Jakarta -

Siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Mandailing Natal (Madina) Herma Yulia lulus Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI). Herma adalah anak seorang kuli pasar yakni mengangkat meja dan ibunya penjual kopi keliling.

Herma saat ini duduk di kelas XII-IIS MAN 3 Madina. Dia adalah anak ke-4 dengan ayah bernama Muhammad Gunung Simatupang (57) dan ibunya bernama Misna Batubara (49).

"Kami ada enam bersaudara. Dengan penghasilan orang tua yang tergolong minim harus menghidupi kami yang masih sekolah ini. Kakak dan abang sudah menikah, yang satunya masih kerja. Tinggal kami berdua yang sekolah," ucapnya dikutip dari situs Kementerian Agama (Kemenag), Selasa (15/4/2025).

Meski ayahnya berprofesi sebagai kuli pasar dan ibunya menjual kopi keliling, Herma yang hobi memasak ini tidak menyurutkan semangatnya untuk bersekolah dan menggapai cita-cita masuk ke perguruan tinggi negeri impian.

Dia bersyukur, saat pengumuman SNBP pada 18 Maret 2025 lalu, dinyatakan lulus dari jurusan Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Herma pun mengaku tidak menyangka namanya tercantum sebagai calon mahasiswa baru Ilmu Hukum UI. Dia mengaku sangat senang dapat mewujudkan impiannya menjadi mahasiswa UI, terutama di program studi favoritnya.

"Perasaan saya campur aduk pada saat kelulusan itu. Saya senang karena tidak menyangka bisa lulus di universitas favorit saya. Di sisi lain, saya sedih membayangkan jawaban dari orangtua karena akan terhalang keadaan ekonomi," ungkapnya.

Namun setelah Herma cerita dan memberi pemahaman kepada kedua orang tua, mereka menyetujuinya untuk kuliah di UI jurusan hukum. Bahkan ayahnya sangat mendukung untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Herma berharap bisa menyelesaikan masa kuliahnya dengan cepat. Dia juga ingin memiliki pekerjaan, mewujudkan mimpi, dan membanggakan kedua orangtuanya serta memperbaiki keadaan ekonomi dan kehidupan keluarganya kelak.

Ia juga mengucapkan rasa terima kasih kepada semua guru yang sudah membimbingnya dengan sabar memberikan pengajaran, ilmu, dan moivasi serta semangat. Herma juga memohon doa kepada orangtua, keluarga besar MAN 3 Mandailing Natal, dan teman-temannya agar selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam menggapai cita-citanya.

(nwy/nwk)

Jakarta -

Detikers sudah menentukan jurusan apa dan kampus mana yang akan diambil pada Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2025?

Salah satu cara untuk menentukan perguruan tinggi tujuan adalah dengan melihat peringkat universitas berdasarkan jurusan tertentu. Misalnya, kalian bisa mengetahuinya melalui QS World University Rankings (WUR) by Subject 2025.

Secara khusus dalam artikel ini akan dipaparkan kampus mana saja yang memiliki jurusan terbaik bidang ilmu hukum. Bagi kalian yang ingin mengambil jurusan ini, ayo simak peringkatnya!

Universitas Terbaik Ilmu Hukum Versi QS WUR by Subject 2025

1. Universitas Indonesia
2. Universitas Airlangga
3. Universitas Gadjah Mada
4. Universitas Diponegoro
5. Universitas Padjadjaran
6. Universitas Brawijaya

Penilaian Pemeringkatan

QS World University Rankings by Subject 2025 diluncurkan memberi peringkat universitas untuk 55 jurusan. Ini dia poin-poin indikator yang dinilai dalam pemeringkatan tersebut:

1. Reputasi Akademis

Nilai reputasi akademis dinilai dari tanggapan para akademisi. Indikator tersebut memperlihatkan universitas mana yang dianggap unggul oleh akademisi lain untuk penelitian di area tertentu. Hasil dari survei akademisi kemudian disaring berdasarkan bidang keahlian tertentu yang diidentifikasi oleh responden.

2. Review dari Perusahaan

Indikator review dari perusahaan diambil dari tanggapan survei dari para pemberi kerja. Mereka mengidentifikasi perguruan tinggi yang mereka anggap unggul untuk lulusannya direkrut. Mereka juga diminta untuk mengidentifikasi bidang ilmu yang mereka pilih untuk rekrutmen.

3. Sitasi Penelitian Per Makalah

Semua data sitasi untuk indikator ini bersumber dari Elsevier Scopus. Ambang batas publikasi minimum juga ditetapkan untuk setiap subjek guna menghindari potensi anomali yang berasal dari sejumlah kecil makalah yang banyak dikutip.

Ambang batas publikasi minimum dan bobot yang diterapkan pada indikator sitasi disesuaikan supaya mencerminkan pola publikasi dan sitasi yang berlaku dalam disiplin ilmu tertentu.

