JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menyepakati kerja sama atau letter of intent (LoL) dengan Imigrasi Kerajaan Kamboja terkait pencegahan perdagangan orang dan mengatasi tantangan keimigrasian.

Kerja sama yang disepakati dalam Pertemuan Bilateral Imigrasi RI dan Kamboja di Bali, Senin (19/5/2025) ini, didasari atas maraknya kasus warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja secara nonprosedural di Kamboja terjerat judi dan penipuan online.

Kemudian, kerja sama akan meliputi pertukaran informasi, bantuan teknis, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia untuk melindungi warga negara Indonesia dan Kamboja dari migrasi ilegal.

“Pertemuan ini menjadi platform penting untuk memperdalam pemahaman bersama, berbagi pengalaman, dan merumuskan solusi inovatif terhadap isu-isu keimigrasian yang menjadi kepentingan kedua negara,” kata Menteri Imipas Agus Andrianto dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin, dikutip dari Antaranews.

Agus mengatakan, kerja sama ini memperkuat upaya yang sudah dilakukan di dalam negeri melalui program Desa Binaan Imigrasi untuk membangun kewaspadaan masyarakat terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

“Kami membantu membangun kesadaran untuk waspada dalam merespon tawaran bekerja di luar negeri, terutama jika mereka diminta memberi keterangan yang tidak benar untuk mendapatkan paspor. Saat ini, ada 185 desa binaan yang kami miliki,” ujar Agus.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman mengatakan, Pemerintah Indonesia maupun Kamboja menilai perlu adanya penempatan atase imigrasi Indonesia di Kamboja guna memperkuat koordinasi dan kerja sama di bidang keimigrasian.

“Sebagai upaya memerangi TPPO, kami akan menunjuk focal point (titik fokus) di masing-masing negara, juga mengintensifkan pertukaran informasi keimigrasian serta sharing best practice (berbagi praktik terbaik) penyelesaian permasalahan keimigrasian WNI di Kamboja,” kata Yuldi.

Menurut dia, Indonesia secara aktif terlibat dalam memerangi penyelundupan manusia melalui strategi komprehensif yang melibatkan kerja sama di forum bilateral, regional, maupun internasional.

Salah satu langkah signifikan yang telah diambil, yaitu memasukkan klausul tindak pidana penyelundupan manusia ke dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Melalui langkah ini, Yudi mengatakan, penyelundup dan fasilitatornya dapat dikenakan sanksi tegas.

Selain itu, Yuldi menyebut, Imigrasi berperan dalam pencegahan dari sejak keberangkatan pekerja migran nonprosedural dengan cara melakukan penundaan penerbitan paspor atau penolakan dan penundaan keberangkatan WNI yang terindikasi migran ilegal

Dia lantas menjelaskan, selama periode Januari–April 2025, petugas di tempat pemeriksaan imigrasi bandara dan pelabuhan internasional se-Indonesia telah melakukan penundaan keberangkatan terhadap 5.000 orang calon pekerja migran nonprosedural.

Di sisi lain, hingga saat ini tercatat sebanyak 303 penundaan penerbitan paspor yang telah dilakukan oleh kantor imigrasi di seluruh Indonesia.

Selain dengan cara itu, Ditjen Imigrasi juga aktif mencegah TPPO melalui program Desa Binaan Imigrasi.

Program ini mewadahi masyarakat pedesaan, terutama desa penyumbang pekerja migran terbanyak, untuk mendapatkan edukasi keimigrasian.

“Keterlibatan masyarakat dan peningkatan kesadaran publik melalui kampanye edukasi di daerah rentan menjadi komponen utama strategi pencegahan,” ujar Yuldi.

BOGOR - Sebanyak 140 orang utusan Perwakilan Asing di Indonesia hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Perwakilan Asing yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi di Sentul, Bogor pada Rabu (14/5/2025).

