Istanbul (ANTARA) - AS pada hari Senin mengumumkan pembatasan visa yang menargetkan pemilik dan pejabat senior agen perjalanan India yang dituduh memfasilitasi "imigrasi ilegal."

"Kami akan terus mengambil langkah-langkah untuk memberlakukan pembatasan visa terhadap pemilik, eksekutif, dan pejabat senior agen perjalanan untuk memutus jaringan penyelundupan alien," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS Bruce, menekankan bahwa kebijakan imigrasi AS berupaya untuk mencegah migrasi ilegal dan menghukum mereka yang melanggar hukumnya.

Bruce, mengatakan tindakan tersebut bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang "secara sadar" terlibat dalam operasi imigrasi ilegal dan penyelundupan manusia.

Ia menekankan bahwa kedutaan dan konsulat AS di India secara aktif bekerjasama untuk mengidentifikasi individu dan agen yang terlibat dalam kegiatan ini.

Langkah tersebut dilakukan saat pemerintahan Donald Trump mempertahankan sikap garis keras terhadap imigrasi dan mengintensifkan upaya untuk membatasi penyeberangan perbatasan ilegal.

Tidak ada tanggapan langsung dari otoritas India atau agen perjalanan terkait dengan langkah tersebut.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2025

Kota Meksiko (ANTARA) - Dua pesawat Angkatan Udara Amerika Serikat yang mengangkut gelombang pertama imigran ilegal yang dideportasi telah tiba di pusat penerimaan repatriasi di pangkalan udara Guatemala, demikian menurut pernyataan Institusi Imigrasi Guatemala.

"80 warga Guatemala telah kembali terdiri dari 31 wanita dan 48 pria serta satu anak tanpa pendamping," sebut badan imigrasi tersebut.

Menurut imigrasi, para imigran tersebut telah didaftarkan dan diterima pemerintah serta mendapatkan bantuan dasar seperti makanan, pakaian, alat kebersihan, dan dalam beberapa kasus dukungan psiko-sosial serta akses melakukan panggilan telepon.

Media setempat melaporkan bahwa pesawat kedua yang membawa 80 imigran mendarat di bandara Guatemala setelah penerbangan militer pertama.

Menurut media tersebut, sebelum para imigran dapat kembali ke rumah masing-masing, mereka dipindahkan dari pusat penerimaan repatriasi di pangkalan udara menuju pusat bantuan imigrasi di ibukota.

Sementara itu, NBC yang mengutip sejumlah sumber sebelumnya melaporkan ada tiga penerbangan imigran ilegal yang dijadwalkan meninggalkan AS pada Jumat, namun pesawat tujuan Meksiko tidak dapat lepas landas karena dilarang mendarat karena alasan yang tidak jelas.

Presiden AS Donald Trump telah berulang kali mengatakan pemerintahan barunya akan segera mulai menindak tegas imigrasi ilegal begitu ia menjabat sebagai presiden AS.

Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan pada Jumat bahwa AS menangkap 538 imigran ilegal, termasuk seorang tersangka teroris, dan mendeportasi ratusan "penjahat imigran ilegal" dalam operasi anti-imigrasi besar-besaran.

Sumber: Sputnik-OANA

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2025

Kota Meksiko (ANTARA) - Dua pesawat Angkatan Udara Amerika Serikat yang mengangkut gelombang pertama imigran ilegal yang dideportasi telah tiba di pusat penerimaan repatriasi di pangkalan udara Guatemala, demikian menurut pernyataan Institusi Imigrasi Guatemala.

"80 warga Guatemala telah kembali terdiri dari 31 wanita dan 48 pria serta satu anak tanpa pendamping," sebut badan imigrasi tersebut.

Menurut imigrasi, para imigran tersebut telah didaftarkan dan diterima pemerintah serta mendapatkan bantuan dasar seperti makanan, pakaian, alat kebersihan, dan dalam beberapa kasus dukungan psiko-sosial serta akses melakukan panggilan telepon.

Media setempat melaporkan bahwa pesawat kedua yang membawa 80 imigran mendarat di bandara Guatemala setelah penerbangan militer pertama.

Menurut media tersebut, sebelum para imigran dapat kembali ke rumah masing-masing, mereka dipindahkan dari pusat penerimaan repatriasi di pangkalan udara menuju pusat bantuan imigrasi di ibukota.

Sementara itu, NBC yang mengutip sejumlah sumber sebelumnya melaporkan ada tiga penerbangan imigran ilegal yang dijadwalkan meninggalkan AS pada Jumat, namun pesawat tujuan Meksiko tidak dapat lepas landas karena dilarang mendarat karena alasan yang tidak jelas.

Presiden AS Donald Trump telah berulang kali mengatakan pemerintahan barunya akan segera mulai menindak tegas imigrasi ilegal begitu ia menjabat sebagai presiden AS.

Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan pada Jumat bahwa AS menangkap 538 imigran ilegal, termasuk seorang tersangka teroris, dan mendeportasi ratusan "penjahat imigran ilegal" dalam operasi anti-imigrasi besar-besaran.

Sumber: Sputnik-OANA

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra buka suara soal rencana deportasi massal imigran bermasalah oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Yusril mengaku belum tahu detail terkait rencana kebijakan tersebut.

"Ya, kita belum tahu detailnya hal itu ya. Baru kabar-kabar," kata Yusril Ihza Mahendra di kantornya, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (24/1/2025).

