Profesor Marsudi Wahyu Kisworo mengaku melapor ke Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) upaya dicopot dari jabatannya sebagai Rektor Universitas Pancasila (UP) oleh Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPP-UP).

Marsudi mengatakan lantaran pihaknya menilai pencopotan tersebut cacat prosedur dan dilakukan secara sewenang-wenang tanpa memberikan ruang pembelaan.

"Pertama saya nanti melaporkan ke Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. Karena apa? Prosedurnya sewenang-wenang. Harusnya ada proses melalui Senat, kemudian diberi kesempatan untuk membela diri, kita buktikan apa yang dituduhkan. Nah ini kan enggak," kata Marsudi kepada wartawan, Rabu (30/4).

Diketahui, pencopotan Marsudi itu tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pembina YPP-UP Nomor 04/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/IV/2025 yang memberhentikan Marsudi ditandatangani pada 24 April 2025.

Marsudi pun menilai alasan pencopotan yang tercantum dalam surat tersebut bersifat subjektif dan tidak bisa dibuktikan.

"Di surat pemberhentian itu alasannya enggak bisa dibuktikan semua. Subyektif saja semua itu. Saya bisa di pengadilan bisa adu bukti bahwa itu enggak ada yang diomongin itu," ucap dia.

Marsudi mengaku telah mengirimkan surat permintaan audiensi ke Kemendikti Saintek dan telah direspons.

Saat ini pihaknya pun tengah menyiapkan bukti dan dokumen untuk membuktikan pencopotan dirinya sebagai rektor tak berdasar dan sewenang-wenang.

"Karena kalau ke Mendiktisaintek harus membawa dokumen enggak bisa hanya omon-omon, harus ada bukti-bukti yang saya bawa. Kemungkinan minggu depan ada kabar baru mengenai ini dari Mendiktisaintek, karena surat tadi sudah sampai ke Menteri," tutur dia.

Tak hanya itu, Marsudi juga berencana menempuh, langkah hukum jika penyelesaian melalui Kemendikti Saintek tidak membuahkan hasil.

"Ada dua langkah hukum pertama bisa perdata PTUN, karena SK Yayasan bisa digugat ke PTUN. Nah kedua adalah pidana yaitu pencemaran nama baik, karena dengan begini kan nama saya jadi rusak," ujar dia.

"Meskipun itu langkah terakhir kalau kita bisa selesaikan dengan baik-baik ya selesaikan dengan baik baik tapi kalau gak bisa selesai baik-baik mungkin lewat hukum gitu," imbuhnya.

Sebelumnya, Marsudi menduga pencopotan berkaitan dengan sikapnya membela korban kasus dugaan pelecehan seksual yang menjerat eks Rektor UP, Edie Toet Hendratno (ETH).

Marsudi mengklaim beberapa pejabat universitas termasuk dirinya yang aktif melakukan advokasi terhadap korban, menerima tekanan dan intimidasi.

"Ada hubungannya dengan kasus ETH sehingga terjadi tekanan dan intimidasi terhadap beberapa pejabat termasuk yang sudah diberhentikan secara sewenang-wenang oleh YPP-UP tanpa ada kesalahan dan tanpa kesempatan membela diri karena selama ini dianggap aktif melakukan advokasi kepada korban kasus ETH," tutur dia, Senin (28/4).

Sebagai informasi, Edie Toet Hendratno dilaporkan terkait dugaan pelecehan seksual. Laporan pertama dilayangkan ke Polda Metro Jaya pada 12 Januari dengan korban RZ.

Kemudian laporan kedua dilayangkan ke Bareskrim Polri pada 29 Januari dengan korban DF, namun laporan ini telah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya.

Teranyar, polisi telah meningkatkan status perkara tersebut ke tahap penyidikan setelah ditemukan ada unsur pidana dalam proses gelar perkara.

CNNIndonesia.com belum mendapatkan pernyataan resmi dari Universitas Pancasila maupun yayasan yang menaunginya perihal alasan pencopotan Marsudi dari jabatan rektor.

Namun, mengutip dari laman resmi Universitas Pancasila, dalam artikel yang ditulis humas kampus tersebut diberitakan telah ada pelantikan Pejabat Sementara (Pjs) Rektor Universitas Pancasila.