Pertemuan ini diselenggarakan untuk menyampaikan informasi terbaru seputar kebijakan keimigrasian. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Direktur Kerjasama Keimigrasian dan Bina Perwakilan, Felucia Sengky Ratna serta pimpinan tinggi pratama di lingkungan Ditjen Imigrasi serta Direktur Fasilitas Diplomatik dari Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri, Sayu Oka Wadani.

Duta besar (Dubes) yang hadir di antaranya adalah Dubes Tean Samnang dari Kamboja, Dubes Fekadu Beyene Aleka dari Ethiopia, The Charg� d?Affaires Kedutaan Besar Afghanistan - Mawlawi Sadullah Baloch, Dubes Kenya - Galma Mukhe Boru, The Charg� d?Affaires Kedutaan Besar Irak - Dr. Ammar Hamees Saadallah Al-Khalidy, The Charg� d?Affaires - Roshan Lal dari Pakistan, Dubes Dagmar Gonzalez Grau dari Kuba.

Sosialisasi mengenai kebijakan visa dan izin tinggal terbaru menjadi salah satu fokus pertemuan ini yang dikemas dalam bentuk diskusi panel.

?Rakor ini menjadi kesempatan kami untuk beranjangsana dengan Perwakilan Asing. Selain itu tentunya untuk menyampaikan update seputar kebijakan visa dan izin tinggal. Selain karena ada beberapa aturan terbaru juga sekaligus me-refresh kembali informasi kebijakan sebelumnya seperti Golden Visa dan Bridging Visa,? jelas Direktur Kerjasama Keimigrasian dan Bina Perwakilan, Felucia Sengky pada Rabu (14/5/2025) saat membuka acara.

Acara berikutnya dilanjutkan dengan diskusi panel mengenai Pengawasan dan Penegakan Hukum Keimigrasian serta teknis bantuan hukum dalam kasus perdata lintas negara (Rogatory). Pada sesi ini, Ketua Tim Pengawasan Keimigrasian Wilayah II Ditjen Imigrasi- Arief Adi Prayogo beserta Kepala Subdirektorat Jasa Kekonsuleran Kementerian Luar Negeri, Yoshi Iskandar menjadi narasumber.

Sesi penutup kegiatan ini adalah coaching clinic seputar layanan keimigrasian, yang menghadirkan fasilitator dari Direktorat Visa dan Dokumen Perjalanan serta Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian. Dalam sesi ini, Perwakilan Asing dapat berkonsultasi secara langsung mengenai kendala yang dihadapi oleh warga negara mereka dalam permohonan visa dan izin tinggal di Indonesia.

Informasi terkini dalam versi bahasa Inggris seputar layanan keimigrasian yang dapat diakses melalui akun instagram resmi Ditjen Imigrasi @indonesiaimmigration juga disampaikan kepada Perwakilan Asing.

Terkait hal ini, Pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman menyampaikan bahwa melalui rapat koordinasi ini, pihaknya berharap para perwakilan asing mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai kebijakan keimigrasian terbaru di Indonesia.

"Sehingga bisa memperlancar berbagai urusan keimigrasian dan mempererat hubungan baik antara Indonesia dengan negara-negara sahabat,? tutur Yuldi.

Jakarta -

Layanan permohonan visa akan tutup sementara selama libur Nyepi dan Lebaran Idul Fitri 2025. Masyarakat yang akan mengurus dokumen visa diimbau untuk segera menyelesaikan permohonannya sebelum kantor imigrasi tutup layanan sementara.

Berikut jadwal libur pelayanan visa saat Nyepi dan Lebaran 2025.

Pelayanan Visa Libur Lebaran 2025

Berdasarkan informasi resmi dari Ditjen Imigrasi, layanan permohonan visa tutup sementara saat peringatan Nyepi dan Lebaran Idul Fitri 2025. Berikut jadwalnya.

• Jumat, 28 Maret 2025
• Rabu, 2 April 2025
• Kamis, 3 April 2025
• Jumat, 4 April 2025
• Sabtu, 5 April 2025 (Libur akhir pekan)
• Minggu, 6 April 2025 (Libur akhir pekan)
• Senin, 7 April 2025.

