgunakan izin tinggal dengan membuka usaha penyewaan kendaraan bermotor.

"Mereka targetnya konsumen WNA yang berlibur di Nusa Penida," kata Kepala Kantor Imigrasi Denpasar Ridha Sah Putra di Denpasar, Bali, dilansir Antara, Selasa (4/2/2025).

WN Inggris itu adalah seorang pria berinisial KSM memegang izin tinggal kunjungan (ITK) yang berlaku hingga 11 Februari 2025. KSM diciduk petugas Imigrasi saat melakukan pengawasan WNA pada 25 Januari 2025.

KSM diperkirakan sudah melakukan kegiatan usaha sewa menyewa kendaraan jenis sepeda motor selama enam bulan hingga satu tahun terakhir.

"Dari hasil penyelidikan kami, KSM hanya mengoperasikan sewa menyewa motor di Nusa Penida," ucap Ridha.

Dalam menjalankan aksinya, KSM mengiklankan usaha sewa kendaraan bermotor itu melalui media sosial. Setiap hari, KSM menyewakan rata-rata tiga hingga empat unit motor dengan tarif per hari mencapai Rp 150 ribu untuk satu unit motor.

Ridha menambahkan, KSM diketahui memiliki seorang istri berkewarganegaraan Indonesia (WNI).

Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, izin tinggal kunjungan diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa kunjungan.

Selain itu, kepada anak yang baru lahir di wilayah Indonesia serta pada saat lahir ayah dan atau ibunya pemegang izin tinggal kunjungan.

Pada pasal 61 dijelaskan bahwa WNA dapat melakukan pekerjaan dan/atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan/atau keluarganya kepada WNA yang memegang izin tinggal terbatas (Itas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf (e), yakni orang asing yang kawin secara sah dengan WNI.

Sedangkan Ridha menambahkan KSM memegang izin tinggal kunjungan.

Sementara itu, selain WNA dari Inggris dalam rilis kepada awak media itu, Imigrasi Denpasar menghadirkan WNA pria asal Ghana berinisial RM yang diciduk pada 20 Januari 2025 karena sudah melebih lama tinggal (overstay) di Indonesia dengan izin tinggal berupa visa saat kedatangan (VOA) sudah berakhir pada 2019.

Kemudian, pria asal Kanada berinisial CBY yang sebelumnya ditangkap polisi dari Polsek Denpasar Selatan karena melakukan pencurian di salah satu toko seni di kawasan Sanur, Denpasar, pada 30 Januari 2025.

CBY kemudian diserahkan kepada Imigrasi Denpasar dan sebelumnya sempat melakukan percobaan melarikan diri.

Selanjutnya, ada juga tiga WNA asal India yang melakukan penipuan daring (scamming) kepada sesama warga India di negaranya.

Imigrasi Denpasar akan memberikan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan kepada enam WNA tersebut sesuai dengan Pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

(idh/imk)

Jakarta -

Imigrasi Denpasar menangkap tiga warga negara (WN) asal India terkait kasus penipuan. Para pelaku membuat dan menawarkan visa dan dokumen keimigrasian palsu ke Kanada.

Kepala Imigrasi Denpasar Ridha Sah Putra mengatakan tiga pelaku berinisial SK, DK, dan P itu ditangkap Imigrasi Denpasar pada Kamis (23/1/2025).

"Mereka melakukan penipuan bermodus scamming. Mereka menawarkan pembuatan visa, tiket, dan dokumen keimigrasian ke Kanada," kata Ridha di konferensi pers, dilansir detikBali, Selasa (4/1/2025).

Ridha mengatakan tiga WN India itu baru dua minggu berada Indonesia. Mereka berbekal izin tinggal terbatas (ITAS) investor dan visa kedatangan (VOA). Selama di Bali, bukannya berwisata, mereka malah melakukan penipuan.

Sasarannya, sesama warga India di India. Mereka menawarkan dan meyakinkan korbannya melalui panggilan video. Melalui panggilan video itu, P dan dua komplotannya menunjukkan visa dan dokumen imigrasi Kanada palsu.

"Modus, pelaku video call dengan korban dengan meyakinkan bahwa pelaku dapat menerbitkan dokumen itu ke kanada dengan syarat mentransfer sejumlah uang," kata Ridha.