Pjs Rektor Universitas Pancasila yang dialntik itu adalah Adnan Hamid. Penunjukan Pjs Rektor ini akan berlaku hingga terpilihnya Rektor definitif melalui mekanisme sesuai statuta Universitas Pancasila.

"Pelantikan ini dilaksanakan seiring berakhirnya masa jabatan Rektor sebelumnya dan bertujuan menjaga kesinambungan kepemimpinan serta memastikan stabilitas operasional kampus menjelang masa transisi menuju Rektor definitif," demikian dikutip dari artikel yang dipublikasi di laman resmi Universitas Pancasila itu pada Rabu (30/4).

Adnan Hamid sebelumnya menjabat sebagai Ketua Senat Universitas Pancasila.  Dia disebut dikenal luas sebagai sosok akademisi senior yang memahami dinamika internal kampus.

"Penunjukannya sebagai Pjs Rektor diharapkan mampu melanjutkan roda kepemimpinan dengan penuh tanggung jawab," dikutip dari laman tersebut.

Pada publikasi yang sama, Ketua Pembina YPP-UP Siswono Yudho Husodo yang hadir dalam pelantikan tersebut menyampaikan apresiasi atas dedikasi rektor sebelumnya serta harapan besar kepada pejabat baru.

"Kami yakin Prof. Adnan dapat menjalankan amanah ini dengan baik, melanjutkan kinerja yang bagus dan menyempurnakan kinerja yang kurang hingga menjadi baik," ujar Siswono.

Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) diwakili kuasa hukum dalam sidang mediasi pertama gugatan terkait perbuatan melawan hukum soal dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri (PN) Solo hari ini. Pihak penggugat menyesalkan.

Perkara nomor 99/Pdt.G/2025/PN Skt itu dilayangkan oleh pengacara asal Solo, Muhammad Taufiq. Dalam gugatannya, Taufiq melakukan gugatan kepada Jokowi sebagai tergugat 1, KPU Kota Solo sebagai tergugat 2, SMAN 6 Solo sebagai tergugat 3, dan Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai tergugat 4.

Taufik mengatakan, dalam sidang mediasi pertama ini, hakim mediator akan menanyakan apa yang para pihak mau lakukan. Setelah itu, biasanya akan menyusun proposal terkait perkara ini. Dia ingin Jokowi hadir dan menunjukkan ijazah aslinya.

"Kalau dalam mediasi sekali, dua kali dia (Jokowi) tidak hadir, maka dia tidak memiliki iktikad baik. Yang kedua, apa yang menjadi keinginan, keheranan masyarakat belum terjawab karena harus dibuktikan oleh yang bersangkutan. Yang ketiga, siapa pun yang pernah kuliah entah selesai atau tidak apalagi kalau memiliki ijazah dia akan bangga," kata Taufiq saat ditemui wartawan di PN Solo, dilansir detikJateng, Rabu (30/4/2025).

Taufiq mengatakan, jika Jokowi bisa menunjukkan ijazah aslinya, dia akan memasang iklan untuk memberikan selamat.

Saat disinggung bagaimana jika yang hadir kuasa hukum Jokowi yang menunjukkan ijazah Jokowi, Taufiq mempertanyakan apakah ijazah itu boleh didokumentasikan atau tidak. Jika tidak, maka ini bukan persidangan.

"Kalau diwakili kuasa hukumnya, ini ijazah, tapi tidak boleh difoto, tidak boleh didokumentasi, saya katakan ini bukan persidangan. Karena ijazah itu bukan barang gaib, ijazah itu bukti seseorang lulus, bukti seseorang menyelesaikan sekolahnya, dan aturan negara orang yang sekolah harus diberikan ijazah yang menandakan dia pernah sekolah," ujarnya.

Pernyataan Kuasa Hukum Jokowi

Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, YB Irpan mengatakan, Jokowi sudah memberikan surat kuasa kepadanya untuk sidang mediasi ini. Sehingga dia secara sah mewakili kepentingan Jokowi dalam perkara ini.

"Pada mediasi hari ini, oleh karena tergugat 1 dalam hal ini Pak Jokowi sudah memberikan kuasa, khusus melakukan mediasi kepada kami dan rekan-rekan. Untuk itu melalui kuasa yang telah diberikan, secara sah kami mewakili kepentingan Pak Jokowi dalam proses penyelesaian sengketa ini pada tahap mediasi," kata Irpan.