*Pelayanan Bebas Visa Kunjungan dan Visa on Arrival (VOA) tetap tersedia.

Layanan akan kembali beroperasi secara normal pada Selasa, 8 April 2025. Permohonan visa yang diterima pada Kamis, 27 Maret 2025 akan mulai diproses pada Selasa, 8 April 2025.

"Kami masih tetap maksimal beroperasi untuk pemeriksaan keberangkatan dan kedatangan di tempat-tempat pemeriksaan imigrasi di seluruh Indonesia serta layanan electronic visa on arrival atau e-VoA," kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Saffar Muhammad Godam, dikutip dari Antara, Senin (24/3/2025).

Jenis-jenis Visa Tergantung Kebutuhannya

Berikut ini adalah jenis-jenis visa berdasarkan kebutuhan dan cara mendapatkannya.

1. Bebas Visa

Ada beberapa negara yang tidak mewajibkan visa bagi warga asing yang berkunjung. Pendatang hanya perlu membawa paspor dan identitas diri lain. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa negara tujuan meminta dokumen tambahan seperti menunjukan tiket pulang pergi.

Walau bebas visa, bukan berarti Anda boleh tinggal lama di sana. Selalu ada batas waktu tinggal maksimal yang diterapkan oleh masing-masing negara.

2. eVisa

Dokumen ini dibuat secara online dengan hasil akhir berupa soft file yang dikirim via email. Pemohon cukup memasukkan data diri yang diminta, kemudian melakukan pembayaran pada saat itu juga melalui kartu kredit.

Nanti, dokumen ini akan dikirim via email. Ketika sampai di pintu imigrasi negara tujuan, pemilik eVisa tetap harus menunjukkan dokumen yang diminta (disebutkan di website pendaftaran) kepada petugas imigrasi setempat.

3. Visa on Arrival

Jenis dokumen ini memperbolehkan Anda mengurus izin masuk setelah sampai di negara tujuan. Jadi, Anda tidak perlu bolak-balik ke kedubes tujuan yang berlokasi di negara asal/

Masa berlaku dan maksimal waktu perpanjangannya berbeda-beda antara satu negara dengan yang lain. Untuk jenis on arrival, cap atau stiker akan diberikan di pintu imigrasi negara tujuan, dan pemilik dokumen harus membayar biaya visa.

4. Visa Sebelum Kedatangan

Negara-negara tertentu menerapkan peraturan bahwa visa harus didapat sebelum memasuki negara tujuan. Untuk mendapatkan dokumen ini, pemohon bisa mendatangi kedubes negara tujuan, agen perjalanan, atau badan yang ditunjuk oleh negara yang bersangkutan tersebut.

Simak juga Video 'Hormati Nyepi, Korlantas Bakal Tutup Akses ke Bali 28 Maret Jam 5 Sore':

(kny/imk)

Jakarta -

Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Kementrian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Mashudi, meninjau banjir yang terjadi di lapas Cikarang dan Bapas Cikarang. Dia ingin memastikan waraga binaan tetap aman dan mendapatkan haknya selama di dalam lapas.

Peninjauan berlangsung Selasa (4/3/2025). Sejumlah warga binaan perempuan yang terdampak dipindah ke Lapas Perempuan Bandung.

"Yang pertama kami ingin memastikan keamanan mereka, tetap terpenuhinya layanan makan dan perawatan mereka apabila ada yang sakit. Walaupun saat ini kondisi sangat memprihatinkan karena banjir dan penerangan terpaksa dipadamkan untuk keselamatan semua, pengamanan, pelayanan dan perawatan bagi warga binaan harus tetap berjalan semaksimal mungkin," kata Mashudi melalui keterangan tertulis, Rabu (5/3/2025).

Mashudi meminta kepada kepala lapas Cikarang dan jajaran untuk berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak- pihak yang akan medukung mengatasi dan memulihkan dampak dari banjir. Seperti berkoordinasi dengan PLN dan BMKG , berkolaborasi dengan Polres Cikarang untuk mengungsikan sementara beberapa warga binaan.