Baca selengkapnya di sini.

(idh/idh)

Denpasar (ANTARA) - Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, bersama instansi terkait lainnya menangkap tiga warga negara asing (WNA) asal India yang diduga melakukan penipuan daring (scamming) dan korbannya berasal dari India dan dikendalikan dari Pulau Dewata.

“Ini bentuk penegakan hukum kepada WNA yang tidak memberikan manfaat kepada Bali,” Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Provinsi Bali Parlindungan di Denpasar, Bali, Selasa.

Ketiga WNA India itu seluruhnya laki-laki dengan inisial P dan DK yang keduanya mengantongi izin tinggal dengan jenis visa saat kedatangan (Visa On Arrival) yang masing-masing berlaku hingga 20 dan 11 Februari 2025.

Kemudian, berinisial SK yang mengantongi izin tinggal terbatas investor dengan masa berlaku hingga 15 Juli 2026.

Ketiga WNA itu ditangkap Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Imigrasi Denpasar bersama petugas dari Badan Intelijen Strategis (Bais), Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polda Bali pada 23 Januari 2025.

Mereka diciduk di salah satu rumah di Jalan Tukad Balian Gang IV Sidakarya, Denpasar Selatan.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Denpasar Ridha Sah Putra dalam kesempatan yang sama menjelaskan mereka tiba di Bali pada pertengahan Januari 2025.

Ada pun modus yang dilakukan ketiga pria itu, lanjut dia, yakni dengan melakukan penipuan daring yang menyasar para korban dari India yang berada di negara tersebut yang ingin ke Kanada.

Dari hasil pemeriksaan, lanjut dia, ada sembilan korban yang juga WNA India dengan menipu seakan-akan visa, tiket dan dokumen lain untuk masuk Kanada sudah rampung.

Kemudian, para korban akan dihubungi dengan cara panggilan video (video call) untuk meyakinkan para korban dan meminta melakukan transfer sejumlah uang.

“Mereka coba mengelabui supaya tidak terlacak apabila dilakukan di Bali,” kata Kepala Kantor Imigrasi Denpasar Ridha Sah Putra.

Sementara itu, berdasarkan data Imigrasi Denpasar sebanyak 138 kasus pelanggaran keimigrasian oleh warga negara asing (WNA) ditangani selama 2024 atau meningkat dibandingkan 2023 mencapai 104 kasus.

Wisatawan asing asal India saat ini termasuk turis terbanyak nomor dua selama 2024 dengan kedatangan mencapai 550.379 orang atau naik hampir 25 persen jika dibandingkan 2023 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Bali.

Total jumlah wisatawan mancanegara di Bali selama 2024 mencapai 6,33 juta orang atau naik 20 persen dibandingkan 2023 mencapai 5,27 juta, dengan peringkat pertama dipegang turis asal Australia mencapai 1,54 juta orang.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Denpasar -

Tiga warga negara (WN) asal India berinisial SK, DK, dan P ditangkap Imigrasi Denpasar pada Kamis (23/1/2025). Mereka kedapatan membuat dan menawarkan visa dan dokumen keimigrasian palsu ke Kanada.

"Mereka melakukan penipuan bermodus scamming. Mereka menawarkan pembuatan visa, tiket, dan dokumen keimigrasian ke Kanada," kata Kepala Imigrasi Denpasar Ridha Sah Putra di pers rilis, Selasa (4/1/2025).

Ridha mengatakan, tiga WN India itu baru dua minggu berada Indonesia. Mereka berbekal izin tinggal terbatas (ITAS) investor dan visa kedatangan (VOA). Selama di Bali, bukannya berwisata, mereka malah melakukan penipuan.

Sasarannya, sesama warga India di India. Mereka menawarkan dan meyakinkan korbannya melalui panggilan video. Melalui panggilan video itu, P dan dua komplotannya menunjukkan visa dan dokumen imigrasi Kanada palsu.

"Modus, pelaku video call dengan korban dengan meyakinkan bahwa pelaku dapat menerbitkan dokumen itu ke kanada dengan syarat mentransfer sejumlah uang," kata Ridha.