Ia tidak menerima jika Jokowi dinilai tidak memiliki iktikad baik karena tidak hadir dalam sidang mediasi ini. Sebab, Jokowi telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya untuk hadir.

"Tentu tidak demikian, saya akan memberikan suatu alasan-alasan sepanjang beliau dalam hal proses mediasi telah memberikan surat kuasa secara sah kepada seseorang yang diberi kuasa. Tentu saja tidak bisa dikualifikasi pihak prinsipal sebagai pihak yang tidak memiliki iktikad baik," terangnya.

Baca selengkapnya di sini

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) Togar Mangihut Simatupang mengatakan pihaknya sudah menyelesaikan Rancangan Peraturan Presiden (R-Perpres) yang dibutuhkan untuk pencairan tukin dosen Kemendiktisaintek. R-Perpres tersebut kini tengah diajukan ke Kementerian Sekretariat Negara.

"Sampai saat ini kami telah menyelesaikan R-Perpres-nya yang dibutuhkan. Dan itu membutuhkan, saat ini kan diajukan lagi ke Setneg, Setneg ke Presiden. Nah, itu kita belum tahu kapan itu," kata Togar usai rapat kerja Komisi X DPR dengan Kemendiktisaintek di Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Togar mengatakan, setelah Perpres terkait tukin dosen terbit nanti, pihaknya akan memproses Peraturan Menteri Diktisaintek (Permendiktisaintek) berikut pedoman. Setelah itu, pemberian tukin dosen dapat dilakukan.

"Nah, itu pun selesai, masih ada lagi proses yang kita sebut namanya Permen (peraturan menteri). Masih ada lagi pedoman. Nanti baru diimplementasikan" ucapnya.

"Jadi, nggak bisa juga serta-merta seperti instan gitu ya, segera. Harap bersabarlah, ini satu perjuangan kita. Karena terus terang, begitu kami nyampe di sini, tahun 2024 Oktober ya, itu kan langsung kita periksa anggaran. Di 2025 nggak ada. Nah, ini perjuangan saya, perjuangan kementerian yang saya masuki saat ini," ucapnya.

Skema Pencairan Tukin Dosen Tunggu Peraturan

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengatakan skema pencairan tukin dosen juga menunggu Permendiktisaintek.

"Nah nanti proses pencairannya ini yang sedang disusun oleh Kementerian Diktisaintek , dalam waktu dekat Perpres sudah didraf. Nanti setelah keluar Perpres, maka nanti akan dibuat turunannya yaitu Permendiktisaintek untuk membayar tukin. Ya, skemanya ya tentu kita tunggu Permen (peraturan menteri)," katanya.

Sementara, ia menyatakan Kementerian Keuangan sudah menyetujui pembayaran tukin dosen Rp 2,5 triliun untuk 33.957 dosen.

"Tadi sudah disepakati dan alhamdulillah Tukin itu tahun 2025 Kementerian Keuangan sudah menyetujui pembayaran tukin sebesar Rp2,5 triliun ya, Rp2,5 triliun," kata Lalu Ari.

"Yang jelas ini angin segar bagi para pejuang Tukin kita, bahwa Kementerian Keuangan, Pemerintahan Pak Prabowo Subianto sudah menganggarkan tukin tahun 2024 terbayarkan Rp2,5 triliun, sebanyak 33.957 dosen kita yang akan dibayarkan tukin," kata Lalu Ari.

Video Dosen Politani Pangkep Demo Desak Tukin 4 Tahun Nunggak Dibayarkan

Video Dosen Politani Pangkep Demo Desak Tukin 4 Tahun Nunggak Dibayarkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro meminta jajarannya mencari tahu dari mana sumber rekaman suara yang viral di media sosial.

Rekaman suara yang viral di media sosial itu diduga adalah dirinya yang memarahi pegawai di rumah dinas.

Ia menduga, rekaman itu disebar untuk memojokkan dirinya.

Ia mengeklaim, suara di balik rekaman itu bukanlah dirinya.