"Warga binaan Lapas Cikarang pun telah dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi. Sampai saat ini kondisi tetap kondusif dan teratasi. Mohon doanya agar musibah ini dapat cepat teratasi," ujarnya.

Air yang masuk ke Lapas Cikarang disedot ke luar. Proses penyedotan dilakukan BPBD.

"Kami terus melakukan monitoring dan berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam penanganan banjir di Lapas Cikarang," imbuhnya.

(dek/dek)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapasitas Rumah Tahanan (Rutan) Kelas 1 Cipinang di Jatinegara, Jakarta Timur semakin sesak. Jumlah kapasitas rutan tersebut idealnya 1.100 tapi diisi 3.465 warga binaan.

"Kapasitasnya 1.100 penghuni, isinya 3.465 penghuni. Makanya kalau tanya yang ideal, saya agak susah menjawabnya," ungkap Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto di Rutan Kelas 1 Cipinang, Selasa (25/2/2025).

Menurut Agus, ada sekitar 1.900 warga binaan yang massa hukuman dibawah satu tahun bisa mengajukan bebas bersyarat. Sehingga sebelum bebas bisa mendapatkan cuti bersyarat.

"Sudah hampir 1.900 orang, sudah tinggal dibawah satu tahun apabila memang sudah melampaui masa dua per tiga hukuman, kemudian menjelang bebas bersyarat atau sudah waktunya mendapat cuti bersyarat," tutur Agus.

Selain itu, Agus juga akan mengadakan pelatihan kerja di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Nusa Kambangan untuk warga binaan yang sudah memenuhi syarat.

Mereka akan dilatih peternakan ayam, ayam petelur, ayam kampung, itik, perikanan, pertanian. Pelatihan tersebut direncanakan mulai pada bulan Juli.

"Kemudian balai latihan kerja menjahit," tutur Agus.

Sebelumnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, makan bersama Warga Binaan di Rutan Kelas I Cipinang, Selasa siang.

Agus juga menyapa langsung Warga Binaaan dan mengajak berdiskusi, membuka ruang kepada mereka untuk menanyakan isu apa saja.

“Pembinaan bukan hanya soal menjalani hukuman, tetapi juga bagaimana menjalani masa pidana dengan baik, terus memperbaiki diri, dan kembali menjadi individu yang lebih baik di masyarakat," katanya, Selasa.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra dan Menteri Dalam Negeri Malaysia Dato Sri Saifuddin Nasution membahas soal pertukaran narapidana Indonesia-Malaysia dalam pertemuan di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Selasa.

"Dalam pertemuan ini kami bahas bersama untuk di-follow up untuk waktu yang tidak terlalu lama, tentang pertukaran narapidana antara Indonesia dan Malaysia yang nanti akan dibahas lebih detail," kata Yusril di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Selasa.

Yusril mengatakan perwakilan Indonesia-Malaysia selanjutnya akan membahas soal nama-nama yang akan disertakan dalam pertukaran narapidana, kapan dilaksanakan dan berbagai detail lain terkait proses tersebut.

Dia mengungkapan bahwa kebijakan transfer narapidana saat ini dijalankan berdasarkan diskresi Presiden, dengan mempertimbangkan aspek hubungan internasional, kerja sama dengan negara-negara tetangga, serta prinsip-prinsip dalam berbagai pakta kemanusiaan.

"Indonesia belum memiliki payung hukum yang mengatur regulasi transfer dan pertukaran narapidana antarnegara. Sehingga keputusan mengenai hal ini menjadi implikasi dari kebijakan Presiden dengan mempertimbangkan hubungan baik dengan negara lain," ujarnya.

Berdasarkan data yang ada, saat ini terdapat sebanyak 5.592 narapidana Indonesia yang ditahan di Malaysia, sementara sebanyak 302 narapidana Malaysia berada di Indonesia.

Lebih lanjut Yusril juga menekankan pentingnya sinergi antara Indonesia dan Malaysia dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks di bidang hukum dan imigrasi.

"Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan sejarah dan kultural yang erat. Oleh karena itu, kerja sama dalam penegakan hukum serta perlindungan hak asasi manusia bagi warga kedua negara harus terus diperkuat," kata Yusril.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Malaysia, Dato’ Sri Saifuddin Nasution, menyampaikan apresiasinya atas sambutan hangat dari pemerintah Indonesia dan menegaskan komitmen Malaysia untuk memperkuat hubungan bilateral.

"Kami memahami pentingnya perlindungan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. Pemerintah Malaysia berkomitmen untuk terus memperbaiki mekanisme perlindungan dan memperkuat kerja sama dengan Indonesia dalam berbagai aspek, termasuk dalam pengelolaan imigrasi dan pemberantasan kejahatan lintas negara," ujar Saifuddin.

Pertemuan ini diharapkan dapat semakin mempererat hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia, terutama dalam bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Terdakwa kasus pelecehan seksual I Wayan Agus Suartama alias Agus difable dipastikan tidak akan mendapatkan amnesti dari pemerintah. Pasalnya, perbuatan yang dilakukan Agus dianggap memiliki dampak luas kepada korban.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, mulanya mengatakan dari 44.495 warga binaan, sebanyak 19.337 di antaranya dinyatakan lolos verifikasi awal yang akan diberikan amnesti. Adapun hasil ini didapat usai Direktorat Pemasyarakatan mendistribusikan data mentah amnesti ke 33 kantor wilayah.

"Ditjen Pemasyarakatan melakukan identifikasi data warga binaan pemasyarakatan yang bersumber dari database pemasyarakatan dan Direktorat Teknis berdasarkan kriteria yang akan diberikan amnesti didapatkan data 44.495 warga binaan pemasyarakatan," kata Agus dalam rapat dengan Komisi XIII DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025).

Dari 19.337 orang warga binaan yang dinyatakan lolos verifikasi, mayoritas didapat oleh narapidana dan anak binaan pengguna narkotika. Di antaranya:

a. Pasal 127 Undang-undang Narkotika nomor 35 Tahun 2009 sebanyak 2.591 orang.

b. Kategori pengguna narkotika sesuai surat edaran mahkamah Agung nomor 04/2010 sebanyak 15.447 orang,

Jumlah tersebut akan diajukan kembali untuk proses verifikasi ulang ke Ditjen Administrasi Hukum Umum. Diketahui, amnesti tersebut merupakan program Menteri Imipas untuk mengatasi persoalan overkapasitas.

"Namun jumlah ini akan kami telaah kembali mengingat nomor 04 tahun 2010 hanya meninjau dari jumlah atau kuantitas barang bukti, sedang yang menjadi sasaran pemberian amnesti adalah pengguna atau pemakai," ujar Agus.

Selanjutnya ada narapidana dan anak binaan terkait dengan UU ITE, amnesti diberikan kepada lima orang terkait pasal penghinaan terhadap pribadi atau pemerintah dalam perbedaan pandangan politik. Amnesti juga diberikan kepada 377 orang terkait ITE.

"Narapidana dan anak binaan terkait dengan Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik terkait pasal penghinaan terhadap pribadi/pemerintah dan perbedaan pandangan politik 5 orang dan terkait pasal ITE 377 orang, jumlah ini akan kami telah kembali," ujar Agus.

Selanjutnya amnesti diberikan ke narapidana dan anak binaan berkebutuhan khusus. Rinciannya terdiri dari 270 orang yang sakit berkepanjangan, 73 orang dengan gejala kejiwaan, lansia di atas 70 tahun 110 orang, disabilitas 2 orang. Amnesti juga diberikan ke enam perempuan hamil, 37 orang perempuan yang yang merawat anak di lapas, anak binaan 409 orang dan narapidana makar 10 orang.

Terkait Agus difable yang memiliki kebutuhan khusus, Agus Andrianto memastikan bahwa yang bersangkutan tidak akan mendapatkan amnesti.