Sebanyak sembilan orang India di India yang jadi korban. Kerugian materi mencapai Rp 5 miliar.

Kini, petugas masih melakukan pemeriksaan terhadap ketiga WN India tersebut untuk memastikan tidak ada komplotan lain yang terlibat. Hasil interogasi sementara, mereka mengaku melakukan kejahatannya di Bali agar tidak terlacak keberadaannya.

"Masih diselidiki apakah ada komplotan mereka yang lain," katanya.

Selain tiga komplotan penipu asal India itu, petugas Imigrasi juga menangkap WN asal Ghana berinisial RM. Pria Ghana itu ditangkap karena visa kedatangannya telah kadaluarsa selama 3 tahun sejak 2019.

(nor/hsa)

Denpasar -

Petugas imigrasi sudah mengantongi identitas warga Bangladesh yang terciduk jadi sopir dan menjemput dua warga asing di Pelabuhan Sanur, Denpasar, Bali. Kini, warga Banglades berinisial MMF itu sedang diburu petugas.

"Tim inteldakim tengah memburu pria warga asing (WNA) yang diduga bekerja sebagai sopir penjemput tamu tersebut," kata Kepala Kantor Imigrasi Denpasar, Ridha Sah Putra, dalam keterangannya, Minggu (19/1/2025).

Ridha mengungkapkan MMF masih berada di Indonesia dengan berbekal Izin Tinggal Terbatas (Itas) penyatuan keluarga yang berlaku hingga 8 Februari 2025. Ia membenarkan MMF mempunyai istri orang Indonesia.

Imigrasi Denpasar, Ridha berujar, sudah memanggil dan memintai keterangan istri MMF. Dia diperiksa atas dugaan pelanggaran keimigrasian yang dilakukan suaminya.

"Saat ini telah dilakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut," kata Ridha.

Sebelumnya, MMF tertangkap basah saat menjemput dua orang turis asing di Pelabuhan Sanur, Denpasar, Bali. Peristiwa tersebut terekam kamera dan videonya viral di media sosial.

Berdasarkan video yang beredar, warga asing tersebut tampak sedang diinterogasi oleh seseorang. Warga asing itu dicecar pertanyaan dalam bahasa Inggris dan mengaku menikah dengan seorang warga Indonesia.

(iws/iws)

Denpasar -

Petugas imigrasi sudah mengantongi identitas warga Bangladesh yang tertangkap jadi sopir dan menjemput dua warga asing di Pelabuhan Sanur, Denpasar, Bali. Kini, warga Banglades berinisial MMF itu sedang diburu petugas.

"Tim inteldakim tengah memburu pria warga asing (WNA) yang diduga bekerja sebagai sopir penjemput tamu tersebut," kata Kepala Kantor Imigrasi Denpasar, Ridha Sah Putra, dalam keterangannya, Minggu (19/1/2025).

Ridha mengungkapkan MMF masih berada di Indonesia dengan berbekal Izin Tinggal Terbatas (Itas) penyatuan keluarga yang berlaku hingga 8 Februari 2025. Ia membenarkan MMF mempunyai istri orang Indonesia.

Imigrasi Denpasar, Ridha berujar, sudah memanggil dan memintai keterangan istri MMF. Dia diperiksa atas dugaan pelanggaran keimigrasian yang dilakukan suaminya.

"Saat ini telah dilakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut," kata Ridha.

Sebelumnya, MMF tertangkap basah saat menjemput dua orang turis asing di Pelabuhan Sanur, Denpasar, Bali. Peristiwa tersebut terekam kamera dan videonya viral di media sosial.

Berdasarkan video yang beredar, warga asing tersebut tampak sedang diinterogasi oleh seseorang. Warga asing itu dicecar pertanyaan dalam bahasa Inggris dan mengaku menikah dengan seorang warga Indonesia.

(iws/iws)

Denpasar -

Seorang warga asing tertangkap basah saat menjemput dua orang tamu turis asing di Pelabuhan Sanur, Denpasar, Bali. Peristiwa tersebut terekam dalam sebuah video yang kemudian viral di media sosial.

"Sudah terpantau," kata seorang petugas intel Imigrasi Denpasar yang enggan disebut namanya saat dihubungi detikBali, Jumat (17/1/2025).