"Saya minta teman-teman untuk melacak dari mana sumbernya dan siapa yang lakukan dan maksudnya. Pasti maksudnya untuk memojokkan saya," kata Satryo, saat memberikan klarifikasi mengenai polemik di Kemendikti, dikutip dari tayangan Kompas TV, Selasa (21/1/2025).

Tak hanya itu, ia juga meminta jajarannya mencari siapa sosok yang menyebarluaskan rekaman dengan sengaja, dan mengeditnya seolah-olah dirinya menjadi subyek utama dalam rekaman suara.

"Saya minta teman-teman yang ahli dalam bidang tersebut untuk melacak dan melihat, kalau perlu cari pelakunya siapa," pinta Satryo.

Ia ingin mengetahui apakah rekaman suara itu dimanipulasi, mengingat Satryo menampik anggapan soal menteri arogan.

Kalau terbukti dimanipulasi, ia tidak segan-segan membawanya ke jalur hukum.

"Apakah ini buatan atau manipulasi dan sebagainya. Kalau memang sudah ada manipulasi, kita lihat nanti siapa yang melakukan hal itu. Kita akan coba pastikan jalur hukum bagi mereka yang sengaja membuat konten yang seperti itu," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, anggapan "Menteri Arogan" memicu penolakan keras dari pegawai Kemendikti.

Para pegawai ini merasa diperlakukan tidak adil oleh Satryo karena sikapnya yang disebut-sebut pemarah hingga tidak segan-segan memecat.

Penolakan itu tecermin dari demo di depan kantornya di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).

Dengan pakaian serba hitam, pegawai Kemendikti Saintek berkumpul membawa spanduk protes bahwa mereka bukan pegawai pribadi Satryo dan istri.

Mereka juga mengirim karangan sebagai bentuk perlawanan terhadap tindakan sewenang-wenang yang diduga dilakukan Satryo.

Perseteruan yang terjadi antara ormas Pemuda Pancasila (PP) dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya berakhir damai. Kedua pihak melakukan deklarasi damai di Pendopo Bupati Blora.

"Pada kesempatan ini, kita ingin menyaksikan keduanya, PP dan GRIB, untuk membuat surat pernyataan yang nanti ditandatangani keduanya. Dan disaksikan Forkopimda," ucap Bupati Blora Arief Rohman dilansirdetikJateng, Rabu (15/1/2025).

Arief mengaku menyayangkan terjadinya bentrokan kedua kelompok ormas ini. Ia berharap ke depannya Blora akan semakin aman dan kondusif.

Pada kesempatan yang sama, Ketua MPC Pemuda Pancasila Blora, Munaji, bersepakat untuk berdamai. Dia tidak ingin bentrok kemarin terulang kembali di wilayah Blora.

"Salam Pancasila. Saya Mbah Mun selaku Ketua Pemuda Pancasila Blora, untuk kejadian kemarin itu kita jadikan kejadian yang pertama dan terakhir. Mulai detik ini, setelah kesepakatan kita buat antara saya selaku Ketua Pemuda Pancasila Blora dan Ketua GRIB, insyaallah dari Pemuda Pancasila Blora siap pada hari ini untuk menciptakan kondusifitas wilayah Blora," jelasnya.

Sementara itu, Ketua GRIB Jaya Blora, Sugiyanto, menyambut baik sikap damai tersebut. Dia mengajak semua pihak membuat Blora damai dan sejuk.

"Perkenalkan, saya Sugiyanto, Ketua GRIB Jaya Blora, saya menyambut iktikad baik Mbah Mun, saya terima kita bekerja sama yang baik, kita lupakan kejadian yang kemarin, kita ciptakan Blora ini sejuk indah damai," ucap dia.

Baca berita selengkapnya di sini.

Lihat juga Video: Seteru 2 Ormas di Blora: Berawal dari Penolakan Berujung Kericuhan

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkap kategori narapidana kasus Papua yang akan dapat remisi di antaranya para aktivis. Amnesti terkait kasus Papua ini, menurutnya, bagian dari rekonsiliasi.

"Kasusnya rata-rata teman-teman aktivis, ekspresi menyangkut soal apa ya. Dan ini bagian dari upaya kita melakukan upaya rekonsiliasi terhadap teman-teman di Papua," kata Supratman kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

"Ini upaya iktikad baik bagi pemerintah untuk mempertimbangkan bagaimana kemudian Papua bisa menjadi lebih tenang dan sebagainya. Ini iktikad baik pemerintah untuk itu," lanjutnya.