4. Indeks H

Indeks H atau H-index adalah cara untuk mengukur produktivitas dan dampak akademisi atau departemen. Indeks H didasarkan pada kumpulan makalah akademisi yang paling banyak dikutip dan jumlah kutipan yang diterima dalam publikasi lain.

5. Jaringan Penelitian Internasional

Indeks international research network (IRN) atau jaringan penelitian internasional mencerminkan kemampuan lembaga untuk melakukan diversifikasi geografi jaringan penelitian internasional melalui kemitraan penelitian berkelanjutan dengan lembaga pendidikan tinggi lainnya.

Itulah beberapa universitas terbaik bidang ilmu hukum di Indonesia. Ada kampus yang ingin kalian tuju, detikers?

(nah/nwk)

JAKARTA - Perbandingan daya tampung dan peminat Program Studi (Prodi) Ilmu Hukum di Universitas Indonesia (UI), Universitas Padjadjaran (Unpad), dan Universitas Diponegoro (Undip) melalui jalur SNBT 2025 diulas di artikel ini. Mana kampus pilihanmu?

Diketahui, pendaftaran Ujian Tertulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes ( UTBK SNBT ) 2025 dibuka pada 11-27 Maret 2025. Para pejuang SNBT 2025 bisa mencatat jadwal berikut ini:

1. Registrasi akun siswa: 13 Januari-27 Maret 2025
2. Pendaftaran UTBK SNBT: 11-27 Maret 2025
3. Pelaksanaan UTBK: 23 April-3 Mei 2025
4. Pengumuman hasil SNBT: 28 Mei 2025
5. Masa unduh sertifikat UTBK : 3 Juni-31 Juli 2025

Salah satu prodi yang banyak peminatnya pada SNBT 2024 adalah Ilmu Hukum. Berikut ini SindoNews tampilkan perbandingan daya tampung dan peminat Prodi Ilmu Hukum di UI, Unpad, dan Undip.

Daya Tampung dan Peminat Prodi Ilmu Hukum UI, Unpad, dan Undip

1. Universitas Indonesia (UI)
Daya Tampung 2025: 171
Peminat 2024: 3.883

2. Universitas Padjadjaran (Unpad)
Daya Tampung 2025: 147
Peminat 2024: 3.684

3. Universitas Diponegoro (Undip)
Daya Tampung 2025: 276
Peminat 2024: 4.520.

Demikian informasi tentang perbandingan daya tampung dan peminat Prodi Ilmu Hukum UI, Unpad, dan Undip. Semoga artikel ini bermanfaat bagi para pejuang SNBT 2025.

Malang -

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pemuda Mahasiswa Jawa Timur deklarasi menolak RUU yang dinilai memperburuk sistem hukum di Indonesia. Mereka menegaskan perlunya perbaikan yang lebih substansial, yakni bukan soal kewenangan kelembagaan yang diperluas.

Deklarasi disampaikan di tengah forum diskusi yang digagas Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI). Diskusi ini dihadiri berbagai aktivis, praktisi hukum dan mahasiswa di Hotel Pelangi Dua, Jalan Simpang Gajayana, Kota Malang, Kamis (20/2/2025).

Hadir sebagai narasumber dari akademisi dan praktisi hukum, di antaranya Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Merdeka (Unmer) Malang, Dr. H. Supriyadi, S.H., M.H., Advokat sekaligus Praktisi Hukum, Firdaus, serta Aktivis Syarif Hidayatullah.

Dalam forum itu, para peserta membedah pasal yang dinilai rancu dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam sistem peradilan di Indonesia.

Firdaus selaku praktisi hukum menilai, penambahan wewenang kejaksaan dalam materi RUU Kejaksaan harus dipertimbangkan lebih banyak. Adanya materi dalam aturan tersebut, semakin memperjelas tumpang tindih kewenangan dan dapat memperburuk sistem hukum yang ada.

"Sebuah pekerjaan yang semakin dilebarkan justru membuatnya semakin tidak jelas dan lepas dari tanggung jawab. Seharusnya, bukan memperlebar kewenangan institusi, melainkan memperkuat pengawasan," kata Firdaus.

Firdaus juga menyoroti Pasal 28, di mana memberikan kewenangan penyidikan kepada kejaksaan. Menurut Firdaus, hal ini menjadi persoalan serius karena penyidikan seharusnya merupakan kewenangan kepolisian.

"Kejaksaan juga diberi wewenang untuk menghentikan penyidikan. Ini rancu, karena dua instansi diberikan kewenangan yang tumpang tindih. Dalam praktiknya, hal ini justru akan menyulitkan penyelesaian perkara," tegasnya.

Menurut Firdaus, hal tersebut tidak boleh dilakukan di sebuah negara demokrasi. Sebab, setiap warga negara dan atau lembaga diposisikan setingkat dan apabila melakukan kasus tindak pidana, segera diproses hukum seperti halnya bila ada anggota kepolisian yang diduga melakukan korupsi, maka langsung ditangkap dan diproses.