Dalam video yang beredar, terlihat warga asing tersebut sedang diinterogasi oleh seseorang. Warga asing yang kabarnya berasal dari Bangladesh itu dicecar pertanyaan dalam bahasa Inggris dan mengaku menikah dengan seorang warga Indonesia.

"Saya nikah di sini. Sama (orang) Indonesia," ucap pria tersebut.

Petugas intel Imigrasi Denpasar mengonfirmasi telah menerima laporan mengenai aksi warga asing tersebut. Imigrasi masih memburu warga asing yang bersangkutan.

"Sudah (terpantau), tapi belum ketemu (warga asingnya)," kata petugas tersebut.

(dpw/dpw)

Proses saat ini tinggal menunggu persetujuan dari Pusat yakni Direktorat Jenderal Imigrasi

Tabanan, Bali (ANTARA) - Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, menangani empat warga negara asing (WNA) mengajukan permohonan izin tinggal Golden Visa.

"Proses saat ini tinggal menunggu persetujuan dari Pusat yakni Direktorat Jenderal Imigrasi," kata Kepala Kantor Imigrasi Denpasar Ridha Sah Putra di Desa Marga, Kabupaten Tabanan, Bali, Kamis.

Dia menjelaskan empat WNA itu yakni masing-masing dua orang berasal dari Rusia dan Hong Kong.

Menurut dia, WNA yang mengajukan Golden Visa itu berkutat dalam investasi di sektor properti dan perhotelan.

Ada pun nilai investasi minimal dari investor asing perorangan yang mengajukan visa istimewa itu yakni minimal 350 ribu dolar AS.

Empat investor asing itu, kata dia, mengajukan visa emas tersebut untuk durasi selama 10 tahun.

"Proses pengajuan ke Ditjen Imigrasi melalui aplikasi Molina secara daring nanti diverifikasi dari pusta, disetujui, kemudian kami terbitkan golden visa," tuturnya.

Ia menjelaskan pengajuan golden visa tersebut yang pertama di wilayah kerjanya sejak program itu diluncurkan pada 25 Juli 2024 oleh Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.

Ada pun wilayah kerjanya mencakup Kota Denpasar, Kabupaten Badung (Badung bagian utara di Kecamatan Abiansemal, Mengwi dan Petang), kemudian Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli dan Kabupaten Tabanan.

Ada pun jenis Golden Visa meliputi investor perorangan, investor korporasi, eks warga negara Indonesia (WNI), keturunan eks WNI, rumah kedua (second home), talenta global, dan tokoh dunia.

Visa jenis ini bertujuan memudahkan WNA untuk berinvestasi dan berkarya di Indonesia.

Golden visa memberikan jangka waktu tinggal lebih lama di Indonesia yakni lima dan 10 tahun dengan syarat investasi tertentu.

Secara nasional, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah menerbitkan sebanyak 471 Golden Visa sejak diresmikan pada Juli hingga Desember 2024 dengan total nilai investasi mencapai Rp9 triliun.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Tabanan, Bali (ANTARA) - Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, menyerahkan bantuan benih padi hibrida sebanyak 1,23 ton kepada para petani di Desa Marga, Kabupaten Tabanan.

“Salah satu tugas dan fungsi kami adalah sebagai fasilitator ekonomi masyarakat,” kata Kepala Kantor Imigrasi Denpasar Ridha Sah Putra di Desa Marga, Kabupaten Tabanan, Bali, Kamis.

Benih padi varietas unggul itu disalurkan dalam dua tahap masing-masing sebanyak 615 kilogram pada Desember 2024 dan sisanya pada Januari ini.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, varietas padi hibrida lebih adaptif pada kondisi lingkungan di Indonesia dan mempunyai daya hasil 15-20 persen lebih tinggi dibandingkan varietas padi inbrida.

Benih tersebut kemudian diserahkan kepada para petani yang tergabung dalam Subak (sistem irigasi pertanian tradisional Bali) Penataran yang berlangsung di balai Pura Pucak Penataran, Desa Marga.

Menurut dia, pemberian bantuan benih padi itu diharapkan mendukung ekonomi dan produktivitas pertanian para petani di desa berhawa sejuk di Kabupaten Tabanan yang selama ini dikenal sebagai lumbung beras di Bali.