Yusril mengatakan pihaknya belum mendapat informasi resmi terkait rencana kebijakan tersebut. Meski demikian, dia mengatakan pemerintah Indonesia harus siap untuk mengantisipasi rencana tersebut.

"Tapi kita belum mendapatkan satu informasi resmi. Dan barangkali setelah Presiden Trump dilantik, mungkin akan ada kebijakan mengenai soal ini," kata Yusril.

"Bahwa dulu memang disinggung-singgung pada waktu kampanye, kita tidak bisa bereaksi terlalu cepat terhadap satu masalah yang sebetulnya belum clear betul bagi kita. Tapi ya, tentu sebagai Pemerintah, kalau hal seperti itu terjadi, kita harus siap juga mengantisipasi," ujarnya.

Lebih lanjut, Yusril mengatakan Negara harus melindungi setiap warga negaranya yang berada di luar negeri.

"Oleh karena kita harus bertindak melindungi warga negara kita yang ada di luar negeri. Saya kira itu normalnya kita akan lakukan," ujarnya.

Diketahui, Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump akan mendeportasi jutaan imigran ilegal setelah resmi menjabat. Ia berencana mengumumkan darurat nasional demi mengamankan perbatasan AS.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra buka suara soal rencana deportasi massal imigran bermasalah oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Yusril mengaku belum tahu detail terkait rencana kebijakan tersebut.

"Ya, kita belum tahu detailnya hal itu ya. Baru kabar-kabar," kata Yusril Ihza Mahendra di kantornya, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (24/1/2025).

Yusril mengatakan pihaknya belum mendapat informasi resmi terkait rencana kebijakan tersebut. Meski demikian, dia mengatakan pemerintah Indonesia harus siap untuk mengantisipasi rencana tersebut.

"Tapi kita belum mendapatkan satu informasi resmi. Dan barangkali setelah Presiden Trump dilantik, mungkin akan ada kebijakan mengenai soal ini," kata Yusril.

"Bahwa dulu memang disinggung-singgung pada waktu kampanye, kita tidak bisa bereaksi terlalu cepat terhadap satu masalah yang sebetulnya belum clear betul bagi kita. Tapi ya, tentu sebagai Pemerintah, kalau hal seperti itu terjadi, kita harus siap juga mengantisipasi," ujarnya.

Lebih lanjut, Yusril mengatakan Negara harus melindungi setiap warga negaranya yang berada di luar negeri.

"Oleh karena kita harus bertindak melindungi warga negara kita yang ada di luar negeri. Saya kira itu normalnya kita akan lakukan," ujarnya.

Diketahui, Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump akan mendeportasi jutaan imigran ilegal setelah resmi menjabat. Ia berencana mengumumkan darurat nasional demi mengamankan perbatasan AS.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra buka suara soal rencana deportasi massal imigran bermasalah oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Yusril mengaku belum tahu detail terkait rencana kebijakan tersebut.

"Ya, kita belum tahu detailnya hal itu ya. Baru kabar-kabar," kata Yusril Ihza Mahendra di kantornya, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (24/1/2025).

Yusril mengatakan pihaknya belum mendapat informasi resmi terkait rencana kebijakan tersebut. Meski demikian, dia mengatakan pemerintah Indonesia harus siap untuk mengantisipasi rencana tersebut.

"Tapi kita belum mendapatkan satu informasi resmi. Dan barangkali setelah Presiden Trump dilantik, mungkin akan ada kebijakan mengenai soal ini," kata Yusril.

"Bahwa dulu memang disinggung-singgung pada waktu kampanye, kita tidak bisa bereaksi terlalu cepat terhadap satu masalah yang sebetulnya belum clear betul bagi kita. Tapi ya, tentu sebagai Pemerintah, kalau hal seperti itu terjadi, kita harus siap juga mengantisipasi," ujarnya.

Lebih lanjut, Yusril mengatakan Negara harus melindungi setiap warga negaranya yang berada di luar negeri.

"Oleh karena kita harus bertindak melindungi warga negara kita yang ada di luar negeri. Saya kira itu normalnya kita akan lakukan," ujarnya.

Diketahui, Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump akan mendeportasi jutaan imigran ilegal setelah resmi menjabat. Ia berencana mengumumkan darurat nasional demi mengamankan perbatasan AS.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Washington (ANTARA) - Badan Penegakan Imigrasi dan Cukai (ICE) Amerika Serikat menangkap 308 imigran ilegal di hari pertama Presiden Donald Trump menempati Gedung Putih, demikian menurut sebuah laporan.

Beberapa orang yang ditangkap tersebut memiliki catatan kriminal seperti pembunuhan dan pemerkosaan terhadap anak, menurut 'czar perbatasan Trump' Tom Homan, seperti dikutip New York Post.

Homan mencatat bahwa petugas imigrasi mulai menangkapi imigran ilegal yang menimbulkan ancaman terhadap 'keamanan publik', menambahkan bahwa saat ini ada sekitar 700.000 imigran ilegal di AS.

Sementara itu, reporter CNN melaporkan bahwa ribuan tentara aktif tambahan AS dikerahkan ke perbatasan selatan dengan Meksiko setelah Trump memerintahkan peningkatan jumlah pasukan sebagai bagian dari inisiatifnya untuk menindak tegas imigrasi ilegal.

Di hari pelantikannya pada Senin, Trump memerintahkan peningkatan keberadaan militer di perbatasan untuk memberantas imigrasi ilegal serta menyatakan darurat nasional di perbatasan selatan.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2025