NUSANTARA, KOMPAS.com – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menunjukkan progres signifikan, tidak hanya dalam pembangunan infrastruktur fisik, namun juga dalam penyiapan tata kelola pemerintahan.

Pemerintah melalui Otorita IKN, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah berkolaborasi intensif untuk mewujudkan pembentukan Pemerintahan Daerah Khusus (Pemdasus) IKN.

Langkah ini menjadi krusial dalam mewujudkan visi IKN sebagai ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menjelaskan, pembentukan Pemdasus IKN merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Pemdasus ini akan memberikan otonomi khusus kepada IKN sebagai pusat pemerintahan, dengan status hukum yang berbeda dari daerah otonom lainnya.

“Kami sudah mulai persiapan untuk pembentukan pemerintahan baru ini, bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri,” ungkap Basuki kepada Kompas.com, Rabu (23/4/2025).

Persiapan yang tengah berjalan meliputi inisiasi wilayah, pengendalian pembangunan di kawasan IKN, hingga pengkodean wilayah (WT).

Proses ini ditargetkan untuk mendukung deklarasi IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028 mendatang.

Pembentukan Pemdasus IKN dipandang sebagai langkah strategis untuk memastikan IKN dapat berfungsi secara penuh sebagai pusat pemerintahan yang menaungi fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Dengan adanya Pemdasus, diharapkan tata kelola pemerintahan di IKN akan lebih efektif dan efisien dalam mendukung visi Indonesia 2045 untuk menciptakan kota dunia yang inklusif.

Paralel dengan Pembangunan Fisik yang Terus Berjalan

Persiapan pembentukan Pemdasus IKN berjalan beriringan dengan masifnya pembangunan infrastruktur fisik di kawasan tersebut.

Basuki menuturkan bahwa saat ini pembangunan tahap II melibatkan tiga instansi utama: Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dan Otorita IKN.

Kementerian PU fokus menuntaskan proyek multiyears senilai Rp 10,1 triliun yang dimulai sejak 2022, termasuk jalan tol, Istana Wakil Presiden, masjid, pengolahan air limbah, serta jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Sementara itu, Kementerian PKP tengah membangun lima tower rumah susun (rusun) tambahan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kementerian Pertahanan, melengkapi 27 tower rusun yang telah siap diresmikan untuk mendukung perpindahan ASN secara bertahap mulai tahun 2025.

Otorita IKN sendiri bertanggung jawab atas proyek-proyek baru senilai Rp 5,3 triliun, termasuk pembangunan jalan di KIPP (1A, 1B, 1C), penataan kawasan Sepaku, serta infrastruktur pendukung lainnya.

"Lelang untuk proyek-proyek ini telah dimulai dan ditargetkan penandatanganan kontrak pada pertengahan Mei 2025," cetus Basuki.

Lebih lanjut, Basuki menjelaskan bahwa Otorita IKN juga akan menangani pembangunan ekosistem legislatif (DPR, MPR, DPD) dan yudikatif (Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial), termasuk kantor dan huniannya.

Proses tender untuk proyek-proyek ini akan dimulai setelah kontrak proyek awal selesai.

Pembangunan IKN tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun juga didukung oleh skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) senilai Rp 132 triliun serta investasi swasta murni yang terus mengalir.

Total investasi yang telah terealisasi hingga tahun 2024 mencapai Rp 58,4 triliun dari delapan tahap groundbreaking.

Untuk mendukung operasional pemerintahan di IKN, pemerintah menargetkan pemindahan ASN secara bertahap.

Sejak 1 Maret 2025, sekitar 500 ASN Otorita IKN telah berada di IKN, dan 582 ASN lainnya dijadwalkan tiba pada Juni 2025.

Otorita IKN memastikan ketersediaan hunian, kantor, serta fasilitas pendukung lainnya untuk menunjang kehidupan para ASN.

Dengan progres pembangunan fisik yang signifikan dan persiapan pembentukan Pemdasus yang terus berjalan, target deklarasi IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028 semakin mendekati kenyataan.