"Saya rasa, nggak akan dapat, nggak akan dapat," kata Agus usai rapat.

Agus menyebut lantaran kasusnya terkait pelecehan maka I Wayan Agus Suartama tak akan mendapat amnesti. Ia menyebut tindakan Agus membahayakan.

"Jadi kasus-kasus yang seperti itu, yang dampaknya luas kemudian membahayakan yang lain, nggak akan diberikan amnesti," kata dia.

(astj/astj)

Sejauh ini belum ada sih (peningkatan perjalanan), belum ada ya, masih normal-normal saja

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengungkapkan bahwa kondisi perjalanan ke luar negeri masih normal saat merespons adanya tren #KaburAjaDulu, di mana warganet mengajak WNI untuk menetap di luar negeri akibat situasi politik hingga ekonomi di Indonesia yang tak menentu.

"Sejauh ini belum ada sih (peningkatan perjalanan), belum ada ya, masih normal-normal saja," kata Agus usai menghadiri rapat dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, masyarakat harus bersyukur karena tinggal di Indonesia. Dia mengatakan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang luar biasa dan memiliki semuanya.

"Di sana kalau musim dingin setengah mati, jangan coba untuk jualan di luar, bersyukur lah jadi warga Indonesia," ujar Agus.

Sebelumnya, tagar #KaburAjaDulu populer di media sosial. Banyak masyarakat yang sudah bekerja di luar negeri menyarankan warganet untuk mengikuti jejak mereka bekerja di luar negeri.

Tren tersebut meluas karena banyak pihak yang menyebutkan keuntungan bekerja di luar negeri, yaitu mendapatkan upah yang tinggi dan mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik.

Berbagai tokoh pemerintahan dan legislatif turut merespons mengenai tren tersebut. Salah satunya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris yang menilai tren itu harus menjadi momen otokritik bagi pemerintah.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Kalau ada permintaan sekarang dari Bareskrim, biar itu sekadar telepon, kami akan kerjakan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto memastikan bakal membantu mengawasi pencekalan ke luar negeri terhadap tersangka kasus pemalsuan SHGB dan SHM tanah Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, Banten, yang berkaitan dengan polemik pagar laut jika ada permintaan dari Bareskrim Polri.

"Kalau ada permintaan sekarang dari Bareskrim, biar itu sekadar telepon, kami akan kerjakan," kata Agus usai menghadiri rapat dengan Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pengawasan pencekalan tidak hanya akan dilakukan terhadap Kepala Desa Kohod yang menjadi tersangka, tetapi juga terhadap orang-orang lainnya jika ada yang juga dicekal.

"Ya, kalau ada, pasti semuanya akan dicekal," kata mantan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menetapkan Kepala Desa (Kades) Kohod Arsin sebagai tersangka kasus pemalsuan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) terkait dengan pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten.

Polri pun berkoordinasi dengan Imigrasi untuk mencekal Arsin ke luar negeri usai yang bersangkutan berstatus tersangka. Selain Arsin, Bareskrim juga akan mencekal tiga tersangka lainnya, yakni UK selaku Sekretaris Desa (Sekdes) Kohod, SP selaku penerima kuasa, dan CE selaku penerima kuasa.

"Kami juga sudah melaksanakan koordinasi dengan imigrasi untuk segera melaksanakan pencekalan kepada para tersangka," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (19/2).

Brigjen Pol. Djuhandhani menerangkan bahwa keempatnya diduga bersama-sama membuat dan menggunakan surat palsu berupa girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, surat pernyataan tidak sengketa, surat keterangan tanah, surat keterangan pernyataan kesaksian, surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga Desa Kohod, dan dokumen lainnya yang dibuat oleh Kades dan Sekdes Kohod sejak Desember 2023 sampai dengan November 2024.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, mengatakan warga binaan pemasyarakatan yang mendapat amnesti dari pemerintah, akan diikutkan pada program rehabilitasi yang bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) hingga latihan komponen cadangan (Komcad). Diketahui ada 19.337 warga binaan pemasyarakatan yang lolos verifikasi awal.