"Kami ingin dukung swasembada pangan yang menjadi salah satu Astacita pemerintah dan juga visi misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk ketahanan pangan," katanya.

Adapun pertimbangan penyaluran bantuan itu di Desa Marga, kata dia, karena desa itu merupakan desa binaan Imigrasi Denpasar dan berdasarkan evaluasi, desa tersebut perlu ditingkatkan pengembangan sektor pertaniannya.

Saat ini, pihaknya memiliki tiga desa binaan di wilayah kerja yakni Desa Sanur, Ubud dan Desa Marga.

Ada pun wilayah kerjanya mencakup Kota Denpasar, Kabupaten Badung (Badung bagian utara di Kecamatan Abiansemal, Mengwi dan Petang), kemudian Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli dan Kabupaten Tabanan.

"Tidak menutup kemungkinan pembagian benih seperti ini akan kami lakukan di desa lain di wilayah kerja kami," ucapnya.

Sementara itu, Perbekel (Kepala) Desa Marga Rai Darmawan mengapresiasi bantuan tersebut karena dapat membantu petani dalam meningkatkan produktivitas pertaniannya.

"Kami berharap tidak berhenti di sini saja, tapi harapannya berkelanjutan," ucapnya.

Saat ini, lanjut dia, pihaknya juga mengharapkan bantuan dari pemerintah untuk memperbaiki dua infrastruktur jalan usaha tani yang rusak sebagai dampak cuaca ekstrem di desa tersebut.

Selain mendukung pertanian di desa setempat, Imigrasi juga mengharapkan partisipasi perangkat desa dalam edukasi pentingnya mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) kepada masyarakat dan ikut melakukan pengawasan keberadaan warga negara asing (WNA) yang memiliki perilaku mencurigakan di desa.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

BALI - Kantor Imigrasi Denpasar menindak tegas 138 Warga Negara Asing (WNA) sepanjang 2024. Mereka ditindak lantaran melakukan pelanggaran keimigrasian selama berada di Indonesia.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar Ridha Sah Putra mengatakan, tujuan penindakan tersebut untuk memastikan WNA yang berada di Indonesia mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku, serta tidak menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan.

"Pengawasan dan penindakan ini bukan hanya bertujuan untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat, serta memastikan seluruh kegiatan yang dilakukan WNA di Indonesia tetap sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan," ujarnya, Kamis (2/1/2025).

Ridha menyebut pada 2024, Kantor Imigrasi Denpasar mencatatkan lebih dari 138 kasus pelanggaran keimigrasian Jumlah ini naik dibandingkan pada 2023 yang berjumlah 104 kasus. ?Di antaranya berasal dari prostitusi online sejumlah 15 kasus. Hal ini merupakan prestasi tersendiri di 2024, dan menjadi perhatian khusus untuk dilakukan pengawasan terhadap modus serupa,? katanya.

Selain prostitusi online, ditemukan juga kasus penipuan (scamming) sebanyak 6 kasus, overstay atau melebihi masa izin tinggal yang diberikan sebanyak 64 kasus, tidak melaporkan perubahan status sipil sebanyak 2 kasus, penganiayaan, mengganggu ketertiban umum hingga perampokan, serta penyalahgunan izin tinggal sebanyak 51 kasus.

Sementara itu, penindakan keimigrasian mencakup berbagai langkah yang diambil terhadap WNA yang terbukti melanggar peraturan, seperti overstay, bekerja tanpa izin, atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan visa yang diberikan serta prostitusi online. Statistik menunjukkan adanya peningkatan jumlah tindakan administratif dan hukum terhadap pelanggaran keimigrasian.

Tindakan yang dilakukan mencakup pemeriksaan terhadap pelanggaran administrasi keimigrasian, penyelidikan terhadap WNA yang terindikasi melanggar ketentuan, dan tindakan tegas berupa deportasi atau pemberian sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Ridha menambahkan, dari sisi pengawasan Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar juga semakin meningkatkan fungsi pengawasan Keimigrasian dengan semakin mengoptimalkan peran Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) hingga tingkat desa dan kelurahan, di antaranya melalui rapat koordinasi dan operasi gabungan.