Pembentukan Pemdasus menjadi pilar penting dalam mewujudkan visi IKN sebagai pusat pemerintahan yang lengkap dengan infrastruktur dan tata kelola yang matang.

Basuki optimistis dengan penyelesaian IKN, meskipun menyadari adanya tantangan dalam hal pengawasan dan koordinasi antar-instansi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan pindah kantor ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, setelah fungsi dasar infrastruktur di lokasi tersebut selesai dibangun.

Hal tersebut Pras sampaikan saat ditanya apakah Prabowo akan pindah ke IKN pada tahun 2028, mengingat pemerintah menargetkan pembangunan IKN selesai di tahun tersebut.

"Insya Allah, ya kalau memang sudah selesai, sudah siap fungsi-fungsi dasar minimalnya sudah terbangun, ya sudah siap untuk pindah kantor di IKN," kata Prasetyo, kepada Kompas.com, pada Kamis (13/2/2025).

Prasetyo menjelaskan bahwa pemerintah sedang bekerja keras untuk menyelesaikan pembangunan IKN sesuai dengan arahan Presiden Prabowo.

Ia menekankan bahwa pembangunan IKN mencakup gedung-gedung untuk eksekutif, yudikatif, dan legislatif, yang ditargetkan selesai pada tahun 2028.

"Eksekutifnya kan malah memang prioritas utama dengan Istana Presiden sudah dibangun, perumahan menteri sudah dibangun, perumahan ASN, apartemen ASN sudah dibangun. Kan begitu," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mengatakan, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan akan dilakukan pada 2028 sebagaimana target Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan Bahlil saat ditanya awak media perihal anggaran pembangunan IKN yang diblokir oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“IKN ini setahu kami sampai dengan sekarang, tetap target Bapak Presiden, 2028 kita akan pindah ke ibu kota baru di IKN, sudah pindah,” kata Bahlil, dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). ICW menilai pemblokiran tersebut dapat memicu masalah hukum.

Peneliti ICW Erma Nuzulia Syifa menilai pemangkasan anggaran sebenarnya bisa menjadi petunjuk ada perencanaan yang kurang baik dalam pembangunan IKN. Menurut dia, ada potensi sengketa kontrak kalau pembangunan IKN diblokir anggarannya.

"Kalau dari segi hukum, sebetulnya pemblokiran anggaran ini dikhawatirkan akan ada sengketa kontrak, misalnya pembayaran dari penyedia ke subkontraktor, atau malah pembayaran upah pekerja yang sudah bekerja, dan lain sebagainya," kata Erma kepada Republika, Sabtu (8/2/2025).

Terkait isu korupsi pembangunan IKN, menurutnya masih perlu pendalaman lebih lanjut. Sebab, sebetulnya masalah ini terletak pada pemblokiran anggaran, bukan penyalahgunaan anggaran.

"Sehingga, dampak hukum dari isu korupsi sendiri masih memerlukan pendalaman lebih lanjut," ujar Erma.

Adapun dampak hukum lain, Erma menyebut jika proyek IKN yang tadinya diblokir kemudian dimulai lagi tahun depan, maka bisa jadi malah memperberat anggaran pada berikutnya. Misalnya, kata dia, jika ada izin pembangunan yang hanya berlaku beberapa tahun saja. "Jadi harus ada penyesuaian kembali yang berpotensi membengkak," ujar Erma.

Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo buka suara terkait progres pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Dia mengaku tidak bisa mengungkap kemajuan terkini ibu kota baru Indonesia itu lantaran anggaran Kementerian PU sedang diblokir oleh Kemenkeu. Hal ini terkait dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dilakukan pemerintah.

"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada semua. Kok tanya progres gimana sih, anggarannya nggak ada. Progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri," ujarnya sembari tertawa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

Bisnis.com, Jakarta - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menyelesaikan pemindahan ibu kota Republik Indonesia dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Namun, dalam penyelesaian tersebut, Supratman menyampaikan bahwa Presiden Prabowo tidak terikat oleh tenggat waktu dalam menandatangani keputusan presiden atau Keppres pemindahan ibu kota ke IKN.