"Namun dalam RUU Kejaksaan, satu perkara yang ditangani polisi dan bisa diberhentikan oleh Kejaksaan. Lalu, siapa yang bertanggung jawab? Ini tidak jelas dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum," bebernya.

Sebagai solusi, Firdaus menekankan perlunya perbaikan yang lebih substansial. Yakni bukan soal kewenangan kelembagaan yang diperluas. Melainkan memasukkan Komisi Pengawasan Kejaksaan (KPK).

"Itu yang seharusnya diatur, bukan malah menambah tumpang tindih kewenangan," tambahnya.

Sementara itu, Dr. H. Supriyadi, S.H., M.H., dari Universitas Merdeka Malang menambahkan, perubahan dalam sistem hukum harus didasarkan pada efektivitas dan kepastian hukum, bukan justru menimbulkan kebingungan baru.

"Jika sistem ini tetap dipaksakan, dikhawatirkan akan semakin menambah ketidakpastian dalam proses penegakan hukum," ujar Supriyadi terpisah.

Di akhir diskusi, seluruh peserta yang hadir menyatakan sikap dengan melakukan deklarasi penolakan RUU Kejaksaan.

Mereka menilai, rancangan ini justru dapat melepas tanggung jawab dan semakin membuat runyam sistem peradilan di Indonesia.

"Kami menolak karena ini bukan sekadar soal regulasi, tetapi soal kepastian hukum bagi masyarakat. Sistem yang tumpang tindih hanya akan merugikan rakyat," tegas Syarif Hidayatullah.

Deklarasi para aktivis, praktisi hukum dan mahasiswa Jawa Timur menjadi bentuk perlawanan akademik dan aspirasi dari kalangan mahasiswa serta praktisi hukum yang berharap agar pemerintah dan legislatif mempertimbangkan kembali rancangan aturan tersebut sebelum disahkan.

Dengan adanya kritik dan masukan dari berbagai pihak, diharapkan sistem hukum di Indonesia dapat berjalan lebih transparan, adil, dan bertanggung jawab.

(irb/hil)

Jakarta -

Seluruh perguruan tinggi negeri (PTN) dari Aceh hingga Papua telah mengumumkan daya tampungnya untuk Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025. Terdapat 76 PTN akademik, 44 PTN vokasi, dan 4 perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN) di dalamnya.

Setiap PTN mencantumkan daya tampung program studi (prodi) diploma tiga (D3), sarjana terapan (D4), hingga sarjana (S1).

Informasi ini dapat digunakan untuk siswa eligible SNBP 2025 dalam menentukan prodi pilihan. Nah, bagi kalian yang ingin mengambil prodi di Universitas Indonesia (UI), detikedu telah menghimpun sejumlah prodi dengan daya tampung terbanyak.

Prodi dengan Daya Tampung Terbanyak SNBP UI 2025

Pada SNBP 2025, UI menawarkan 79 prodi. Ini dia deretan prodi dengan daya tampung terbanyak:

1. S1 Ilmu Hukum

• Daya tampung: 114
• Peminat 2024: 1.634

2. S1 Manajemen

• Daya tampung: 76
• Peminat 2024: 1.545

3. S1 Akuntansi

• Daya tampung: 70
• Peminat 2024: 1.368

4. S1 Ilmu Psikologi

• Daya tampung: 66
• Peminat 2024: 1.274

5. S1 Pendidikan Dokter

• Daya tampung: 60
• Peminat 2024: 1.720

6. S1 Teknik Industri

• Daya tampung: 52
• Peminat 2024: 659

7. S1 Ilmu Komputer

• Daya tampung: 50
• Peminat 2024: 1.133

8. S1 Sistem Informasi

• Daya tampung: 50
• Peminat 2024: 926

9. S1 Ilmu Keperawatan

• Daya tampung: 49
• Peminat 2024: 616

10. S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat

• Daya tampung: 42
• Peminat 2024: 508

11. S1 Ilmu Ekonomi

• Daya tampung: 42
• Peminat 2024: 437

12. S1 Teknik Sipil

• Daya tampung: 40
• Peminat 2024: 494

13. S1 Teknik Mesin

• Daya tampung: 40
• Peminat 2024: 429

Walau demikian, sebagian PTN belum dapat menampilkan daya tampung prodi di kampusnya. Apabila calon peserta atau guru melakukan cek kapasitas prodi melalui laman resmi SNPMB, kampus yang belum melampirkan daya tampung akan menampilkan keterangan "(sedang dalam proses)".

Sebagai contoh berdasarkan pantauan detikedu (23/1/2025) pukul 15.04 WIB, di Universitas Syiah Kuala daya tampung untuk 76 prodi yang ditawarkan belum diperlihatkan. Oleh sebab itu, kalian perlu terus memantau laman SNPMB pada menu SNBP, submenu Daya Tampung SNBP.

Itulah sejumlah prodi di UI dengan daya tampung terbanyak pada SNBP 2025. Pilih dengan bijak ya!

(nah/nwk)