?Sepanjang 2024 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar telah melaksanakan operasi gabungan sebanyak 32 kegiatan, dan telah dilaksanakan kegiatan operasi pengawasan mandiri sebanyak 60 kegiatan serta operasi penyelidikan intelijen sebanyak 49 kegiatan,? katanya.

Selain itu, pihaknya mencanangkan program immigration on patrol untuk menunjukan eksistensi petugas kami di titik-titik konsentrasi WNA dan berpatroli secara rutin setiap harinya,? ujar Ridha

Selain itu, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar di 2024 ini telah membentuk 3 desa binaan imigrasi di antaranya Desa Sanur Kaja, Desa Perean Kangin dan Desa Marga di kabupaten Tabanan.

?Program desa binaan imigrasi ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu-isu keimigrasian bahwa pentingnya peran pemerintah daerah khususnya perangkat desa sebagai mitra strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar untuk memberikan edukasi terkait peraturan keimigrasian kepada masyarakat atau calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) agar tidak menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Perdagangan Manusia (TPPM),? jelas Ridha.

Kantor Imigrasi Denpasar juga selalu mengedepankan prinsip profesionalisme dan transparansi dalam menjalankan pelayanan. Melalui pengawasan yang ketat, penindakan yang tegas, serta kerja sama yang baik dengan instansi terkait, diharapkan keberadaan WNA di wilayah ini dapat membawa dampak positif bagi perekonomian setempat, sekaligus memastikan bahwa semua aktivitas yang dilakukan tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Denpasar -

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar menangani lebih dari 138 kasus pelanggaran keimigrasian sepanjang tahun 2024. Jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing (WNA) tersebut meningkat dibandingkan pada tahun 2023 yang berjumlah 104 kasus.

"Pengawasan dan penindakan ini bukan hanya bertujuan untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat," ujar Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, Ridha Sah Putra, dalam keterangan tertulis yang diterima detikBali, Rabu (2/1/2025).

Ridha mengungkapkan jenis pelanggaran keimigrasian yang ditangani sepanjang tahun lalu beragam. Termasuk di antaranya 15 kasus prostitusi online yang melibatkan WNA di wilayah hukum Imigrasi Denpasar.

Selain prostitusi online, terdapat pula kasus penipuan (scamming) sebanyak 6 kasus dan pelanggaran izin tinggal atau overstay sebanyak 64 kasus. Kemudian, WNA tidak melaporkan perubahan status sipil sebanyak 2 kasus serta penganiayaan, mengganggu ketertiban umum, hingga perampokan sebanyak 60 kasus.

Imigrasi Denpasar, Ridha berujar, juga menindak WNA yang terbukti melanggar peraturan, seperti overstay, bekerja tanpa izin, hingga melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan visa yang diberikan. Tindakan yang dilakukan mencakup pemeriksaan terhadap pelanggaran administrasi keimigrasian hingga melakukan deportasi terhadap orang asing yang melanggar.

Dari sisi pengawasan, dia melanjutkan, Imigrasi Denpasar juga mengoptimalkan peran Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) hingga tingkat desa/kelurahan. Termasuk dengan melakukan rapat koordinasi dan operasi gabungan.

"Sepanjang tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar telah melaksanakan kegiatan rapat Timpora sebanyak enam kegiatan dan operasi gabungan sebanyak 32 kegiatan. Kegiatan operasi pengawasan mandiri sebanyak 60 kegiatan serta operasi penyelidikan intelijen sebanyak 49 kegiatan," imbuhnya.

Ridha menjelaskan Imigrasi Denpasar membentuk tiga desa binaan pada 2024. Ketiga desa tersebut, yakni Sanur Kaja, Desa Perean Kangin, dan Desa Marga di Tabanan. Ia berharap program desa binaan imigrasi ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu-isu keimigrasian.

"Pentingnya peran pemerintah daerah, khususnya perangkat desa, sebagai mitra strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar untuk memberikan edukasi terkait peraturan keimigrasian kepada masyarakat atau calon pekerja migran Indonesia (PMI) agar tidak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang TPPO) dan tindak pidana perdagangan manusia (TPPM)," pungkasnya.

(iws/iws)