“Soal deadline-nya [Keppres pemindahan ibu kota], karena pak Presiden Prabowo menginginkan seluruh sarana dan prasarana dasar ya, baik itu legislatif, kemudian eksekutif, dan yudikatifnya terpenuhi [di IKN]. Itu aja, nah sekarang kita kan lihat politik anggarannya ke depan,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (19/11/2024).

Supratman menambahkan, dalam waktu dekat ini, Presiden Prabowo ingin proses pembangunan gedung DPR/MPR/DPD bisa segera dilakukan.

Tak hanya itu, Prabowo ingin gedung Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) juga segera dibangun, karena itu sebagai tiga pilar kekuasaan dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Dengan demikian, lanjut eks Ketua Baleg DPR ini, sudah tidak ada masalah apapun, bahkan sekarang pembangunan gedung untuk beberapa kementerian dan apartemen untuk tempat tinggalnya sedang dikebut hingga tahap penyelesaian.

“Jadi prinsipnya bukan soal dikasih target kapan, kan pemerintah yang akan mengukur kapan ketiga lembaga itu bisa berkantor, termasuk untuk tempat tinggalnya,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengemukakan bahwa revisi Undang-Undang (UU) tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) akan berlaku seusai Presiden menerbitkan Keppres pemindahan ibu kota. Selama itu belum, maka Jakarta masih menjadi ibu kota Republik Indonesia.

“Di Undang-undang itu sudah jelas dinyatakan Undang2 tentang DKJ itu akan berlaku setelah keputusan presiden menyangkut pemindahan ibu kota selesai ditandatangan. Nggak ada debatable lagi, jadi hari ini ibu kota kita masih tetap di Jakarta dan namanya masih juga daerah khusus ibu kota Jakarta,” tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan, tidak ada target bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menerbitkan keputusan presiden (keppres) terkait pemindahan ibu kota negara.

"Jadi prinsipnya bukan soal dikasih target kapan, kan pemerintah yang akan mengukur kapan ketiga lembaga itu bisa berkantor termasuk untuk tempat tinggalnya," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/11/2024).

Supratman menegaskan, Prabowo sudah jelas berkomitmen untuk menyelesaikan pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Namun, Presiden ingin infrastruktur dan lembaga pemerintahan sudah siap lebih dahulu.

Menurutnya, pemerintah juga saat ini sedang menggelar pembangunan di IKN.

"Yang pasti soal deadline-nya karena pak Presiden Prabowo menginginkan seluruh sarana dan prasarana dasar ya, baik itu legislatif, kemudian eksekutif, dan yudikatifnya terpenuhi," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) baru resmi berlaku setelah Prabowo menerbitkan keppres.

Oleh karenanya, hingga kini Jakarta masih menjadi ibu kota dan berstatus Daerah Khusus Ibu Kota (DKI).

"Di Undang-undang itu sudah jelas dinyatakan undang-undang tentang DKJ itu akan berlaku setelah keputusan presiden menyangkut pemindahan ibu kota selesai ditandatangan, enggak ada debatable lagi," katanya.

JAKARTA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas belum bisa memastikan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN terbit dalam waktu dekat. Menurutnya, terbitnya keppres itu tergantung dari Presiden Prabowo Subianto dan kesiapan infrastruktur di IKN .

"Ya tergantung Presiden dan kesiapan infrastruktur yang terkait dengan kesiapan infrastruktur yang ada di IKN, ya, kan?" kata Supratman saat ditemui seusai raker bersama Baleg DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2024).

Supratman berkata, penerbitan keppres itu seperti pernyataan Prabowo yang akan merampungkan pembangunan di IKN selama 4 tahun. Dia pun menilai, keppres itu akan terbit bila gedung dan kantor lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif telah terbangun di IKN.

"Ya kalau itu kan sudah clear pernyataan Presiden, ya kan? Bahwa keppres itu akan ditandatangani setelah seluruh infrastruktur minimal, infrastruktur minimal dari tiga cabang kekuasaan itu sudah terbangun," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan Jakarta masih berstatus ibu kota negara sepanjang belum diterbitkannya keputusan presiden (keppres) terkait ibu kota negara.