"Nantinya, warga binaan permasyarakatan yang mendapatkan amnesti rencananya akan diikutkan dalam program rehabilitasi bekerja sama dengan BNN dan diikutkan dalam program latihan komponen cadangan," kata Agus dalam rapat di Komisi XIII DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025).

Agus menyebut amnesti ini juga bisa mengurangi kapasitas yang berlebih di lapas. Ia menilai dengan begitu, warga binaan pemasyarakatan (WBP) juga bisa termotivasi untuk berperilaku baik selama menjalani masa hukuman.

"Pemberian amnesti mendorong reintegrasi untuk sosial dan mengurangi over crowded. Hal ini terlihat dari kemungkinan warga binaan pemasyarakatan dapat kembali dengan cepat di tengah-tengah masyarakat sehingga menjadi semangat membangun kehidupan lagi," kata Agus.

"Selain itu menjadi motivasi bagi WBP untuk berperilaku baik sehingga dapat memperkuat program pembinaan dan rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan," sambungnya.

19.337 Napi Akan Diberi Amnesti

Sebelumnya, Agus Andrianto mengungkap dari 44.495 warga binaan, sebanyak 19.337 di antaranya dinyatakan lolos verifikasi awal yang akan diberikan amnesti. Adapun hasil ini didapat usai Direktorat Pemasyarakatan mendistribusikan data mentah amnesti ke 33 kantor wilayah.

Hal itu disampaikan Agus dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025). Agus menyebut pemberian amnesti ini dikategorikan narapidana dan anak binaan pengguna narkotika, ITE, hingga narapidana atau anak binaan berkebutuhan khusus.

"Ditjen Pemasyarakatan melakukan identifikasi data warga binaan pemasyarakatan yang bersumber dari database pemasyarakatan dan Direktorat Teknis berdasarkan kriteria yang akan diberikan amnesti didapatkan data 44.495 warga binaan pemasyarakatan," kata Agus dalam rapat.

Dari 19.337 orang warga binaan yang dinyatakan lolos verifikasi, mayoritas didapat oleh narapidana dan anak binaan pengguna narkotika. Diantaranya:

a. Pasal 127 Undang-undang Narkotika nomor 35 Tahun 2009 sebanyak 2.591 orang.

b. Kategori pengguna narkotika sesuai surat edaran mahkamah Agung nomor 04/2010 sebanyak 15.447 orang,

Jumlah tersebut akan diajukan kembali untuk proses verifikasi ulang ke Ditjen Administrasi Hukum Umum. Diketahui, amnesti tersebut merupakan program Menteri Imipas untuk mengatasi persoalan overkapasitas.

"Namun jumlah ini akan kami telaah kembali mengingat nomor 04 tahun 2010 hanya meninjau dari jumlah atau kuantitas barang bukti, sedang yang menjadi sasaran pemberian amnesti adalah pengguna atau pemakai," ujar Agus.

Selanjutnya ada narapidana dan anak binaan terkait dengan UU ITE, amnesti diberikan kepada lima orang terkait pasal penghinaan terhadap pribadi atau pemerintah dalam perbedaan pandangan politik. Amnesti juga diberikan kepada 377 orang terkait ITE.

"Narapidana dan anak binaan terkait dengan Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik terkait pasal penghinaan terhadap pribadi/pemerintah dan perbedaan pandangan politik 5 orang dan terkait pasal ITE 377 orang, jumlah ini akan kami telah kembali," ujar Agus.

Selanjutnya amnesti diberikan ke narapidana dan anak binaan berkebutuhan khusus. Rinciannya terdiri dari 270 orang yang sakit berkepanjangan, 73 orang dengan gejala kejiwaan, lansia di atas 70 tahun 110 orang, disabilitas 2 orang. Amnesti juga diberikan ke enam perempuan hamil, 37 orang perempuan yang yang merawat anak di lapas, anak binaan 409 orang dan narapidana makar 10 orang.