Meski begitu, Supratman belum memiliki nama-nama narapidana kasus tersebut yang akan dapat amnesti. Sebab, saat ini pemerintah baru membahas soal jenis tindak pidana.

"Belum. Ini masih di... karena kita baru mengklasifikasi menyangkut soal tindak pidananya. Kemudian menyangkut soal orang yang sakit berkelanjutan. Namanya sementara akan diverifikasi lebih lanjut," ujarnya.

Sebelumnya, Supratman menegaskan narapidana kasus Papua yang mendapat amnesti bukan yang termasuk dalam KKB. Jumlahnya sekitar 18 orang.

"Termasuk beberapa kasus-kasus yang terkait dengan Papua, ada kurang lebih 18 orang, tetapi yang bukan bersenjata, juga Presiden setuju untuk memberikan amnesti," ujarnya.

Viral di media sosial Ivan Sugiamto, wali murid yang memaksa siswa SMAK Gloria 2 Surabaya bersujud dan menggonggong tengah menempuh kuliah di Universtias dr Soetomo (Unitomo).

Dalam postingannya, netizen menyebut hal itu didasarkan pada penelusuran di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI).

detikJatim kemudian melakukan penelusuran di laman PDDIKTI, memang muncul data Ivan Sugiamto seperti yang tersebar pada media sosial.

Menanggapi hal itu, Rektor Universitas Dr Soetomo (Unitomo) Siti Marwiyah membenarkan bahwa Ivan memang sempat terdaftar sebagai mahasiswa di kampusnya.

Namun Ivan diketahui sudah lama vakum dari aktivitas perkuliahan. Status terakhirnya saat ini adalah mahasiswa non-aktif pada periode 2023/2024 genap.

Siti menyebut Ivan diketahui pernah tercatat sebagai mahasiswa pada tahun 2020 saat Pandemi COVID-19. Namun setelah itu, Ivan vakum dari aktivitas perkuliahan. Status terakhirnya saat ini adalah mahasiswa non-aktif pada periode 2023/2024 genap.

"Dia hanya aktif di 2 semester. Setelah itu datanya saat ini sudah tidak aktif, sudah tanya kepada dekan, dosen, bahwa memang sudah tidak ada aktivitas akademik," jelas Siti saat dihubungi detikJatim, Jumat (22/11/2024).

Siti juga mengatakan bahwa tidak ada pengajuan terkait status aktivitas kuliah dari pihak Ivan.

"(Ivan) tidak mengajukan secara resmi. Begitu mahasiswa tidak herregistrasi (pendaftarab ulang) maka tertulis tidak aktif atau nonaktif," katanya.

Siti pun menekankan bahwa Unitomo sudah lama tidak memiliki hubungan dengan Ivan Sugiamto yang pernah menjadi mahasiswanya.

"Tidak ada hubungan dengan Ivan. Saya sudah tanya ke teman-teman fakultas juga tidak ada," tandas Siti.

Sebelumnya kasus penganiayaan dan salah paham terjadi di SMAK Gloria 2 Surabaya pada Senin (21/10/2024). Kasus itu bermula saat Ivan Sugiamto tidak terima anaknya diejek dan dibully siswa di SMAK Gloria 2 Surabaya.

Karena hal ini, Ivan kemudian melabrak siswa SMAK Gloria 2 dan memaksa untuk sujud minta maaf sambil menggonggong. Kasus sebenarnya sudah diselesaikan dan berakhir damai.

Namun karena wali murid yang dipaksa sujud dan menggonggong tetap memilih melanjutkan proses hukum. Hasilnya, Ivan ditangkap di Bandara Juanda pada Kamis (14/11). Ivan lantas ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka.

"Selesai gelar perkara saudara I (Ivan) sudah dinyatakan sebagai tersangka," kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Dirmanto di Mapolrestabes Surabaya, Kamis (14/11/2024).

Video Wali Murid Paksa Siswa Menggonggong Jadi Tersangka

Video Wali Murid Paksa Siswa Menggonggong Jadi Tersangka