Hal itu ditegaskan Tito seusai rapat kerja (raker) bersama Baleg DPR RI, Senin (18/11/2024). Dalam forum itu, pemerintah sepakat RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang diusulkan oleh DPR RI.

Ia menjelaskan bahwa status ibu kota negara dari Jakarta akan pindah ke IKN bila sudah ada keppres. Dalam klausul itu, Tito menilai, perlunya payung hukum untuk menegaskan nomenklatur jabatan di Jakarta masih berstatus Daerah Khusus Ibu kota (DKI).

"Nah, maka ini kan mau ada pilgub nih, 27 November, ini Pilgub DKI apa Pilgub DKJ gitu. Kemudian kan ada DPRD-nya dari DKI atau DPRD DKJ. Dulu DPRD DKI kan. Nah sama, ada DPD RI, DPR RI Dapil DKI atau DKJ. Nah, sekarang statusnya itu sebelum pindah IKN ya dengan Keppres, gubernurnya namanya Gubernur DKI, DPRD-nya DPRD DKI, kemudian yang lain juga," tutur Tito.

Kendati demikian, Tito menegaskan bahwa Jakarta masih berstatus ibu kota hingga saat ini. Apalagi, kata Tito, UU IKN mengatur bahwa pemindahan ibu kota akan berlaku setelah ada Keppres.

"(Ibu kota) masih di Jakarta. Kan di situ ada satu pasal di Undang-Undang IKN, bahwa status ibu kota dari Jakarta IKN akan ditetapkan dengan keppres," kata Tito.



Diketahui, pada 25 April 2024 Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Namun, dalam bagian Ketentuan Peralihan, tepatnya Pasal 63, disebutkan bahwa Provinsi DKJ tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan penetapan Keppres mengenai pemindahan ibu kota.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memastikan Jakarta hingga saat ini masih berstatus sebagai ibu kota negara.

Kondisi tersebut tidak akan berubah sebelum Presiden RI Prabowo Subianto menandatangani Keputusan Presiden (Kepres) soal pemindahan ibu kota.

"Iya sampai hari ini Jakarta masih menjadi ibu kota Indonesia. Karena di pasal 70 UU DKJ dinyatakan UU ini berlaku sejak ditanda tangani keputusan presiden terkait dengan pemindahan ibu kota," kata Supratman saat ditemui di gedung Parlemen, Jakarta Pusat, Senin.

Menurut Supratman, Presiden akan menandatangani kepres tersebut jika infrastruktur di IKN sudah terbangun dengan baik.

Proses pembangunan infrastruktur tersebut pun bisa memakan waktu beberapa tahun ke depan. Salah satu infrastruktur yang harus dikebut yakni di bidang pemerintahan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Hal tersebut harus menjadi salah satu prioritas agar roda pemerintahan di IKN bisa berjalan dengan baik.

"Sehingga nanti layak menjadi sebuah kota yang bisa seluruh kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif itu bisa bekerja di sana," kata Supratman.

Setelah infrastruktur dibangun dan kepres sudah ditandatangani, barulah status ibu kota berpindah dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Di sisi lain, pihaknya juga tetap berusaha mempercepat revisi RUU DKJ bersama Badan Legislali (Baleg) DPR. Revisi tersebut bertujuan untuk mengganti beberapa poin pasal yang ada di UU DKJ seperti penggantian nomenklatur nama DKI menjadi DKJ.

Penggantian itu menurut Supratman harus dilakukan agar DKJ memiliki landasan hukum yang kuat sebagai Provinsi. Pembahasan tersebut pun diupayakan selesai sebelum Pilkada 2024 berakhir pada 27 November mendatang.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

IDXChannel - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas belum bisa memastikan terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) terkait Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim).

Menurutnya, terbitnya Keppres itu tergantung dari Presiden Prabowo Subianto dan kesiapan infrastruktur di IKN.

"Ya tergantung presiden dan kesiapan infrastruktur yang terkait dengan kesiapan infrastruktur yang ada di IKN, ya kan," kata Supratman saat ditemui usai raker bersama Baleg DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2024).

Dia menambahkan, penerbitan Keppres itu seperti pernyataan Prabowo yang akan merampungkan pembangunan di IKN selama empat tahun.