(dwr/yld)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) AgusAndrianto menjelaskan, pemberian amnesti alias pengampunan atau penghapusan hukuman untuk sekitar 44.000 narapidana merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi overkapasitas di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Overkapasitas lapas merupakan kondisi di mana jumlah penghuni lapas melebihi kapasitas hunian yang tersedia.

"Rencana pemberian amnesti ini merupakan upaya mengatasi overcapacity dan overcrowded," kata Agus dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Agus mengeklaim, kebijakan ini merupakan solusi yang diberikan pemerintah untuk mengatasi persoalan di dalam lapas.

Selain itu, kebijakan ini juga dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada narapidana supaya bisa berkontribusi kembali secara positif di masyarakat.

Adapun kebijakan pemberian amnesti dilakukan berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

"Dalam rangka untuk kepentingan kemanusiaan, dilakukan kepada narapidana dan anak binaan dengan kriteria," kata Agus.

Diberitakan, pemerintah bakal memberi pengampunan kepada narapidana atau warga binaan atas dasar kemanusiaan.

Hal ini telah disetujui oleh Presiden Prabowo saat menerima Menteri Hukum (Menkum) usai rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra serta Menteri HAM Natalius Pigai pada 13 Desember 2024.

“Presiden akan memberikan amnesti terhadap beberapa narapidana yang saat ini sementara kami lakukan asesmen bersama dengan Kementerian Imipas (Imigrasi dan Pemasyarakatan)," kata Menkum Supratman ketika itu.

Dia menuturkan bahwa amnesti diberikan atas pertimbangan kemanusiaan, di samping untuk mengurangi overload atau kelebihan kapasitas lapas.

Setidaknya, kelebihan muatan lapas bisa dikurangi sekitar 30 persen dengan pemberian amnesti tersebut.

Berdasarkan data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), ada sekitar 44.000 warga binaan maupun narapidana yang memungkinkan diberikan amnesti.

Namun, jumlah pasti yang diberikan amnesti belum disepakati karena masih harus diverifikasi dan diasesmen oleh Kementerian Hukum, serta memerlukan pertimbangan DPR RI.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto telah menemui Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk membahas soal pengamanan lapas.

Agus menyampaikan bahwa saat ini keamanan lapas perlu ditingkatkan. Pasalnya, kondisi di lapas kerap diwarnai dengan peredaran gelap narkoba, membutuhkan peran Polri.

“Razia yang kami lakukan butuh dukungan dari jajaran Kepolisian, karena personel kami sangat terbatas,” ujar Agus di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (14/2/25).

Mantan Wakapolri itu mengatakan kolaborasi antara pihaknya dengan Polri merupakan wujud dukungan untuk menyukseskan visi Asta Cita Presiden, terutama dalam pemberantasan peredaran narkoba di lapas.

Dia juga mengungkap, hingga saat ini terdapat 313 Napi yang dipindahkan ke UPT Maximum Security Nusa Kambangan karena diduga mengendalikan peredaran narkoba dari dalam Lapas.

“Kami juga menyelenggarakan kegiatan ketahanan pangan, Nusa Kambangan nantinya dapat menjadi model pembinaan dan pelatihan kepada warga binaan,” tambahnya.

Adapun, Agus juga telah mengedarkan surat agar seluruh Lapas harus kooperatif dengan aparat penegak hukum yang melakukan pengembangan penyelidikan tindak pidana, terutama Narkoba, telah dikeluarkan.

Di lain sisi, Kapolri Sigit menekankan bahwa dirinya akan membantu Kementerian Imipas dalam memberantas narkoba hingga ke dalam lapas. Oleh karenanya, korps Bhayangkara siap memberikan razia lapas dengan waktu 1x24 jam.

“Terkait dengan razia Lapas, kami siap memberikan dukungan 1x24 jam. Kita juga akan melakukan evaluasi 3 bulan ke depan terkait pemindahan napi ke Nusakambangan dan semoga grafik penyebarannya dapat menurun,” ujar Sigit.