Dia menilai, Keppres itu akan terbit bila gedung dan kantor lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif telah terbangun di IKN.

"Ya kalau itu kan sudah clear pernyataan presiden. Ya kan. Bahwa Keppres itu akan ditandatangani setelah seluruh infrastruktur minimal, infrastruktur minimal dari tiga cabang kekuasaan itu sudah terbangun," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan Jakarta masih berstatus ibu kota negara sepanjang belum diterbitkannya Keppres terkait IKM.

Hal itu ditegaskan Tito usai rapat kerja (raker) bersama Baleg DPR RI, Senin (18/11/2024). Dalam forum itu, Pemerintah sepakat RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang diusulkan oleh DPR RI.

Dia menjelaskan bahwa status ibu kota negara dari Jakarta akan pindah ke IKN bila sudah ada Keppres. Dalam klausul itu, Tito menilai, perlunya payung hukum untuk menegaskan nomenklatur jabatan di Jakarta masih berstatus Daerah Khusus Ibukota (DKI).

"Nah maka ini kan mau ada Pilgub nih, 27 November, ini Pilgub DKI apa Pilgub DKJ gitu. Kemudian kan ada DPRD-nya dari DKI atau DPRD DKJ. Dulu DPRD DKI kan. Nah sama ada DPD RI, DPR RI dapil DKI atau DKJ. Nah sekarang statusnya itu sebelum pindah IKN ya dengan Keppres, gubernurnya namanya Gubernur DKI, DPRD-nya DPRD DKI, kemudian yang lain juga," kata Tito.

Kendati demikian, Tito menegaskan bahwa Jakarta masih berstatus ibu kota sata ini. Apalagi, kata Tito, UU IKN mengatur bahwa pemindahan ibu kota akan berlaku setelah afa Keppres.

"(Ibu kota) masih di Jakarta. Kan di situ ada satu pasal di undang-undang IKN, bahwa status Ibu Kota dari Jakarta IKN akan ditetapkan dengan Keppres," kata dia.

"Jadi nanti begitu kepresnya atau perpresnya, itu terserah nanti Bapak Prabowo kapan, ketika itu siap, maka akan dibuat perpres tentang pergantian perpindahan Ibu Kota," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan pihaknya masih berkonsultasi dengan DPR terkait rencana Basuki Hadimuljono menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

"Sedang dikonsultasikan juga semua dengan DPR," kata Pras di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (2/11).

Pras mengatakan pemerintah harus berkonsultasi dengan DPR terkait penunjukan Kepala OIKN sudah sesuai mekanisme aturan yang berlaku.

"Tunggu dulu lah [pelantikannya], segera itu," kata dia.

Sebelumnya Pras telah membenarkan jika Presiden Prabowo Subianto menunjuk Eks Basuki untuk menjabat sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada Minggu (27/10) lalu.

Pras menegaskan Prabowo berkomitmen agar pembangunan IKN terus dilanjutkan di bawah kepemimpinannya.

Basuki kini masih menjabat sebagai Pelaksana tugas (Plt) Kepala Otorita IKN sejak Juni 2024 lalu.

Penunjukan Basuki kala itu dilakukan setelah Kepala Otorita IKN periode 2022-2027 Bambang Susantono resmi mengundurkan diri.

Jakarta -

Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkap Presiden Prabowo Subianto sudah menunjuk Mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjadi Kepala Otoritas IKN. Namun belum diketahui kapan pelantikan resminya.

"Sudah, sudah. Pak Basuki diminta melanjutkan lagi," kata Prasetyo kepada wartawan di Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

Prasetyo menekankan komitmen Prabowi untuk terus melanjutkan pembangunan IKN sampai selesai. Prabowo target untuk mempercepat pembangunan legislatif dan yudikatif 4 tahun ke depan.

"Oh soal IKN, sebagaimana sering disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa beliau berkomitmen untuk terus melanjutkan pembangunan IKN sampai siap dipergunakan. Kalau tadi disampaikan 3-4 tahun, itu adalah target beliau yang harus selesai semua infrastruktur supaya bisa dipergunakan baik oleh eksekutif, yudikatif," ujarnya.

Prasetyo tidak bicara bagaimana strategi pembangunan tersebut. Ia menekankan semuanya akan dibangun sesegera mungkin.

"Dibangun secepat-cepatnya," ujarnya.

"Semua program-program prioritas dalam waktu cepet harus segera dikerjakan," lanjut Prasetyo.

(eva/azh)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 menteri dan 55 wakil menteri serta sejumlah kepala badan. Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan pihaknya akan melakukan pendataan terkait rumah dinas menteri, namun rumah dinas bukan hal urgen.

"Saya kira itu bukan sesuatu yang urgen. Karena kita menjadi menteri itu untuk mengabdi, bukan untuk mencari rumah. Pada perjalanannya nanti kita atur lah. Tapi itu bukan sesuatu yang harus, bukan sebuah fasilitas yang diharapkan oleh para teman-teman menteri," kata Prasetyo kepada wartawan di Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

Prasetyo mengatakan menteri memang berhak mendapat rumah dinas. Meski demikian, menurut dia, banyak menteri yang memang tinggal di Jakarta sehingga rumah dinas bukan hal yang urgen.

"Iya, memang aturannya seperti itu (semua menteri wajib rumah dinas). Tetapi, sekali lagi saya sampaikan, mungkin nanti kita inventarisir, kita lihat. Karena juga semua, hampir sebagian besar juga tinggal di Jakarta," ujarnya.

Sebagai informasi, jumlah menteri dan wamen di era Prabowo lebih banyak dibandingkan era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Pada era Jokowi, kabinet Indonesia Maju berisi 34 menteri.

Simak Juga Jokowi Cerita Menginap di Rumah Dinas Menteri PUPR di IKN: Tidur Nyenyak

[Gambas:Video 20detik]

(eva/haf)

Jakarta -

Anggota Komisi II DPR RI mencecar Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi terkait polemik anggota Paskibraka melepas jilbab saat pengukuhan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Mereka meminta Yudian menjelaskan langsung polemik tersebut.

"Saya dapat info katanya bukan Pak Kepala BPIP yang larang jilbab. Coba dijelaskan kronologis kejadiannya karena kita semua kita dipertanyakan soal jilbab itu," kata anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, dalam rapat di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2024).

Hal yang sama disampaikan oleh anggota Komisi II DPR Fraksi PAN Guspardi Gaus. Ia menyebutkan sikap BPIP terkesan melarang penggunaan jilbab. Ia lantas mempertanyakan apakah aturan itu sudah dicabut atau belum hingga kini.

"Namun saya kemarin ditelepon, dia (penelepon) sampaikan bocoran ke saya bahwa surat keputusan itu belum dicabut. Saya minta klarifikasi itu betul apa tidak?" ujar Guspardi.

"Tapi info dari penelepon bahwa hari ini ada RDP dengan kepala BPIP, bahwa kebijakan soal berkaitan tanggal 17 Agustus itu apakah orang BPIP atau apa, tolong diklarifikasi surat itu belum dicabut atau gimana statusnya?" tambahnya.

Anggota Komisi II DPR Fraksi Demokrat Reska Oktoberia juga mengungkit penggunaan jilbab di Paskibraka. Ia ingin Yudian membeberkan rinci soal aturan lepas jilbab tersebut.

"Realisasi anggaran Bapak untuk 2024 ini 79,08 persen. Di dalamnya terdapat poin nomor 9, yaitu rekrutmen seleksi dan Diklat Paskibraka. Saya mau tanya. Apa yang terjadi sehingga pada pengukuhan itu adik-adik saya yang berjilbab tak gunakan jilbab," tutur Reska.

"Termasuk perwakilan saya dari Sumbar. Sampai keluarga mereka menangis, 'Suruh pulang saja anak saya ke Sumbar kalau harus buka jilbab'. Nah, Pak, kita mau dengar penjelasan Bapak," lanjutnya.

Simak juga Video: Kepala BPIP Absen Panggilan DPR soal Polemik Jilbab Paskibraka

[Gambas:Video 20detik]

(dwr/eva)